Kawanan gajah liar di perbatasan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung masuk ke permukiman warga. Kawanan gajah itu merusak 15 rumah hingga mengambil hasil panen warga.

Dilansir detikSumbagsel, diketahui ada 18 gajah yang masuk permukiman tepatnya di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, sekitar pukul 01.00 WIB. Warga Tanggamus, Endang susanti bercerita bahwa saat gajah-gajah itu membuat suara keras hingga dirinya terbangun dari tidur.

Dia menyebut gajah merusak semuanya. Selain itu, hasil panen seperti beras juga dimakan oleh Gajah.

"Kami itu lagi istirahat, lagi tidur. Tiba-tiba ada suara keras, nggak tahunya suara itu dari kawanan gajah. Gajah-gajah merusak semuanya, mereka ini ambil hasil panen kaya beras, gabah itu semua dimakan," katanya, Jumat (15/11/2024).

Melihat hal itu, dia dan keluarganya langsung meninggalkan rumah karena takut. Tak lama kemudian, kawanan gajah itu meninggalkan rumah Endang.

"Iya langsung ke luar rumah, takut. Semua warga langsung keluar semua dari dalam rumah, terus nggak lama kawanan gajah itu pergi," jelasnya.

Seperti diketahui 15 rumah rusak akibat kawanan gajah tersebut. 5 dari 15 rumah itu mengalami rusak berat.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, mengatakan hingga sore tadi, kawanan gajah berjumlah 18 ekor masih berada sekitar kawasan pemukiman warga. Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati.

"Hingga saat ini, hasil keterangan tim yang berada di lokasi bahwa kawanan gajah liar tersebut masih berada di sana. Maksudnya, dekat dengan kawasan atau pemukiman warga yang tadi malam didatanginya, kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati," tandasnya.

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menginginkan pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Akan tetapi, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan.

Sehingga, jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas baik bisa lebih banyak lagi.

Oleh karena itu, semangat gotong-royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program Tiga Juta Rumah," tegas Fahri dalam siaran persnya, Kamis (14/11/2024).

Kementerian PKP juga akan membahas lebih mendalam mengenai skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa mengaksesnya dengan baik.

Saat ini, tengah dirumuskan pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini.

Fahri ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodasi dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," tandas dia.

JAKARTA, investor.id – ID FOOD menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Hal ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergitas dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Pemenuhan Gizi Nasional antara ID FOOD dan BGN.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, kerja sama antara ID FOOD dan BGN menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis seperti, sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.

“Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait Program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” ujar Sis Apik melalui keterangan resmi pada Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan, selanjutnya ID FOOD dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya.

“Prinsipnya kerja sama ID FOOD dan BGN akan mengelaborasi kompetensi masing-masing pihak. Dalam hal ini, ID FOOD sebagai produsen pangan dengan komoditas yang beragam tentunya siap untuk menjadi agregator dalam penyediaan komoditas pangan, bahan baku, dan distribusi guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat termasuk program Makan Sehat Bergizi,” terang Sis Apik.

Terkait kesiapan ID FOOD sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas.

“Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtaker dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat inklusif,” jelasnya.

Sis Apik mengatakan, saat ini ID FOOD merupakan BUMN yang mengelola komoditas pangan paling beragam. Untuk pemenuhan karbohidrat, ID FOOD memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri.

Untuk pemenuhan lemak dan protein ID FOOD memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, juga ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

“Kami juga memproduksi komoditas pangan pendukung, seperti gula, garam, dan minyak goreng, serta memiliki anak perusahaan yang menjalankan aktivitas distribusi dan logistik yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo,” sebutnya.

Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID FOOD memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua. “Adapun 1.085 gudang tersebut terdiri dari, 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19 ribu ton,” paparnya.

Pemanfaatan Aset Idle

Sis Apik mengatakan, sebaran sarana logistik yang luas milik ID FOOD ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia.

“Mengingat, faktor distribusi dan logistik turut memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas distribusi pangan bergizi berjalan merata dan tepat sasaran,” ucapnya.

Selain itu, ia menambahkan, ID FOOD juga melakukan pemanfaatan aset idle untuk dijadikan Satuan Layanan Makan Bergizi.

“Saat ini, ID FOOD telah menyiapkan sejumlah titik aset yang dapat dioptimalkan untuk Satuan Layanan Makan Bergizi yang dapat berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi Makan Sehat Bergizi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sebelumnya ID FOOD juga telah berhasil menjalankan sejumlah program pangan pemerintah seperti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting.

“ID FOOD telah berperan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok penting melalui program CPP sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022. Saat ini ID FOOD mengelola total 10 komoditas pangan,” ungkap Sis Apik.

Untuk penyaluran bantuan pangan penanganan stunting, ID FOOD telah menyalurkan bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024 kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS).

“Pada tahun 2024, kami telah berhasil merealisasikan 100% penyaluran bantuan pangan stunting sebanyak 8,6 juta paket pangan berupa daging ayam dan telur ayam di 7 Provinsi,” katanya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID FOOD. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan percepatan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

Menurutnya, program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Sehingga dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Ia menambahkan, program kerja sama ini juga tidak hanya memberikan manfaat pada perbaikan gizi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterserapan komoditas pangan lokal sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berencana melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan dari asosiasi buruh di Indonesia.

Hal itu diutarakan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Internal Kementerian PKP pada Kamis (14/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Adapun sosok yang akan ditemui ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

"Saya mau ketemu dengan asosiasi buruh, paling tidak nanti Said Iqbal dan Andi Gani. Minggu depan dijadwalin, nanti Pak Wamen (PKP, Fahri Hamzah) dampingi saya," ucap Ara.

Menurut dia, tujuan dari pertemuan itu menanyakan tentang isu perumahan, salah satunya manfaat pembiayaan perumahan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita tanya apa manfaat misalnya BPJS Ketenagakerjaan dalam perumahan. Kita mulai dengan buruhnya dulu, tujuannya supaya saya tahu dari sisi buruh itu seperti apa," tukas Menteri PKP itu.

Sebagaimana diketahui, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki layanan pembiayaan perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pesertanya.

Layanan ini merupakan bagian dari fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

Adapun fasilitas pembiayaan perumahan yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah masyarakat bisa segera turun lewat penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Maruarar menegaskan, kebijakan penghapusan BPHTB akan segera dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Selain sinergi dengan Kemendagri, kata Ara, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPh dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Ara.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, berharap proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dipercepat.

Hal itu disampaikan Sirait saat rapat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Kamis (14/11/2024).

Sirait mengungkapkan pihaknya telah meninjau lokasi yang dipersiapkan untuk relokasi warga pada Rabu (13/11/2024).

Namun lokasi yang dimaksud cukup berat, lantaran berada di ketinggian sehingga butuh waktu lama dan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur.

"Itu bisa lima sampai enam bulan, karena medannya sekitar 30 derajat. Cukup besar apalagi buat 2.000-an (rumah) itu banyak orang dan tinggi. Kami jalan sekitar 6 kilometer dan sudutnya tinggi. Itu medannya cukup berat," ungkapnya.

Sirait berharap ada lokasi baru yang lebih mudah dijangkau agar pembangunan infrastruktur untuk korban erupsi dipercepat.

"Maksud saya pengungsi sebaiknya jangan lama-lama di sini (tempat pengungsian). Kalau kita bangun lima bulan, bangun rumah lima bulan, itu sudah hampir satu tahun,” tandasnya.

Dia berharap dukungan Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan Penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid untuk mencari lokasi yang sudah siap dipakai.

“Supaya bangun rumah, termasuk sekolah. Supaya lebih cepat pindahnya,” pungkas Sirait.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar penentuan titik relokasi warga terdampak harus didahului dengan dialog bersama warga.

"Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dahulu berdialog dengan warga. Jangan sampai nanti sudah dibangun tapi tempatnya tidak ditinggali,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.

Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

TANGERANG, KOMPAS.com - Dua minibus terbakar usai terlibat kecelakaan lalu lintas di depan Perumahan Navapark, Jalan Foresta, BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (14/11/2024).

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, ujat Sudrajat menjelaskan, kecelakaan itu terjadi setelah mobil Toyota Innova berpelat nomor B 1359 BOZ menabrak mobil Toyota Innova Hybrid berpelat B 1422 DDW yang sedang menepi di tepi jalan.

Akibatnya memicu percikan api yang kemudian menyulut kebakaran pada dua kendaraan itu.

"Awal terjadinya kebakaran karena adanya laka lantas," ujar Ujat Sudrajat saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (14/11/2024).

Dia mengatakan, peristiwa itu pertama kali dilaporkan pada pukul 12.42 WIB dari petugas keamanan BSD. Tim Damkar BSD berangkat ke lokasi pada pukul 12.45 WIB dan tiba di lokasi kejadian tiga menit kemudian, tepatnya pukul 12.48 WIB.

"Kami mulai melakukan proses pemadaman selama kurang lebih 31 menit, hingga pukul 13.20 WIB," kata dia.

Proses pemadaman itu melibatkan tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar), yaitu dari Pos BSD Kabupaten Tangerang yang kemudian dibantu oleh satu unit Damkar Sinarmas dan satu unit Damkar Tangerang Selatan.

Adapun jumlah personel yang terlibat sebanyak 11 orang, di antaranya personel dari BPBD Kabupaten Tangerang, kepolisian, dan keamanan BSD.

Tak ada korban jiwa dari peristiwa, namun dua mobil tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.

"Mobil bernomor plat B 1422 DDW mengalami kerusakan di bagian belakang, sedangkan mobil yang berplat B 1359 BOZ rusak pada bagian depan mobil," ucap dia.

Seekor harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) dilaporkan terjebak dalam kandang besi milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (Sumbar) di Kabupaten Solok. BKSDA Sumbar sedang mengevakuasi harimau itu.

"Iyah (harimau diamankan). Kita sedang proses evakuasi. Semoga semua lancar," kata Kepala BKSDA Sumbar, Lugi Hartanto kepada detikSumut, Kamis (14/11/2024).

Lugi mengatakan, harimau Sumatera itu tertangkap di Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Setelah harimau yang belum diketahui jenis kelaminnya itu keluar dari kawasan beberapa waktu ke belakang ini.

"Memang kita jebak, karena sering keluar kawasan. Dan dia kita amankan barusan. Tapi kita belum bisa pastikan harimau ini jantan atau betina. Nanti kita informasikan lebih lanjut," ungkapnya.

Terpisah, Kapolsek Gunung Talang, AKP Defrianto menyebut harimau tersebut diamankan tadi pagi sekira pukul 08.00 WIB. Sementara harimau tersebut masuk perangkap yang sudah dipasang BKSDA Sumbar sejak 30 Oktober 2024 lalu.

"Harimau itu kita amankan tadi pagi sekira pukul 08.00 WIB. Dia masuk ke perangkat milik BKSDA Sumbar," kata AKP Defrianto kepada detikSumut.

Defrianto mengatakan, saat ini pihak BKSDA Sumbar bersama pihak terkait sedang menunggu kedatangan dokter hewan untuk membantu proses evakuasi harimau tersebut.

"Kita sedang menunggu dokter hewan untuk membius harimau tersebut. Agar selanjutnya harimau itu bisa dibawa ke pusat rehabilitasi harimau di Dharmasraya. Untuk proses ini saat ini sedang berlangsung," ujarnya.

Defrianto juga mengaku harimau tersebut sudah hampir 2 bulan belakangan ini masuk ke permukiman masyarakat. Sehingga aktivitasnya membuat resah masyarakat sekitar.

"Harimau ini sudah 2 bulan ke belakang masuk permungkiman. Sehingga pihak terkait juga sudah melakukan penghalauan sebelum harimau ini masuk perangkap BKSDA tadi," tutup Kapolsek.

Video: Penampakan Harimau yang Kerap Masuk Permukiman Warga di Solok

Video: Penampakan Harimau yang Kerap Masuk Permukiman Warga di Solok

IDXChannel – Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah andalan Presiden Prabowo Subianto. Sinkronisasi data tanah pun bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dengan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, di Jakarta, Rabu (13/11/2024) kemarin. Dalam forum itu, keduanya membicarakan tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan BUMN untuk dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya, sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," ujar Fahri Hamzah, Kamis (14/11/2024).

Dia menjelaskan, setelah sinkronisasi data tanah rampung, Fahri mengatakan perlu dilakukan perubahan regulasi untuk mengatur skema pemanfaatan aset-aset tersebut. Skema itu akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih jauh, dia juga mendorong BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol, untuk memberikan solusi penertiban pemukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan pemukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," tuturnya.

Selain penertiban pemukiman di kolong jembatan, dia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk memikirkan solusi penertiban pemukiman di bantaran sungai.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya."

(Ahmad Islamy Jamil)

Larantuka (ANTARA) -

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024