FLORES TIMUR, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT, Rabu (13/11/2024).

Pantauan Kompas.com, saat turun dari mobil, Sirait mengenakan kaus oblong dan celana training.

Dia kemudian langsung bergegas ke arah pengungsi yang sedang berkumpul. Di sana, Sirait langsung membagi bantuan kepada para pengungsi.

Di lokasi yang sama, terlihat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, bersama anggota.

Seusai membagi bantuan, mantan anggota DPR RI mengatakan bahwa Presiden Prabowo menitip salam kepada para pengungsi.

Dia mengaku memahami betul apa yang dihadapi para penyintas saat ini.

“Tapi bersama Tuhan kita kuat. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Saya yakin Tuhan lebih kuat daripada masalah kita,” ujarnya.

Pihaknya akan meninjau dua lokasi yang dipersiapkan untuk relokasi warga terdampak. Jika dua lokasi itu cocok, maka pemerintah segera membangun sekitar 2.700 rumah.

“Kalau sudah terpenuhi, kami akan bangun. Menyiapkan sekitar 2.700 rumah,” kata dia.

Kendati begitu, Sirait tak memungkiri ada warga yang tidak tega untuk meninggalkan kampung halaman yang sudah sekian tahun.

Namun, menurut dia, yang paling penting saat ini adalah keamanan. Oleh sebab itu, pihaknya bersama TNI dan BNPB terlebih dahulu meninjau lokasi yang dimaksud.

Sebelumnya, Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami letusan dahsyat pada Minggu (3/11/2024) malam.

Peristiwa ini mengakibatkan rumah warga rusak, 9 orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur mencatat, per Minggu (10/11/2024) pukul 20.00 Wita, warga yang mengungsi sebanyak 13.116 orang.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTN memperkirakan memperkirakan 34 juta keluarga tinggal di rumah tak layak huni.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu membaginya ke dalam dua kelompok. Pertama, 10 juta keluarga yang belum memiliki rumah alias backlog.

Nixon lalu mencatat kelompok yang kedua datang dari 24 juta keluarga yang sebenarnya sudah punya rumah. Kendati, BTN mengklasifikasikan rumah tersebut tak layak huni.

"Jadi, persoalan, pekerjaan rumah-nya masih banyak. Kurang lebih 34 juta keluarga. Kalau satu keluarga kali 4 orang, berarti masih ada 120 juta orang hidup tanpa rumah atau tidak layak huni," ungkap Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Oleh karena itu, Nixon paham mengapa perumahan menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas merinci sejumlah dampak positif yang bisa didatangkan dari sektor ini.

Ia mencontohkan pembangunan rumah adalah industri padat modal yang juga padat karya. Nixon menyebut satu rumah bisa menyerap 5 tukang, meski dengan teknologi baru akan berkurang menjadi 3 tukang-4 tukang.

"(Kemudian) 90 persen materialnya itu local content. Jadi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN)-nya tinggi, 90 persen-95 persen. Rumah menengah bawah, pasir, semen, bata, genteng, seng, kayu, sampai rangka baja ringan itu produksi Indonesia. Jadi, bisa dibilang ini benar-benar local content. Hanya rumah mewah yang impornya banyak," bebernya.

Bos BTN itu juga menyinggung soal sumbangsih sektor perumahan terhadap penerimaan negara. Kendati rumah masuk dalam kebutuhan pokok alias papan, tapi setiap tahunnya dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Di lain sisi, ada multiplier effect lain yang tak kalah menarik. Ia menegaskan banyak negara mendorong perekonomian lewat jalan ini karena mempengaruhi 185 subsektor, mulai dari makelar tanah sampai ekosistem sekitar usai rumah selesai dibangun.

"Kami juga sedang mengembangkan, kita lagi piloting 800 rumah, yang kita sebut rumah rendah emisi. Bahan bakunya, memang ini tahap awal, 10 persen bahan baku rumah dari sampah plastik yang di-recycling," ungkapnya.

"Dikombinasi dengan pasir dan sebagainya menjadi bata, genteng, batako. Yang menarik mereka lebih tahan banting karena ada perekat plastiknya mungkin. Sampah plastik paling banyak di Indonesia rupanya itu mi instan, kopi sachet, dan sebagainya. Gak bisa dipakai lagi, itu di-recycling jadi batako dan sebagainya," tandas Nixon.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membeli rumah untuk memperluas tempat tinggal Nenek Hasna.

Hasna adalah wanita 62 tahun yang viral di media sosial. Keluarganya yang berjumlah 13 orang tinggal dalam rumah berukuran 2 x 3 meter di gang sempit pada Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ara kemudian membeli rumah tetangga Nenek Hasna. Ia mengatakan hunian itu akan dipakai untuk memperluas rumah sang nenek yang tengah direnovasi.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini (rumah) boleh saya beli? Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas, ya? Rp250 juta, tolong siapkan nomor rekeningnya," kata Ara kepada tetangga Nenek Hasna, dikutip dari detikcom, Rabu (13/11).

Ara menegaskan uang ratusan juta itu dirogoh dari kantong pribadi. Ini dilakukan demi membantu Nenek Hasna yang disebut bekerja sebagai pengumpul botol plastik.

Setelah viral di media sosial, Ara memindahkan Nenek Hasna ke rumah kontrakan berukuran 14 x 4 meter. Sang nenek dan 12 anggota keluarganya telah menempati rumah sewa itu sejak Jumat (8/11) lalu.

Di lain sisi, tim Kementerian PKP sedang merenovasi rumah sang nenek agar layak huni. Ara memprediksi perbaikan rumah itu bakal selesai dalam tiga bulan ke depan.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari (2025)," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago mengkritik tindakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto saat paparan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Irma menyampaikan kritikan itu melalui platform TikTok dengan username @irmasuryanichaniago pada Selasa (12/11/2024). Dalam unggahannya, Irma berpendapat bahwa Ara blunder dan menciptakan kegaduhan. Menurutnya, program kerja presiden sama dengan program wakil presiden.

“Naif sekali bicara satu komando dengan cuma mau pajang satu foto! Kirain cerdas, eh ternyata cuma segitu doang kapasitasnya,” katanya.

Adapun, alasan Irma menyampaikan kritikan itu dikarenakan dia berpandangan bahwa visi misi presiden dan wakil presiden itu satu, tidak ada visi misi presiden dan visi misi wakil presiden. Karena, lanjut dia, yang dipilih rakyat itu pasangan presiden dan wakil presiden.

“Satu komando itu bukan berarti hanya satu foto, satu komando itu berarti hanya ada satu perintah, yaitu perintah presiden. Jadi nggak ada kaitan dengan hanya memasang satu foto demi ingin menyampaikan satu komando’,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (13/11/2024).

Irma turut menjelaskan, satu komando dalam definisi dirinya adalah perintah yang hanya keluar dari satu orang. Dalam konteks di sini, menurutnya wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika ada persetujuan dari presiden.

“Definisi satu komando itu adalah perintah hanya keluar dari satu orang, tdk boleh ada matahari kembar! Wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika disetujui oleh presiden,” terangnya.

Irma menjelaskan urgensi kritikan ini perlu dilayangkan, karena banyak oknum yang ingin membenturkan tentang hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Jokowi, dan ini masih belum berhenti sampai sekarang.

“Belum 100 hari kerja presiden kok sudah ada yang membuka ruang bagi oknum-oknum yang masih terus ingin membenturkan Prabowo-Gibran. Salah satunya melalui akun bodong fufufafa, nah kalau statement Ara tidak segera diluruskan, maka gorengan-gorengan tersebut akan makin meningkat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat kegiatan Rakornas yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pekan lalu berlangsung, Ara menjadi salah satu pemateri untuk topik “Strategi Kebijakan berkaitan Perumahan Rakyat”. Dalam paparannya, Ara hanya memasang foto Presiden Prabowo saja, tidak ada foto Wapres Gibran.

“Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres gambarnya hanya Bapak Prabowo, karena kita satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju?” ujarnya di Sentul, Kamis (7/11/2024).

Permukiman padat penduduk menjadi momok di kota Jakarta. Masih ada kawasan berisi rumah tidak layak huni yang dipadati penghuni, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menuturkan fenomena ini menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuninya. Mengingat, permukiman seperti ini diisi rumah berukuran kecil, berdekatan dengan tetangga, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Ia juga mengungkapkan fenomena serupa sudah menjalar ke kota sekitar Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota besar lainnya juga mengalami hal serupa di Bandung dan Surabaya.

Adapun solusi yang ia usulkan adalah pemerintah perlu merevitalisasi permukiman menjadi rumah susun yang sesuai standar. Warga dapat dipindahkan sementara ke rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

"Permukiman diubah menjadi rusunawa (atau) rusunami, sehingga kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat dan bebas kebakaran," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan hal senada, bahwa fenomena ini sudah menyebar ke kota satelit Jakarta. Masyarakat yang mencari penghidupan lebih baik di Jakarta sudah bergeser tinggal di kawasan sekitar.

Menurutnya, kondisi ini berawal dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat di Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta. Penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman.

"Hal ini mulai menyebar ke kota sekitar Jakarta. Justru urbanisasi sudah bergeser ke Bekasi, Depok, Bogor. Ini harus jadi pelajaran serius pemerintah biar nggak mengulangi desain kota masa Orde Baru," ujar Devie kepada detikProperti, Selasa (13/11/2024).

Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa tinggal di situ hidup dalam kondisi tidak layak. Misalnya tidak mendapat pasokan air bersih yang memadai dan sistem sanitasi air yang sesuai standar di rumah.

"Kita bisa lihat banyak orang tidak memiliki penghidupan yang layak, (seperti kurang ketersediaan) air (bersih), kebutuhan mendasar, sanitasi, tidak bisa masuk ke sektor formal, bahkan (terkendala mendapat bantuan) COVID-19 bukan KTP Jakarta," katanya.

Untuk itu, ia menilai solusinya adalah pemerintah daerah harus bisa membangun daerah masing-masing. Pemerintah mengembangkan lapangan pekerjaan serta permukiman terjangkau dan strategis. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62), warga yang tinggal di permukiman padat di Kecamatan Johar Baru viral. Ia tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Nenek Hasna terpaksa hidup berhimpitan dengan anggota keluarganya. Selain itu, ia tidak mempunyai kamar mandi yang layak, bahkan tidak ada WC di rumahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta sebagai kota metropolitan masih mempunyai permukiman padat penduduk berisi rumah-rumah tidak layak huni. Satu rumah kecil dihuni hingga tiga kepala keluarga pun menjadi pemandangan lumrah di sejumlah kawasan.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena satu rumah diisi banyak penghuni sudah berlangsung lama di kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, penghuni sampai harus tidur bergantian karena rumah terlalu sempit.

"Fenomenanya, ada yang harus tidur bergantian. Kalau yang kerja malam, maka beristirahat di pagi hari, bahkan memenuhi fasilitas publik seperti musala misalnya. Mengingat, rumah tidak ideal dijadikan tempat tinggal, di mana satu rumah dapat dihuni 2 hingga 3 keluarga," ujar Devie kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

"Kondisi ini tercipta sebagai dampak dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat pada Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta. Hal ini mendorong, penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman," katanya.

Ia mengatakan 'daya pikat' ini yang mendorong banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterampilan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penghasilan tidak cukup untuk kehidupan yang layak.

"Sayangnya, kehadiran mereka tidak dibekali pengetahuan bahwa struktur ekonomi di Jakarta, sebagian besar bersifat jasa yang membutuhkan keterampilan formal yang ditandai dengan standar pendidikan minimal yang tinggi. Akibatnya, banyak pendatang yang harus terpinggirkan, namun tidak mungkin kembali ke daerah asalnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, satu keluarga berkembang dan saudara-saudara dari daerah pun datang. Mereka semua bisa tinggal di satu kawasan, bahkan satu rumah.

"Ketika saudara-saudara mereka di desa mengetahui keluarganya sudah 'bertahan' di Jakarta, mereka pun tergiur untuk mengikuti jejak keluarga pendahulu. Sang keluarga, tidak kuasa menolak, dan akhirnya mereka tinggal bersama-sama di tempat tinggal tidak layak tersebut," imbuhnya.

Devie juga menyebut pembangunan Indonesia baru dimulai 10 tahun belakangan ini. Menurutnya, Jakarta bisa saja menjadi kota layak huni tanpa permukiman padat penduduk kalau pembangunan secara merata sejak 50 tahun lalu.

"Kebijakan yang membangun Indonesia seutuhnya bahkan dari pinggiran, baru dimulai 10 tahun terakhir. Andaikan, sejak 50 tahun lalu sudah dirancang demikian, maka kita tidak melihat dua wajah (hybrid) Jakarta yaitu wajah formal dan megah dengan gedung-gedung tingginya dan wajah lain yang informal dengan kawasan tidak layak huni," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan penyebab fenomena permukiman padat penduduk yang tidak layak adalah keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah akhirnya bertahan di rumah tempat mereka tumbuh.

"Permukiman padat penduduk selalu muncul karena keterbatasan lahan kota untuk tempat tinggal. Sementara harga tanah di Jakarta semakin mahal ke pusat kota. Warga yang sudah tinggal di pusat sejak lama, karena tidak memiliki dana sehingga tidak bisa pindah ke tepi, pinggir, (atau) luar kota Jakarta, terpaksa tinggal berhimpitan di atas tanah yg ada," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis.

Ia menyebutkan ada beberapa permukiman padat penduduk yang tersebar di Jakarta. Fenomena ini bisa ditemui di kawasan seperti Kelurahan Tanah Tinggi, Tamboran, dan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, permukiman padat penduduk dapat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik lantaran tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan begitu, mereka yang belum mampu memiliki hunian lain terpaksa tetap tinggal bersama keluarga besar.

"Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yg turun temurun karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat mereka tidak punya pilihan untuk berpindah, sehingga terpaksa tetap bertahan tinggal dalam satu rumah tersebut,

Sebelumnya, kisah warga Kecamatan Johar Baru, Nenek Hasna (62) menyita perhatian publik lantaran sempat tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter. Ia hidup bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11/2024).

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga terpaksa tinggal bersamanya. Ia pun harus hidup berhimpitan sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

"Itu (cucu) kalau nangis di atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, (tidur sambil) duduk nyender ke pintu," tuturnya.

FLORES TIMUR, KOMPAS.com – Aliran lava Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Timur (NTT) terus mendekat ke permukiman warga di tiga desa di lereng gunung tersebut.

Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Wafid, mencatat bahwa berdasarkan hasil pemantauan periode Selasa (12/11/2024), aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki masih tinggi.

Terlihat erupsi disertai aliran lava pijar ke arah timur laut sejauh lebih kurang 3,8 kilometer dan ke arah barat sejauh 3,9 kilometer dari pusat erupsi.

“Aliran lava juga terpantau mengarah ke arah barat dan barat laut, mengarah ke Desa Persiapan Padang Pasir, Klatanlo, dan Desa Boru,” ujar Wafid dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Sementara itu, jenis gempa yang terekam pada periode ini yaitu 15 kali gempa letusan,1 kali gempa guguran, 21 kali gempa embusan, 4 kali gempa harmonik, dan 5 kali gempa low frekuensi.

Lalu 3 kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 3,7-37 mm, dominan 37 mm.

Berdasarkan pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, tinggi sekitar 800-3000 meter dari puncak.

Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang ke arah barat daya, barat, dan barat laut. Suhu udara sekitar 20-31 derajat Celsius.

“Terekam gempa letusan, namun secara visual tinggi letusan dan warna abu tidak teramati,” kata dia.

Guguran teramati dengan jarak luncur 1000 meter dari puncak, namun arah luncuran tidak teramati.

Paul Kabelen (28), warga Desa Persiapan Padang Pasir, Kecamatan Wulanggitang, mengaku cemas, sebab aliran lava terus mengarah ke desa mereka.

Komoditi pertanian seperti kopi, kemiri, kakao, dan kelapa yang menjadi andalan warga dipastikan ikut terdampak.

“Ini yang buat kami tambah cemas, kalau aliran lava masuk ke pemukiman warga, dampaknya semakin parah,” ujar dia.

Paul berujar bahwa saat ini warga hanya bisa pasrah dengan keadaan, sembari berharap aktivitas vulkanik gunung tersebut bisa segera berakhir.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie membuka peluang kerja sama dengan para pengusaha profesional Amerika Serikat (AS) dalam program unggulan pembangunan 3 juta rumah murah, program pangan dan juga energi. Ketiga hal tersebut merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Hal itu disampaikan saat Anindya mengadakan pertemuan bilateral dengan pimpinan US Chamber of Commerce (Kamar Dagang AS) di kantor pusat Kamar Dagang AS yang berada tepat di depan Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (11/11) jelang siang waktu setempat.

"Kami bicara mengenai food security (ketahanan pangan), energy security (ketahanan energi), dan juga bicara mengenai (program pemerintah) 3 juta rumah murah, dan juga tadi kami bicara mengenai bagaimana relasi AS dan China, serta di mana peran Indonesia untuk tentunya melanjutkan apa yang telah dibuat sebelumnya," kata Anindya, dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/11/2024).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam ini juga membahas mengenai isu-isu hangat lainnya, di antaranya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan penggunaan energi ramah lingkungan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Presiden Senior wilayah Asia Kamar Dagang AS Charles Freeman, Direktur Eksekutif untuk Asia Tenggara John Goyer. Direktur Senior untuk Asia Tenggara Shannon Hayden, dan Associate Manager untuk Asia Tenggara James Llewellyn. Sementara Anindya turut didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady.

"Suatu bukti konkret bahwa Kadin Indonesia harus selalu kerja sama dengan Kamar Dagang lain di luar negeri untuk membuka pasar, meningkatkan investasi, membuka juga kemampuan untuk ekspor. Inilah yang kami coba buka bersamaan dengan jalannya G to G (kerja sama antar-pemerintah) atas Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo ke AS untuk bertemu Presiden Joe Biden," jelas Anindya.

Anindya melihat adanya antusiasme para pengusaha AS untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya diperlukan ekosistem investasi yang baik dan juga supply chain (rantai pasokan) yang nyaman yaitu efisien dan efektif, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

"Isu yang selalu dikedepankan sama, yaitu mengenai kepastian hukum, tenaga kerja, dan juga kepastian dunia usaha untuk melanjutkan usahanya di Indonesia, terutama untuk Foreign Direct Investment (Penanaman Modal Asing Langsung) dan lain-lain," tambah Anindya.

Lihat juga video: Arsjad Rasjid Ingin Kadin Bersatu: Ini Bukan soal Saya atau Anindya

[Gambas:Video 20detik]

Sementara itu, di dalam paparannya Anindya menjelaskan populasi penduduk usia produktif di bawah 30 tahun di Indonesia mencapai lebih dari separuh dari total 273 juta penduduk. Hal ini merupakan kekuatan demografis yang dimiliki Indonesia.

"Tenaga kerja muda kami tidak hanya berjumlah besar tetapi juga dinamis dan siap mendorong perubahan teknologi, inovasi, dan kemajuan sosial. Hal ini menghadirkan peluang unik untuk pertumbuhan ekonomi yang ingin kami jajaki bersama mitra kami di sini (AS)," tegas Anindya.

Seperti diketahui, sasaran pertumbuhan ekonomi nasional bertahap mencapai 8% salah satunya akan dititikberatkan pada peningkatan masuknya penanaman modal asing langsung, khususnya di sektor-sektor yang berkelanjutan. AS secara konsisten telah menjadi salah satu negara investor besar di Indonesia dengan menyumbang sekitar US$ 2,5 miliar tahun lalu.

"Sekarang, dengan komitmen Indonesia untuk mencapai net-zero pada tahun 2060, kami fokus pada energi terbarukan, mulai dari tenaga surya hingga panas bumi. Membangun infrastruktur ramah lingkungan akan membutuhkan sekitar $25 miliar setiap tahunnya, dan kami mengundang mitra seperti AS untuk bergabung dengan kami" kata Anindya.

Anindya menekankan, selain investasi asing, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga menjadi prioritas Kadin Indonesia untuk membantu mereka berekspansi secara internasional. UMKM telah menyumbang 60% terhadap PDB Indonesia dan mempekerjakan hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia.

"Transformasi digital adalah bagian besar dari hal itu. Dengan pengalaman yang anda (Kamar Dagang AS) punya, mungkin kita dapat bekerja sama untuk memberikan pelatihan dan teknologi kepada UMKM Indonesia agar siap memasuki pasar global. Hal ini bukan hanya tentang meningkatkan ekspor, namun juga tentang menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berketahanan," ungkap Anindya.

Sebagaimana diketahui, setelah Amerika Serikat, Anindya yang juga merupakan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) akan memimpin delegasi Indonesia ke KTT APEC di Lima, Peru, yang akan berlangsung hingga 16 November 2024, yang juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Lihat juga video: Arsjad Rasjid Ingin Kadin Bersatu: Ini Bukan soal Saya atau Anindya

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengakui dirinya menyumbang tanahnya yang ada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Qodari mengaku tergerak untuk ikut menyumbang tanah ketika melihat Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah lebih dulu memberikan tanahnya secara cuma-cuma.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa dirinya ikut menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau juga mengimbau ya mereka-mereka yang punya tanah ya, kalau mau menyumbang, untuk menyumbang. Pak Ara sudah memulai dengan menyumbangkan tanah di Tangerang. Ya saya merasa tergeraklah untuk ikut menyumbang juga, kebetulan kan kampung halaman saya kan salah satunya Palangka Raya, dan ada tanah di sana," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Qodari menjelaskan, Menteri Perumahan memiliki cara lain dalam mencari tanah untuk program rumah ini.

Sebab, tanah merupakan salah satu masalah dalam pembangunan rumah, di mana biasanya harga tanah mahal.

"Ada tanah yang diambil dari mantan koruptor, ada yang tanah-tanah yang belum termanfaatkan mungkin milik negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Menteri PKP, hal tersebut merupakan salah satu sumber penyediaan lahan gratis dan murah untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi," imbuhnya.

SERANG, KOMPAS.com - Polda Banten telah menetapkan anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Djasmarni, yang berinisial NR (34), sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan.

NR ditangkap bersama tiga orang lainnya, yaitu AJ (57), UC (39), TM (70), dan MD (60), setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang satpam di sebuah perumahan di Kecamatan Cipocok, Kota Serang.

"Kita tetapkan sebagai tersangka dan sekaligus dilakukan penahanan," ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, AKBP Dian Setyawan, saat konferensi pers di Mapolda Banten, Selasa (12/11/2024).

Dian menjelaskan, insiden penganiayaan bermula pada 27 Oktober 2024, ketika pihak Djasmarni berusaha melakukan pembangunan fondasi pemagaran di tanah yang statusnya masih bersengketa.

Ketika NR dan rekan-rekannya hendak memulai proses pembangunan, mereka dilarang oleh korban, ED, yang menyebabkan terjadinya keributan.

"Saat itu ada anggota Provos Polda Banten yang meredam dan dilakukan mediasi serta membuat pernyataan," ujar Dian.

Dalam surat pernyataan yang dibuat, NR sepakat untuk menghentikan sementara pembangunan fondasi hingga diadakan musyawarah antara kedua belah pihak.

Namun, pada 3 November, pihak Djasmarni tetap melanjutkan pembangunan fondasi pemagaran tersebut.

Saat di lokasi, ED kembali mendatangi mereka, yang memicu adu mulut dan akhirnya perkelahian.

Dian mengungkapkan, ED dikeroyok para tersangka menggunakan tangan kosong, kayu, dan bahkan dibacok dengan parang.

"Terlihat salah satu pelaku ini mengancam dengan parang, ada yang memukul menggunakan kayu, dan ada yang mencekik hingga terbanting," ungkap Dian.

Dari tangan para pelaku, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya parang, kayu, dan kaos korban yang terkena parang.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 170 KUHPidana,Pasal 351 KUHPidana.

Ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah enam hingga sepuluh tahun penjara.

"Kami akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tandas Dian.

Sudah siap, kira-kira dalam 8-9 hari bisa sampai, tetapi perlu verifikasi karena tanahnya mesti clear and clean...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dekat dengan lokasi kerja warga.

Usai rapat bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa, Maruarar menyatakan ada 1.100 rumah yang telah disiapkan dalam keadaan baik dan akan dibangun melalui tahapan verifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sudah siap, kira-kira dalam 8-9 hari bisa sampai, tetapi perlu verifikasi karena tanahnya mesti clear and clean, dan dari aspek lain, salah satunya tempat bekerja karena kebanyakan petani. Jadi kita juga pertimbangkan titiknya jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, tetapi juga aman,” katanya.

Ia menegaskan titik-titik rumah akan ditentukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melalui rekomendasi kepala daerah.

“Kami sudah berkoordinasi, ada berapa yang perlu direlokasi, kami juga sudah menyiapkan supaya ketika menuju ke lokasi, rumah-rumah itu sudah siap dan (dibangun) melalui metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana,” ucapnya.

Muruarar juga memastikan rumah-rumah bencana tersebut dibangun dengan memberdayakan UMKM.

“Itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia, jadi kami juga selalu berusaha untuk memberikan peluang kepada UMKM,” tuturnya.

Maruarar juga menegaskan dalam waktu dekat Wapres Gibran dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi bencana untuk meninjau langsung keadaan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Bapak Wapres berkenan akan turun ke lapangan. Beliau akan ke Makassar, Toraja, dan direncanakan dua-tiga hari ke depan akan ada di lokasi (korban erupsi Lewotobi),” ujar dia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah akan membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores NTT. Sejauh ini ada sekitar 1.100 rumah yang telah disiapkan.

"1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira 8 hari bisa sampai ya atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Terkait anggarannya, Maruarar mengatakan akan dari APBN, APBD, dan melibatkan pihak swasta. Dirinya mengatakan banyak swasta yang ingin membantu.

"Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta jadi semangat gotong-royong memang sudah makin kuat dalam negara kita," kata dia.

"Kalau yang berat kan itu pasti Rp 60 juta, itu termasuk yang rusak, tapi kalau pun itu kurang ya mesti kita tambahkan Pak. jadi sudah baku Rp 60 juta itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Dananya sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan untuk 6 bulan.

"Itu dapat dana tunggu hunian 500 ribu per KK kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan ada 2 titik sebesar 50 hektare yang disiapkan untuk relokasi. Pemilihan lokasi juga tidak jauh dari gunung, namun telah di luar zona bahaya.

"Sehingga jauh dari gunung, dalam zona bahaya tetapi juga mereka tidak terlalu jauh kepada mata pencariannya, yaitu pertaniannya, kebunnya, ternaknya," ucapnya.