JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta publik untuk hanya mencerna informasi terkait program makan bergizi gratis dari sumber yang kredibel.

Dadan pun meluruskan sejumlah informasi yang sempat muncul terkait makan bergizi gratis, misalnya seorang anak bernama Gibran di Palembag yang tidak mau makan makanan bergizi gratis.

"Misalnya contoh ya, ini contoh laporan ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya," ujar Dadan dalam Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan, setelah ditelusuri, ternyata Gibran tidak mau makan karena sudah kenyang.

Ia menyebutkan, Gibran sudah makan nasi goreng makanan bergizi gratis tiba di sekolah.

"Wah kami cek ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan karena masih kenyang, bukan tidak suka dengan menunya," ujar Dadan.

Dadan juga meluruskan kabar yang menyebut soal ulat yang ditemukan pada menu protein di makan bergizi gratis.

Menurut Dadan, kabar itu tidak benar.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja perihal program makan bergizi gratis.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek tidak ada," kata Dadan.

"Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta publik untuk hanya mencerna informasi terkait program makan bergizi gratis dari sumber yang kredibel.

Dadan pun meluruskan sejumlah informasi yang sempat muncul terkait makan bergizi gratis, misalnya seorang anak bernama Gibran di Palembang yang tidak mau menyantap makanan bergizi gratis.

"Misalnya contoh ya, ini contoh laporan ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya," ujar Dadan dalam Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan, setelah ditelusuri, ternyata Gibran tidak mau makan karena sudah kenyang.

Ia menyebutkan, Gibran sudah makan nasi goreng makanan bergizi gratis tiba di sekolah.

"Wah kami cek ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan karena masih kenyang, bukan tidak suka dengan menunya," ujar Dadan.

Dadan juga meluruskan kabar yang menyebut soal ulat yang ditemukan pada menu protein di makan bergizi gratis.

Menurut Dadan, kabar itu tidak benar.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja perihal program makan bergizi gratis.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek tidak ada," kata Dadan.

"Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Sebelumnya, program MBG mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh BGN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar dia.

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,"ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Dadan mengaku butuh tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berupaya agar mitra program Makam Bergizi Gratis (MBG) tak lagi dibayar menggunakan sistem reimburse mulai Februari mendatang.

Dadan menjelaskan pemerintah ingin membayar langsung biaya penyelenggaraan MBG ke rekening mitra-mitra BGN.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Di sisi lain, Dadan mengakui pada awal penyelenggaraan MBG, para mitra harus terlebih dahulu menggunakan modal usaha untuk pelaksanaan MBG karena anggaran MBG baru terbuka pada 6 Januari silam.

"Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Karena anggaran badan gizi kan baru dibuka tanggal 6 Januari," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program MBG menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh BGN.

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000," ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, pekan pertama Januari.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, TNI sangat membantu pelaksaanaan program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikan Dadan merespons adanya prajurit TNI yang sampai masuk ke kelas-kelas di sekolah untuk mengawal program makan bergizi gratis.

"Begini, TNI itu salah satunya adalah pihak yang sangat membantu Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menjelaskan, dalam tahap awal program makan bergizi gratis ini, distribusi makanan ke sejumlah daerah memang sulit dijangkau oleh sipil.

Menurut dia, TNI membantu Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan pengiriman makan bergizi gratis ke daerah yang sulit dijangkau.

"Tapi harus diketahui sampai sekarang sudah 245 satuan pelayanan, yang 75 persennya kan mitra swasta. Jadi hanya bagian-bagian tertentu di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh sipil, TNI membantu Badan Gizi," imbuhnya.

Dilansir dari Antara, prajurit TNI dari Koramil 11/Pebayuran Kodim 0509/Kabupaten Bekasi mengawal program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayah binaan.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," kata Syute di Bekasi, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan pengawalan mencakup proses distribusi makanan kepada para pelajar agar berjalan aman serta lancar, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai sesuai tujuan implementasi program ini.

"Distribusi berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Semoga ini menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda di Kabupaten Bekasi," ujar Sayute.

Dia menyebut pengawalan tuntas dilakukan terhadap proses distribusi 2.935 porsi Makanan Bergizi Gratis kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Pebayuran.

"Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan dapur umum," kata dia.

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Namun, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

Hal tersebut diutarakan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bahwa serangga termasuk dan bisa menjadi sumber protein.

"Isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," ujar dia, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Atas dasar itu, Dadan membuka peluang menjadikan serangga ke dalam menu program makan bergizi gratis untuk sejumlah daerah.

“Ya bisa saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata dia.

Dadan menilai, serangga menjadi alternatif menu dalam program makan bergizi gratis. Terlebih, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," ungkap dia.

Karena, jelas dia, bila di salah satu daerah banyak telur, maka telur mungkin menjadi mayoritas, yang banyak ikan, maka ikan yang mayoritas.

“Seperti itu lah. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebanyak Rp100 triliun. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, usulan tambahan anggaran Bergizi Gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Dadan mengatakan, Prabowo sempat meminta ke BGN agar anak-anak di Indonesia bisa cepat mendapat manfaat dari program tersebut. Merespons hal itu, kata Dadan, BGN butuh dana Rp100 triliun agar program itu bisa dipercepat.

"Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun," kata Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menegaskan, BGN tak pernah usul tambahan anggaran untuk program MBG. Ia berkata, tambahan anggaran itu didasari atas keinginan Prabowo yang ingin program MBG dipercepat.

"Jadi bukan BGN yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan 100 triliun. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 300 triliun dan itu akan dilaksanakan," tutur Dadan.

"Tetapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami menyampaikan tambahan Rp100 triliun," imbuhnya.

Dadan berkata, penambahan anggaran MBG sebesar Rp100 triliun itu konsekuensi dari keinginan Prabowo yang ingin program MBG cepat dinikmati anak-anak.

"Jadi bukan badan gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mempertimbangkan penambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun. Hal itu sesuai permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto yang perlu diprioritaskan. Alhasil, ia harus mengurangi beberapa hal yang dinilai kurang efisien untuk dialokasikan.

"Ya Pak Presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi yang sudah diidentifikasi akan dilihat," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).