Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto serta Kepala BNPB Suharyanto menanyakan kesediaan warga terdampak banjir untuk direlokasi. Ara meminta agar pertanyaan terhadap warga dilakukan secara baik-baik.

"Jadi ini kan kejadiannya udah sering berulang. Jadi saya meminta seperti waktu kita di Flores Timur dengan beliau juga kita ajak masyarakat, ajak ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi? Kan begitu ya," ungkap Ara saat kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).

Ara menjelaskan, upaya menanyakan kesediaan warga untuk direlokasi pernah dilakukannya kepada warga di Flores Timur. Dia mengatakan saat itu menggunakan cara berbicara secara baik-baik.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, jadi pindah semua. Jadi diajak, tanya baik-baik. Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin satu sampai dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan untuk relokasi di Bekasi, sudah ada lahan yang siap digunakan. Letaknya berada di sekitar Pasar Bintara.

"Kemudian, tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada di tempat, di pasar ya, Pak, ya? Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri Ara Bicara Peluang Relokasi Korban Banjir PGP Bekasi':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi mengungkap banyaknya perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya tidak terkena banjir, namun kini mencapai ketinggian dua meter.

Oleh karena itu, dirinya ingin mengaudit dari sisi apek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat banjir.

"Faktornya adalah apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang? Itu saja, terima kasih," tegas Dedi usai menghadiri groundbreaking (peletakan batu pertama) rumah Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedy juga mengungkapkan fakta warga Jawa Barat tertipu oleh pengembang. Salah satu contoh kasusnya adalah mereka telah membayar untuk membeli rumah subsidi, namun tak kunjung dibangun.

"Saya sudah telpon beberapa menteri untuk segera mengevaluasi, karena di Jawa Barat ini banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tegas Dedi.

Kemudian, ada kasus warga membeli rumah subsidi lebih dari satu unit maupun hook lalu dibongkar dan dibangun kembali, kemudian dikontrakkan.

"Akhirnya, masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harap dikenal oleh masyarakat adalah, rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang," tutup dia.

Kuota rumah subsidi rencananya akan ditambah. Pengumuman penambahan kuota untuk rumah subsidi itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Namun, Ara tidak merinci jumlah dan waktu pengumuman penambahan kuota rumah subsidi akan disampaikan.

"Mohon doanya karena kami diminta untuk kreatif oleh Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit macetnya rendah," ujar Ara di lokasi.

Ara mengungkapkan, dalam penyediaan rumah subsidi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyalurannya harus tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nah untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan BPS karena yang diminta untuk memberikan data adalah BPS. Kita juga sudah meminta data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu nanti by name by address dari BPS, supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," paparnya.

Selain harus tepat sasaran, pihaknya juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk memastikan kualitas rumah subsidi bagus.

"Tentunya kita diminta untuk memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi rumah subsidi perintah Presiden Prabowo harus tetap berkualitas," tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengungkapkan akan ada penambahan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2025 sebanyak 200.000 unit rumah atau bertambah menjadi 420.000 unit rumah.

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Pihak kepolisian menyebutkan video viral soal warga yang melubangi tembok di perumahan Grand Galaxy City, Jalan Baru Pekayon, Bekasi, pada Selasa (4/3) untuk mengurangi debit air.

"Bertujuan untuk mengurangi debit air akibat banjir yang ada di area ruko Grand Galaxy City dan untuk mencegah terjadinya tembok pembatas roboh," kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Terkait penjebolan tembok itu, kata dia, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang melaporkannya.

"Permasalahan tersebut sudah di selesaikan dengan musyawarah antara manajemen Grand Galaxy City dan Warga sekitar yaitu RT 01 RW 18 Jakasetia dengan hasil, bahwa benar telah dilakukan pembobokan tembok arcon oleh empat orang warga agar tembok tidak roboh," katanya.

Dedi juga menyebutkan pembuatan video dilakukan oleh salah satu keluarga dari warga untuk sekedar dokumentasi pribadi dan narasi dari video tersebut tidak benar dan itu diambil tanpa sepengetahuan mereka.

Sebelumnya, beredar sebuah video viral di media sosial instagram melalui akun @fakta.indo, dalam video tersebut terlihat empat orang melakukan penjebolan tembok di tengah banjir.

"Sekelompok warga berusaha meruntuhkan tembok di Perumahan Galaxy, Jalan Baru Pekayon, Selasa (4/3) sekitar pukul 05.30 WIB, diduga dengan harapan bisa mengalirkan air yang terjebak dan mempercepat surutnya genangan banjir," tulis akun tersebut.

Akun tersebut juga menuliskan setelah tembok, dijebol aliran air justru semakin deras dan meluber ke area lain, memperburuk situasi banjir di kawasan tersebut.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Polisi menjelaskan awal mula warga membobol tembok pembatas perumahan Grand Galaxy saat banjir terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengatakan warga awalnya berupaya membuat lubang untuk mengurangi debit air dan mencegah seluruh tembok roboh akibat banjir.

"Beberapa warga yang berusaha membuat lubang di hardcone Grand Galaxy City yang bertujuan untuk mengurangi debit air akibat banjir yang ada di area ruko Grand Galaxy City dan untuk mencegah terjadinya tembok pembatas roboh," kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Banjir besar terjadi di Bekasi pada Selasa (4/3). Peristiwa warga melubangi tembok pembatas Grand Galaxy itu kemudian viral lewat video yang beredar di media sosial.

Dalam video itu, tampak sejumlah warga melubangi tembok pembatas perumahan Grand Galaxy di Jalan Raya Pekayon, Kota Bekasi. Video itu disertai beberapa versi narasi yang berbeda.

Dalam video yang beredar, terlihat beberapa orang tengah melubangi bagian bawah tembok pembatas. Setelah itu, tampak air dari perumahan Grand Galaxy merangsek keluar dari lubang dan mengaliri jalan.

Ada pula video kedua yang memperlihatkan sisi lain dari tembok pembatas yang jebol hingga banjir mengalir. Ada pula narasi belum terkonfirmasi yang menyebutkan aksi warga melubangi tembok pembatas berakibat meluasnya banjir di wilayah tersebut.

Kembali ke penjelasan Dedi, dia mengatakan narasi video yang menyebut aksi warga tersebut membuat banjir meluas tidak benar. Dia mengatakan warga yang melakukan hal itu juga siap memberi penjelasan.

"Narasi dari video tersebut tidak benar dan itu diambil tanpa sepengetahuan mereka. Mereka (warga yang membuat video beserta yang membuat lubang) siap membuat klarifikasi di depan jurnalis atau wartawan agar video tersebut terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan fitnah (hoax)," jelasnya.

Dedi mengatakan tidak ada pihak yang melaporkan permasalahan tersebut. Dia mengatakan persoalan tembok juga sudah diselesaikan lewat musyawarah.

"Permasalahan tersebut tidak ada yang dirugikan dan melaporkan, dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan musyawarah antara manajemen Grand Galaxy City dan warga sekitar RT 01 RW 18 Jaka Setia," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Video yang memperlihatkan aksi warga melubangi tembok pembatas perumahan Grand Galaxy, Jalan Raya Pekayon, Kota Bekasi, viral di media sosial. Video itu disertai beberapa versi narasi yang berbeda. Seperti apa kejadian sebenarnya?

Seperti diketahui, banjir parah merendam berbagai titik di Bekasi. Salah satunya adalah perumahan Grand Galaxy City.

Dalam video yang beredar seperti dilihat detikcom, terlihat beberapa orang tengah melubangi bagian bawah tembok pembatas tersebut. Seketika air dari perumahan Grand Galaxy merangsek keluar dari lubang dan mengaliri jalan.

Ada pula video kedua yang memperlihatkan sisi lain dari tembok pembatas yang jebol hingga banjir mengalir. Ada narasi belum terkonfirmasi yang menyebutkan aksi warga melubangi tembok pembatas berakibat pada meluasnya banjir di wilayah tersebut.

Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana mengatakan membenarkan ada sejumlah warga yang membuat lubang di gembok pembatas perumahan tersebut. Namun dia mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mengurangi debit air banjir dan mencegah tembok jebol.

"Ada beberapa warga yang berusaha membuat lubang di hardcone Grand Galaxy City yang bertujuan untuk mengurangi debit air akibat banjir yang ada di area ruko Grand Galaxy City dan untuk mencegah terjadinya tembok pembatas roboh," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (5/3/2025).

Dedi mengatakan narasi video yang menyebut aksi warga yang melubangi tembok membuat banjir meluas adalah hoax.

"Narasi dari video tersebut tidak benar dan itu diambil tanpa sepengetahuan mereka. Mereka (warga yang membuat video beserta yang membuat lubang) siap membuat klarifikasi di depan jurnalis atau wartawan agar video tersebut terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan fitnah (hoax)," jelasnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan tidak ada pihak yang dirugikan dari aksi tersebut. Permasalahan yang terjadi sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Permasalahan tersebut tidak ada yang dirugikan dan melaporkan,dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan musyawarah antara manajemen Grand Galaxy City dan warga sekitar RT 01 RW 18 Jaka Setia," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi peternak rakyat mandiri yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dan Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah untuk berpihak pada petani lokal.

"Program MBG harus berpihak kepada masyarakat kecil, terutama penyuplai sayur haruslah masyarakat di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Demikian juga halnya pemasok ayam dan telur harus melibatkan peternak ayam mandiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (4/3), Wakil Ketua Komisi VIII itu mengatakan kondisi peternak ayam saat ini sangat memprihatinkan karena harus bersaing dengan konglomerasi perunggasan yang menguasai hulu hingga hilir.

Hal itu dikhawatirkan dapat membuat peternak mandiri dengan modal kecil bisa tersingkir. Maka dari itu, dengan kehadiran MBG diharapkan dapat jadi "pintu penyelamat" bagi para peternak kecil.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya sendiri bersama GOPAN mengaku sanggup menyediakan ayam dengan harapan dibeli pemerintah dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Harga tersebut menguntungkan peternak di tengah ancaman harga jagung untuk pakan ayam yang berpotensi naik tahun ini.

“Dengan membeli ayam dari peternak rakyat, juga menyelamatkan surplus ayam nasional yang di atas 10 persen. Sehingga terserap dan membantu menormalkan harga pasaran ayam di pasar-pasar tradisional,” ucap Singgih.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG BGN Tigor Pangaribuan menanggapi dengan mengatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kerja sama dengan peternak.

“Kami membuka ruang bagi para peternak atau asosiasi peternak melalui koperasi, untuk membuka dapur SPPG,” kata Tigor.

Namun, Tigor menekankan peternak yang dapat bekerja sama dalam MBG harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti higienitas, lokasi, dan peralatan dapur.

Sebab jumlah porsi yang dimasak dalam program MBG berbeda dengan restoran atau katering pengantin.

Adapun syarat untuk dapur SPPG yakni memiliki lahan seluas 600-800 meter kubik, ruangan dapur harus memiliki pintu masuk untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayur-mayur.

Selanjutnya terdapat pintu keluar hasil olahan masakan untuk menjamin higienitas, sehingga siswa dapat terhindar dari keracunan atau kontaminasi bakteri.

Tigor menekankan terbukanya kerja sama dalam program MBG dikarenakan pemerintah membutuhkan 30.000 lebih dapur SPPG untuk melayani 82 juta anak,

“Dengan membentuk koperasi, para peternak memiliki modal untuk membangun dapur, menyediakan alat masak, hingga wadah makan stainless steel,” kata dia.

Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Di sana, banyak perumahan yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air mencapai beberapa meter.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, banyak perumahan di Jawa Barat yang mengklaim bebas banjir namun nyatanya justru kebanjiran. Bahkan, ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan melakukan audit para perumahan-perumahan tersebut. Namun, dirinya tidak merinci perumahan mana saja yang akan diaudit.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" katanya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Selain terkait banjir, dirinya juga mengungkapkan banyak pembeli rumah, khususnya rumah subsidi, yang tertipu oleh pengembang nakal. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi namun tak kunjung mendapatkannya.

"Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Dedi untuk menyampaikan data-data terkait hal tersebut kepadanya pada pertemuan selanjutnya.

"Itu banyak kejadian di Jawa Barat?" kata Ara.

"Banyak," jawab Dedi.

"Saya langsung saja, saya minta datanya, segera saya minta datanya. Bapak mau ketemu saya hari Rabu? Tolong by name, by address, pengembangnya di mana ya, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya Pak," ujar Ara.

Kembali ke Dedi, ia menambahkan permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yaitu pembelian rumah lebih dari satu. Ada juga yang membeli rumah subsidi di area hook kemudian membongkar dan membangun baru kemudian disewakan. Padahal, rumah subsidi tidak boleh disewa.

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

BANGKA, KOMPAS.com – Sebanyak 7 persen atau 744 personel Polda Kepulauan Bangka Belitung masih tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Hendro Pandowo, mengungkapkan bahwa perumahan subsidi khusus untuk anggota Polri akan dibangun tahun ini dengan mekanisme cicilan.

"Perumahan subsidi ini merupakan kerja sama Polda bersama pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi sebagai tindak lanjut groundbreaking serentak secara nasional," kata Hendro seusai peletakan batu pertama di Perumahan Nilam Permata Residence II, Aek Itam Pangkalpinang, pada Selasa (4/3/2025).

Hendro menjelaskan bahwa dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Bumi Serumpun Sebalai, sekitar 65 persen sudah memiliki rumah atau hunian.

Sementara itu, 744 anggota atau 7 persen masih menyewa atau mengontrak rumah, dan 1.300 anggota atau 13 persen masih tinggal bersama orangtua.

"Jadi yang perlu kita subsidi adalah kurang lebih 744 anggota yang masih sewa atau kontrak, sehingga jumlahnya sekitar 7 persen," jelas Hendro.

Dalam proyek ini, pihak kepolisian meminta pengembang untuk menyediakan lahan seluas 11 hektar guna membangun perumahan yang disubsidi negara.

Rumah yang ditawarkan adalah tipe 36, dengan uang muka sebesar Rp 10 juta dan cicilan Rp 1,8 juta per bulan.

"Semoga ini bisa membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," ujar Hendro.

Jenderal Bintang Dua Polri ini juga menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

"Diharapkan tugas anggota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa lebih maksimal, karena mereka tidak lagi khawatir soal tempat tinggal," ucap Hendro.

Selain proyek di Polda Babel, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di berbagai wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah Polres jajaran, kita akan bekerja sama dengan beberapa pengembang perumahan juga," pungkas Hendro yang baru saja pulang umrah.

Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota Polri. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang belum memiliki rumah.

Perumahan subsidi dibangun di lahan seluas 11 hektare tepatnya di perumahan Nilam Permata Residence II, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang. Lokasi terbilang strategis berdekatan dengan Polda Babel, bandara bahkan wisata Pantai Pasir padi.

Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Selasa (4/3/2025). Wakapolda Brigjen Tony Harsono tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Termasuk dari Korem, pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi Babel.

"Kita melakukan groundbreaking untuk perumahan subsidi bagi anggota Polri. Semoga membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," jelas Irjen Hendro usai peletakan batu pertama kepada wartawan.

Hendro menyebut dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Babel, 5.198 di antaranya telah memiliki rumah atau sekitar 65 persen. Sedangkan 1.300 anggota Polri lainnya tinggal bersama orang tua.

"Yang kita subsidi sekitar 7 persen atau sebanyak 744 anggota. Mereka adalah anggota yang masih sewa atau ngontrak," tegas Kapolda.

Diungkapkan Hendro, program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Perumahan yang akan di bangun di lahan seluas 11 hektar itu memiliki tipe 36.

"Kita sampaikan kepada anggota untuk rumah tipe 36. Uang mukanya Rp 10 juta dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Diharapkan agar tugas mengatasi situasi Kamtibmas khususnya di Polda Bangka Belitung lebih maksimal karena tidak memikir lagi soal tempat tinggal," sambungnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di sejumlah wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah, kita akan bekerja sama dengan beberapa perumahan juga," tambahnya.

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi peternak rakyat mandiri yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dan Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah untuk berpihak pada petani lokal.

"Program MBG harus berpihak kepada masyarakat kecil, terutama penyuplai sayur haruslah masyarakat di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Demikian juga halnya pemasok ayam dan telur harus melibatkan peternak ayam mandiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (4/3), Wakil Ketua Komisi VIII itu mengatakan kondisi peternak ayam saat ini sangat memprihatinkan karena harus bersaing dengan konglomerasi perunggasan yang menguasai hulu hingga hilir.

Hal itu dikhawatirkan dapat membuat peternak mandiri dengan modal kecil bisa tersingkir. Maka dari itu, dengan kehadiran MBG diharapkan dapat jadi "pintu penyelamat" bagi para peternak kecil.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya sendiri bersama GOPAN mengaku sanggup menyediakan ayam dengan harapan dibeli pemerintah dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Harga tersebut menguntungkan peternak di tengah ancaman harga jagung untuk pakan ayam yang berpotensi naik tahun ini.

“Dengan membeli ayam dari peternak rakyat, juga menyelamatkan surplus ayam nasional yang di atas 10 persen. Sehingga terserap dan membantu menormalkan harga pasaran ayam di pasar-pasar tradisional,” ucap Singgih.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG BGN Tigor Pangaribuan menanggapi dengan mengatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kerja sama dengan peternak.

“Kami membuka ruang bagi para peternak atau asosiasi peternak melalui koperasi, untuk membuka dapur SPPG,” kata Tigor.

Namun, Tigor menekankan peternak yang dapat bekerja sama dalam MBG harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti higienitas, lokasi, dan peralatan dapur.

Sebab jumlah porsi yang dimasak dalam program MBG berbeda dengan restoran atau katering pengantin.

Adapun syarat untuk dapur SPPG yakni memiliki lahan seluas 600-800 meter kubik, ruangan dapur harus memiliki pintu masuk untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayur-mayur.

Selanjutnya terdapat pintu keluar hasil olahan masakan untuk menjamin higienitas, sehingga siswa dapat terhindar dari keracunan atau kontaminasi bakteri.

Tigor menekankan terbukanya kerja sama dalam program MBG dikarenakan pemerintah membutuhkan 30.000 lebih dapur SPPG untuk melayani 82 juta anak,

“Dengan membentuk koperasi, para peternak memiliki modal untuk membangun dapur, menyediakan alat masak, hingga wadah makan stainless steel,” kata dia.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi: