Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Sabang, Provinsi Aceh, membagikan makanan bergizi gratis dari produk olahan ikan kepada anak-anak Pulau Weh itu sebagai salah satu upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman, di Kota Sabang, Senin, mengatakan makanan yang dibagikan semuanya berbahan dasar ikan. Pihaknya akan terus mengampanyekan pentingnya mengonsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat dan berkualitas untuk tumbuh kembang anak.

"Kegiatan ini merupakan upaya kita mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas yang sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak-anak kita," kata Andri.

Program ini diinisiasi Dinas Perikanan dan Kelautan berkolaborasi dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kota Sabang. Kegiatan ini mengusung tema "Ikan Sumber Protein Bangsa Untuk Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis".

Makanan bergizi gratis dengan menu olahan serba ikan itu dibagikan kepada anak-anak di PAUD Al Fathanah Gampong Kuta Barat, Kota Sabang. Pembagian makanan bergizi ini juga dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (Harkanas) Ke-11.

Andri menjelaskan program ini sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah terkait MBG, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas asupan nutrisi yang dikonsumsi masyarakat khususnya di kalangan pelajar.

Ia berharap kegiatan ini juga terus berlanjut, dengan diikuti oleh instansi-instansi lain di kota paling barat Indonesia itu sebagai langkah kolaborasi dalam pemberian makanan bergizi dan sehat.

“Melalui kegiatan ini semoga asupan nutrisi yang dikonsumsi anak-anak kita terutama pelajar semakin meningkat, sehingga kita dapat melahirkan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forikan Kota Sabang Zikri Hayati mengatakan ada 70 paket makanan bergizi yang dibagikan kepada anak-anak Sabang. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung program MBG dengan menyajikan menu ikan yang lezat, sehat, dan berkelanjutan.

“Menu yang kita bagikan hari ini semuanya olahan ikan yang kaya akan kandungan protein, omega tiga, serta vitamin lain yang sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak," katanya.

Ia menambahkan, menu yang dibagikan tersebut merupakan kreasi olahan ikan yang juga disajikan pada lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Aceh tahun 2024, di mana saat itu Sabang meraih peringkat pertama.

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengapresiasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagaimana diberitakan, pemerintah menelorkan SKB tiga menteri, Senin (25/11/2024), dengan substansi menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga mengamanatkan agar pengurusan PBG dipercepat menjadi 10 hari kerja.

SKB bertajuk Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Saya selaku Ketua Umum Apersi memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan menteri PUPR,” tutur Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, Senin (25/11/2024).

Junaidi mengatakan, dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PKP, memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB.

“Ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah,” ujar dia.

Junaidi berharap pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan Program Tiga Juta rumah banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kami selaku asosiasi yang sudah berusia 26 tahun tetap konsisten men-support program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah,” kata Junaidi.

Selanjutnya, tambah dia, pihaknya menunggu blueprint Program Tiga Juta Rumah.

“Sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan dengan apa yang dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk MBR,” tutur Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program MBG ini bagus sekali, tetapi untuk efektivitas alangkah baiknya kalau terintegrasi dengan UKS misalnya, ada penyakit-penyakit apa yang menyertai siswa...

Jakarta (ANTARA) - Dosen Pangan dan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Widjaja Lukito menyarankan Progran Makan Bergizi Gratis (MBG) diintegrasikan dengan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

"Program MBG ini bagus sekali, tetapi untuk efektivitas alangkah baiknya kalau terintegrasi dengan UKS misalnya, ada penyakit-penyakit apa yang menyertai siswa, sehingga intervensinya tepat," katanya ditemui usai Simposium Pangan Nasional di Jakarta, Senin.

Ia juga menegaskan Program MBG mesti memperhatikan kebutuhan kalori masyarakat yakni 30-50 persen per hari.

"Makan bergizi gratis ini kan one shot, kalau kalori tinggi maka kebutuhan biayanya juga semakin tinggi, tetapi kalau itu bisa memenuhi kebutuhan kalori harian masyarakat maka lebih baik," ucapnya.

Kebutuhan kalori tersebut, lanjut dia, dapat dipenuhi dengan memperhatikan keragaman pangan yang berbasis kearifan lokal, karena setiap daerah tentu memiliki keunikan pangannya masing-masing.

"Program MBG juga mesti memperhatikan keragaman pangan, sekaligus menghidupkan kembali keragaman hayati kita, kita selalu menganggap makan beras atau makan nasi itu harus, padahal sumber karbohidrat lain misalnya umbi-umbian itu lebih baik untuk kesehatan usus," paparnya.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk ke dalam kategori miskin, sehingga Program MBG dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi 2045. Tetapi berdasarkan data, rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya.

Ia menegaskan Program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran Pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Sebuah kebakaran besar melanda wilayah kumuh di pesisir ibu kota Filipina, menghanguskan sekitar seribu rumah dan mengepulkan asap tebal ke angkasa pada Minggu, 24 November 2024.

Helikopter militer memadamkan api yang berkobar di daerah kumuh Isla Puting Bato di Manila sepanjang hari Minggu kemarin.

Distrik Pemadam Kebakaran Manila mengatakan sekitar 1.000 rumah terbakar, yang diyakini bermula di lantai dua salah satu rumah sekitar pukul 08.00 waktu setempat, lapor The Telegraph dan dilansir Mehr News Agency, Senin, 25 November 2024.

Rekaman drone yang dibagikan secara daring oleh badan bencana kota menunjukkan rumah-rumah di wilayah Tondo yang berpenduduk padat rata dengan tanah.

Video lain memperlihatkan deretan bangunan semipermanen, yang membentang ke Teluk Manila di atas panggung dan jalan setapak, dilalap api.

Tidak ada laporan langsung tentang korban jiwa, tetapi sekitar 2.000 keluarga telah mengungsi, menurut pemadam kebakaran.

Warga bernama Leonila Abiertas, 65 tahun, kehilangan hampir semua harta bendanya, tetapi berhasil menyelamatkan abu mendiang sang suami.

“Saya hanya mendapatkan guci berisi abu suami saya,” kata Abiertas.

“Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa memulai hidup saya lagi setelah kebakaran ini,” sambungnya. AFP PHOTO/Jam Sta Rosa

(CDE)

Jakarta -

Harga jual rumah subsidi biasanya sudah diatur oleh pemerintah setiap tahunnya. Seperti sebelumnya pada 2023, harga rumah subsidi sudah ditentukan hingga tahun 2024.

Bagaimana harga rumah subsidi tahun 2025?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) tidak menjawab langsung perihal tersebut. Ia hanya mengatakan, untuk membuat kebijakan tersebut perlu koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Menteri di Indonesia ini kan punya masing-masing kewenangan, makanya kita perlu koordinasi. Nah koordinasi ini sama Menteri Keuangan. (Masih harus koordinasi dengan menteri keuangan?) harus dong. Kalau nggak koordinasi nanti ngomongnya ngasal. Tanya dulu ke Menteri Keuangan bagaimana," kata Ara saat meninggalkan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut pembelian rumah subsidi bisa hemat Rp 10, 5 juta per rumah dengan adanya kebijakan tersebut.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6.250.000. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000 Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkanlah masyarakat," ucapnya.

Hingga saat ini masih belum ada aturan baru mengenai batas maksimal penjualan rumah subsidi. Karena belum ada aturan terbaru, pengembang pun berpendapat bahwa harga rumah subsidi tahun depan masih sama seperti tahun ini.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto sempat mengatakan harga rumah subsidi tahun 2025 belum ada perubahan. Artinya, harganya masih sama seperti tahun 2024.

"Masih pakai yang sekarang, sesuai dengan undang-undang," kata Joko di kantor DPP Realestat Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, harga rumah subsidi sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan aturan baru terkait harga rumah subsidi sehingga masih menggunakan harga sesuai aturan sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.

(abr/zlf)

Sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

"Sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin.

Sinergi dua kementerian ditandai dengan penandatanganan dokumen Kesepahaman Bersama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor KKP, Jakarta.

Trenggono menyampaikan bahwa dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti MBG dan swasembada pangan, hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah-daerah penghasil produk kelautan dan perikanan.

Ia mengungkapkan, dengan adanya kerjasama, maka pengelolaan desa-desa yang menghasilkan produk kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal.

Dia menuturkan bahwa sebelumnya, KKP telah menjalankan sendiri program kampung perikanan budi daya dan kampung nelayan maju untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang dijalankan oleh masyarakat pembudidaya maupun nelayan di berbagai daerah Indonesia.

“Kita bisa berakselerasi lebih cepat, karena Kemendes juga menyambut dengan baik karena ini bisa langsung kerja sama. Sehingga desa-desa perikanan seperti desa lele, patin, ikan mas, gurame bisa tumbuh dengan baik,” ujar Menteri Trenggono usai penandatanganan nota kesepahaman bersama.

Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi sinergi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

Kemudian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi desa di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Menurutnya, melalui pengelolaan bersama, daerah-daerah penghasil perikanan akan semakin produktif dan hasilnya dapat menyokong kebutuhan bahan baku produksi Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.

Dengan demikian, lanjut Trenggono, nelayan dan pembudidaya di desa setempat bisa ikut merasakan manfaat ekonomi dari program unggulan pemerintah tersebut.

“Ini untuk menyokong bahan baku di dapur-dapur tempat memasak makan bergizi gratis itu tersedia, salah satunya melalui produk perikanan,” kata Trenggono.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengungkapkan terdapat lebih dari 75 ribu desa di Indonesia dengan potensinya masing-masing, termasuk potensi di bidang kelautan dan perikanan.

Kolaborasi dengan KKP untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi di desa bisa terus meningkat. Selain itu, kolaborasi ini untuk menyokong program swasembada pangan dan makan bergizi gratis melalui produktivitas masyarakat desa.

Pihaknya bahkan mengalokasikan 20 persen dari dana desa sebesar Rp71 triliun khusus untuk mendukung program ketahanan pangan melalui BUMDes. Sehingga anggaran yang disiapkan tidak sekali habis, melainkan dikembangkan untuk kegiatan ekonomi.

“Kita menumbuhkan kembangkan potensi desa-desa perikanan untuk menunjang ketahanan pangan, khususnya dari protein. Ini juga kita sambungkan dengan makan bergizi gratis. Jadi jangan sampai desa itu cuma menjadi penonton. Misal desa di Banten, tapi bahan bakunya diambil dari Bogor, atau Cianjur, kan di Serang bisa dimaksimalkan ikannya, mungkin rempahnya,” kata Yandri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Ratusan warga di Perumahan Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, terancam kehilangan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disebabkan mereka tidak menerima undangan memilih atau C Pemberitahuan. Padahal, nama mereka tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut data yang diperoleh di tempat pemungutan suara (TPS) 20 Perumahan Sowi Gunung, terdapat 304 nama yang terdaftar di DPT.

Meskipun demikian, saat pembagian undangan, hanya suami dari beberapa pasangan yang menerima undangan.

Sementara itu istri mereka tidak mendapatkan undangan, meskipun sudah lama berdomisili di kawasan tersebut.

Saat ini, pihak KPPS sedang dalam proses pembagian C-Pemberitahuan kepada warga yang berhak memberikan suara di Perumahan Sowi Gunung.

Salah satu warga, Prayetno, mengaku telah mendatangi KPPS untuk mengambil undangan bersama istrinya.

Namun, ia hanya menerima C-Pemberitahuan atas namanya, sementara undangan untuk istrinya tidak ada.

"Saya sudah dapat, tapi istri saya tidak ada undangan," katanya.

Prayetno juga mengungkapkan keheranannya, karena pada pemilihan legislatif dan presiden, ia dan istrinya mendapatkan C-Pemberitahuan di TPS 20.

Komsioner KPU Kabupaten Manokwari, Ronny Wanggai, ketika dikonfirmasi, menyarankan warga melapor ke Panwas Kelurahan.

"Lapor ke Panwas kelurahan, kalau tidak, langsung bilang warga lapor ke Bawaslu," kata Ronny.

Fratiano Rahawarin, Koordinator DEEP Papua Barat, mengingatkan penyelenggara agar memberikan hak-hak pemilih, termasuk undangan.

"Jangan sampai hak-hak pemilih tidak diberikan, itu sangat fatal. Bisa berakibat PSU jika ada yang mempermasalahkan," tegas Fratiano.

Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mengawasi jalannya Pilkada di Provinsi Papua Barat maupun di tujuh kabupaten lainnya.

IDXChannel - PT Pos Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi antara Pos Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengungkapkan, Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun.

Dia menuturkan, terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik end-to-end, yaitu:

1. Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan

2. Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi Pendidikan

3. Aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi

4. Aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan

5. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling, dapat mendukung pendistribusian dana

6. Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program

7. Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non-Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi.

Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

“Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi," kata Faizal dalam keterangan resminya, Senin (25/11/2024).

"Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana meyakini kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dadan menilai, kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program ini.

“Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal," ujarnya.

"Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,” kata Dadan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki.

(Fiki Ariyanti)

KOMPAS.com - Kota Jambi di Jambi sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Jambi:

1. Blerent Villa: Tipe 36 A.4

   Terletak di Alam Barajo, Kota Jambi, perumahan ini dikembangkan CV Surya Permata dengan banderol Rp 155 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/113 meter persegi. Dari total 40 rumah, tersisa satu unit lagi.

2. Gunung Manahan City 5: Tipe Rs

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PPT Andi Putra yang terletak di Alam Barajo, Kota Jambi. Terdapat 59 rumah dengan harga Rp 121 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuruan 36/110 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 7 unit lagi.

3. Griya Gong 2000: Tipe 36/2017

   Berlokasi di Paal Merah, Kota Jambi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangun Tujuh Benua dengan banderol Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/100 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 96 rumah yang disediakan.

4. Echa Residence 3: Tipe Rsh 36/98

   Perumahan keempat ini terletak di Alam Barajo, Kota Jambi. Total rumah yang ditawarkan 60 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. PT Putera Puteri Adira masih memasarkan sisa 8 rumah lagi.

5. Annisa Asri 3 Tahap 3: Tipe Rsh 36

   Di Alam Barajo, Kota Jambi, terdapat perumahan 88 unit seharga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Nusa Indah Kota Baru masih memasarkan sisa 14 rumah lagi.

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat melakukan simulasi program makan siang bergizi gratis di SDN Anggadita IV, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang.

"Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan uji coba makan siang bergizi gratis untuk kelas 1 sampai 6 SD dengan jumlah murid kurang lebih 312 orang," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat meninjau simulasi makan siang bergizi gratis di SDN Anggadita IV, Karawang, Senin.

Ia menyampaikan bahwa simulasi makan siang bergizi gratis tersebut akan dilakukan selama satu bulan, dengan menu yang bervariasi dan bergizi serta pengawasan terhadap perkembangan anak.

Untuk menu makan bergizi akan bervariasi setiap hari, mulai dari lauk ayam, telur, hingga daging sapi. Program ini direncanakan berlangsung setiap Senin hingga Jumat.

"Anak-anak dari kelas satu sampai enam punya selera berbeda. Ada yang tidak suka nasi, jadi menunya disesuaikan," kata Aep.

Ia mengaku akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program makan siang bergizi gratis, dengan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Karawang.

"Ke depan nantinya program makan siang bergizi gratis di Karawang ini akan melibatkan pelaku UMKM, tentunya dengan edukasi pembinaan dari Dinas Kesehatan untuk kadar gizi, kehigienisan dan lain-lainnya," kata dia.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu bagian dari upaya dalam memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia, terutama pada fase usia dini yang sangat krusial

Bupati mengimbau agar para orang tua memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya asupan makanan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

Sementara itu, Kepala SDN Anggadita IV, Heni Martini, mengatakan bahwa simulasi makan siang bergizi gratis ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-79.

Untuk menu yang disajikan mengacu pada konsep empat sehat lima sempurna.

"Kami dari pihak sekolah dan orang tua, sangat mendukung program makan siang bergizi gratis. Semoga berjalan sesuai harapan," katanya.

Jakarta -

Kementerian Desa PDT berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan ekonomi biru di desa. Menteri Desa PDT Yandri Susanto optimistis kolaborasi lewat penandatanganan MoU ini dapat membantu desa memenuhi bahan baku protein untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa untuk mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," kata Yandri setelah penandatanganan Mou di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dalam keterangan tertulis.

Nota kesepahaman bersama demi sinergi dan kolaborasi mewujudkan ekonomi biru yang Inklusif dan berkelanjutan di desa ini akan memanfaatkan badan usaha bersama (BUMDesa) sebagai tonggak penggerak ekonomi desa. Diharapkan ini dapat menjadi ruang dalam memproduksi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan bahan baku makan bergizi gratis, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan nanti jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," tutur Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga sudah melakukan berbagai kunjungan untuk melihat potensi desa sehingga desa tematik di seluruh Indonesia dapat diwujudkan. Sektor yang meliputi di antaranya perkebunan hingga perikanan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut. Karena begini ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa lebih dari 75 ribu desa kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," ujar Menteri Sakti.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024