Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan apresiasi kepada Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang telah banyak membantu menarik minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Ketua Satgas, Bapak Hashim, yang sangat membantu saya, contohnya bagaimana investor yang dari Qatar itu adalah hasil karya Bapak Hashim," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.

Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perkembangan terbaru investasi asing yang berminat mendukung Program 3 Juta Rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain dari Pemerintah Qatar yang telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Indonesia pada awal Januari 2025 lalu, Hashim mengatakan selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan MoU dengan investor dari Uni Emirat Arab.

“Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan,” kata Ketua Satgas Perumahan Hashim.

Selain itu, Hashim mengatakan juga sudah ada minat investor dari Turki yang berencana membangun sekitar 50 ribu unit dan investor Singapura berencana membangun 100 ribu unit. Hashim mengungkapkan beberapa lokasi yang akan dibangun seperti di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare.

Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

“Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di Danau Metland (Cibitung), terus ada 30 hektare di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” ungkap Hashim.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga mengklarifikasi isu kerenggangan hubungan dengan Menteri Ara yang beredar di dunia maya. "Maaf ya, itu hoaks. Bohong," kata Hashim.

Hashim menjelaskan bahwa saat itu ia diajak Ara, sapaan akrab Maruarar, untuk memberi keterangan pers mengenai penandatanganan investasi Qatar di Program 3 Juta Rumah. Namun, di saat bersamaan, ia mengatakan juga dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan investor Qatar tersebut.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — US-Asean Business Council (USABC) membahas minat investor Amerika Serikat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Senior Vice President & Regional Managing Director USABC, Brian McFeeters, mengatakan pihaknya belum mendengar program pembangunan rumah dari Pemerintah Indonesia tersebut secara detail.

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) anggota USABC kemungkinan tidak berinvestasi secara langsung ke dalam proyek itu.

McFeeters mengatakan, bentuk keterlibatan AS kemungkinan dalam upaya memasok komponen atau barang-barang yang dibutuhkan pada proyek itu.

Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan AS yang menawarkan bantuan dalam bentuk keahlian teknologi untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Mereka dapat memasok kebutuhan terkait program itu. Contohnya, kami memiliki perusahaan yang dapat memasok pendingin udara [AC] atau komponen terkait lainnya. Saya melihat potensi keterlibatan perusahaan [AS] akan dalam bentuk tersebut, atau dalam memasok teknologi pendukung," kata McFeeters dalam acara peluncuran USABC Sector Overview Report, Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia di Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, McFeeters juga mengatakan dirinya telah mendiskusikan masuknya Indonesia ke dalam BRICS dengan perusahaan-perusahaan AS yang tergabung dalam USABC. Menurutnya, minat perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia tidak terpengaruh dengan keputusan bergabung dalam aliansi tersebut.

"Mereka [perusahaan AS] tidak terlalu khawatir. Perusahaan melihatnya sebagai peluang untuk mendiversifikasi posisinya," katanya.

McFeeters melanjutkan, para pelaku bisnis di AS juga tidak melihat adanya dampak langsung dari bergabungnya Indonesia ke BRICS terhadap kondisi finansial perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

"Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan," ujarnya.

… menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Qatar turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Negara di Timur Tengah itu berkomitmen membangun satu juta rumah di Indonesia.

Komitmen Qatar tersebut bahkan telah disepakati lewat MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang ditandatangani Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dan pihak Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Berikut fakta-fakta rumah yang akan dibangun Qatar di Indonesia:

Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya dari pihak swasta, pemerintah Qatar juga akan berinvestasi rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan.

Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327,6 triliun.

Hashim mengatakan ada sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi perumahan yang dibangun Qatar.

Beberapa lokasi di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun Qatar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Hal itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok menengah ke bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek ini akan menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk dimanfaatkan sebagai kawasan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ujar Maruarar.

Sementara itu, Erick membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.Rumah-rumah itu katanya tetap akan diperjualbelikan.

Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan terdapat 120 ribu rumah KPR yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. BTN pun terus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana pada 2019 telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah.

BTN juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BTN) agar proses pemberian sertifikat rumah bisa dipercepat.

"Sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah, dan kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000, kami janji. Tahun depannya, 15.000 sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini berkurang," ujar Nixon.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah melalui masa reses sejak Desember 2024 lalu.

Ketua DPR Puan Maharani membeberkan ada sejumlah masalah yang akan disoroti oleh DPR selama Masa Sidang II Tahun 2024-2025 yang dimulai pada Selasa (21/1/2025).

"Satu, pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dua, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. Tiga, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR, Selasa.

Puan melanjutkan, DPR juga akan menaruh perhatian terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

Lalu, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kasus virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kemundian, konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.

Selanjutnya, penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, kasus kekerasan seksual, rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2026.

"Lima belas, upaya mewujudkan swasembada energi. Enam belas, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Tujuh belas, bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ujar Puan.

Puan berpesan agar alat kelengkapan dewan bergerak untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang ada.

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.

(ada/rrd)

Jakarta -

Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Pada pidato pembukaannya, Puan menyinggung terkait pelaksanaan makan bergizi gratis hingga bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS.

"DPR RI dan pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian atau lembaga," kata Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Puan ingin DPR menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ia ingin anggaran yang diberikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan dengan semestinya.

"Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat," ujarnya.

Puan kemudian menyoroti permasalahan yang baru-baru ini menjadi atensi publik. Ketua DPP PDIP itu menyinggung soal pengawasan senjata api oleh aparat hingga peristiwa banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata politikus PDIP ini.

Puan juga menyoroti terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pelaksanaan ujian nasional (UN) 2026. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS juga disinggung Puan.

"Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ucap Puan.

"Pada masa reses persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji," imbuhnya.

(dwr/rfs)

Jakarta: Wonosobo merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dijuluki Kota di Atas Awan, daerah ini memiliki pemandangan indah.

Selain destinasi wisata, Wonosobo dikenal memiliki kuliner yang beragam, seperti kacang dieng, mie ongklok, hingga keripik jamur.

Bagi kamu yang ingin rumah dengan pemandangan asri, Wonosobo memiliki banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp140 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Wonosobo yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Wonosobo

Rumah subsidi di Wonosobo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Graha Bangsri Indah

Perumahan ini terletak di Wonosari, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah dibangun oleh Graha Atma Jaya. Perumahan ini memiliki 14 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan multiroof, serta dinding bata ringan plester aci. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Argo Residence Tlogojati

Perumahan yang terletak di Tlogojati, Wonosobo, Kab Wonosobo, Jawa Tengah Perumahan ini dikembangkan oleh Kharisma Agung Sentosa.

Perumahan ini hanya memiliki 18 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol Rp150 juta.

Dengan harga tersebut luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa plafon gypsum, rangka atap baja ringan, genteng mantili. Dinding hebel, kusen aluminium, pintu enginering, dan pintu KM PVC.

Selain itu, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang.

3. Perumahan Bukit Sofa Marwa

Perumahan yang terletak di Mudal, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun oleh PT Saputra Ceko Pratama. Perumahan ini memiliki 230 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp150,5 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa rangka atap baja ringan dan atap genteng multiroof, dinding doubel batako, lantai keramik ukuran 30x30, serta pondasi batu kali.

4. Ketinggring Mansion

Perumahan subsidi ini terletak di Kalianget, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah dibangun oleh Sentosa Bangun Properti. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan penutup atap multiroof pasir. Dinding pasangan herbel dan plester aci.

Selain itu, lantai keramik standard putih polos 40x40 dan pondasi batu kali campuran 1PC: 4PP.

5. Bumi Dieng Indah

Perumahan ini terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun Sarana Inter Kompos ini menawarkan 81 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp140 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng metal, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

UNGARAN, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Semarang pada Senin (20/1/2025) sore hingga malam menyebabkan sejumlah bencana, termasuk banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah.

Di Perumahan Graha Mutiara Gedangasri, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, tembok perumahan longsor dan menimpa rumah warga.

Sriwanti (46), salah satu warga, menceritakan kejadian tersebut.

"Kejadiannya pukul 20.00 WIB, saya, suami, dan anak berada di rumah. Tapi hanya saya yang berada di kamar," katanya, Selasa (21/1/2025).

"Saat hujan itu, tiba-tiba ada suara gemuruh sangat keras. Dapur dan kamar rumah saya tertimpa tembok dari perumahan," lanjutnya.

Meski kakinya sempat tertimpa lemari yang roboh, ia bersyukur tidak mengalami luka serius karena tertahan oleh pakaian di dalam lemari.

Sriwanti berharap ada bantuan untuk memperbaiki kerusakan di dapur dan kamar rumahnya.

"Rusak parah di bagian dapur dan kamar, harus diperbaiki karena memang dibutuhkan," ujarnya.

Warga lain, Bayu Abilowo (32), menuturkan bahwa longsornya pagar perumahan berlangsung sangat cepat.

"Terus terang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebelumnya sudah felling, sehingga sempat mengecek bagian kamar," ungkapnya.

Setelah kejadian, warga dan pengurus RT langsung melakukan pengecekan dan menghubungi BPBD serta PLN untuk penanganan awal.

"Bagian yang longsor sudah diberi terpal," kata Bayu.

Ia juga menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan longsor susulan, meskipun BPBD memastikan rumahnya masih aman ditempati.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang hingga Senin malam menerima sejumlah laporan terkait genangan air akibat banjir limpasan dari sungai.

"Masing-masing di lingkungan Wujil, Perumahan Cemara, Sidosari, Griya Mahkota Susukan, serta luapan sungai yang menggenang jalan umum depan Perumahan Amaya, Sidomulyo," jelas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro.

BPBD telah mengerahkan personel bersama relawan tanggap bencana untuk menangani lokasi terdampak.

"Perkembangan situasi di lapangan juga terus kami pantau mengingat curah hujan sampai dengan malam ini masih tinggi," tuturnya.

Kota Malang -

Pemkot Malang berencana menyiapkan aset lahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Namun jika ditemukan keterbatasan lahan, maka rumah susun akan ditawarkan sebagai solusinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Dandung Djulhardjanto menyampaikan adanya dukungan penuh Pemkot Malang terhadap program 3 juta perumahan yang digagas oleh pemerintah pusat.

Meskipun konsep perumahan yang akan dibangun masih perlu dikaji lebih lanjut lagi. Karena menurut Dandung, lahan yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak tetapi jarang dengan area yang bisa digunakan sebagai perumahan.

"Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir tidak ada, kita juga harus cari," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Dandung mengaku dengan menggunakan lahan aset Pemkot Malang sendiri, maka tidak diperlukan adanya pembebasan lahan.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan milik Pemkot Malang sehingga tak perlu dilakukan pembebasan.

Di luar itu, Dandung mengungkapkan bahwa pihaknya juga menyiapkan langkah alternatif, apabila pembangunan perumahan terkendala keberadaan lahan.

Yakni dengan membangun rumah susun atau bangunan vertikal sebagai solusinya. Hal ini juga sesuai dengan usulan DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," tegasnya.

Selain itu, lanjut Dandung, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya.

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," terangnya.

Dandung mengaku, pihaknya akan menjalankan program pemerintah tersebut semaksimalkan mungkin, untuk mewujudkan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat," pungkasnya.

(mua/iwd)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dilakukan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak awal Januari itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil," pungkas Prabowo.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai program MBG membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila cakupan penerima mencapai 82,9 juta.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Bahkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai program MBG dan food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuman strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).