Lamongan (ANTARA) - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)​​​​​​ di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menyasar 3.509 siswa di enam lembaga sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dinilai berjalan progresif.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nasional wilayah setempat Agustina Nurul Hardian saat dikonfirmasi, Rabu, mengatakan bahwa setelah uji coba yang dilaksanakan bersama pemkab setempat dan Kodim 0812 selama lima hari, program tersebut dinilai berjalan dengan baik.

"Berjalan dengan baik. Operasional harian sudah berjalan selama lima hari kerja. Begitu juga proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah juga berjalan lancar," katanya.

Selain itu, lanjut Agustina, per hari, SPPG setempat melayani 3.509 penerima manfaat dari jangkauan titik dapur yang dioperasikan.

Ia menambahkan, ke depan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan di setiap sekolah akan dilayani oleh dapur unit.

"Ke depan akan bertahap dan bertingkat. Untuk setiap sekolah, nantinya akan dilayani oleh dapur unit," katanya.

Agustina menyebutkan, ke depan akan ada dua titik dapur yang akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Dua dapur tersebut, lanjutnya, berada di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung dan Ponpes Sunan Drajat di Kecamatan Paciran. Setiap unit dapur akan melayani 2.500 hingga 3.500 penerima manfaat program di wilayah setempat.

"Kalau secara keseluruhan untuk jumlah dapur yang sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan yakni sebanyak enam sampai tujuh dapur. Jumlah dapur tersebut akan melayani seluruh siswa yang ada di Lamongan," jelasnya.

Dari data Dinas Pendidikan setempat, jumlah siswa di seluruh Kabupaten Lamongan mencapai lebih dari 174 ribu orang.

Jumlah tersebut di luar siswa yang berasal dari lembaga pendidikan yang ada dalam naungan Kemenerian Agama (Kemenag) pada tingkatan MTS/MA dan belum mencakup Ibu hamil serta menyusui.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat enam sekolah yang menjadi sasaran program MBG di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu TK Kartika Lamongan, SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, SDN Jetis 4, SMPN 1 Lamongan, dan SMAN 1 Lamongan.

Dandim 0812/ Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan berharap progres MBG ke depan terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

"Kami berharap dengan adanya program ini dapat mencetak generasi muda yang berkualitas melalui asupan makanan sehat dan bergizi," katanya.

Jakarta -

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program Asta Cita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang dimaksud adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang siapkan dukungan BI untuk bagaimana (mendukung) program makan bergizi," kata Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Perry menilai program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pasalnya di dalamnya terdapat berbagai mekanisme yang bisa mendukung aktivitas ekonomi bergerak secara merata di berbagai wilayah.

Untuk mendukung program itu, Perry mengaku sedang mendesain berbagai kebijakan yang bisa memuluskan berjalannya program MBG secara merata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mendukung program ini, sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif. Kami sedang membicarakan bagaimana BI tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor BI di seluruh Indonesia bisa mendukung suksesnya program ini," jelas Perry.

Sebagaimana diketahui, program MBG mulai berjalan di berbagai wilayah. Di tahun pertama ini pelaksanaannya masih terbatas karena anggarannya hanya Rp 71 triliun dan ada rencana untuk ditambah.

Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia yang belum menerima program MBG.

"Begini, begini, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Prabowo berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," tuturnya.

Simak Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

[Gambas:Video 20detik]

(aid/kil)

Jakarta: Pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

"Pelaksanaan pembangunan hunian dalam Program 3 Juta Rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Januari 2025.

Dirinya juga mengunjungi pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Di lokasi tersebut dirinya juga melihat sejumlah hasil pengolahan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

"Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota," jelas dia.

Pada kunjungan kerja tersebut, dirinya bersama Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum juga ikut mendampingi Mendagri Tito Karnavian meninjau pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

(KIE)

PURWOREJO, KOMPAS.com - Sebanyak 32 dapur sehat rencananya akan dibangun di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Keuangan, Kolonel (Purn) Kuswanto menjelaskan, sedikitnya 32 dapur akan dibangun untuk menjalankan progam MBG.

"Di Kabupaten Purworejo, rencananya akan dibangun sekitar 32 dapur untuk melayani siswa dari berbagai jenjang pendidikan," jelas Kuswanto pada acara peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat tahap II Tahun 2025, di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Selasa (21/1/2025).

Kuswanto menambahkan, nantinya dapur sehat akan melayani siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA.

Selain itu, tidak hanya siswa saja, ibu hamil, menyusui dan balita juga akan mendapatkan pelayanan makan siang gratis.

"Mulai dari PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta, termasuk para santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya lagi.

Pembangunan dapur program makan bergizi gratis

Kuswanto mengatakan, pihaknya akan membangun dapur di 5.000 titik pada 2025 dan setiap titiknya menyediakan 3.000 paket makan bergizi setiap harinya. Di Purworejo sendiri, rencananya akan dibangun 32 titik dapur.

"Kalau di tanah Kodim saat ini ada 2, kalau yang mandiri mungkin 5 (titik) ada. Termasuk di Pituruh, Kemiri, Ngombol, Grabag, Banyuurip. Di Purworejo tergantung jumlah siswa yang diberikan, indeksnya saat ini 15.000 (penerima), satu dapur sekitar 3000 paket," jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0708/Purworejo Imam Purwoko mengatakan, dapur untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) mulai dibangun di Kabupaten Purworejo.

Saat ini sudah ada dua lokasi yang akan digunakan untuk dapur sehat di Purworejo, yakni di wilayah kota Purworejo dan wilayah Kecamatan Grabag.

"Ini lokasi kedua, lokasi pertama ada di wilayah kota, di tanah Kodim juga. Pembangunan ini untuk mendukung program nasional, makan bergizi gratis," kata Dandim.

Lebih lanjut, Imam mengatakan program ini diharapkan bisa berdampak positif bagi para siswa, santri, hingga ibu hamil yang akan mendapat manfaat dari MBG.

Selain itu, program ini juga diharapkan bisa menjadi pembangkit perekonomian di daerah.

"Sebab bahan baku nantinya akan dibeli dari masyarakat setempat. Dapur sehat diharapkan benar-benar steril, dengan persiapan yang maksimal, untuk pemenuhan gizi anak-anak di Purworejo, demi mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

PURWOREJO, KOMPAS.com – Tenaga Ahli Bidang Keuangan Badan Gizi Nasional (BGN) Kolonel (Purn) Kuswanto menyebut, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto berstandar kelas bintang 5, sehingga perlu kesiapan matang bagi tiap daerah untuk mengeksekusinya.

Hal itu disampaikan Kuswanto saat menanggapi belum berjalannya program MBG di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Menurut Kuswanto, Kabupaten Purworejo masih dalam tahap persiapan untuk menjalankan program MBG untuk memastikan pelaksanaan yang optimal.

“Kembali ke kesiapan, siapa siap ya langsung berjalan. Karena tidak mudah, karena spek kita itu sekelas bintang 5, memakai stainless, jadi harus yang bagus, karena ini program jangka panjang,” ujarnya saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat tahap II di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Selasa (21/1/2025).

Kuswanto menambahkan, sebanyak 32 dapur sehat direncanakan dibangun di Kabupaten Purworejo pada 2025 untuk mendukung program MBG.

“Di Kabupaten Purworejo, rencananya akan dibangun sekitar 32 dapur untuk melayani siswa dari berbagai jenjang pendidikan,” jelas Kuswanto.

Saat ini, dua dapur sedang dibangun di lahan Kodim, sementara lima dapur lainnya direncanakan di Pituruh, Kemiri, Ngombol, Grabag, dan Banyuurip.

Setiap dapur dirancang untuk melayani hingga 3.000 paket makan bergizi per hari, dengan total penerima manfaat mencapai 15.000 siswa.

Penerima manfaat dari program ini mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, termasuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Untuk mendukung pelaksanaan program, dapur akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, guna mendapatkan data penerima manfaat.

“Kita kerjasama, sinergi, kolaborasi. Tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, semua mendapatkan,” tambahnya.

Pada tingkat nasional, program MBG tahun 2025 menargetkan pembangunan dapur sehat di 5.000 titik, masing-masing menyediakan 3.000 paket makan bergizi setiap hari.

“Di Purworejo, semuanya tergantung pada jumlah siswa yang diberikan. Indeksnya saat ini 15.000 penerima, satu dapur sekitar 3.000 paket,” pungkas Kuswanto.

Dengan program ini, diharapkan generasi muda di Purworejo dapat menikmati asupan gizi yang berkualitas, mendukung kesehatan dan pendidikan mereka secara berkelanjutan.

PURWOREJO, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) RI bersama Kodim 0708 Purworejo memulai pembangunan dapur kedua untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dapur tersebut dibangun di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, dengan peletakan batu pertama dilakukan pada Selasa (21/1/2025).

Pembangunan ini merupakan bagian dari program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang tahap pertamanya sudah dimulai di lahan Kodim di belakang kantor Setda Purworejo.

Komandan Kodim 0708 Purworejo, Letkol Inf Imam Purwoko, menjelaskan bahwa dapur sehat ini akan menjadi fasilitas pengolahan makanan bergizi bagi pelajar di Purworejo.

“Dapur sehat ini harus benar-benar steril. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan matang, mulai dari pembangunan, suplai bahan baku makanan, hingga pengurusan izin dan uji laboratorium kesehatan,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bupati Purworejo, Kepala Badan Kesbangpol Agus Widianto, Kabagren Polres Purworejo Kompol Supriyadi, Tim BGN Kolonel Purn Kuswanto, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, serta jajaran Forkopimcam Grabag.

Kolonel Purn Kuswanto dari Tim BGN menegaskan bahwa program MBG adalah inisiatif Presiden RI yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak.

“Setiap dapur yang dibangun dirancang untuk melayani minimal 3.000 anak dari berbagai jenjang pendidikan hingga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas Kuswanto.

Letkol Imam menambahkan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga mendukung perekonomian daerah dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyedia bahan baku.

“Program ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” katanya.

Selain dapur di Ketawangrejo, dapur sehat organik juga sedang dibangun di Jalan Urip Sumoharjo, belakang pom pengisian bahan bakar TNI Posbek, di lahan seluas 400 meter persegi.

Pjs Pasiter, Kapten Jarot Sunarto, mengungkapkan bahwa dapur-dapur ini merupakan langkah penting untuk memulai implementasi MBG di Purworejo. Namun, pelaksanaan program masih menunggu penyelesaian pembangunan dapur.

“Kalau untuk memastikan kapan waktunya (mulai MBG), belum bisa itu mas, mengingat dapur belum selesai 100 persen,” jelas Jarot.

BOGOR. iNewsBogor.id - Perumahan Manalis Bliss Residence yang dikelola oleh PT Dwi Jaya Putra di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kini telah mengantongi semua perizinan yang diperlukan.

Hal ini disampaikan oleh Irman, politisi Partai Demokrat yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor selama empat periode, dalam acara klarifikasi yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Selasa, 21 Januari 2025.

Irman menjelaskan bahwa seluruh aspek perizinan untuk proyek perumahan tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“Semua perizinan telah diperoleh secara sah, dan fasilitas sosial serta fasilitas umum (fasos/fasum) juga sudah sesuai dengan site plan yang disetujui,” ujar Irman dalam pernyataannya.

Pernyataan ini hadir sebagai jawaban atas isu yang sempat berkembang sebelumnya, yang mengklaim bahwa proses perizinan untuk proyek ini menggunakan legalitas tanah yang didaftarkan melalui sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang dianggap melanggar aturan. Namun, Irman memastikan bahwa semua prosedur telah dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Masalah yang sebelumnya muncul terkait legalitas tanah sudah selesai. Kami memastikan semua dokumen dan proses perizinan sudah memenuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku. PT Dwi Jaya Putra telah bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses ini,” tambah Irman.

Pihak manajemen perumahan Manalis Bliss Residence Rndy juga memberikan pernyataan yang serupa, menegaskan bahwa mereka telah mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami sangat menghargai dukungan dari pihak DPRD Kabupaten Bogor dan berharap pembangunan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” Uangkap Rendy perwakilan PT Dwi Jaya Putra.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa perumahan Manalis Bliss Residence akan terus berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain berminat menanamkan investasi pada bidang perumahan di Indonesia.

Ia mengatakan Qatar yang lebih dulu telah menanam investasi dan berniat membangun sekitar satu jutaan rumah di Indonesia bukanlah satu-satunya negara.

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," kata Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Ara mengatakan kini mereka tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu.

Ia menyebut negara calon investor itu akan mengawali langkahnya dengan melakukan survei pasar dan lahan.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Ara mengatakan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi.

Ia pun menyatakan akan mempersiapkan hal itu dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Qatar sebelumnya berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara untuk investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun lewat investasi Qatar itu bukan rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(ROS)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah.Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 juta rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

?BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,? ujarnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.