Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Rumah subsidi tersebut didapatkan pekerja, terutama bagi 13 segmen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sampai saat ini sudah mengalokasikan rumah subsidi. Adapun penerima rumah subsidi harus sesuai kriteria, yakni tergolong sebagai MBR.

"Arahan Presiden Prabowo (Subianto) kepada saya sebagai menteri, bagaimana perumahan atau rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria. Kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan diskusi bersama CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (Goto) Patrick Walujo tentang penyediaan rumah subsidi untuk pengemudi mitra Gojek.

Senada dengan itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan kebijakan alokasi target MBR tahun ini adalah harus tepat sasaran. Kuota rumah subsidi sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerja.

"Dari total kuota existing yang saat ini kita alokasi 220 ribu unit itu sudah terbagi ke 13 segmen tadi 164.260 unit," kata Heru.

Kemudian, Heru mengungkap data penyaluran rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai dari pembangunan rumah hingga akad. Sejak 1 Januari 2025 hingga 8 April 2025 total realisasi mencapai 100.021 unit rumah.

"Jadi untuk total pembangunan dari mulai 20 Oktober (2024), Presiden Prabowo dilantik hingga saat ini sudah ada mulai proses pembangunan, yang sudah terbangun, siap akad, sudah akad sampai dengan realisasi itu sudah 142.226 unit," imbuhnya.

Selanjutnya, Heru merincikan data alokasi rumah subsidi untuk 13 segmen pekerja sebagai berikut.

13 Segmen Pekerja yang Dapat Kuota Rumah Subsidi

1. Guru (20 ribu unit)
2. Tenaga Migran (20 ribu unit)
3. Sektor Kesehatan
   • Perawat (15 ribu unit)
   • Bidan (10 ribu unit)
   • Tenaga Kesehatan Masyarakat (5.000 unit)
4. Pegawai Kementerian
   • Kementerian Dalam Negeri (2.000 unit)
   • Kementerian Keuangan (2.000 unit)
   • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.000 unit)
   • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2.000 unit)
5. Pegawai Badan Pusat Statistik (1.000 unit)
6. Petani (20 ribu unit)
7. Buruh (20 ribu unit)
8. Polri (14.500 unit)
9. TNI AD (5.760 unit)
10. Nelayan (20 ribu unit)
11. Pengemudi Ojek-Taksi Online (2.000 unit)
12. Asisten Rumah Tangga (1.000 unit)
13. Wartawan (1.000 unit)

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Jakarta: Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kota ini dijuluki Kota Karnaval karena Jember Fashion Carnaval (JFC) yang merupakan karnaval kostum terbesar di Asia bahkan dunia.

Pemerintah menyediakan subsidi rumah untuk masyarakat khususnya dengan penghasilan rendah. Rumah yang diberi subsidi pemerintah tersedia di beberapa wilayah, salah satunya di Jember, Jawa Timur.

Bahkan, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp65 juta. Berikut ini limarekomendasi rumah murahyang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Jember

1. Karangrejo Asri

Perumahan ini dibangun oleh Bumi Cipta Sejahtera dan berlokasi di Karangrejo, Sumbersari, Kab Jember, Jawa Timur. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu 24 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 23 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, satu kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp115 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap galvalum, dinding bata merah plester finishing cat, lantai keramik polos ukuran 30x30, dan pondasi batu pecah.

2. Bumi Kalisat Baru

Perumahanini berlokasi di Kalisat, Kalisat, Kab Jember, Jawa Timur yang dibangun oleh Suryamas Wahanatama Properti. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 5 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu gunung.

3. Grand Permata Ajung

Perumahan yang dibangun oleh Kharisma Karya Raya Sentosa dan berlokasi di Ajung, Ajung, Kab Jember, Jawa Timur ini menyediakan 29 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp148 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap rangka galvalum dan penutup genteng beton, dinding bata ringan, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu.

4. Taman Gading

Perumahan ini dibangun oleh Tegalbesar, Kaliwates, Kab Jember, Jawa Timur. Rumah subsidi yang dibangun oleh Bukit Megagriya Makmur tersedia ada 53 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp65 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap kayu, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu gumuk.

5. Puri Antirogo 2

Perumahan yang terletak di Patemon, Pakusari, Kab Jember, Jawa Timur ini dibangun oleh Alfatih Konstantinopel Putra. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp130 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman pembangunan 1.000 rumah bersubsidi untuk jurnalis.

Nota kesepahaman ini dilakukan bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa akan memberikan 100 rumah pertama bagi wartawan pada 6 Mei 2025.

"Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore. Langsung 100 kunci ya, 100 kunci untuk wartawan, 100 kunci ya," kata Ara di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara menuturkan, program ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut, dari hasil diskusi bersama BPS, wartawan yang berhak menerima bantuan subsidi rumah adalah yang berpenghasilan di bawah Rp13 juta untuk yang berkeluarga, dan Rp12 juta untuk yang belum berkeluarga.

“Jadi saya mau transparan biar gaada pertanyaan lagi. Jadi Rp12 juta untuk yang single dan Rp13 juta untuk yang sudah berkeluarga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 220.000 rumah subsidi untuk berbagai kalangan profesi, termasuk salah satunya wartawan.

Maruarar mengatakan, kementeriannya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kalangan pewarta.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar juga menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan kuota 20.000 unit rumah subsidi untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 untuk tenaga migran, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan termasuk perawat maupun bidan.

Kemudian, 5.000 unit untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk Kepolisian. Total kuota yang disiapkan adalah 220.000 unit rumah subsidi.Lokasinya terletak di seluruh Indonesia.

Kementerian yang dipimpinan Maruarar itu nantinya akan mengajak perwakilan para kalangan profesi calon penerima rumah FLPP itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono menilai TNI AU harus mengambil peran dalam memperkuat ketahanan pangan negara di tengah masa krisis global seperti saat ini.

"TNI Angkatan Udara memiliki peran penting melalui strategi defence supporting economy dalam mendukung langkah-langkah tersebut," kata Tonny saat memberikan amanat dalam upacara peringatan HUT ke-79 TNI AU di lapangan Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Tonny, memperkuat ketahanan pangan harus menjadi perhatian TNI AU karena akan berpengaruh langsung terhadap kedaulatan negara.

Dia menilai kondisi pangan yang lemah akan menyebabkan krisis yang berbuntut pada lonjakan harga bahan pokok dan kebutuhan pangan lainnya.

Kondisi ini, kata dia, dapat menyebabkan inflasi yang berpengaruh kepada stabilitas nasional dan terancamnya kedaulatan negara.

"Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan faktor strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan bangsa," kata dia.

Karenanya, TNI AU sejak 2024 telah gencar melakukan program ketahanan pangan dengan membuka lahan-lahan pertanian di beberapa daerah di seluruh Indonesia.

Lahan pertanian itu dikelola langsung oleh TNI AU dan masyarakat. Hasil tani dari lahan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat setempat untuk dikonsumsi secara pribadi ataupun diperjualbelikan.

Hal tersebut, menurut Tonny, sangat berpengaruh dalam memperkuat ketahanan pangan di beberapa daerah.

Tidak hanya itu, Tonny menjelaskan pihaknya juga berperan dalam mengelola hasil tani tersebut menjadi hidangan makan bergizi gratis yang disajikan di seluruh sekolah di Indonesia.

"Akses terhadap makanan bergizi prioritas TNI AU dalam membangun generasi yang produktif, inovatif, dan kompetitif sebagai kunci utama keberhasilan visi Indonesia Emas 2045," jelas dia.

Tonny memastikan langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan TNI AU demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya upaya tersebut, Tonny berharap TNI AU dapat membantu pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan negara.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan layak bagi wartawan sejalan dengan program pemerintah untuk mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Dukungan Pembiayaan Perumahan bagi Wartawan, Selasa (8/4), di Jakarta.

“Melalui kolaborasi ini, kita dapat memberikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi kepada wartawan di seluruh Indonesia. Sasaran program ini adalah wartawan yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta disaksikan oleh Komisioner BP Tapera Bapak Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun, dan Sekretaris Dewan Pers Saefudin.

Hirwandi menuturkan penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal dari Program Rumah untuk Wartawan, sebuah kolaborasi lintas sektor yang diharapkan dapat membantu para tenaga kerja di bidang media untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya wartawan, sebagai bagian dari program rumah nasional. Dalam kerja sama ini, dialokasikan 1.000 unit rumah untuk wartawan yang akan disalurkan melalui skema pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera oleh BTN.

Hirwandi mengatakan data yang sudah tersusun secara by name by address memberikan kepastian bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran. BTN menyediakan kemudahan pengajuan KPR melalui aplikasi bale by BTN, sebuah platform digital yang memungkinkan proses pengajuan dilakukan secara mudah, cepat, dan transparan. Dari sisi pasokan (supply), BTN terus bekerja sama dengan para pengembang agar kebutuhan rumah wartawan dapat segera terpenuhi.

Adapun skema pembiayaan yang digunakan dalam program ini mencakup suku bunga tetap 5 persen selama tenor pinjaman maksimal 20 tahun, uang muka minimal satu persen dari harga rumah, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta. Skema pembiayaan ini menggunakan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk wartawan non-PNS, dan dana Tapera bagi peserta aktif Tapera.

Untuk dapat mengikuti program ini, wartawan harus memenuhi kriteria sebagai MBR, belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah, serta memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah).

Khusus di wilayah Jabodetabek, batas penghasilan dapat diperluas hingga Rp13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp12 juta untuk yang belum menikah, sesuai kebijakan afirmatif yang diberlakukan untuk mendorong kepemilikan hunian vertikal. Proses verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh agar program ini tepat sasaran.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KUPANG, KOMPAS.com -Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) mengirim surat ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Intinya, mereka meminta agar warga eks Timor Timur (Timtim) segera menempati 2.100 rumah yang telah dibangun pemerintah pusat.

Ribuan rumah itu dibangun di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Ketua FKPTT Eurico Guterres, mengatakan, pihaknya sudah bersurat secara resmi ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (PPP) NTT pada Selasa (8/4/2025).

"Kemarin kami sudah bersurat dan sudah diterima oleh Balai PPP NTT," kata Eurico kepada Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Informasinya, lanjut Eurico, pihak Balai PPP NTT sudah berkirim surat ke Bupati Kupang untuk segera melakukan proses penempatan 2.100 warga di perumahan eks pejuang Timtim.

"Jadi kami dari FKPTT tinggal menunggu kelanjutannya," ujar Eurico.

Eurico berharap, 2.100 rumah itu segera ditempati masyarakat penerima manfaat agar rumah bisa dirawat.

Termasuk juga bisa dijaga agar material yang ada di 2.100 rumah tersebut tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Di samping itu, kami dari FKPTT minta kepada Pemerintah dalam hal ini PUPR dan tiga BUMN seperti Brantas, Adhi Karya dan Nindya Karya tetap bertanggung jawab atas kerusakan dan material yang hilang di 2.100 perumahan," kata dia.

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – DPRD Karawang menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tentang Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta pemukiman kumuh, Rabu(9/4/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Dedi Indrasetiawan, SE, ini dihadiri oleh sejumlah dinas terkait, seperti PRKP Kabupaten Karawang, Bappeda, DLH Kabupaten Karawang, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Karawang, dan PUPR Kabupaten Karawang.

Agenda utama dalam rapat ini adalah penanggulangan kawasan pemukiman kumuh, pemetaan data pemukiman kumuh di Karawang, serta perbaikan infrastruktur. 

Dedi Indrasetiawan yang juga sebagai Ketua Komisi III DPRD Karawang, menekankan pentingnya kolaborasi antar dinas agar tercipta sinergi yang kuat dalam menangani persoalan ini.

"pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait kawasan kumuh saat ini tengah dalam pembahasan. tercatat pada tahun 2019, Kabupaten Karawang memiliki kawasan kumuh seluas sekitar 300 hektar lebih yang tersebar di 13 kecamatan dan 33 desa," ungkap Dedi, Rabu,(9/4/2025).

Lanjutnya, Kawasan kumuh ini ditetapkan berdasarkan survei yang mengacu pada tujuh indikator utama yakni, kondisi bangunan dan gedung, air minum, drainase, pembuangan limbah, jalan, pengelolaan sampah, dan mitigasi bencana.

"Selain itu, rapat juga membahas pemukiman yang berada di bantaran sungai atau di lokasi yang tidak sesuai untuk dijadikan tempat tinggal," terangnya.

Dedi Indra juga menyampaikan bahwa SK Kawasan Kumuh 2024 sedang dalam proses pengajuan. Meski demikian, data terbaru mengenai kawasan kumuh di Karawang belum dapat dipublikasikan. 

"Belum bisa kita publis karena memang SK nya belum turun dan masih di verifikasi," katanya.

Terkait pembahasan Raperda tersebut, Ia memperkirakan masih akan ada dua kali pembahasan tambahan sebelum keputusan final terkait hal ini diambil.

"Ini rapat yang kedua, kemungkinan masih ada dua kali rapat lagi untuk membahas persoalan ini," tuturnya.

Editor : Frizky Wibisono

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Ketua DPRD Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Vina Cristyn Ferani sangat menyayangkan adanya kawasan embung di Desa Air Pelempang Jaya (APJ), Kecamatan Tanjungpandan yang ditimbun untuk dibangun menjadi sebuah kawasan perumahan.

"Jadi di sekitar embung tadi sudah ada aktivitas penimbunan bahkan sudah ada tanahnya yang dijual," katanya usai meninjau kawasan embung dan irigasi persawahan di Desa Air Pelempang Jaya, Tanjungpandan, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke Sekretaris Lurah Paal Satu dan Kepala Desa Air Pelempang Jaya terhadap aktivitas penimbunan tersebut yang ternyata tidak mengantongi izin.

"Apabila aktivitas penimbunan tidak ada izin maka segera ditindaklanjuti jangan ada pembiaran karena itu embung penampungan air dan itu aliran sungai kalau ada satu tidak yang tidak ditindak maka yang lain akan ikut," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan, semakin lama aliran sungai itu akan sempit dan masyarakat luas akan terkena dampaknya yakni banjir.

"Sebelum masalah ini menjadi rumit ada baiknya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dicegah," katanya.

Selain itu, ia juga melihat ada saluran air yang dipenuhi tumpukan sampah, sehingga aliran itu tersumbat dan akhirnya aliran air itu menggerus jalan dan apabila tidak segera diperbaiki maka jalan tersebut akan segera terputus.

"Warga sudah mengadu namun belum ada tindak lanjut sampai sekarang. Tadi sudah kami cek titik mana saja yang aliran airnya terhambat," ujarnya.

Ia menyampaikan, adapun solusi pertama yang dapat dilakukan menyikapi persoalan tersebut adalah Sekretaris Lurah Paal Satu harus menginventarisir terlebih dahulu titik-titik aliran air yang tersumbat.

"Sehingga aliran air menjadi lancar tidak memberikan dampak kepada masyarakat yang tinggal di sekitar aliran embung," katanya.

Ia juga meminta warga yang tinggal di sekitar aliran embung air dapat menjaga kebersihan.

"Karena itu untuk kepentingan bersama jika masyarakat tidak peduli dan membuang sampah sembarangan nanti apabila kita buat aliran air sebaik apapun ujung-ujungnya akan mampet dan banjir juga," ujarnya.

Ia juga berharap agar pihak kelurahan dapat menjaga luas embung tersebut agar tetap sesuai dan luasnya tidak sampai berkurang karena ada aktivitas penimbunan maupun hal lainnya.

"Embung ini kan ada patok-patoknya, jadi embung ini sebenarnya ada luasan dan aturannya yang harus kita jaga jangan sampai berkurang, karena kalau berkurang itu ada alih fungsi dan jarak embung itu sepadannya harus 20 meter. Namun banyak yang sudah terlanjur, banyak warga sudah membuat pemukiman karena kalau daya ditampung sudah tidak sesuai maka masyarakat luas di sekitar embung akan terkena dampaknya," kata Vina.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Lebih lanjut, Ara menyebut, akan melakukan panggilan lanjutan kepada manajemen Meikarta pada 10 April 2025. Pihaknya akan mempertemukan korban Meikarta dengan manajemen.

Sebelumnya, PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang proyek Meikarta, menjelaskan progres penyelesaian dan penyerahan hunian fisik mulai tahun ini hingga 2027.

Dalam keterangannya, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan bahwa per 26 Maret 2025, pihaknya telah membangun dan menyerahkan secara fisik sebanyak 11.224 hunian di Meikarta sesuai kesepakatan jadwal.

"Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit," kata manajemen.

Dengan demikian, manajemen menyatakan akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

Pada saat yang sama, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama mengeklaim semua berjalan dengan baik dan sesuai jadwal kesepakatan. Ada juga konsumen yang sudah memiliki dan mempertahankan kepemilikannya sehingga huniannya telah memberi nilai tambah dengan nilai pasar saat ini.

Serangan udara terbaru Israel menghantam sebuah gedung permukiman di area Shujaiya, Jalur Gaza, pada Rabu (9/4) waktu setempat. Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 20 orang tewas akibat serangan tersebut.

Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (9/4/2025), menuturkan bahwa serangan udara Israel itu mengakibatkan "20 orang martir dan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka".

Bassal menambahkan bahwa upaya pencarian jenazah korban yang tertimbun reruntuhan bangunan masih berlangsung.

Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan soal serangan mematikan tersebut.

Israel kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza sejak 18 Maret lalu, yang mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas yang berlangsung selama dua bulan. Upaya-upaya untuk memulihkan gencatan senjata sejauh ini gagal.

Kementerian Kesehatan Gaza, dalam pernyataan terbaru pada Rabu (9/4), melaporkan sedikitnya 1.482 warga Palestina tewas akibat rentetan serangan terbaru Israel sejak pertengahan Maret lalu.

Angka itu menambah jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023 lalu menjadi sedikitnya 50.846 orang.

Saat berbicara kepada AFP pada Selasa (8/4), salah satu anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, menegaskan bahwa "penting untuk mencapai gencatan senjata" di Jalur Gaza. Dia mengungkapkan bahwa "komunikasi dengan para mediator masih berlangsung, tetapi "sejauh ini, belum ada usulan baru".

Badran juga mengatakan bahwa Hamas "terbuka terhadap semua gagasan yang akan mengarah pada gencatan senjata dan menghentikan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina".

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Senin (7/4) bahwa negosiasi baru sedang dilakukan yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Dari total 251 sandera yang diculik sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk yang menurut militer Tel Aviv telah tewas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Grup Hotel Aston di Serang menggelar uji coba makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Banten. Kegiatan tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah setempat.

Pada Rabu (9/4/2025), Archipelago International, induk dari Hotel Aston, menggelar MBG (Makan Bergizi Gratis) di SDN Singapadu, Kota Serang. Sebanyak 267 siswa mendapat makan bergizi gratis.

Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, dan didampingi oleh Regional General Manager Archipelago International Banten Area, Doddy Fathurahman.

Mereka pun sempat membagikan makanan secara prasmanan. Siswa yang telah membawa piring antre untuk mendapat makanan yang telah disiapkan. Menu pada hari itu adalah nasi, sayur, dan daging ayam.

Para siswa lahap memakan makanan yang disiapkan. Saat ditanya soal rasa makanan, seluruh siswa kompak mengatakan makanan tersebut enak.

Foto: Aston gelar uji coba makan bergizi gratis di Serang (Arief Ikhsanudin/detikcom)

Doddy menyampaikan, uji coba ini akan dilakukan selama sebulan. Ada tiga lokasi pelaksanaan, yaitu di Kota Serang, di Anyer (Kabupaten Serang), dan Kota Cilegon.

Ide kegiatan ini berasal dari Presiden Archipelago International, John M. Flood, yang melihat program MBG harus melibatkan pihak swasta.

"Beliau, Pak John Flood, melihat program ini bagus, tapi kemungkinan berhasilnya akan lebih besar jika melibatkan pihak swasta karena jumlah siswa di Indonesia sangat banyak," ujarnya.

Menurut Doddy, Flood berpikir satu hotel bisa menangani dua atau tiga sekolah untuk program MBG.

"Itu meringankan beban pemerintah tanpa harus membangun dapur umum, karena di hotel sudah ada," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis, berharap program ini terus berlanjut. Ia mengaku Aston dan hotel lain bisa membangun dapur untuk MBG.

Agis menyebut, saat ini ada lima dapur untuk makan bergizi gratis. Angka tersebut sangat kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang mencapai 120 ribu orang.

"Ini harus terus dilanjutkan. Yang kedua, dorong juga Aston jadi dapur umum, barangkali bisa buka di pinggiran juga sebagai prioritas, karena memang harus segera supaya seluruh siswa bisa menerima manfaat," kata Agil.

"Saya harap Aston buka satu. Kita akan support selama itu mendorong program dari Pemerintah Kota Serang," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group di Doha, Qatar kemarin. Kerja sama antara BTN dan perusahaan investasi asal Qatar itu terkait implementasi program perumahan nasional melalui pembangunan satu juta unit rumah.

Turut hadir dalam acara tersebut kil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. Dia mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

"Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada hari ini dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar," tutur Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/4/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia terhadap kontribusi Qatar dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. "Kami berharap kemitraan ini dapat melangkah menuju hubungan yang erat antara kedua negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sheikh Abdulaziz.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah, salah satunya melalui kemitraan bersama AlQilaa International Group. "Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian" jelas Nixon.

Menurut Nixon, untuk tahap awal pembangunan 100.000 unit ini akan dilakukan dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen ataupun rumah susun bersubsidi di daerah perkotaan seperti Jakarta. Adapun nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$ 20.000 untuk satu unit hunian atau total sekitar US$ 2 miliar atau setara Rp 33,6 triliun untuk 100.000 unit hunian.

Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

"BTN mendukung visi besar Program Tiga Juta Rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau," katanya.

Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif. Selain itu, Nixon meyakini bahwa proyek bersama investor Qatar ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor konstruksi dan perbankan, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Qatar.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan dukungan investor asing sangat penting untuk memperkuat pendanaan bagi program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga dapat mengurangi kekurangan (backlog) perumahan nasional. "Proyek ini akan berkontribusi besar terhadap target pembangunan nasional serta percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi," tutur Nixon.