Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

...Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan ribuan sarjana untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan rekrutmen dan pelatihan sarjana ini telah berlangsung secara bertahap sejak awal 2024.

Menurut Dadan, hingga saat ini sudah ada dua batch atau gelombang sarjana yang telah dididik, masing-masing berjumlah 1.000 orang.

Dari total 2.000 sarjana tersebut, sebanyak 1.994 orang telah diterjunkan ke lapangan dan tersebar di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi. Sementara itu, enam orang lainnya diketahui mengundurkan diri.

"Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing-masing 1.000. Dan sudah 2.000 yang kita hasilkan. Sudah ada dua di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada enam orang yang mengundurkan diri," ungkap Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Untuk gelombang pertama, proses pendidikan para sarjana tersebut sepenuhnya didanai oleh donatur atau yang disebut Dadan sebagai 'Hamba Allah'. Mereka telah mulai bekerja sejak Februari 2024, usai program ini diumumkan secara resmi.

"Dan untuk batch pertama ini betul murni didanai oleh 'Hamba Allah'. Makanya tadi Pak Presiden menyampaikan sudah mulai bekerja dari Februari setelah diumumkan," ujar Dadan.

Sementara itu, pendidikan untuk gelombang kedua telah didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran biaya tambahan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah bahkan telah menerima sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Para sarjana ini saat ini tengah mengikuti pendidikan intensif di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Universitas Pertahanan (Unhan). Pendidikan mereka dijadwalkan selesai pada Juli 2025.

"Dan kemudian batch kedua sudah didanai dengan APBN anggaran biaya tambahan. Dan sekarang sudah diterima kurang lebih 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dibawa ke Kementerian Pertahanan, dididik di Unhan. Yang baru akan selesai pada bulan Juli pendidikannya," jelasnya.

Dadan menjelaskan para sarjana tersebut nantinya akan menjadi motor penggerak, pengendali, sekaligus eksekutor program MBG di lapangan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah pun dipastikan akan dipimpin oleh para sarjana terlatih ini.

"Nah, itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, dan mengeksekusi program ini. Sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," tegas Dadan.

Selain menyiapkan sumber daya manusia (SDM), Dadan juga membeberkan strategi penguatan infrastruktur untuk mendukung program MBG.

Menariknya, Dadan mengklaim hingga saat ini pendirian SPPG belum menggunakan dana APBN sama sekali. Menurutnya, keberadaan SPPG yang sudah berjumlah 1.009 unit per April 2025, dan diproyeksikan mencapai 1.533 unit, sepenuhnya dibangun melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dan faktor yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sampai sekarang belum Rp1 pun dari anggaran negara. Jadi kalau sudah ada yang 1.009 (SPPG) sampai sekarang dan April ini akan mencapai 1.533 SPPG, itu murni dari kemitraan dan 100 persen dari UMKM," ungkapnya.

Ia menyebut pihaknya menggandeng banyak restoran dan katering lokal di berbagai daerah, termasuk usaha yang sebelumnya nyaris gulung tikar. Kini, dengan adanya program MBG, usaha-usaha tersebut kembali bangkit karena mendapat pelanggan tetap, yakni minimal 3.000 anak setiap hari.

"Jadi banyak restoran-restoran, catering-catering yang di daerah, di Halmahera Barat sana, termasuk yang Bapak (Presiden) tinjau di Jakarta, di Jawa Timur, di pesantren, itu adalah mitra Badan Gizi Nasional. Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," beber Dadan.

Dia turut mencontohkan sebuah kantin sekolah di Bogor, yakni di sekolah Bosowa Bina Insani, yang kini telah dikonversi menjadi SPPG. Kantin tersebut tidak hanya melayani siswa di sekolah itu saja, tetapi juga melayani kebutuhan makan bergizi untuk 10 sekolah lain di sekitarnya.

"Kemudian ada juga kantin di Bogor, di sekolah Bosowa Bina Insani, yang tadinya hanya melayani siswa di sekolah Bina Insani, sekarang dikonversi menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dan melayani 3.000 anak. Jadi tidak hanya melayani sekolah tersebut, tapi juga melayani 10 sekolah di sekitarnya," tutur dia lebih lanjut.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memamerkan sejumlah pengembang muda yang dinilainya berhasil dan berprestasi dalam membangun perumahan, termasuk rumah subsidi.

Hal ini disampaikan Ara, sapaan akrabnya, saat menerima kunjungan wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ara menunjuk beberapa nama pengusaha muda yang dianggapnya patut menjadi contoh bagi pengembang lainnya, terutama dalam membangun rumah subsidi yang berkualitas dan bertanggung jawab.

"Ini pengusaha muda yang berhasil. Ini bisa jadi contoh. Saya doakan hari ini teman-teman wartawan lapangan kan, rata-rata kan? Iya. Suatu saat menjadi pemilik media. Amin ya," ujar Ara mengawali perbincangan.

Ia kemudian menyoroti sosok Angga, yang menurutnya delapan tahun lalu bekerja sebagai office boy namun kini mampu membangun 2.000 hingga 3.000 unit rumah subsidi setiap tahunnya dengan kualitas yang baik.

Selain Angga, Ara juga menyebut Samuel, seorang pengembang yang telah menerapkan konsep green dalam proyeknya.

"Ini di Serang, ini yang bagus juga kenapa dia sudah memakai konsep green. Jadi kita juga ke depannya berusaha betul ya, secara bertahap untuk green," katanya.

Nama lain yang dipamerkan adalah Muhammad Ridwan yang disebut sering mendapatkan penghargaan di bidang properti.

Ara juga memberikan apresiasi kepada Ridwan, yang dinilainya sebagai pengembang bertanggung jawab, serta Endang Kawidjaya, pengembang yang aktif membangun di wilayah Banten dan Bogor dengan cukup banyak proyek yang baik.

"Jadi ini saya tampilkan di sini, ini namanya ruang tamu saya, yang bagus-bagus. Saya berharap nanti pengembang ke depan, bertanggung jawab dan berkualitas walaupun rumah subsidi supaya rakyat bahagia," tegas Ara.

Arabmenekankan, pemerintah harus berperan sebagai wasit yang adil dalam sektor perumahan. Ia juga memberikan pilihan kepada wartawan yang hadir terkait informasi lebih lanjut mengenai proyek-proyek tersebut.

Terkait target pembangunan 1.000 unit rumah untuk wartawan, dia menyatakan akan membahasnya lebih lanjut bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Ia juga menceritakan pengalamannya bertemu dengan berbagai pihak terkait sektor kesehatan beberapa waktu lalu, menunjukkan komitmennya untuk menghargai berbagai profesi.

Mengenai verifikasi data wartawan, mempersilakan wartawan untuk bertanya lebih lanjut saat bertemu dengan pihak terkait. Ia bahkan menawarkan tur ke kantornya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

DOHA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani melakukan penandatanganan naskah kerja sama disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan di Doha, Qatar, Selasa (8/4/2025).

Penandatanganan kerja sama antara BTN dan AlQilaa International Group terkait implementasi program perumahan nasional melalui pembangunan satu juta unit hunian untuk masyarakat Indonesia.

AlQilaa International Group pada tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian dengan nilai investasi sekitar USD2 miliar.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap dirinya bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Qatar pada Jumat (11/4/2025).

Menteri yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan kunjungan Prabowo ke Qatar dilakukan untuk membahas dukungan lanjutan investor terhadap program 3 juta rumah.

“Hari Jumat tanggal 11 [April 2025] Jam 18.30 WIB, saya tentu ditugaskan presiden mendampingi presiden ke Qatar,” kata Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara memberi sinyal, pada pertemuan itu dirinya bakal memperlebar peluang investasi Qatar untuk mendanai proyek 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menegaskan, pemerintah akan menawarkan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci kepada investor Qatar untuk dibangun proyek 3 juta rumah.

“Karawaci itu termasuk yang akan kita tawarkan [ke Qatar] karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah,” tegasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pengembangan proyek hunian 1 Juta Unit antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

“Kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025