Jakarta (ANTARA) - Berita seputar perekonomian masih menarik untuk dibaca hari ini, Jumat. Mulai dari distribusi subsidi rumah, ketersediaan BBM Shell, rencana work from anywhere (WFA), pengembangan mobil listrik Pindad, serta pencairan gaji 13 dan 14 bagi ASN.

Berikut beritanya:

Menteri PKP target 220 ribu rumah dapat subsidi FLPP pada 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran Kementerian PKP dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

“Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

Shell: BBM mulai tersedia secara bertahap di jaringan SPBU

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai tersedia kembali di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell secara bertahap.

"Shell Indonesia menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell sudah mulai tersedia kembali di jaringan SPBU Shell secara bertahap," ujar Ingrid, di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

Menko AHY: Wacana WFA semangatnya untuk urai kepadatan mudik Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa wacana kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA), memiliki semangat untuk mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

Baca selengkapnya

Pemerintah kaji Maung Pindad jadi kandidat mobil listrik nasional

Pemerintah terus mengkaji pengembangan kendaraan listrik buatan dalam negeri, salah satunya dengan menjadikan mobil taktis Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan listrik nasional.

Hal itu dikemukakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Baca selengkapnya

Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

Ia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

Baca selengkapnya

Bisnis.com, SURABAYA – Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) mengembangkan perumahan eksklusif Tierra Residence, di kawasan superblok modern Surabaya Barat mulai dari harga Rp3 miliar.

Direktur Marketing Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono mengatakan Tierra Residence dibangun di lahan seluas 1,5 hektare serta dikembangkan secara eksklusif, hanya 37 unit rumah dengan harga mulai Rp3 miliar.

“Unit rumah di Tierra Residence mengusung konsep modern tropis yang menggabungkan elemen desain kontemporer dengan sentuhan alam sehingga menghadirkan suasana asri. Konsep ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan nuansa lingkungan yang alami,” jelasnya, Kamis (6/2/2025).

Perseroan menyediakan empat tipe rumah dengan luasan mulai dari 130 m2 hingga 209 m2 dengan beragam fasilitas penunjang seperti lif yang sifatnya opsional, tiga sampai empat kamar tidur dan kamar mandi. Garasi mobil, servis area serta pada tipe tertinggi akan dilengkapi dengan roof garden.

Pimpinan Proyek Tierra Residence Ilyas Wuntoro mengatakan Tierra Residence merupakan bagian dari 10 (sepuluh) proyek besar DILD bernama Tierra yang terbagi dalam lima tahapan, lokasinya berada di kawasan pengembangan zona komersial, perdagangan dan jasa di area segi delapan Surabaya.

“Tierra mengintegrasikan fungsi hunian, perkantoran, hotel, pusat komersial, serta fasilitas hiburan dan gaya hidup modern. Kawasan ini dibangun untuk menjawab kebutuhan pasar dan dinamika bisnis di wilayah Surabaya," ujarnya.

Ilyas menjelaskan Tierra Residence merupakan pengembangan tahap kedua, Tierra tahap pertama mencakup kompleks komersial bernama Tierra SOHO yang telah ditawarkan sejak 2021 lalu, saat ini sudah terjual 100%, dan sekitar 80% nya sudah beroperasi.

Tahap ketiga hingga kelima, lanjut Ilyas, tidak masuk ke-landed properti lagi tapi akan bermain ke bangunan vertikal, bisa hunian, perkantoran atau juga perhotelan. Jika semua proyek Tierra sudah terbangun sempurna maka kompleks ini akan menjadi kawasan terintegrasi seluas 7,5 hektare berkonsep mix-used.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menerima fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) senilai Rp133 miliar lebih dari Perumahan Pakuwon di wilayah Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Kamis.

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan fasos dan fasum itu berada di lahan seluas 11.596 meter persegi (m2) berupa jalan dan saluran dengan nilai sebesar Rp133.620.708.000.

"Kami sudah serah terima aset melalui warga dari pengembang yang dinyatakan pailit. Pihak terkait dari RT/RW juga hadir menyaksikan dan berbangga hati karena ke depan akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta," kata Uus di Jakarta pada Kamis.

Menurut dia, lokasi yang sudah diserahterimakan berupa jalan dan saluran itu akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.

"Nantinya, ini bisa dilaksanakan proyek-proyek untuk pemeliharaan jalan dan saluran untuk masyarakat," ucap Uus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengapresiasi kinerja Pemkot Jakarta Barat yang cepat merespons keluhan warga.

"Selama ini membantu konstituen, membantu warga Jakarta Barat, khususnya laporan-laporan masyarakat," kata dia.

Ima menyebut banyak kendala terkait pengembang yang lama tidak bertanggungjawab menyerahkan kewajibannya wilayah Jakarta Barat, tapi Pemkot Jakbar berani mengambil risiko agar masyarakat bisa merasakan dengan membayar pajaknya.

"Nantinya bisa diusulkan dalam Musrenbang untuk pemeliharaan jalan dan saluran. Sehingga bisa mengurangi genangan di wilayah itu," ujarnya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk ikut berkolaborasi dalam mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, Kadin memiliki banyak talenta, pengembang, serta perusahaan-perusahaan luar biasa yang bisa diandalkan untuk bisa bersama-sama membangun bangsa, mengingat target program 3 juta rumah sendiri terbilang besar.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie untuk melakukan efisiensi, salah satunya, dengan mempersiapkan konsep Central Purchasing. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghemat banyak pengeluaran karena dilakukan dalam partai besar.

“Pak Anin, saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat, saran saya lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” kata Menteri Ara di Kantor Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia mencontohkan pada pembelian semen. Jika semua anggota Kadin yang bergerak di bidang infrastruktur membeli secara bersama, maka seharusnya akan ada diskon dalam pembelian semen tersebut.

“Contoh, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin, saya lihat satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semennya bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa,” urai Ara.

Menteri Ara mengungkapkan bahwa konsep Central Purchasing akan mendatangkan banyak manfaat bagi Kadin dan anggotanya. Konsep itu juga yang disebut Menteri Ara dapat menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk ikut bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

“Saya pikir, kalau Kadin bisa melakukan itu, akan sangat bermanfaat bagi anggotanya, bisa mendapatkan pasti diskon, pasti ada diskon. Berarti kan harusnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Jadi saya pikir, saya titip, kalau boleh Kadin boleh mulai melakukan satu aksi nyata, aksi korporasi. Saya yakin lah Kadin di bawah Pak Anin pasti maju,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Pemerintah mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terlibat dalam program pembangunan tiga juta rumah. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu untuk mengurangi backlog rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah ingin Kadin terlibat karena anggotanya, terutama para pengembang perumahan (developer) memiliki pengalaman yang baik dalam membangun rumah. Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting.

Menurut dia, potensi Kadin sangat besar untuk terlibat dalam program tersebut. Dia juga meminta secara khusus kepada Ketum Kadin, Anindya Bakrie untuk membuat sistem terpusat untuk pembelian bahan baku atau material bangunan yang dia sebut sebagai Central Purchasing sehingga bisa menghemat biaya.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat, saran saya lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Contoh, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin, saya lihat satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semennya bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa," katanya.

Menurut Maruarar, Central Purchasing akan mendatangkan banyak manfaat bagi Kadin dan anggotanya. Bahkan, konsep ini bisa diterapkan untuk program-program lain sehingga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk ikut bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

"Saya pikir, kalau Kadin bisa melakukan itu, akan sangat bermanfaat bagi anggotanya, bisa mendapatkan pasti diskon. Pasti ada diskon. Berarti kan harusnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Jadi saya pikir, saya titip, kalau boleh Kadin mulai melakukan satu aksi nyata, aksi korporasi. Saya yakinlah Kadin di bawah Pak Anin pasti maju," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

Sebuah cluster di wilayah Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dikabarkan digusur juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997. Padahal, warga cluster tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya akan mempelajari perihal tersebut.

"Kami akan pelajari, ya. Kami akan pelajari," kata Ara sembari meninggalkan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang dikabarkan terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial pekan lalu. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Akibat penggusuran, warga cluster itu mulai pergi meninggalkan rumahnya. Setelah rumah tersebut kosong, beberapa tukang rongsok mendatangi rumah itu dan mengambil barang-barang warga yang tersisa.

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan pada tahun 2025.

Hal itu meski anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 telah terpangkas dari semula sebesar Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

BSPS dan FLPP menjadi bagian dari program yang dijalankan Kementerian PKP untuk memenuhi target 3 Juta Rumah dalam setahun, baik pembangunan maupun renovasi.

"Tapi kami berpikir ya, misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS. Kami juga sudah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Kami sudah meninjau beberapa titik," ujar Ara, sapaan akrabnya, usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lanjut Ara, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 200.000 unit juga akan tetap dijalankan tahun 2025.

"Dan itu minimal, karena kami sudah berusaha mensimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kami punya titik awal itu minimal 220.000 yang tetap kita bangun," tuturnya.

Strategi Lain Mencapai 3 Juta Rumah

Ara menjelaskan, program pembangunan rumah yang memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan juga akan dimaksimalkan.

Sejauh ini sudah ada pembangunan rumah di Tangerang, Berau, dan Muara Angke, dari CSR tiga perusahaan.

"Kami berharap nanti sebentar lagi akan ada tambah-tambah lagi dari perusahaan-perusahaan lain," ucapnya.

Selain itu, Kementerian PKP juga sedang mempersiapkan pemanfaatan lahan milik Kementerian BUMN agar bisa dibangun rumah bagi rakyat dengan cara dikerjasamakan dengan pihak swasta dan pengembang.

"Supaya bisa dengan prinsip ya sesuai arah Presiden Prabowo, tanahnya tetap milik negara. Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title, bangunannya bisa diperjualbelikan tapi tanahnya milik negara," tuturnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP juga telah diperintahkan untuk mencari sumber pembiayaan kreatif. Salah satunya dari investasi luar negeri. Di mana sejauh ini ada lampu hijau dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Tahapannya masih melihat aset-aset yang ada nanti tentu sesudah MoU-kan kita bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan. Mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi. Kita juga ada lahan dan kita punya market yang besar. Saya pikir kita punya bargaining yang besar," jelasnya.

Di samping itu, Kementerian PKP juga berencana membuat rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan rumah di atas tanah negara untuk dihuni MBR.

"Saya sudah bicara dengan Pak Airlangga, Pak Nusron. Karena PSN itu adanya di tempatnya Menko, Menko Perekonomian (Airlangga), di Program Strategis Nasional," pungkas Ara.

Beberapa rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terancam digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang. Eksekusi sebenarnya sudah terjadi pada Kamis (30/1/2025), tetapi belum sampai menghancurkan bangunan.

Warga sudah mengosongkan properti mereka karena listrik dan air di rumah dan ruko tersebut sudah dipadamkan. Mereka mengaku telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah. Saat ini mereka bersama pengembang telah mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Cikarang. Sidang perdana akan digelar pada Senin (17/2/2025) mendatang.

Menanggapi kasus ini, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengatakan sesuai dengan putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanah tersebut sah secara hukum menjadi milik Hj. Mimi Jamilah. Adanya penggusuran tersebut serta pemutusan listrik dan air juga tidak menyalahi aturan.

Ia menyarankan langkah yang harus diambil warga dan pemilik ruko untuk mendapatkan haknya kembali adalah meminta ganti rugi dengan pihak pengembang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, warga juga bisa mengajukan laporan ke kepolisian atas tuduhan penipuan.

"Nah masyarakat itu melakukan suatu upaya untuk meminta ganti rugi kepada pihak developer (pengembang), bukan kepada pihak Mimi Jamilah gitu loh. Nah yang kedua adalah masyarakat bisa membuat pengaduan ataupun laporan kepolisian transaksi jual beli tanah. Itu adalah lingkup dari pasal penipuan. Jadi hubungannya itu bukan masyarakat dengan si pemilik awal Abdul Hamid ini, Mimi Jamila ini, tetapi masyarakat itu (urusannya) dengan developer," kata Rizal saat dihubungi.

Lalu, beberapa warga yang terdampak penggusuran mengungkapkan pihak Hj Mimi Jamilah sempat menawarkan kepemilikan lahan properti mereka jika bersedia membayar Rp 2,5 juta per meter. Jika setuju, bangunan mereka tidak akan digusur.

Menurut Rizal, hal seperti itu mungkin saja terjadi. Namun, ia menyarankan agar warga tidak mengambil tawaran tersebut. Sebab, warga tidak punya hak untuk membeli lahan tersebut dan yang seharusnya dilakukan adalah menyelesaikan masalah dengan pengembang terlebih dahulu. Selain itu, izin mendirikan bangunan (IMB) didaftarkan atas nama pengembang, bukan pihak Hj. Mimi Jamilah. Dikhawatirkan ke depannya akan ada masalah lain apabila urusan dengan pengembang tidak selesai.

"Kalaupun dari pihak ahli waris itu menentukan bayaran terhadap tanah yang dieksekusi, saya memberikan satu pendapat. Kalau memang warga itu tidak punya hak untuk membayar kepada keluarganya Abdul Hamid. Karena posisi transaksi jual-beli warga itu kepada developer," jelas Rizal.

Lalu, menurut Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan yang harus dilakukan adalah menulusuri awal mula transaksi dan status kepemilikan lahan tersebut, termasuk sengketa yang mungkin pernah terjadi.

"Harus ditelusuri dari awal, diinvestigasi, dan diverifikasi proses akuisisinya itu. Kalau itu terjadi pelanggaran hukum atau pidana, jadi developer ini harus bertanggung jawab atas kisruhya," ujar Steve.

Saat menghadapi kasus seperti itu, menurutnya pemutusan listrik dan air tidak dapat dilakukan karena kasus gugatan balik masih berlangsung.

"Karena hukum masih dalam proses, belum diputuskan oleh pengadilan. Jadi pihak yang mematikan atau pihak PLN itu wajib memberikan pelayanan publik yaitu menyalurkan listrik. Karena gugatan ini belum diputuskan pengadilan," lanjutnya.

Steve menyarankan kepada warga perumahan untuk segera mencari bantuan hukum seperti kepada pengacara untuk memperjuangkan hak mereka di pengadilan.

Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tempat lain, menurutnya lebih baik membeli rumah di pengembang yang telah memiliki reputasi yang bagus. Meskipun harganya lebih mahal, tetapi status kepemilikannya bisa terjamin.

"Saya sih usulkan beli dari developer yang sudah mempunyai track record yang baik lah karena membeli rumah itu adalah fix asset yang sifatnya investasi jangka panjang. Jangan terburu nafsu, jangan terburu-buru membeli properti yang murah, tapi terus ya endingnya rumit gitu," tuturnya.

Video: Developer Cluster Setia Mekar 2 Tegaskan SHM yang Dimiliki Sah

Video: Developer Cluster Setia Mekar 2 Tegaskan SHM yang Dimiliki Sah

Penggusuran yang dikabarkan terjadi di luster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Tim detikcom datang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar.

Kronologi Penjualan Tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 Versi Pengembang

Perwakilan pengembang perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Abdul Bari mengungkapkan penjualan tanah telah berlangsung sejak lama yakni pada 1967. Untuk lebih jelasnya, berikut detikcom rangkum.

1967

Djudju Saribanon Dolly merupakan pemilik pertama yang terdaftar dalam SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektare. Lokasi lahan tersebut berada di Jatimulya Kota Bekasi sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi.

1967 - Transaksi Penjualan

Terjadi penjualan antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pada 1967. Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah tersebut.

Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).

Abdul Hamid tidak melunasi transaksi dengan Djudju Saribanon Dolly.

1982

Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.

Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat tahun 1982.

1985

SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat.

1995

Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.

1996

Terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).

2019

Pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli tanah milik Tunggul Paraloan Siagian yakni SHM nomor 705 seluas 3.290 meter persegi.

"Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan," jelas Bari.

Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB).

2020

Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.

"Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat," jelas Bari.

2020-2024

Terjadi transaksi 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan pemilik ruko. Ada beberapa pemilik rumah yang baru DP.

2024

Keluar surat putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang akan dilakukan eksekusi pada bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Tanah tersebut menjadi milik Hj. Mimi Jamilah, anak satu-satunya Abdul Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.

Rumah Warga Dijarah Tukang Rongsokan

Ketua RT 8 Tambun Selatan Ririn, mengungkapkan setelah rumah tersebut kosong dan listrik dipadamkan, beberapa tukang rongsok ketahuan mendatangi rumah tersebut. Mereka mengambil barang-barang warga yang tersisa.

"Jangan sampai barang-barang pada rusak (karena nggak diamanin sebelum penggusuran). Bener kan, barang-barang pada rusak pada dijarah. Sama orang luar. Dari rongsokan. Dari luar lah," kata Ririn.

Kejadian penjarahan ini terjadi pada malam hari. Ririn memergoki sendiri aksi pencurian tersebut. Ia heran ada sekelompok orang di sekitar rumah yang dikosongkan, tetapi ia tidak mengenal mereka. Begitu pula dengan warga lain yang bersamanya saat itu.

"Malem-malem kata saya, 'Nah ini siapa?' Gitu. 'Lah siapa Bu RT (warga lain tanya)?'. 'Saya nggak kenal'. 'Kamu siapa!'," tutur Ririn.

Satu Ruko Masih Beroperasi

Terdapat 8 ruko yang berdiri di depan Cluster Setia Mekar Residence 2. Ruko ini dibangun oleh pengembang yang sama dengan perumahan dan menjadi objek properti yang akan digusur.

Semua ruko sudah diminta mengosongkan properti bahkan listrik dan air sudah dipadamkan. Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ruko di Samping Cluster Setia Mekar Residence 2 Digusur

Penggusuran telah berlangsung pada Kamis (30/1/2025) lalu. Cluster Setia Mekar Residence 2 dan ruko di depannya belum dihancurkan, hanya listrik dan airnya yang dimatikan. Bangunan yang dihancurkan justru sebuah ruko kitchen set dan furniture di samping komplek tersebut.

Slamet, pemilik ruko tersebut mengaku menangis saat menyaksikan penggusuran rukonya. Ia telah memulai bisnis furniture ini sejak tahun 90-an. Dari awalnya tidak punya modal, mendapat modal dari orang lain, punya toko sendiri, hingga bisa membangun ruko seluas 285 meter persegi.

Slamet menuturkan selama masih beroperasi pemasukannya tidak tetap, tetapi jika sedang ramai bisa mencapai Rp 10 juta per bulannya. Imbas dari penggusuran ini ditaksir kerugiannya mencapai sekitar Rp 100 juta.

"Lumayan. Kalau dari material-material yang dibangun kita mungkin bisa (kerugian) sampai 100 juta," imbunya.

Pengembang dan Warga Perumahan Gugat Balik

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan perumahan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidang dijadwalkan akan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," ungkap Bari.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025