KOMPAS.com - Kota Sibolga di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kota Sibolga:

1. Villa Bukit Parombunan Ii: Tipe 36

   Terletak di Sibolga Selatan, Kota Sibolga, perumahan ini dikembangkan oleh PT Afita Karya Utama dengan banderol Rp 151 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/105 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 13 unit lagi.

KOMPAS.com -Kota Binjai di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Binjai:

1. H. Oman Residence: Tipe 36/98

   Terletak di Binjai Barat, Kota Binjai, perumahan ini dikembangkan oleh PT SAmagata Persada Mandiri.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi dengan harga Rp 130 juta. Hingga saat ini, dari total 34 rumah yang ditawarkan, masih tersisa 16 unit lagi.

2. Gunung Bendahara Asri: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Harmoni Rukun Visi Utama, terletak di Binjai Selatan, Kota Binjai. Menawarkan 16 rumah dengan banderol Rp 130 juta.

   Luas bangunan masing-masing rumah dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia satu unit lagi.

3. Buana Yudha Residence 1: Tipe 36/66

   Berlokasi di Binjai Utara, Kota Binjai, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Buana Alam Yudha dengan harga Rp 130 juta.

   masing-masing rumah dibuat seluas 36/66 meter persgei. Hingga kini masih tersedia empat unit lagi dari total 45 rumah yang ditawarkan.

4. Citra Wahidin Binjai: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Binjai Timur, Kota Binjai. Total rumah yang ditawarkan 20 unit dengan banderol Rp 140 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/97 meter persegi. PT Lestari Jaya Mulia masih memasarkan 4 unit sisa lagi.

5. Bangun Berkah Rasya Residence: Tipe Perumahan Subsidi

   Di Binjai Selatan, Kota Binjai, terdapat perumahan 50 unit seharga Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumahdibuat seluas 36/98 metre persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Berkah Rasya Perkasa ini masih menyisakan 22 unit lagi.

Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Bocah laki-laki berusia 6 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dilaporkan hilang tenggelam di aliran drainase di Perumahan Gading Mansion. Korban terbawa derasnya air drainase saat mandi hujan bersama temannya.

Diketahui kejadian tersebut terjadi di di aliran drainase di Perumahan Gading Mansion Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, pada Senin (18/11/2024), pukul pukul 17.30 WIB. Korban yang hilang bernama Atha Paris (6).

Kasi Operasi Basarnas Palembang, Manca Rahwanto mengatakan pihaknya mendapatkan informasi kejadian tersebut pada Senin sekitar pukul 19.30 WIB. Berdasarkan informasi tersebut Basarnas Palembang langsung menerjunkan satu tim rescuenya untuk berangkat menuju lokasi kejadian melakukan pencarian.

"Ya benar kejadian kemarin ada dua bocah yang tenggelam satu di Sukajaya satu lagi ini di Perumahan Gading Mansion Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar, kita terjunkan satu tim untuk melakukan pencarian," katanya kepada wartawan, Palembang, Selasa (19/11/2024).

Manca mengatakan kejadian berawal pada Senin sore sekira pukul 17.00 WIB, saat hujan deras korban bersama temannya mandi hujan di sekitaran rumahnya. Hujan deras menyebabkan lingkungan di wilayah perumahan tersebut mengalami banjir dan korban terpeleset masuk selokan hingga hanyut.

"Saat ini kita masih melakukan pencarian bersama Tim SAR Gabungan. Untuk metode pencarian kita lakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi Dua (2) Search And Rescue Unit (SRU). SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir selokan hingga ke rawa-rawa, sedangkan SRU 2 melakukan pencarian dengan menyisir genangan-genangan banjir di perumahan tersebut," ungkapnya.

Ditambahkan Manca, selama berlangsungnya operasi SAR turut melibatkan unsur SAR dari Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, masyarakat dan pihak keluarga.

"Semoga bocah tersebut cepat ditemukan," tutupnya.

Bocah di AS Hilang di Hutan gegara Berjalan Sambil Tidur

Bocah di AS Hilang di Hutan gegara Berjalan Sambil Tidur

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memberikan dukungan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu tentunya akan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparan Tito saat acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Kemendagri akan melakukan kolaborasi dan Inovasi antar kementerian/lembaga Pemda, dan stakeholder yang terlibat pada penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Kedua, akan melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, pengawasan umum, fasilitasi, perumusan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program 3 juta rumah pada lokasi prioritas.

Kemudian, Kemendagri akan memastikan Pemda dalam pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta anggaran yang menunjang Program 3 Juta Rumah dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Terakhir, memfasilitasi daerah untuk mengharmonisasi pengaturan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

KOMPAS.com - Kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses infromasi mengenai rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tebing Tinggi:

1. Griya Aira Land: Tipe Griya Aira Land I

   Terletak di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, perumahan ini dikembangkan PT Mitra Aira Lestari dengan banderol Rp 130 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/91 meter persegi. Dari total 147 rumah yang dipasarkan, tersisa 2 unit lagi.

2. Perumahan Cemara Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Levindo Sukses Mandiri yang terletak di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Menawarkan 201 rumah seharga Rp 140 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/72 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 122 unit, dan menyisakan 79 rumah lagi.

3. Griya Purnama : Tipe 36/91

   Berlokasi di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Lintas Sumut Sejahtera Bersama dengan banderol Rp 140 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 2 unit lagi.

4. Griya Rambutan Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Terdapat 42 rumah dengan harga Rp 140 juta.

   PT Dewi Jaya GRahaindo membangun rumah-rumah ini seluas 36/126 meter persegi. Hingga saat ini masih ada 25 unit lagi.

5. Perumahan Mutiara Residence: Tipe 36

   Di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, terdapat perumahan 32 unit dengan harga Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/72 meter persegi. PT Karya Mikyla Abadi masih memasarkan sisa 5 rumah lagi.

KOMPAS.com - Kabupaten Labuhanbatu di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu:

1. Green Garden Residence: Tipe 36

   Terletak di Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, perumahan ini dikembangkan PT Matahari Karya Dinamika dengan banderol Rp 130 juta.

   masing-masing rumah dibangun seluas 36/91 meter persegi. Dari total 97 unit yang ditawarkan, masih tersedia 29 rumah lagi.

2. Griya Linur Ujung Bandar: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT But Radja Indonesia yang terletak di Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

   Terdapat 78 rumah dengan patokan harga Rp 130 juta dan luas bangunan 36/98 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 75 unit, masih tersedia 3 unit lagi.

3. 3G Selat Besar Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sineng Tiga Generasi dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/117 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 33 unit untuk dipasarkan dari total 85 unit yang dibangun.

4. De Prabu 3: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Total unit yang ditawarkan adalah 123 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. PT Inti Kreasi Perkasa masih memasarkan 32 unit lagi.

5. Griya Nusa 3 Indah: Tipe 36

   Di Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, terdapat perumahan yang dipasarkan seharga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/112 meter persgei. PT Kreasi Mitra Mandiri masih menawarkan 45 unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah daerah bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerah.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan. Sehingga, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

"Dan kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujar Fahri dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah.

"Misalnya terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset, dan dari aset seperti rumah maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," tambah dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin menyampaikan, pendataan rumah di daerah sangat penting.

Pihaknya juga siap menjadi lokasi percontohan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan menggandeng pengembang dalam pembangunan rumah layak huni dan terjangkau.

"Dengan data yang valid termasuk di bidang perumahan tentu akan mempermudah Pemda menyalurkan bantuan. Data tersebut juga bisa digunakan Kementerian PKP untuk dijadikan lokasi agar bantuan tepat sasaran," tutup Fahri.