KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersiap merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. 

Program ini menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, Pemkab Magetan telah mencadangkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. 

“Kita sudah mengalokasikan Rp 6 miliar di Dinas Sosial. Tinggal menunggu nanti arah kebijakan Badan Gizi Nasional,” kata Ketua DPRD Magetan, Suratno, usai rapat paripurna, Senin (25/11/2024).

Suratno menilai program ini penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu, nanti dalam waktu dekat setelah APBD ditetapkan tanggal 29 November, pasti dengan komisi terkait dan pemerintah akan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Pemkab disebut juga akan menyiapkan Dapur Umum sebagai salah satu sarana pendukung program MBG. Pun pihaknya mendorong pemanfaatan potensi lokal dan pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.

"Harus, nanti pasti ada juknisnya. Apalagi Magetan potensi sayur mayurnya luar biasa, produksi gabah juga sangat melimpah. Itu yang kami dorong untuk bersama-sama handarbeni program itu," tegas Suratno. (ST)

Editor : Asfi Manar

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menunggu keputusan menteri terkait program makan bergizi gratis. Termasuk soal sumber pembiayaannya.

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) tengah menyiapkan sejumlah hal untuk program yang rencananya dijalankan pada 2025 mendatang itu.

"Kalau makan gratis, programnya masih sambil nunggu dari kementerian. Sistem di sekolah sudah ada role modelnya. Harapannya semua terlibat," kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).

"Anak diberi edukasi tentang tanggung jawab distribusi, kebersihan, mengingatkan untuk teman cuci tangan, baca doa. Itu sudah (diberikan)," tambahnya.

Selain itu, kata Yusuf, pihaknya tengah menunggu hasil pembahasan anggaran program tersebut di DPRD Surabaya. Rencananya memakan biaya Rp1,1 triliun dari dana APBD.

"Anggaran (makan bergizi gratis) masih menunggu. Cuma kita prediksi saja dengan ukuran kemarin uji coba sama CSR Rp15 ribu. Kalau dihitung dalam 1 tahun, ya Rp1,1 triliun itu," jelasnya.

Kemudian, Dispendik akan mengajak pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan makanan dekat sekolah. Hal tersebut untuk menjaga kualitasnya.

"UMKM dekat itu jadi pertimbangan transportasi, karena tingkat basi jadi pertimbangan. Koordinasi juga bersama dinas-dinas lain, termasuk Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, setuju program pemerintah pusat, yakni makan bergizi gratis, pendanaannya menggunakan sebagian pendapatan dari APBD.

"Kalau dulu menggunakan APBN, tapi ternyata kemarin persiapan untuk menggunakan APBD. Saya juga belum tahu, tapi informasinya seperti itu," kata Eri saat ditemui di Surabaya, Jumat (22/11/2024).

Akan tetapi, kata Eri, nantinya program tersebut hanya bisa dirasakan oleh warganya saja.

Karena, dana APBD tersebut memang hanya diperuntukkan untuk masyarakat Surabaya.

"Jadi ketika ada makan gratis tapi daerah lain membutuhkan dana, (karena) tidak kuat, dan Surabaya harus menggunakan dana kita, dan itu untuk warga Surabaya, itu saya tidak apa," jelasnya.

"Kecuali kalau untuk makan gratis diberikan ke murid (daerah) lain, enggak. Kalau untuk wong Suroboyo (orang Surabaya), ya buat Suroboyo," tutupnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MGB) Presiden Prabowo Subianto di SDN 12 Desa Penyamun Kabupaten Bangka guna menyukseskan program tersebut pada 2025.

"Alhamdulillah, 108 siswa siswi sangat antusias dan senang dengan menu makanan bergizi ini," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito saat meninjau uji coba pelaksanaan program itu di Bangka, Senin.

Ia mengatakan simulasi MGB di sekolah itu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia tersebut..

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai awal 2025, namun untuk menyiapkan itu saya minta pada bupati dan wali kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November hingga Desember tahun ini,” katanya.

Ia menyatakan tujuan kegiatan ini, antara lain masyarakat atau anak-anak sekolah tidak kaget atas program itu dan untuk selanjutnya menjadi kebiasaan, melihat animo sekaligus kultur masyarakat, mencari bentuk karena masyarakat beraneka ragam sehingga dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal, tanpa menghilangkan dan tanpa mengurangi kandungan gizi.

“Makanya, kita ajak semua seperti puskesmas, Dinas Kesehatan yang tentu sudah punya ahli gizi dan dokternya, jadi jangan sampai nanti program makan yang bergizi ini, masyarakat desa hanya sebagai penonton, karena harapannya mereka juga ikut terlibat dalam multiplier effect dari program ini” ujarnya.

Ia meminta petugas gizi lebih memperhatikan kondisi makanan dan mengedukasi anak-anak dengan kebiasaan baik menggunakan alat makan atau mencuci tangan sebelum makan.

“Selain tujuannya meningkatkan gizi kepada anak juga ada multiplier effect bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka, khususnya dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.

Ia berharap, dari uji coba ini akan ada skema yang terbaik dan lebih tepat untuk kemudian disinergikan dengan program dari pusat, sehingga efisien dan efektif.

Penjabat Bupati Bangka M Haris mengaku senang atas kehadiran Pj Gubernur Sugito yang langsung menyaksikan uji coba makan bergizi gratis ini.

“Nanti akan dilakukan sebanyak empat kali, dan kita akan melihat dari uji coba ini, apa yang harus kita evaluasi kemudian untuk kita benahi di pas pada waktunya,” kata dia.

Sleman -

Air bercampur lumpur dan batu sempat membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Penyebabnya diduga pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Pemkab Sleman turun tangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Mirza Anfansury, memastikan perumahan tersebut telah mengantongi izin. Hanya saja pihaknya tetap akan melakukan pemanggilan atas kejadian longsoran.

"Izin perumahan sudah ada. Untuk kejadian longsoran akan kami tinjau ke lapangan. Nanti kita kami panggil pengembangnya," kata Mirza melalui sambungan telepon, Senin (25/11/2024).

Kabar kejadian ini diunggah di akun Instagram @merapi_uncover. Dituliskan dalam narasi terjadi longsor dari perbukitan Jering, Godean. Dalam unggahan tersebut diperlihatkan warga gotong royong melakukan pembersihan air lumpur yang masuk rumah.

"Min share info lokasi dusun jering 6 sidorejo godean sleman. Terdampak longsor akibat pembangunan perum godean mandiri," tulis narasi dalam unggahan tersebut, Senin (25/11).

detikJogja mendatangi lokasi longsor tersebut. Lokasinya berada di Padukuhan Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Letaknya berada di barat salah satu kompleks perumahan subsidi. Sementara calon perumahan baru terlihat di belakang ketiga rumah warga terdampak.

Rumah Suparjan paling terdampak atas kejadian tersebut. Air bercampur tanah dan batu masuk kediamannya dari pintu belakang dan samping. Bahkan material setinggi 50 sentimeter hingga 1 meter sempat masuk sampai ke dalam rumah.

"Itu kejadiannya Jumat jam 15.00 WIB hujan deras. Sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba air masuk. Setelahnya material tanah bercampur batu juga masuk sampai ke ruang tamu sisi depan. Ada kalau 1 meter," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Senin (25/11) siang.

Suparjan sempat menunjukkan lokasi masuknya air bercampur tanah dan batu. Pintu samping berdekatan dengan timbunan tanah. Jaraknya sekitar 2 meter dari kediamannya. Terlihat alat berat sedang bekerja pada tanah di atas kediaman Suparjan.

Sementara pintu belakang merupakan akses ke kandang ternak. Terlihat tanah lumpur berwarna cokelat muda di area lantai. Sementara pada sisi belakang dan samping kandang ternak adalah dinding tanah uruk perumahan.

"Sejak saya kecil tidak pernah kejadian seperti ini. Ya kalau hujan cuma air biasa lewat selokan air, kemarin itu sudah air lumpur campur batu masuk ke dalam rumah," katanya.

Akibat kejadian ini, sejumlah perkakas rumahnya rusak. Terutama barang-barang elektronik yang terendam lumpur. Sementara untuk ternak aman karena kandangnya berupa panggung.

Usai kejadian, Suparjan dan keluarganya memilih untuk mengungsi sementara waktu. Termasuk orang tuanya yang berusia 91 tahun. Ini karena seluruhnya takut akan terjadi longsor susulan.

"Simbah dipindah ke rumah adik. Rumah sementara kosong tidak ditempati karena tidak aman, takut juga untuk ditempati. Meski dari pihak proyek langsung bersihkan. Pembersihan itu sampai Sabtu tapi ya tetap takut," ujarnya.

Sukarman (50) juga mengalami kejadian serupa. Hanya saja rumahnya tidak separah milik Suparjan. Air bercampur lumpur setinggi 10 sentimeter sempat masuk ke dalam rumah.

Walau begitu, sumur tanah miliknya tidak kayak dikonsumsi. Ini karena sumur telah bercampur lumpur berwarna coklat. Bahkan hingga saat ini masih berwarna keruh kotor.

"Kena musibah tapi musibah buatan ini. Air sumurmya jadi kopi susu keruh, tidak bisa buat masak, kalau masak beli pakai galon," katanya.

Walau begitu, Sukarman dan keluarganya tidak mengungsi. Saat ini masih menempati rumah yang berada di sisi barat rumah Suparjan. Meski begitu tetap ada rasa waswas adanya longsor susulan.

"Dulu kalau hujan deras paling air tok yang mengalir, ya sewajarnya hujan lebat. Kalau kemarin itu tidak lumrah dan bahaya," keluhnya.

Rumah ketiga adalah milik Sugiyanto (67). Lokasinya berada di sisi bawah keduanya Sukarman dan Suparjan. Sama halnya dengan dua rumah sebelumnya, air lumpur masuk kediaman Sugiyanto. Bahkan sumurnya juga masih keruh hingga saat ini.

Berdasarkan pantauan, lumpur berwarna cokelat terlihat di sejumlah sudut rumah Sugiyanto. Selain itu ada pula tumpukan lumpur yang menabrak tembok rumah belakang. Tumpukan lumpur ini juga menutup selokan air lingkungan.

"Pokoke kejadiannya tidak terduga karena sebelumnya tidak pernah seperti ini. Lumpur nabrak tembok belakang rumah, lalu sumur keruh dan lantainya penuh lumpur. Baru kali ini kejadian, sebelumnya ya tidak pernah," katanya.

Dia berharap pihak penanggung jawab proyek perumahan lebih hati-hati dalam bekerja. Paling utama adalah membangun terlebih dahulu talut maupun saluran air. Sehingga mencegah longsor ke arah pemukiman warga.

"Dalam persiapannya nanti bagaimana air lalu lumpurnya, apalagi saat hujan dan pembangunan pasti masih lama. Saya petani, setiap harinya kerja di sawah malah bersih-bersih rumah sejak kejadian Jumat itu," ujarnya.

(rih/apu)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujar dia.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," tuturnya.

Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional membuka opsi kemungkinan memakai daun kelor sebagai pasokan kalsium dalam menu program makan bergizi gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, opsi itu bisa digunakan di daerah-daerah yang kekurangan pasokan susu.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“Untuk daerah-daerah yang sangat susah dengan pengembangan sapi, nanti kami ganti proteinnya dengan protein hewani lainnya, misalnya ikan, telur, dan lain-lain,” kata Dadan.

“Kemudian kalsium yang sangat penting di dalam susu, kita ganti dengan (daun) kelor, pertanian juga,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis setidaknya memerlukan pasokan susu dari 60 ekor sapi perah untuk setiap satuan pelayanan.

Sementara, Badan Gizi Nasional mengerahkan sekitar 30.000 satuan pelayanan untuk program makan bergizi gratis.

“Jadi kalau dalam satu kecamatan ada 5 satuan pelayanan, maka akan dibutuhkan kurang lebih 300 ekor sapi,” kata Dadan.

Adapun makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dari 10 perumahan di wilayah Kabupaten Bandung.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh para pengembang perumahan kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, di Rumah Dinas Bupati Bandung, pada Senin (25/11/2024) sore.

Selain dihadiri oleh perwakilan pengembang, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan Kabupaten Bandung, Wahyudin; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah; serta para tokoh masyarakat dari perumahan-perumahan tersebut.

Dalam acara serah terima tersebut, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan apresiasi kepada para pengembang yang telah bersedia menyerahkan PSU perumahan mereka kepada Pemkab Bandung.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menerima PSU dari 10 perumahan. Artinya, mulai hari ini perumahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan, serta Pemkab Bandung,” ujar Bupati Dadang Supriatna saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU dan Komitmen Bersama Perumahan.

Bupati Dadang Supriatna menjelaskan bahwa penyerahan PSU atau fasos fasum perumahan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut kini bisa merasa lebih lega, karena berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, taman, dan fasilitas lainnya akan segera dibangun oleh Pemkab Bandung.

Dengan penyerahan PSU ini, Pemkab Bandung kini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan fasilitas di perumahan-perumahan tersebut.

“Pemkab Bandung berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran APBD guna membangun PSU dari 10 perumahan yang telah diserahkan kepada kami. Insya Allah, saya akan berpihak kepada perumahan yang sudah diserahkan, termasuk yang 10 ini. Kami akan segera membangun fasilitas yang diperlukan untuk warga perumahan,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Kang DS juga menambahkan, penyerahan PSU ini merupakan bentuk itikad baik dari Pemkab Bandung untuk hadir dalam pembangunan kawasan perumahan.

Ia menyebutkan bahwa seringkali pengembang perumahan sudah tidak ada lagi, sehingga pemkab mengambil inisiatif untuk segera menerima PSU guna memastikan pembangunan fasilitas perumahan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terkait dengan permasalahan perumahan, Bupati Dadang Supriatna melakukan terobosan besar dengan mendorong percepatan serah terima PSU perumahan melalui perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur proses serah terima PSU.

Sebelumnya, selama lebih dari 20 tahun, hanya beberapa perumahan yang berhasil diserahkan ke Pemkab Bandung, karena terhambat oleh regulasi yang dianggap rumit dan memberatkan para pengembang.

“Dampaknya adalah warga perumahan yang jadi korban. Mereka tidak bisa menikmati pembangunan fasilitas karena PSU perumahan mereka belum diserahkan ke pemda. Padahal, kami sejak awal sudah ingin membangun fasilitas seperti jalan dan taman untuk perumahan mereka. Maka, kami ubah Perbup-nya,” ungkap Kang DS.

Upaya tersebut membuahkan hasil luar biasa. Dalam setahun terakhir, puluhan perumahan telah berhasil menyerahkan PSU mereka kepada Pemkab Bandung, dan warga perumahan kini mulai merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Kang DS selama menjabat Bupati Bandung.

Adapun 10 perumahan yang PSU-nya diserahkan kepada Pemkab Bandung adalah:

1. Bumi Priangan Persada (Desa Baros, Arjasari)
2. Teras Pelangi (Baros, Arjasari)
3. Bojong Badak Endah (Cikancung)
4. Cibiuk Indah (Pasawahan, Dayeuhkolot)
5. Margahayu Kencana (Margahayu)
6. Taman Bukit Lagadar (Margaasih)
7. Rancaekek Permai (Rancaekek)
8. Bukit Nata Endah (Sindangpanon, Banjaran)
9. Halimun Foresta (Katapang)
10. Bumi Sukagalih Permai (Katapang).

Editor : Zhafran Pramoedya

Sungailiat (ANTARA) - Sebanyak 108 pelajar di SD Negeri 12 Pemali Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh makan bergizi gratis dari pemerintah daerah setempat, dari tindak lanjut uji coba program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Penjabat Gubernur Bangka Belitung Sugito di Pemali Senin mengatakan, pemberian makan bergizi gratis bagi 108 anak di SD Negeri 12 Pemali itu merupakan kegiatan uji coba sebelum secara serentak program ini diterapkan pada tahun 2025.

"Uji coba ini agar nantinya para siswa tidak terkejut saat program pemberian makan bergizi gratis diterapkan secara rutin," jelasnya.

Kegiatan uji coba tersebut sekaligus untuk melihat langsung respon serta budaya di masyarakat, dan mencari bentuk sajian disesuaikan dengan kearifan lokal tanpa mengurangi nilai gizi yang ada.

"Program makan bergizi gratis bagi peserta didik memberikan dampak positif ke semua pihak, karena melibatkan dari berbagai unsur terkait, seperti dinas kesehatan, organisasi PKK desa, dan yang lain.

Sementara Pj Bupati Bangka, M Haris mengatakan, hasil uji coba yang dilakukan pertama kali ini akan dilakukan evaluasi dan dibenahi jika ditemukan ada hal yang dianggap belum sempurna, agar pada waktunya nanti benar-benar bisa berjalan maksimal.

"Saya melihat respon anak-anak sangat tinggi, termasuk orang tuanya, kita manfaatkan program memberikan dampak positif kepada masyarakat terutama di tingkat desa sebagai penyedia, bahan baku, tenaga, dan sebagainya," ujarnya.

Secara teknis, katanya, pihaknya akan mengatur per gugus atau wilayah yang akan dibantu kader-kader dan pemerintah desa setempat.

Jakarta (ANTARA) - Dosen Pangan dan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Widjaja Lukito menyarankan hati ayam dan jeruk dimasukkan dalam menu program Makan Bergizi Gratis untuk mengatasi anemia atau kekurangan darah merah pada siswa.

"Saya menyarankan MBG itu ada hati ayam, kita kadang-kadang masih terlalu kebarat-baratan, misalnya mereka tidak makan jeroan, tetapi jangan salah, contoh hati ayam satu hari dua biji, itu perbaikan ke anemia jauh lebih dahsyat daripada pil besi," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, hati ayam mengandung heme atau zat besi yang bisa diserap dengan cepat oleh sel-sel dalam tubuh manusia untuk mengatasi anemia.

"Hati ayam sudah menyediakan heme, oleh karena itu perbaikannya lebih cepat. Kalau mau pil besi, bisa ditambah vitamin C, atau dalam MBG itu alangkah baiknya ada jeruk, ada hati ayam, itu penyerapannya jauh lebih bagus," ujar dia.

Ia juga mengemukakan, berdasarkan penelitian apabila kandungan zat besi naik, maka daya ingat dan perhatian siswa bisa meningkat.

"Kalau zat besi naik, memori dan perhatiannya lebih bagus," ucapnya.

Widjaja juga menekankan pentingnya memperhatikan efektivitas pemberian makan bergizi gratis yang dapat menjangkau hasil klinis selain status gizi.

"Kalau anak diberikan makan bergizi, dan status gizinya membaik, bukan hanya status gizinya yang membaik, tetapi harus menjangkau clinical outcome (hasil klinis), misalnya lebih perhatian pada pelajaran, angka absensinya lebih rendah, perhatiannya lebih bagus," tuturnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2024, sebanyak 32 persen remaja, utamanya remaja putri usia 15-24 tahun, mengalami masalah gizi anemia defisiensi zat besi, yang berisiko dapat melahirkan anak stunting.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - PT Pos Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional. Kolaborasi tersebut sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengungkapkan, Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun. Dia menuturkan, terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi," kata Faizal dalam keterangan resminya, Senin (25/11/2024).

"Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional," tuturnya.

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik end-to-end, yaitu:

1. Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan

2. Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi Pendidikan

3. Aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi

4. Aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan

5. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling, dapat mendukung pendistribusian dana

6. Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program

7. Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non-Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi. Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana meyakini kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dia mengatakan kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut.

"Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal," ujarnya. "Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,? kata Dadan.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil. Pemerintah melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki.

Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar uji coba Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok dan SMPN SATAP Gerokgak, Kecamatan Gerokgak sebagai upaya menyukseskan program pemerintah pusat.

"Uji coba ini akan dilakukan beberapa kali ke depan untuk menemukan skema yang tepat," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok, Senin.

Ia menjelaskan, program pemberian Makan Bergizi Gratis melibatkan anggota Tim Penggerak (TP) PKK desa setempat sebagai upaya pelibatan peran serta masyarakat.

"Anggaran besar yang akan digulirkan untuk program ini membutuhkan pikiran dan strategi ekstra untuk kesuksesan pelaksanaannya," kata dia.

Menurut dia, skema mendistribusikan makanan dari satu kantin sentral ke seluruh sekolah perlu dipikirkan ulang melalui uji coba yang komprehensif. Ini diperlukan mengingat instrumen distribusi yang dimiliki Indonesia tidak seperti di India. Selain itu, makanan adalah barang mudah rusak.

“Jika katering sentral di Denpasar lalu dibawa ke sini, makanan sangat mungkin akan rusak. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menggerakkan dan memberdayakan TP PKK. Saya kira semua TP PKK pasti pintar masak," kata Lihadnyana.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di sela-sela pemantauan memberikan apresiasi atas uji coba makan bergizi gratis.

Dari pantauannya menu makanan yang disajikan disukai anak-anak. Demikian juga dengan pelibatan anggota TP PKK dalam pembuatan makanan sehingga menu makan yang disajikan pasti lebih higienis dan dimasak dengan penuh kasih sayang.

"Sehingga benar-benar makanan yang disiapkan ini punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa. Astungkara ya Pak Bupati idenya bagus. Yang menyiapkan juga bukan katering tetapi ibu-ibu PKK," ujar dia.

Adapun program Makan Bergizi Gratis diuji coba di dua sekolah yakni SD Negeri 1 Sumberklampok dan SMPN 1 SATAP Gerokgak Kecamatan Gerokgak, Senin.

Dalam kegiatan tersebut dibagikan sebanyak 159 paket makan dan susu kepada siswa SD dan 115 paket yang sama kepada siswa SMP setempat.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis ini guna mendukung program pemerintah pusat dalam rangka memberikan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024