Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Sugito meninjau simulasi makan bergizi gratis di Kabupaten Bangka. Ia berharap program tersebut bisa menjadi multiplier effect bagi masyarakat.

"Selain tujuannya meningkatkan gizi kepada anak, juga ada multiplier effect bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka, khususnya dan umumnya di Bangka Belitung," jelas Pj Gubernur Sugito, Selasa (26/11/2024).

Simulasi tersebut dilakukan di UPT SD Negeri 12, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Program ini ialah program dari Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025 mendatang.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai sebenarnya di tahun 2025, namun untuk menyiapkan itu, saya minta pada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November-Desember," jelasnya.

Sugito menjelaskan tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat atau anak-anak sekolah ini tidak kaget kemudian mereka bisa menjadi kebiasaan. Lalu, bagaimana melihat animo sekaligus kultur yang ada di masyarakat. Selanjutnya, mencari bentuk karena masyarakat beraneka ragam sehingga dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan dan tanpa mengurangi dari soal gizi.

"Makanya, kita ajak semua seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan yang tentu sudah punya ahli gizi dan dokternya, jadi jangan sampai nanti program makan yang bergizi ini, masyarakat desa hanya sebagai penonton, karena harapannya mereka juga ikut terlibat dalam multiplier effect dari program ini," tambahnya.

Tak hanya itu, Sugito juga meminta kepada petugas ahli gizi agar lebih memperhatikan kondisi makanan dan mengedukasi anak-anak dengan kebiasaan baik menggunakan alat makan atau mencuci tangan sebelum makan.

Sementara, Pj Bupati Bangka M Haris mengaku senang atas kehadiran Pj Gubernur Sugito yang langsung menyaksikan uji coba makan bergizi gratis ini.

"Nanti akan dilakukan sebanyak 4 kali (makan bergizi gratis) dan kita akan melihat dari uji coba ini, apa yang harus kita evaluasi kemudian untuk kita benahi," singkat Haris.

Ia mengatakan melalui program ini dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat terutama di tingkat desa, seperti untuk penyediaan bahan baku dan tenaga yang menyediakan makanan.

Video: Nasib Tragis Lilis Dibunuh Pacar Sendiri, Mayatnya Dicor dalam Rumah

Video: Nasib Tragis Lilis Dibunuh Pacar Sendiri, Mayatnya Dicor dalam Rumah

Anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam APBN. Namun, praktiknya bersifat fleksibel tergantung harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menuturkan jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Manokwari (ANTARA) - Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Provinsi Papua Barat telah menyiapkan seluruh sumber daya apabila dilibatkan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD sampai SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan bertajuk BTN HousingPreneur.

Ajang tersebut digelar untuk mendorong inovasi di sektor perumahan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan yang memenuhi pilar ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satunya dengan menggelar ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

Dok. Shutterstock/R Photography Background Ilustrasi rumah.

“Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih sebagai roadshow perdana ajang ini, dikarenakan UGM sudah terbukti sebagai wadah dan tempat yang sukses dalam membangun kreativitas bagi mahasiswa. Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Jasmin dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Jasmin mengungkapkan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang- bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keluarnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono di Tangerang, Selasa, mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum disambut gembira oleh pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia.

“Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” katanya dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung pada Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, Tito Karnavian sebagai Mendagri, dan Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

Penghargaan yang akan diberikan kepada tiga menteri itu, ujarnya, sebagai bentuk apresiasi dari Himperra kepada para pengambil kebijakan yang terbukti mampu membuat gebrakan cepat dan dukungan nyata prorakyat, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan agenda nasional percepatan program tiga juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait sertifikat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman daring, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, UPL & UKL, Kementerian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Kerja sama dengan berbagai lembaga itu, katanya, untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang prorakyat.

“Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” katanya

SKB yang ditanda tangani oleh tiga menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keluarnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono di Tangerang, Selasa, mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum disambut gembira oleh pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia.

“Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” katanya dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung pada Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, Tito Karnavian sebagai Mendagri, dan Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

Penghargaan yang akan diberikan kepada tiga menteri itu, ujarnya, sebagai bentuk apresiasi dari Himperra kepada para pengambil kebijakan yang terbukti mampu membuat gebrakan cepat dan dukungan nyata prorakyat, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan agenda nasional percepatan program tiga juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait sertifikat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman daring, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, UPL & UKL, Kementerian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Kerja sama dengan berbagai lembaga itu, katanya, untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang prorakyat.

“Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” katanya

SKB yang ditanda tangani oleh tiga menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Filep Wamafma mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus memiliki instrumen yang jelas agar dapat ditindaklanjuti masing-masing pemerintah daerah.

Komite III DPD telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional, guna membahas instrumen pelaksanaan program itu.

"Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan pemerintah pusat atau daerah," katanya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, instrumen Makan Bergizi Gratis harus dibahas dengan cermat sehingga seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat menyiapkan segala kebutuhan program tersebut yang efektif mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2025.

Pemerintah juga harus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di masing-masing daerah.

Dia menyebut bahwa skema program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil dan ibu menyusui, sudah semestinya mengutamakan muatan lokal melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal.

Konsep pemberdayaan tersebut, katanya, tentunya mendorong semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pangan lokal yang akan dijadikan sebagai menu utama pengolahan makanan bergizi.

"Petani semakin bersemangat dan sudah pasti program ini akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian," ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan tenaga ahli gizi yang mengawasi proses pengolahan menu makanan sesuai asupan gizi berimbang sekaligus tenaga dokter untuk mengukur perbaikan gizi dari setiap penerima program.

Hal itu sebagai bagian dari evaluasi guna mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setiap satu bulan, dan bilamana ditemukan efek lain maka tenaga medis dapat mengambil tindakan yang terukur.

"Anak-anak yang diberi makan setiap bulannya diperiksa. Kalau ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan," ujar Filep Wamafma.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Filep Wamafma mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus memiliki instrumen yang jelas agar dapat ditindaklanjuti masing-masing pemerintah daerah.

Komite III DPD telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional, guna membahas instrumen pelaksanaan program itu.

"Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan pemerintah pusat atau daerah," katanya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, instrumen Makan Bergizi Gratis harus dibahas dengan cermat sehingga seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat menyiapkan segala kebutuhan program tersebut yang efektif mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2025.

Pemerintah juga harus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di masing-masing daerah.

Dia menyebut bahwa skema program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil dan ibu menyusui, sudah semestinya mengutamakan muatan lokal melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal.

Konsep pemberdayaan tersebut, katanya, tentunya mendorong semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pangan lokal yang akan dijadikan sebagai menu utama pengolahan makanan bergizi.

"Petani semakin bersemangat dan sudah pasti program ini akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian," ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan tenaga ahli gizi yang mengawasi proses pengolahan menu makanan sesuai asupan gizi berimbang sekaligus tenaga dokter untuk mengukur perbaikan gizi dari setiap penerima program.

Hal itu sebagai bagian dari evaluasi guna mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setiap satu bulan, dan bilamana ditemukan efek lain maka tenaga medis dapat mengambil tindakan yang terukur.

"Anak-anak yang diberi makan setiap bulannya diperiksa. Kalau ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan," ujar Filep Wamafma.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintah akan menciptakan pasar baru bagi permintaan pangan.

"Dengan adanya satuan pelayanan dari makan gizi, itu kan menumbuhkan permintaan baru. Kan ini adalah new emerging market, market baru," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut diharapkan dapat merangsang peningkatan kebutuhan bahan pangan lokal, seperti beras, ayam, telur, sayuran, buah, serta bahan pangan lain seperti ikan dan daun kelor yang mendukung kebutuhan gizi masyarakat.

Dadan menyebutkan bahwa dengan adanya satuan pelayanan Makan Bergizi Gratis di setiap daerah, permintaan bahan pangan akan tumbuh secara signifikan, menjadikannya sebagai emerging market baru yang perlu dipenuhi dengan pasokan dari sumber lokal.

Selain itu, Badan Gizi Nasional juga akan menggandeng masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyediaan dan pengolahan bahan pangan ini, termasuk bekerja sama dengan pengusaha katering yang siap berpartisipasi dalam program itu.

"Jadi kalau nanti ada katering yang sudah siap dan bersedia menjadi bagian dari Badan Gizi Nasional, kita gunakan katering itu,"' ujarnya.

Dengan melibatkan masyarakat lokal, diharapkan program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dengan memperkuat sektor pangan lokal.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, Investor.id- Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) berharap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah ditindaklanjuti para kepala daerah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono, SKB Tiga Menteri itu dapat memudahkan masyarakat untuk membeli rumah.

“Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB Tiga Menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” kata Ari dalam siaran pers Selasa (26/11/2024).

Dia menambahkan, pihaknya menyambut gembira SKB Tiga Menteri tersebut sekaligus memberi apresiasi. Hal itu dilontarkan Himperra saat beraudiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Sebagaimana diberitakan, selain ditandatangani Menteri PKP, SKB Tiga Menteri itu diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (Dody Hanggodo).

Substansi SKB itu mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, mempercepat pengurusan PBG menjadi 10 hari dari semula paling lama 28 hari.

SKB Tiga Menteri itu juga menginstruksikan kepada gubernur, penjabat gubernur, bupati/wali kota dan penjabat bupati/penjabat wali kota untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ari mengatakan, langkah kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri Presiden Prabowo Subianto itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, kata dia, dalam ajang Rakernas Himperra, yang akan berlangsung Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PU Dody Hanggodo.

Di sisi lain, tambah Ari, setelah keluarnya SKB Tiga Menteri ini, Himperra juga menghimbau untuk dihadirkan SKB lain dengan berbagai kementrian dan Lembaga lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan percepatan Program Tiga Juta Rumah.

Misalnya, kata dia, SKB dengan kementrian ATR/BPN terkait LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan berbagai hal terkait pensertifikatan.

Lalu, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol). Termasuk dengan Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, UPL & UKL, Kementrian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN dan BPJS-TK. Bahkan dengan Kapolri.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JEMBER, iNews.id – Hujan deras yang melanda Jember, Jawa Timur menyebabkan anak sungai meluap. Kejadian tersebut terekam video amatir warga.

Dalam video tersebut terlihat detik-detik memperlihatkan saat air banjir meluber ke di Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Banjir menyababkan jalanan tidak dapat dilalui kendaran.

Setelah air surut, warga langsung bergotong-royong membersihkan sumbatan berupa potongan kayu dan bambu yang terbawa arus air sungan dan menyebabkan air meluber ke jalan. 

Salah satu warga, Pardi menuturkan, banjir juga merambah wilayah Desa Sidomulyo, hingga memasuki halaman rumah warga. Kondisi ini dimanfaatkan oleh anak-anak menjadi hiburan untuk bermain air.

"Ini penampungan air kadang-kadang gak muat akhirnya muntah semua airnya," ujar Pardi di lokasi.

Editor: Kurnia Illahi

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa saja menunya?

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.