Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mengerahkan semua potensi sumber pendanaan yang ada demi merealisasikan program besar dalam janji kampanye. Salah satu janji itu adalah pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tak cukup dengan menggaet investor asing hingga memberi insentif ke industri perbankan, pemerintah juga mengerahkan industri keuangan nonbank, seperti perusahaan pembiayaan, asuransi, hingga industri financial technology (fintech) P2P lending.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya doakan, semua bisa bekerja keras, bekerja baik,” ungkap Ara dalam sambutannya pada pelantikannya tersebut.

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Para pejabat yang dilantik kemudian bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum serta penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Ara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PKP:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choirul, S.Sos, M.Si

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si.

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum.

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melantik sejumlah pejabat Kementerian PKP. Pelantikan tersebut dilakukan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Acara dimulai sekitar pukul 13.50 WIB. Para pejabat yang akan dilantik mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kemeja putih dan dasi merah. Pelantikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri PKP Maruarar Sirait memandu sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya di lokasi.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, para pejabat menandatangani dokumen kerja secara serentak.

Berikut ini jajaran Pejabat Tinggi Kementerian PKP.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choiroel, S.Sos, M.Si
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si.
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Dalam acara ini, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, Ketua Umum REI Joko Suranto, hingga Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

(abr/zlf)

Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya doakan, semua bisa bekerja keras, bekerja baik,” ungkap Ara dalam sambutannya pada pelantikannya tersebut.

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Para pejabat yang dilantik kemudian bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum serta penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Ara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PKP:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choirul, S.Sos, M.Si

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si.

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum.

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Jakarta: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) sebagai liquidity provider di sektor perumahan menyalurkan pembiayaan Refinancing Kredit Serbaguna Perumahan untuk Pensiunan kepada Bank Mandiri Taspen sebesar Rp 1,5 triliun.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Heliantopo, Direktur Bisnis SMF, dengan Maswar Purnama, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen.

Skema pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi segmen masyarakat pra-pensiunan dan pensiunan di seluruh Indonesia, sehingga mendukung upaya pemerataan kesejahteraan.

“Ini merupakan salah satu komitmen kami dalam mewujudkan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam pengentasan backlog nasional. Dengan kerjasama pembiayaan ini semoga dapat menambah kesejahteraan para pensiunan dimasa yang akan mendatang," jelas Direktur Bisnis SMF Heliantopo dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Januari 2025.

Kerja sama strategis ini telah berjalan sejak 2023. Dengan dukungan dana senilai Rp1,5 triliun dari SMF, Bank Mandiri Taspen dapat memperluas layanan pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan kredit pembangunan rumah, renovasi rumah, maupun pembelian rumah dengan skema agunan payroll pensiunan.

“Kami melihat adanya kebutuhan dan minat pasar terhadap pembiayaan ini, maka kami membutuhkan dukungan dari SMF untuk memperkuat likuiditas kami dalam menyalurkan pembiayaan,” ungkap Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama,

Langkah ini mencerminkan komitmen SMF dalam mendukung terciptanya keterhunian bagi masyarakat yang berkelanjutan, selaras dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) di Indonesia.

Pada 2024, total pembiayaan yang disalurkan SMF sebesar Rp17,1 triliun, yang mencakup pembiayaan komersial, KPR FLPP, Kredit Mikro Perumahan, hingga skema Rent to Own.

Melalui berbagai skema pembiayaan ini, SMF berkomitmen untuk menciptakan likuiditas yang stabil bagi sektor perumahan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Dengan inisiatif ini, SMF tidak hanya mendukung penyediaan perumahan yang lebih inklusif, tetapi juga berperan aktif dalam pengentasan backlog dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk menjangkau sasaran yang lebih luas di luar mustahik zakat, bisa menggunakan CSR dari lembaga usaha milik negara maupun swasta,” kata Fikri dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pemanfaatan dana zakat dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis. Dengan pemanfaatan dana CSR, menurut dia, program Makan Bergizi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengurangi porsi dana zakat yang seharusnya diterima oleh mustahik.

Sementara itu, apabila program Makan Bergizi Gratis memanfaatkan dana zakat, maka perlu dipastikan mereka yang menerimanya termasuk dalam mustahik zakat atau kelompok yang memang berhak menerima zakat.

"Kalau program MBG ini menyasar fakir, miskin maupun kelompok rentan, maka dana zakat bisa saja untuk program ini,” ucapnya.

Akan tetapi, ujarnya melanjutkan, pemerintah harus memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG yang menggunakan dana zakat.

Untuk itu, Fikri menyarankan agar penyaluran dana zakat untuk program ini dikembalikan kepada lembaga amil zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), atau lembaga sejenis.

“Hanya pelaksanaannya agar akuntabel maka dikembalikan lembaga amil zakat, baik LAZ, Baznas dan atau sejenis,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG)."

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menjamin anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia tersedia.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal evaluasi program MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dana-nya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," ujar Prabowo di Kompleks PLTA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tegasnya.

Dalam penjelasannya, Presiden meminta kepada para guru dan siswa untuk tidak lagi menyampaikan ucapan terimakasih kepadanya atas program MBG.

Menurut Prabowo program itu sudah menjadi kewajiban untuk digagasnya sebagai Kepala Negara.

"Ini kewajiban saya sebagai Presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan (saja) hormati orangtua, hormati guru. Kemudian belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia," ungkap Prabowo.

"Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat," tambah mantan Menteri Pertahanan itu.

Perhitungan anggaran MBG

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya memproyeksikan program makan bergizi gratis (MBG) memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

Besaran anggaran itu diperkirakan sudah cukup untuk memenuhi sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Dadan mengungkapkan, Presiden merasa gelisah karena menerima laporan bahwa banyak anak belum bisa mendapatkan manfaat program MBG.

Sehingga Presiden Prabowo memikirkan percepatan pelaksanaan MBG sekaligus mencari cara untuk menambah anggarannya.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan (makan bergizi). Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu (penerima) bisa segera mendapatkan manfaat itu. Artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas MBG bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025) sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta (penerima manfaat)," katanya.

Dadan lantas menjelaskan, anggaran MBG yang sudah pasti untuk pembiayaan pada 2025 ini adalah sebesar Rp 71 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk membiayai MBG yang disalurkan untuk 15 juta - 17,5 juta penerima manfaat pada tahun ini.

"Untuk sementara (anggaran) yang sudah fix itu 71 triliun. Ya itu kalau tidak ada penambahan, maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat," ungkap Dadan.

"Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pak Presiden sangat gelisah. Karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat," lanjutnya.

Meski BGN sudah membuat perhitungan untuk perkiraan besaran tambahan anggaran MBG, tetapi menurut Dadan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan menyampaikan hal itu secara langsung kepada publik.

Selain itu, nantinya juga akan ada perhitungan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Terkait dengan penambahan, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Badan Gizi hanya menyampaikan, tadi (Presiden) bertanya kira-kira kurang lebih berapa triliun yang dibutuhkan kalau pemerintah menambah di bulan September? Maka kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," papar Dadan.

"Otomatis ketika beliau (Presiden) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, muncul berbagai usulan pendanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis. Terbaru, masyarakat yang membantu Program Makan Bergizi Gratis diusulkan mendapatkan insentif keringanan pajak.

Usulan tersebut disampaikan oleh pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio alias Hensat, merespons Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang merekomendasikan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) bersumber dari zakat.

Hensat menilai keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program MBG merupakan ide yang baik. Apalagi, sambungnya, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi berdasarkan temuan Lembaga Survei KedaiKOPI

Analisis komunikasi politik itu pun mengusulkan masyarakat yang mau membantu program MBG mendapatkan semacam imbalan seperti keringanan pajak.

“Itu kan juga keren tuh, kan demi membantu pemerintah,” kata Hensat, dikutip Minggu (19/1/2024).

Sejumlah pakar menyampaikan pro dan kontra dari usulan tersebut. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin misalnya, yang melihat pemerintah membutuhkan dukungan terkait pendanaan MBG. Oleh sebab itu, dia menilai dukungan dari masyarakat atau pihak swasta sangat diperlukan.

Dia mencontohkan praktik di Malaysia dan Singapura, yang mana perusahaan-perusahaan aktif mempromosikan citra negara mendapatkan keringanan pajak.

"Sisi negatifnya, ini akan membuat kebijakan perpajakan kita yang sudah sangat rumit akan semakin rumit karena penuh dengan pendekatan diskresi," ujar Wijayanto.

Sejalan, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Tri Astuti melihat usulan tersebut seperti pisau bermata dua, yakni di satu sisi bisa membantu meringankan beban pemerintah, tetapi di sisi lain malah membebani pemerintah.

"Plusnya, pemerintah diringankan bebannya karena pendanaannya tidak hanya dari APBN. Minusnya penerimaan negara dari sisi pajak berkurang jika swasta yang bantu program MBG diberikan insentif pajak," kata Esther.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat sebaiknya program MBG tidak melibatkan masyarakat. Jika program MBG turut dibiayai masyarakat maka terdapat risiko pertanggungjawaban.

Menurut Piter, MBG harus sepenuhnya dibiayai APBN. Tugas pemerintah, sambungnya, mencari sumber pembiayaan program itu sehingga jika tidak sanggup maka artinya MBG merupakan program yang memang belum bisa diterapkan.

"Secara tata kelola ada resiko kalau program pemerintah dicampur-campur dengan bantuan masyarakat atau dengan zakat, dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada berbeda dengan dana masyarakat atau zakat," ujar Piter.

Perlu Rp400 Triliun

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Dadan memerinci, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan mengatakan, program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai pada Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak langsung membutuhkan Rp400 triliun pada 2025.

"3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta," ungkapnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Oleh sebab itu, Dadan meyakini anggaran Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada 2025 masih bisa menjalankan program MBG tersebut.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap pengembang memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan transportasi umum untuk membangun rumah subsidi. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan hal itu dapat diwujudkan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti tentang ketersediaan angkutan umum. Menurutnya, sekarang banyak angkutan umum sudah tidak beroperasi.

"Bukan dekat dengan angkutan umum, tetap setiap kawasan perumahan yang dibangun harus disertai layanan angkutan umum. Kalo dekat berarti angkutan umum masih ada," ujar Djoko kepada detikProperti, Sabtu (18/1/2025).

Layanan angkutan umum tersebut untuk memudahkan penghuni perumahan subsidi bepergian. Djoko menyebutkan layanan tersebut juga dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi.

Ia mengungkapkan rata-rata keluarga di Indonesia menghabiskan lebih dari 30 persen dari penghasilan sebulan untuk transportasi. Oleh karena itu, penyediaan angkutan umum di kawasan perumahan subsidi menjadi kewajiban pemerintah dan bukan beban penghuni karena menyangkut kehidupan banyak orang.

"Tanggungjawab pemerintah daerah. Makanya, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus direvisi dengan memasukkan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan," ucapnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan harapannya saat kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (14/1/2025) malam. Hal itu supaya para penghuninya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung Muara Angke di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Rumah agung dan rumah panggung dinilai menjadi solusi persoalan hunian layak bagi warga yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Hunian tersebut dibangun untuk nelayan oleh PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi. Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Dalam kesempatan itu Ara juga mengucapkan terima kasih kepada Unhan dan developer yang memberikan CSR bantuan rumah tersebut.

"Karena gotong royong sangat dibutuhkan dalam melanjutkan perjuangan Pak Prabowo untuk pemenuhan rumah bagi rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara. Ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, Ara mengungkapkan pembangunan rumah rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara akan dilanjutkan. Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya akan dibangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pembangunan lanjutan ini merupakan CSR dari PT Harum Energi.

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," katanya.

Di sela kunjungannya, Ara sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Di samping itu, salah satu penghuni rumah panggung bernama Amin (59) mengaku merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," ucapnya.

Amin menjelaskan rumahnya memiliki satu kamar tidur, ruang tamu, toilet dengan air bersih, satu kasur lantai dan dua kasur tingkat. Lalu ada meja makan, kursi, untuk kelistrikan menggunakan tenaga surya. Di kampung nelayan tersebut juga dibangun lapangan futsal apung untuk tempat bermain anak-anak.

"Saya juga berharap rumah panggung ini lebih banyak dibangun di sini. Semoga tetangga saya yang belum dapat rumah panggung ini bisa segera dapat supaya tidak kena banjir lagi," harapnya.

Sementara itu, Linda (36) yang juga penghuni rumah apung juga senang dengan pembangunan rumah dari pemerintah. Menurut Ibu yang memiliki tiga orang anak itu, kebanyakan warga khususnya yang perempuan di kampung nelayan bekerja sebagai pengupas kerang dan yang laki-laki sebagai nelayan.

"Saya sampai nangis bersyukur mendapatkan bantuan rumah ini karena sebelumnya saya mengontrak dengan membayar sewa tiap bulan. Harapan saya untuk para pemulung yang tinggal di daerah ini bisa dapat rumah apung juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat memandang usulan Anggota Komisi IX DPR untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis akan memunculkan sejumlah masalah mendasar.

Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa menggunakan dana cukai rokok untuk mendanai program gizi bagi anak-anak menghadirkan kontradiksi moral yang sulit diabaikan.

Pasalnya rokok, yang menjadi sumber dana dalam skema ini, merupakan salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di Indonesia, termasuk penyakit paru-paru, jantung dan kanker.

“Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan generasi muda. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang inkonsisten dengan upaya pemerintah untuk menekan angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja,” ujar Achmad kepada ANTARA.

Sebagaimana diketahui, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program MBG didanai dengan cukai rokok.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/1).

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis diambil dari zakat. Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

Menanggapi hal itu, Achmad menjelaskan bahwa dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, solusi ini memang tampak sederhana dan praktis untuk menutup kekurangan anggaran program MBG yang diproyeksikan membutuhkan dana hingga Rp420 triliun. Namun, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan ulang usulan tersebut.

Achmad juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada cukai rokok sebagai sumber pendanaan menghadirkan risiko besar bagi keberlanjutan program MBG.

Pendapatan cukai rokok tidak stabil dan cenderung menurun seiring keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau. Apabila pemerintah terlalu bergantung pada dana ini, keberlangsungan program MBG di masa depan bakal bisa terancam.

“Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi nasional, MBG membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diproyeksikan dengan akurat. Ketergantungan pada cukai rokok akan menciptakan ketidakpastian finansial yang berisiko menghambat pelaksanaan program, terutama di masa depan ketika beban gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad juga mengkritisi usulan tersebut sebagai langkah reaktif yang hanya menutupi masalah struktural dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, daripada mengandalkan cukai rokok, pemerintah perlu fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan, seperti optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan.

“Ini termasuk memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan meminimalkan kebocoran anggaran. Pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG memiliki landasan finansial yang kokoh tanpa perlu bergantung pada sumber pendanaan yang kontroversial seperti cukai rokok,” tuturnya.

Achmad menambahkan bahwa menggunakan cukai rokok untuk program sosial seperti MBG dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat.

Sebab, pemerintah yang seharusnya mendorong gaya hidup sehat justru terkesan mendukung konsumsi rokok sebagai sumber pendanaan. Ini dapat merusak kredibilitas kebijakan kesehatan dan sosial.

Sebagai alternatif, Achmad menyarankan pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain yang lebih konsisten dengan visi kesehatan masyarakat.

Opsi pertama dengan optimalisasi dana APBN. Pemerintah dapat mengalokasikan kembali dana dari pos-pos anggaran yang kurang mendesak untuk mendukung MBG.

Dengan meningkatkan efisiensi belanja negara dan mencegah kebocoran anggaran, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk program ini.

Kedua, dengan peningkatan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan.

Dengan demikian, pemerintah dapat membiayai MBG tanpa perlu bergantung pada dana dari sektor yang kontroversial.

“Ketergantungan pada cukai rokok tidak hanya menciptakan kontradiksi dalam kebijakan kesehatan, tetapi juga mengancam keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sebagai gantinya, pemerintah harus fokus pada solusi yang lebih holistik dan konsisten dengan visi pembangunan nasional yang sehat dan berkelanjutan,” terang Achmad.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025