Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempertajam penyiapan skema dan strategi pembiayaan perumahan, agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, di Jakarta, Kamis.

Fahri juga menambahkan adanya subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan.

Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun yang tersebar di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak satu juta unit.

Saat ini Kementerian PKP bersama sejumlah pihak terus merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Dalam hal ini, kementerian ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji, juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," kata Fahri.

Ke depan, ujarnya, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Namun menurut Fahri juga harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik bisa lebih banyak lagi.

"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," katanya lagi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN itu untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri mengatakan skema pemanfaatan aset akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, perlu segera dilakukan penyusunan regulasi terkait hal itu.

"Kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," ujarnya.

Di samping itu, Fahri Hamzah juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini, rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Kemudian, ia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai. Ia ingin ada keputusan untuk memindahkan semua bangunan.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," tuturnya.

Hal itu disampaikan Fahri saat pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) bakal menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dalam merealisasikan program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kolaborasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan jaringan BRI yang lebih luas, hingga ke pelosok Indonesia.

“Oh iya, karena kalau seluruh Indonesia ini [program 3 juta rumah], masalah jaringan aja ya, BTN kan jaringannya enggak sebanyak BRI, lebih karena itu sih,” ujarnya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada Rabu (13/11/2024).

Terkait pembagian pembiayaan antara BTN dan BRI, Nixon menyebut masih belum diputuskan. Hal ini, katanya akan menunggu keputusan dari Menteri.

Dirinya juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan BRI tidak berarti beban BTN menjadi lebih ringan, mengingat volume program yang besar. "Enggak lebih ringan, volumenya kan lebih banyak," jelas Nixon.

Selain itu, dia menerangkan bahwa program 3 juta rumah dalam satu tahun itu tidak akan seluruhnya mengandalkan skema kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, sebagian di antaranya akan disalurkan dalam wujud bantuan.

“Tapi pengertiannya kan enggak semuanya pake KPR. Ada yang nanti berupa bantuan juga rumahnya tuh kayak misalnya, cuma Mandi Cuci Kakus [MCK] ya pasti modalnya bantuan. Jadi, enggak semuanya itu di-run [dijalankan] pake pembiayaan,” tutur Nixon.

Sebelumnya, Nixon juga mengungkapkan bahwa likuiditas perseroan dalam kondisi baik. Adapun, BTN sebenarnya sudah berencana melibatkan bank lain untuk mendukung proyek besar tersebut bisa berjalan

“Enggak ada isu likuiditas, so far so good. Kalau yang jadi bank kan banyak, enggak hanya BTN, jadi kita juga mengundang partisipasi bank lain,” ucapnya kepada awak media di Jakarta pada Jumat (8/11/2024) malam.

Dia juga membeberkan untuk memperkuat sumber pendanaan, BTN bakal mengeluarkan strategi pendanaan baru sebelum akhir tahun. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan melibatkan beragam instrumen untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, NTT. Lahan relokasi itu disiapkan seluas 50 hektare.

"Tugas kita kan hanya nyiapin lahan sama memastikan lahannya clean and clear karena mau dibangun permukiman," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Nusron menekankan pihaknya hanya menyiapkan lahan. Sementara yang membangun Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman.

"Untuk mengganti rumah penduduk yang terkena dampak, yang membangun Menteri PKP Perumahan Kawasan Permukiman, kami nyiapin lahan, lahannya clean and clear," ungkapnya.

Menurutnya, lahan tersebut adalah lahan milik adat dengan status hak ulayat. Namun pihak adat setempat telah menyetujui lahannya digunakan untuk relokasi permukiman terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Itu 50 hektare, tanah ulayat, punya adat, dan suku adatnya sudah setuju, itu tidak ada ganti rugi, karena itu tanah adat, tanah ulayat, itu sukarela, karena ingin menolong saudara-saudaranya," katanya.

"Pembangunannya nanti dari pemerintah, oleh Menteri PKP, tugas kami hanya menata tanah ini clear and clear, sama proses sertifikasinya, supaya tidak jadi masalah," jelasnya.

Simak juga video: Momen Gibran Sambangi Korban Erupsi Lewotobi Laki-laki

[Gambas:Video 20detik]

Masih banyak rumah tidak layak huni di kawasan permukiman padat penduduk kota Jakarta. Kawasan tersebut membutuhkan penataan agar bisa meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, pemerintah dapat meremajakan permukiman padat penduduk dengan mengubahnya menjadi rumah susun. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui seperti mengecek status kepemilikan tanah dan bermusyawarah dengan masyarakat.

"Solusi penataan permukiman kumuh dilakukan dengan lima langkah, yakni pertama cek legalitas peruntukan lahan dan sertifikat hak milik tanah yang dihuni warga. Kedua, jika sesuai peruntukan maka dapat dilakukan peremajaan permukiman padat. Ketiga, konsolidasi lahan dan negosiasi dengan warga solusi menata ulang permukiman," ujar Yoga kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Selanjutnya, permukiman tersebut dibongkar dan dibangun rumah susun dengan status kepemilikan (rusunami) atau sewa (rusunawa). Hal ini bermaksud agar warga bisa memiliki hunian dengan luas yang lebih layak. Adapun masyarakat bisa sementara waktu tinggal di rusun terdekat, dibiayai pemerintah daerah Jakarta.

"Keempat, permukiman diubah menjadi rusunawa atau rusunami. Kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat, dan bebas kebakaran," katanya.

"Kelima, implementasi solusi yang telah disepakati, selama pembangunan rusunawa atau rusunami, warga di permukiman padat ditampung sementara di rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung penuh Pemda Jakarta," sambungnya.

Menurutnya, permukiman padat yang tidak layak huni menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuni. Mengingat, rumah berukuran kecil, berdekatan dengan rumah lain, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan fenomena ini sudah menjalar ke kota satelit Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Begitu juga dengan kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena tersebut berawal dari masyarakat daerah yang pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Menurutnya, solusi yang perlu dilakukan adalah membangun daerah di luar Jakarta, sehingga masyarakat terpenuhi perekonomian dan tidak perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," terangnya.

Ia mengatakan pembangunan daerah kawasan perlu ditata dengan membuat permukiman terjangkau, layak huni, dan strategis. Lalu, permukiman bisa dibangun secara vertikal sebagaimana di kota-kota besar di luar negeri.

"Di Jakarta, apartemen itu untuk orang kaya, padahal di negara-negara maju orang yang memiliki uang pasti punya rumah tapak. Ini paradox di negara ini," ucapnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62) viral karena tinggal rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ia tinggal di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11) lalu.

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga hanya bisa tinggal bersamanya. Ia berbagi ruang sempit sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta punya satu persoalan yang hingga kini belum selesai, yakni masih banyak pemukiman padat penduduk yang cenderung kumuh dan tidak layak huni. Untuk mengatasi persoalan tersebut salah satu strategi yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan rumah melalui corporate social responsibility (CSR) swasta.

Ketua Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sapto Nugroho mengungkapkan upaya yang sudah Pemprov lakukan untuk menata permukiman padat penduduk adalah membangun rusun. Lalu, upaya lain adalah program konsolidasi tanah vertikal (KTV). Program ini dapat menata rumah warga serta memperluas ruang rumah.

"Penduduknya banyak sementara harga tanah sama rumah mahal. Tetapi sekarang kan udah ada program dari pemda konsolidasi tanah vertikal, sudah ada di Palmerah dan Tanah Tinggi dan itu menjadikan luas rumahnya relatif tambah besar," ujar Sapto kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Sapto mengatakan sudah ada dua bangunan KTV yang terealisasi di Jakarta, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut adalah bantuan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi untuk sejumlah keluarga di kawasan padat penduduk.

Ia menjelaskan KTV adalah hamparan tanah milik sejumlah warga dengan rumah-rumah dalam kondisi kurang layak dan tidak tertata yang kemudian diubah menjadi rumah susun.

"Konsolidasi tanah vertikal itu dalam satu hamparan site itu terdiri dari beberapa pemilik kemudian tanahnya bangunan rumahnya sempit terus nggak beraturan juga terus kondisinya buruk pencahayaan kurang. Nah di situ lokasi tanah yang sama rumah padat itu rumah susun melalui KTV," terangnya.

Berdasarkan bangunan KTV yang sudah terealisasi, Sapto mengatakan KTV di Tanah Tinggi berupa bangunan empat lantai berisi 12 unit di atas lahan 104 meter persegi. Sementara KTV di Palmerah ada 9 unit biasa dan 1 unit untuk difabel di atas lahan 90 meter persegi.

Namun, program ini tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab, program ini membutuhkan persetujuan dari sejumlah pemilik rumah yang tinggal dalam satu area tanah.

"Palmerah dan Tanah Tinggi bisa dilaksanakan karena kemudahan tanah (yang akan dibangun) nggak terlalu luas. (Lalu) yang mengikuti program itu masih satu kerabat (atau) satu keluarga, jadi untuk musyawarahnya (persetujuan mengubah rumah menjadi bangunan KTV) lebih mudah," katanya.

Selain itu, Pemprov masih mengandalkan dana dari swasta untuk membangun KTV untuk masyarakat. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih diperuntukkan untuk mengelola fasilitas umum.

"Sebenarnya diharapkan CSR-CSR lain (untuk menjalankan program) konsolidasi tanah vertikal," ungkapnya.

Sebelumnya, masih ada banyak warga yang tinggal di permukiman padat yang rumahnya tidak layak huni, seperti yang pernah dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia mempunyai rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter yang sempat dihuni bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11) lalu.

Rumah Nenek Hasna tidak layak huni karena terlalu sempit dan ada banyak kerusakan. Ia mengeluh kesempitan, belum lagi sering terjadi kebocoran ketika hujan.

"Sempit, pusing kepala. Lihat aja kasurnya begini," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti permukiman padat di wilayah Jakarta. Cucun mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks," kata Cucun dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Menurut Cucun, kondisi permukiman padat itu menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta langkah konkret pemerintah membenahi kawasan padat penduduk.

"Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta," tuturnya.

"Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain," imbuh Cucun.

Cucun menilai pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat," ujar Cucun.

Cucu mengambil contoh permukiman padat di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Cucun menyebut kawasan permukiman padar akan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Wilayah permukiman padat seperti di Tanah Tinggi menyebabkan mobilisasi sulit sebab gang-gang semakin sempit karena barang-barang milik warga.

"Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk. Jadi ada juga aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat," paparnya.

Untuk itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk," jelas Cucun.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dalam program perumahan rakyat yang mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. Cucun juga mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan ini, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.

"Ini bukan hanya wacana, tapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai. Dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah," ungkapnya.

Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat punya kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.

"Ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga," terang Cucun.

Di sisi lain, Cucun menilai program itu juga akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.

"Generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan, sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming blusukan di sejumlah permukiman di Kota Makassar, Rabu, (13/11/2024) malam.

Blusukan ini dilakukan Gibran usai menutup Sidang Raya ke-18 Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, kedatangan Gibran ke sebuah kampung di Kelurahan Pannampu itu disambut antusiasme warga.

Orang nomor dua di Indonesia itu lantas membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak.

Kepada masyarakat, Wapres menjelaskan bahwa penerima susu hanya uang berusia di atas dua tahun.

“Agar pemberian susu tepat sasaran,” kata Gibran, Rabu malam. Dalam kesempatan ini, eks Wali Kota Solo itu juga berdialog dengan warga setempat.

Nurhidayah, seorang warga Pannampu, menceritakan kebahagiaannya berdialog singkatnya bersama Wapres.

"Saya bahagia sekali sampai gugup. Wapres bertanya tentang usia anak saya, mau dikasih susu. Anak saya berusia tiga tahun," ucapnya menceritakan dialog dengan Wapres.

Kepada Gibran, Nurhidayah berharap kotanya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Harapannya Makassar makin jaya. Lalu bisa juga dikasih bantuan lebih banyak, terlebih bagi fakir miskin begitu," tuturnya.

Sementara itu, Samsir, warga Kampung Kokolojia, kampung lain juga dikunjungi Gibran turut menyampaikan aspirasinya kepada Wapres.

Kepada Gibran, ia berhadap pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dibagikan merata kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Harapannya, supaya pembagian BLT lebih merata, di sini padat penduduk, satu rumah bisa dihuni beberapa kepala keluarga," kisahnya.

Selain dua kampung tersebut, Wapres Gibran juga mengunjungi masyarakat di Jalan Metro Tanjung Bunga 1, Makassar.

Tugas kita hanya menyiapkan lahan dan memastikan lahannya clean and clear

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan lahan untuk pemukiman korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan tanah ulayat dan sudah disetujui oleh suku adat.

"Itu tanah ulayat, punya adat dan suku adatnya sudah setuju," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Tugas Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, menyiapkan lahan dan memastikan lahan untuk pemukiman korban bencana erupsi Gunung Lewotobi tersebut berstatus clean and clear.

"Tugas kita hanya menyiapkan lahan dan memastikan lahannya clean and clear, karena mau dibangun untuk pemukiman untuk mengganti rumah penduduk yang terkena dampak," katanya.

Menurut Nusron, pemukiman untuk penduduk yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi tersebut akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita menyiapkan lahan, lahannya harus clean and clear," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyiapkan 50 hektare tanah untuk relokasi korban bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kewenangan Kementerian ATR/BPN adalah untuk memastikan ketersediaan tanah untuk relokasi korban bencana.

Untuk mempercepat proses penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusron dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi ulang terhadap tanah yang rencananya digunakan untuk relokasi.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa di atas tanah seluas 50 hektare itu, nantinya pemerintah akan mendirikan sebanyak 1.100 rumah untuk relokasi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Ara memastikan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, NTT, dekat dengan lokasi kerja warga.

Titik-titik rumah akan ditentukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga melalui rekomendasi kepala daerah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merelokasi rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, ada 100 hektare lahan yang sudah siap menjadi tempat relokasi. Lahan itu terbagi untuk dua Kecamatan yang masing-masing berjarak 20 dan 30 Km dari Gunung Lewotobi.

Lokasi untuk relokasi hunian yang disiapkan antara lain di Kecamatan Wulanggitang, tepatnya di Desa Pululera tepatnya di Tanawawe, Tapowolo dan Balunamang. Ketiga lokasi tersebut berada satu kawasan yang berjarak sekitar 20 Km arah utara Gunung Lewotobi Laki-laki.

Luas lahan yang disiapkan Kecamatan Wulanggitang sekitar 50 hektare. Sedangkan, lokasi lainnya di Kecamatan Titihena berada di Desa Kobasoma tepatnya di Kramak yang terletak sekitar 30 Km arah timur laut Gunung Lewotobi dengan luas sekitar 50 hektare.

"Doakan kami dengan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, juga BNPB, Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati, kami akan segera meninjau sekarang ke sana. Kalau semuanya oke, kami siap membangun rumah untuk Bapak Ibu sekalian," kata Ara dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (14/11/2024).

Sementara itu Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga mengajak warga untuk nantinya pindah ke lokasi yang lebih aman dari risiko letusan Gunung Lewotobi di masa mendatang.

"Bencana ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa, jadi tidak bisa lagi kembali ke desa yang sudah hancur, tidak mungkin lagi dibangun di desa yang hancur itu walaupun di desa itu banyak kenangan. Karena tidak ada yang bisa menjamin beberapa tahun lagi kejadian serupa akan terulang," kata dia.

(Dhera Arizona)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir yang sempat merendam Perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), telah surut.

Pada Senin (11/11/2024) sore, air setinggi 150 sentimeter merendam kawasan tersebut. Sementara, pada Rabu (13/11/2024), air telah sepenuhnya surut dan menyisakan endapan lumpur di ruas jalan dan rumah warga.

Sumarni (49), salah satu warga yang terdampak banjir mengatakan, garasi rumahnya dipenuhi lumpur dan sampah akibat banjir.

"Alhamdulillah banjir sudah surut tadi siang. Tinggal lumpurnya saja. Ada sampah juga kayak pempers bayi, plastik," ujar Sumarni kepada Kompas.com di lokasi, Rabu.

Sumarni bilang, banjir yang terjadi pada Senin hingga Selasa sore itu merupakan yang keempat kalinya selama dua minggu terakhir.

Namun, banjir kali ini menjadi yang terparah lantaran sebelumnya air tidak pernah masuk ke garasi rumah Sumarni.

Akibat banjir tersebut, pompa air dan mesin cuci di rumah Sumarni rusak karena terendam air.

"Karena tempat mesin air dan mesin cucinya ada di garasi. Mesin cucinya sudah sempat kami pindahkan ke tempat lebih tinggi, tapi tadi pas dicoba nyalain, malah enggak bisa," kata dia.

Warga lain bernama Reza (28) juga mengatakan, banjir sempat menggenangi rumahnya.

"Rumah saya terendam setinggi pinggang orang dewasa," kata Reza.

Reza mengatakan, air mulai menggenang ketika turun hujan deras pada Senin sore. Jebolnya tanggul air di kawasan perumahan tersebut memperparah ketinggian banjir.

"Awalnya kita masih pantau ada pekerja yang memperkuat tanggul saat hujan deras kemarin. Namun, mungkin volume air makin tinggi dan kurangnya tenaga kerja, akhirnya mereka tinggalkan dan berakhir jebol," jelas Reza.

Sebelum tanggul air jebol, Reza sempat melihat instalasi tersebut ditutup triplek dan beberapa karung pasir. Namun, triplek dan tumpukan karung pasir itu tak mampu membendung luapan air.

"Tanggul cuma ditutup sama triplek dan beberapa karung pasir yang hitungannya enggak tinggi-tinggi banget," imbuhnya.

Akibat banjir tersebut, sejumlah barang elektronik di kediaman Reza rusak.

"Kalau ditotalkan nominalnya lumayanlah, tapi enggak bisa saya sebutkan karena ada yang lebih dari saya. Cuma beberapa perabotan di rumah rusak, kayak lemari, sofa, mesin cuci, kulkas, banyak deh," jelas dia.

Reza mengatakan, saat itu keluarganya masih sempat menyelamatkan sebagian perabotan rumah ke lantai dua.

Dia pun berharap pemerintah setempat bisa melakukan langkah antisipasi agar banjir tidak terulang kembali. Salah satunya dengan mempercepat proses perbaikan tanggul.

"Berkaca dari kejadian banjir kemarin, harapan saya cuma satu, perbaikan tanggul ini segera diselesaikan karena ini sudah merugikan warga," ucap dia.

Diketahui, banjir di Perumahan Taman Mangu Indah ini terjadi akibat tanggul yang sedang direvitalisasi jebol setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin sore.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangsel telah melakukan berbagai upaya penanganan darurat, termasuk kembali memasangkan karung pasir di area tanggul dan mengirimkan mesin penyedot air.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas SDA. Sementara ini, kami sudah meminta untuk karung pasir untuk penanganan darurat," ucap Danton Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dian Wiriyawan.

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang menjalin kerja sama dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatra Barat untuk mendukung pembangunan 3 juta unit rumah yang menjadi program dari pemerintah pusat.

Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra mengatakan sangat antusias untuk memulai kerja sama yang strategis antara PT Semen Padang dan REI dalam melaksanakan pembangunan perumahan di wilayah kerja REI Sumbar.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam menyukseskan program pembangunan 3 juta unit rumah yang dicanangkan oleh pemerintah RI," katanya, Rabu (13/11/2024).

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup fasilitas dan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan perumahan oleh DPD REI Sumbar, serta pemanfaatan produk-produk PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG untuk percepatan pembangunan perumahan di Sumbar.

Indrieffouny berharap melalui kerja sama tersebut, PT Semen Padang bersama dengan DPD REI Sumbar, dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Semoga kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik menuju masa depan yang lebih sejahtera," sebutnya.

Dia menyatakan PT Semen Padang siap mendukung REI Sumbar dalam menyukseskan pembangunan 3 juta unit rumah itu, karena sebagai perusahaan semen yang telah berusia lebih dari satu abad berperan dalam pembangunan Indonesia.

Untuk itu PT Semen Padang, terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan mendukung penuh proyek-proyek pembangunan perumahan.

Selain produk semen, lanjut Indrieffouny, produk unggulan lainnya yang ditawarkan adalah Sepablok atau Semen Padang Interlock yang merupakan produk sejenis bata seperti lego.

Dengan demikian dalam proses pembangunannya yang mudah dan cepat merupakan solusi praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Bahkan, membangun rumah dengan menggunakan Sepablock juga lebih hemat 10 persen dibandingkan material lain, serta telah teruji sebagai produk yang aman gempa," tegasnya.

Penghematan tersebut, kata Indrieffouny, karena kolom dan balok dinding Sepablock dibangun bersamaan dengan dinding, dan tidak perlu di plester atau pun di aci. Lama pengerjaannya juga jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan material lain.

"Di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan rumah dengan menggunakan Sepablock bisa selesai dalam 15 hari," jelasnya.

Dia berharap melalui kerja sama ini, PT Semen Padang bersama DPD REI Sumbar dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketua DPD REI Sumbar Satria Eka Putra menyatakan kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan suatu kesempatan yang menggembirakan, karena REI Sumbar bisa ikut berperan dalam pembangunan.

"Kami dari REI tentu siap mendukung PT Semen Padang dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman yang nyaman, berkualitas dan terjangkau," ungkapnya.

Menurutnya, kerja sama dengan PT Semen Padang ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan, khususnya untuk rumah subsidi yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik kerja sama ini, dan kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan langkah strategis," kata dia.

Dia melihat perusahaan PT Semen Padang adalah produsen semen terkemuka yang memiliki reputasi sangat baik dalam menyediakan produk-produk berkualitas.

"Kami yakin dengan dukungan PT Semen Padang, proyek perumahan di Sumbar akan berjalan lancar dan efisien," sebut Satria.

Terkait dengan produk Sepablock dan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh produk tersebut, Satria pun mengakui bahwa kedepan akan banyak masyarakat yang tertarik dengan produk terbaru tersebut, dan diharapkan seluruh developer rumah subsidi di Sumbar dapat memanfaatkan produk ini.

"Kami berharap produk Sepablock ini, bisa dipakai oleh seluruh developer rumah subsidi di Sumbar, sehingga pembangunan rumah di Sumbar ini menjadi lebih cepat, efisien, dan aman," tutupnya.