Jakarta: Gunung Putri merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor. Wilayah dataran rendah tersebut diapit oleh Sungai Cikeas di sebelah barat dan Sungai Cileungsi di sebelah timur.

Pertumbuhan rumah subsidi di Bogor juga tidak terlepas dari kebutuhan perumahan di sekitar Jabodetabek. Ada berbagai pilihan subsidi dan komersil yang disediakan oleh developer.

Jika kamu ingin tinggal di Gunung Putri, berikut ini limarekomendasi rumah murahmulai dari Rp158 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Putri

1. Royal Cikeas Residence

Rumah ini berlokasi di Cicadas, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Karya Graha Andara dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 11 unit.

Rumah dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester cat, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Griya Bukit Jaya 2

Perumahanini berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Grahacipta Langgengutama. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 11 unit.

Rumah subsidi mulai dari Rp341 juta dengan luas bangunan 42 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata merah plester aci + cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Apartemen Podomoro Gold View Tower Dahoma

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 24 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen DAHOMA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

4. Apartemen Podomoro Golf View

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 645 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen BALSA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

5. Cibubur Country

Berlokasi di Cikeas Udik, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Cibubur Country dengan jumlah unit tersedia sebanyak 5 unit.

Rumah dengan harga Rp260 Juta dengan luas bangunan 46 meter persegi serta luas lahan 126 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai ex roman 40x40, serta pondasi cakar ayam.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Namanya Oni, usianya 65 tahun, seorang perempuan yang berprofesi sebagai peternakan kambing di Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Siang itu, dengan memakai topi caping dan tongkat kayu di tangan, Oni tampak sedang sibuk menggembala kambingnya di area lahan kosong di samping Jalan Karya Bakti, Kota Cirebon.

Karena memanfaatkan lahan sisa di antara sawah dan jalan, Oni harus selalu memantau pergerakan kambingnya agar tidak berkeliaran terlalu jauh dan tidak memakan makanan sembarangan. Oni sendiri terpaksa untuk menggembala kambingnya di lahan kosong di dekat jalan raya, karena di sekitar rumahnya lahan kosong tempat ia biasa menggembala kambing sudah beralih fungsi menjadi perumahan.

"Kalau dulu ngangon (menggembala) tuh di dekat rumah di Cibogo, di sana banyak lahan kosong, tapi sekarang mah di sini , makin jauh dari rumah, buat ngarit (mencari rumput) juga susah, sudah nggak ada, sudah jadi perumahan," tutur Oni, Senin (14/4/2025).

Oni sendiri sudah 15 tahun lebih menjadi peternak, menurut Oni, berkurangnya lahan kosong untuk mencari makan hewan ternak berpengaruh pada produktivitasnya sebagai peternak, dulu, Oni memiliki puluhan kambing dan sapi yang diternak. Puluhan kambing dan sapi tersebut Oni beri makan rumput yang banyak tumbuh di sekitar rumahnya.

"Banyak, dulu bisa sampai 40 sampai 60 kambing ada juga sapi. Kalau jadi peternak enaknya dulu, lahan buat ngaritnya deket, nggak cape, kayak gitu ngaruh, ibunya repot cape pisan, kadang sakit, sekarang mah cuman ternak 9 kambing, malah tadinya mah 3 terus beranak jadi 9," tutur Oni.

Puluhan hewan tersebut biasanya akan Oni jual ketika menjelang hari raya Iduladha, menurutnya, dulu, pendapatan dari menjadi peternak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Oni saat menggembala kambingnya di lahan kosong dekat jalan raya Kota Cirebon Foto: Fahmi Labibinajib/detikJabar

"Kadang dijualnya Rp 1.500.000, dijualnya pas hari Raya Agung, lumayan keuntungannya, cukup untuk buat makan mah, anaknya 8 sekarang sudah rumah tangga semua," tutur Oni.

Meski sekarang hanya tersisa 9 kambing, tapi Oni masih akan tetap tekun merawatnya, bagi Oni, selain untuk mencari nafkah, beternak kambing juga menjadi cara dia untuk mengisi waktu luang di usia senjanya.

"Buat ngisi waktu luang saja, daripada nganggur, di rumah juga bapak jadi peternak juga, sehari ngangon dua kali, pas pagi sama siang, jam 4 sore baru balik, kalau waktu salat yah pulang dulu," pungkas Oni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Renovasi rumah tidak layak huni tidak pakai dana APBN

Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Elnusa Petrofin menata ulang area lahan kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga di RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

"Pembersihan dan pemindahan ini, kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

Sebelumnya, perseroan juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang.

Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar yang berada di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Ia menjelaskan proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini.

Kemudian pagar akan dibangun setinggi sekitar 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan.

“Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat serta perangkat warga setempat turut dilibatkan dalam proses itu sebagai bentuk kolaborasi positif.

"Kami berharap adanya sinergi dengan warga dalam menjaga aset perusahaan,” katanya.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan.

Perseroan juga menyalurkan sebanyak 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri oleh Lurah Rawabadak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,” kata Putiarsa.

Warga menyambut baik langkah-langkah itu.

"Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat ini dalam merespons aspirasi warga,” ujar Ketua RW 09 Rawabadak Selatan, Abdus Syakur.

Sebelumnya empat Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdampak bau menyengat akibat limbah kimia dari perusahaan itu.

"Paling berdampak bau adalah warga di RW 09, terutama RT1, RT2, RT3 dan RT 5 yang berdekatan langsung dengan lapangan sebagai tempat penyimpanan limbah tersebut," kata Sekretaris RT 02, RW 09, Wijaya Sudrajat.

Ia mengatakan, limbah pabrik yang berisi cairan tersebut disimpan di dalam sebuah drum berwarna biru dan diletakkan di lapangan milik perusahaan.

Sedangkan posisi lapangan tersebut berhadapan langsung dengan perumahan warga. Limbah pabrik tersebut mengeluarkan aroma menyengat jika terkena angin.

Selain itu, bau limbah itu pun masuk ke rumah-rumah warga dan membuat kenyamanan terganggu.

"Jika ada angin berhembus kencang, bau dari limbah yang ditaruh dalam drum berwarna biru yang diletakkan di tengah lapangan milik perusahaan banyak dikeluhkan warga," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mendukung program pemajuan budaya hingga pembangunan perumahan yang diinisiasi pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati dalam acara Lebaran bersama Formas di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa Formas memiliki berbagai program yang akan diluncurkan pada tahun 2025 untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pendidikan, hingga pembangunan perumahan.

"Kita akan meluncurkan beberapa program, pertama program kebudayaan. Kami mengimbau agar pemerintah betul-betul memperhatikan budaya, utamanya pelestarian tradisi Nusantara. Hari ini kami meluncurkan Gerakan Masyarakat Peduli Tradisi Nusantara (Gempita), untuk itu kami ingin pemerintah mendukung kami, bukan dalam bentuk uang, melainkan kami ingin didukung keberadaan kami ini didorong, dimotivasi, dibina," katanya.

Ia menambahkan Formas juga akan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat atau Gempar, yang merupakan bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang mengutamakan program-program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan mendirikan sekolah rakyat.

"Kami berdiri di sisi pendidikan vokasi, pendidikan informal, yang kami percaya juga mendukung peningkatan kecerdasan bangsa," ucapnya.

Sedangkan dukungan untuk program perumahan yang dilakukan Formas, yakni melalui Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) yang akan mendukung program tiga juta rumah per tahun.

"Agar publik tahu bahwa Formas peduli dan mendukung program pemerintah, maka kami juga punya program perumahan lewat organisasi masyarakat (ormas) yang kita sebut Asprumnas. Itu akan membangun dan kita serempak dari 70 ormas yang ada, berjanji, ayo kita sama-sama mendukung pemerintah menggalakkan tiga juta rumah per tahun ini," paparnya.

Yohanes mengemukakan keberadaan Formas menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk saling bersatu dan menguatkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami ketidakpastian.

"Ini benar-benar menjadi tanda bahwa kami ada bersama rakyat sebagai teman-teman kami. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini, jangan sampai bangsa ini terpecah. Keadaan situasi ekonomi dunia yang memburuk, harus membuat kita menjadi lebih kuat," tuturnya.

Formas menyelenggarakan acara halal bihalal yang bertajuk "Silaturahim tanpa batas, bersatu dalam keberagaman" sebagai salah satu upaya untuk mengajak seluruh ormas, utamanya dari kalangan pebisnis untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah pejuang eks-Timor Timur di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Asal tahu saja, rumah-rumah tersebut dibangun tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Ini disampaikan Ara saat bertemu dengan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko dan beberapa perwakilan dari ketiga BUMN Karya tersebut di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Kawan saya dan juga Wakil Menteri BUMN, Bapak Tiko, bersama jajaran dari Adhi, Brantas, Nindya. Kita sedang membahas perumahan untuk eks-pejuang Timor Timur, bisa dikatakan dalam rangka bergabung dengan Indonesia ya. Ada 2.100 unit, tempatnya di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT," jelas Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan, pihaknya bersama tim Ahli Universitas Nusa Cendana, NTT, menemukan aspek pondasi tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Pertama, dari shop drawing (gambar loka) seharusnya memiliki pondasi kedalaman 90 cm dan bahkan ada yang 170 centimeter.

Tapi kenyataannya, dari video dan foto yang didapatkan hanya sekitar 30 cm-40 cm tersebut dari beton.

Lalu, juga ada pemadatan tanah yang dikerjakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya tidak maksimal. Sehingga, bangunan-bangunan tersebut turun.

Kemudian, banyak bangunan yang retak-retak pada bagian dinding dan apabila terjadi hujan pun air tak mengalir dengan baik hingga terjadi genangan.

Ini disebabkan karena elevasi yang seharusnya 30 cm, namun rata dengan tanah.

"Nah itu beberapa temuan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri dan saya selaku Irjen karena punya program Sekop, Setor Korupsi. Saya tidak ingin di kementerian kami, sesuai dengan petunjuk Pak Menteri, kami harus bersih dari korupsi," ungkap Heri.

Sementara Tiko menuturkan, dirinya menerima masukan dari Ara dan Heri dan berkomitmen segera membereskan masalah di lapangan.

"Teman-teman, Adhi Karya, Brantas, dan Nindya akan melakukan perbaikan dan membangun dinding pembatas tanah," kata Tiko.

Sementara itu, Adhi Karya menepis tudingan adanya penyelewengan (korupsi) dalam proyek pembangunan perumahan khusus bagi eks pejuang Timor-Timur di Kupang, NTT.

Sekretaris Adhi Karya Rozi Sparta menegaskan, perusahaan melaksanakan proyek tersebut sesuai komitmen dan prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Rozi menjelaskan, perseroan bertanggung jawab atas pembangunan 685 unit rumah dari total 2.100 unit yang dikerjakan bersama kontraktor lain, seperti Nindya Karya dan Brantas Abipraya.

Untuk diketahui, Adhi Karya mengerjakan Paket III dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp 143.837.300.000).

"Per 27 Maret 2025, proyek ini sudah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO), yang menandakan serah terima awal telah dilakukan," ujar Rozi kepada Kompas.com, Rabu (8/4/2025).

Saat ini, proyek tersebut memasuki tahap pemeliharaan, di mana perseroan terus memastikan kualitas dan fungsi rumah-rumah tersebut tetap terjaga.

Menurut Rozi, sebelum proses serah terima, perusahaan telah melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu dan kualitas konstruksi.

"ADHI senantiasa fokus pada mutu dan kualitas sebelum serah terima. Jika ada yang diminta diperbaiki, sudah kami selesaikan. Sekarang adalah masa pemeliharaannya," tutup Rozi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat melaksanakan lawatannya di Qatar, beberapa hari lalu.

Dia mengaku melaporkan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor Timur maupun pengaduan para konsumen Meikarta.

Ara mengatakan ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Saya sudah laporkan satu soal Timor-Timur ini, karena tentu Pak Prabowo pernah berjuang untuk Merah Putih itu dan sangat concern (perhatian) soal ini. Jadi Pak Tiko saya sampaikan. Yang kedua, saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Mekarta ya teman-teman. Dan minta dituntaskan soal Meikarta dan harus bertanggung jawab," kata Ara.

Oleh karena itu, kedua hal ini diminta Prabowo agar segera dituntaskan dan hukum harus ditegakkan.

Sebelumnya diketahui, pembangunan rumah bagi eks-pejuang Timor Timur dibangun oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Mereka adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Sementara soal pengaduan kasus Meikarta diminta selesai dalam kurun empat bulan.

Kementerian PKP pun telah melakukan mediasi terkait permasalahan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, PT Lippo Karawaci Tbk dan entitas anak PT Lippo Cikarang Tbk berbuah kesepakatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kian menipis.

Sejalan dengan hal itu, Maruarar yang akrab disapa Ara ini mengaku bakal kembali melakukan diskusi dengan Bank Indonesia (BI) guna membahas kelanjutan pencairan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) untuk sektor perumahan.

“Itu [kuota FLPP] sudah hampir habis 220.000 itu. Jadi kita akan perjuangkan lagi dari kebijakan BI dan negara,” kata Maruarar saat ditemui di Wisma Mandiri 2, Senin (14/4/2025).

Ara menjelaskan, total kuota FLPP yang dianggarkan pada tahun ini sebanyak 220.000 unit sudah semakin menipis usai dirinya menetapkan kebijakan segmentasi dalam penyalurannya.

Saat ini, kuota FLPP itu sebanyak 20.000 unit telah disiapkan untuk disalurkan kepada petani, 20.000 unit untuk nelayan, dan 20.000 unit untuk buruh.

Kemudian, guru bakal mendapat alokasi kuota FLPP sebanyak 20.000 unit, tenaga migran sebanyak 20.000 dan tenaga kesehatan hingga bidan sebanyak 30.000 unit rumah.

“Wartawan 1.000 (rumah), kemudian TNI Angkatan Darat 4.500 (rumah), ojek (online) dan sebagainya,” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap kebijakan insentif KLM yang sebelumnya disebut BI akan digulirkan sebesar Rp80 triliun untuk dapat segera direalisasikan.

Hal itu dilakukan guna mendukung penyaluran rumah layak bagi masyarakat yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

“Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, supaya kita bisa meluncurkan, melanjutkan dan memperbesar, memperbanyak program rumah bersubsidi yang sangat diminati,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal mengguyur insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Maruarar Sirait mengatakan, Danantara mulai dikenal dan dipercaya investor internasional.

Ia menyebut tidak ada orang titipan tertentu dalam kepengurusan Danantara.

Maruarar mengatakan, salah satu hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Qatar, adalah kerja sama investasi.

Maruarar menyebut, Presiden Prabowo memaparkan visi misi Danantara, dan Emir Qatar tertarik untuk berinvestasi.

Ia menjelaskan, dalam kepengurusan Danantara tidak ada orang titipan, melainkan orang professional.

KOMPAS.com -Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan di sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, menargetkan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo.

Skeptisisme muncul terkait ketersediaan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang.

Sejumlah pengamat menilai target ini terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan tekanan pada kualitas pembangunan dan penyerapan anggaran.

Terlebih, sejumlah pernyataan dan langkahnya memicu polemik. Salah satu isu utama adalah tudingan terhadap pengembang perumahan, khususnya rumah subsidi, disebut "nakal" karena dianggap tidak bertanggung jawab atas kualitas pembangunan.

Selain itu, wacana rumah gratis dan rencana penurunan harga rumah subsidi memicu keresahan di kalangan pengembang, yang merasa kebijakan ini mengancam keberlanjutan bisnis mereka.

Kontroversi lain muncul terkait keterlibatan investor asing dalam pembangunan perumahan, terutama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan investor Qatar untuk pembangunan 1 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meskipun investasi asing dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pendanaan, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam sektor strategis seperti perumahan, serta potensi dominasi asing dan kurangnya keberpihakan pada pengembang lokal.

Ketidakjelasan peta jalan Program 3 Juta Rumah hingga April 2025 ini juga memperburuk situasi, dengan asosiasi pengembang menyatakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan mereka.

Penetapan batas maksimal gaji untuk penerima rumah subsidi juga menjadi perdebatan. Meskipun penyesuaian batas penghasilan hingga Rp 12 juta-14 juta di wilayah Jabodetabek dianggap langkah positif untuk memperluas jangkauan program, sebagian kalangan menilai batas ini masih terlalu tinggi.

Hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di atas batas yang juga kesulitan memiliki rumah.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika lima asosiasi pengembang yakni REI, Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, menggelar konferensi pers bersama pada 18 Februari 2025 di Jakarta.

Mereka menyatakan kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Maruarar yang dinilai kontraproduktif dan merusak ekosistem perumahan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Selain itu, gaya komunikasi dan pernyataan Menteri Ara yang cenderung optimistis dan penuh semangat terkadang dianggap kurang realistis oleh sebagian pelaku industri dan pengamat.

Pernyataan-pernyataan yang bombastis tanpa diikuti dengan detail implementasi yang jelas dapat menimbulkan ekspektasi yang berlebihan dan berujung pada kekecewaan jika target tidak tercapai.

Potensi konflik kepentingan juga menjadi sorotan, mengingat latar belakang politik Maruarar Sirait sebagai politisi senior dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.

Meskipun tidak ada indikasi pelanggaran yang jelas, pengawasan dan transparansi dalam setiap kebijakan dan penunjukan di sektor perumahan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Ara.

Kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025), Joko menyatakan bahwa tudingan "pengembang nakal" dari Kementerian PKP membuat pengembang merasa tersudut dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak pernah mengomunikasikan isu ini dengan asosiasi sebelum menyampaikannya ke publik, sehingga menciptakan stigma negatif terhadap pengembang.

"Kami mendapat stigma, berada di kondisi bahwa pengembang harus salah," ujar Joko.

Ia menegaskan, pengembang perumahan telah berkontribusi besar dengan menyediakan hunian bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membayar pajak.

Namun, tanpa bimbingan yang memadai dari pemerintah, pengembang merasa dibiarkan berjuang sendiri.

Joko juga mengkritik fokus Ara pada isu-isu seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketimbang mempercepat Program 3 Juta Rumah.

"Setelah tiga bulan mendukung euforia Kementerian PKP, kami justru mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif," tambahnya.

Joko menyoroti kebijakan seperti wacana rumah gratis, keterlibatan investor asing, dan penurunan harga rumah telah mengguncang industri.

Ia menyebut bahwa pengembang, khususnya yang bergerak di segmen rumah subsidi, mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap kebijakan yang tidak ramah.

Meski demikian, Joko mengakui adanya pengembang dengan kinerja buruk, namun ia menekankan perlunya pendekatan yang konstruktif, bukan tudingan sepihak.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan definisi "nakal" yang digunakan Ara, dengan menyebut bahwa masalah seperti rumah retak atau genangan air adalah isu teknis yang dapat diselesaikan, bukan pelanggaran fatal seperti penipuan konsumen.

"Menurut kami, konotasi nakal adalah melakukan tindak pidana. Misalnya, menipu konsumen," kata Junaidi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perumahan tidak hanya ada pada pengembang, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengawasan.

Junaidi juga menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dari Kementerian PKP memperburuk situasi.

"Kalau menemukan ada developer nakal, pemerintah bisa melakukan pembinaan dan melibatkan asosiasi. Kalau bandel, mungkin perlu mekanisme sewajarnya," usulnya.

Junaidi juga menyatakan pesimisme terhadap realisasi Program 3 Juta Rumah jika gaya kepemimpinan Ara tidak berubah.

"Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan," tegasnya.

Meski begitu, Junaidi menegaskan komitmen Apersi untuk mendukung program pemerintah, dengan catatan adanya kejelasan regulasi dan sinergi yang lebih baik.

Tanggapan Ara

Ara sendiri menanggapi kritik dari asosiasi pengembang dengan nada yang relatif terbuka, meski tetap menegaskan komitmennya pada Program 3 Juta Rumah.

Kepada Kompas.com, Ara menegaskan, "Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah".

Sebelumnya, dalam audiensi dengan Apersi pada 6 Desember 2024, Ara mengajak pengembang untuk berkolaborasi dan memberikan masukan guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, seraya menyatakan kesiapannya menerima saran terkait tantangan di sektor perumahan.

Terkait tudingan "pengembang nakal," Ara tidak secara langsung menarik pernyataannya, tetapi fokus pada upaya memperbaiki ekosistem perumahan.

Ia menekankan pentingnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mendorong pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada Januari 2025, Ara menyampaikan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah masih dalam tahap penyusunan, menunjukkan bahwa kementeriannya sedang berupaya merumuskan langkah konkret.

Maruarar juga menanggapi kegaduhan yang ditimbulkan dengan menegaskan bahwa sektor perumahan harus berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam acara HUT ke-26 Apersi pada 11 Desember 2024, ia menyatakan bahwa sektor perumahan untuk MBR akan diusulkan sebagai PSN untuk mempermudah akses hunian yang layak.

"Saya dan beberapa menteri diarahkan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah Indonesia berhasil membawa pulang komitmen investasi dari Qatar senilai US$2 miliar lewat BPI Danantara.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa komitmen bisnis Qatar tersebut salah satunya bakal digulirkan untuk mendukung program 3 juta rumah

“Kita memulai bersama investasi. Jadi masing-masing [RI-Qatar] bersepakat investasi US$2 miliar, total itu US$4 miliar jadi sekitar Rp64 triliun atau Rp65 triliun dari pembicaraan yang paling durasinya hanya 20 menit,” jelas Ara saat ditemui di kantornya, Senin (14/4/2025) malam.

Namun, Ara mengaku belum mengetahui pasti berapa kiranya porsi yang akan diguyurkan Danantara pada proyek perumahan. Dia mengaku saat ini masih dilakukan perhitungan bisnis yang matang oleh manajemen Danantara.

Akan tetapi, dia memastikan bahwa dirinya telah melakukan diskusi bersama dengan Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani membahas market properti yang dinilai sangat luas.

“Oh nanti, itu [porsi untuk perumahan berapa] kan urusan Danantara. Ya, kan kita ini percaya tentu Pak Rosan dan Bapak Presiden mengerti di mana-dimana itunya [pos proyeknya], ya kan? Itu urusannya Danantara,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa investasi jumbo yang disuntik Qatar untuk Danantara ini akan dikelola melalui kerja sama proyek bersama Danantara yang bertujuan mendukung prioritas pembangunan nasional.

Pandu menyebutkan bahwa investasi tersebut akan diarahkan ke sektor-sektor fundamental, seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga infrastruktur digital. Sektor kesehatan dan pariwisata juga dinilai berpotensi besar.

“Temanya kita lihat tadi seperti food security, energy security, downstream, infrastruktur digital. Kesehatan juga bagus, hospitality di Indonesia juga punya prospek,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Dia juga menegaskan bahwa investasi yang masuk melalui Danantara tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Namun, hal tersebut juga harus membawa dampak nyata berupa transfer pengetahuan dan teknologi.