Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendata anak-anak yang menjadi penerima makan bergizi gratis.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan data anak tersebut nantinya digunakan untuk menentukan titik pembangunan satuan pelayanan untuk makan bergizi gratis.

Adapun, pembangunan satuan pelayanan makan bergizi gratis nantinya akan berkaca dengan total anak yang berada di wilayah tersebut. Wilayah yang dibangun satuan pelayanan harus memiliki minimal 3.000 anak sekolah di dalamnya.

“Ya tentu, karena satuan pelayanan kan basisnya 3.000 anak, 3.000 anak ini kita sudah gunakan aplikasi AI, untuk menentukan titik-titiknya, kami sudah tahu semua,” kata Dadan saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (31/10/2024).

Meski sudah menggunakan AI untuk mendata anak sekolah, Dadan menuturkan pihaknya belum menerapkan hak tersebut untuk mengetahui jumlah ibu hamil, ibu menyesui, dan balita.

Sebab, pendataan 3 kategori tersebut kata Dadan harus dilakukan secara mandiri dan belum bisa menggunakan AI. Pendataan tersebut bakal dilakukan setelah pusat pelayanan makan bergizi gratis selesai dibangun.

“Jadi, kami tidak membuka pendaftaran, tapi yang kami akan mendatangi masyarakat untuj mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan Januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penguatan pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiensi Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (31/10).

Kementerian PANRB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Astacita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian PKP memiliki target menyediakan tiga juta rumah sehingga diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah, cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar untuk mencapai target itu adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

Sejumlah rekomendasi diberikan Menteri PANRB kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

"Tata kelola dan struktur yang ada di Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel," kata Rini.

Hadir dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di Kementerian PKP.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melakukan groundbreaking proyek perdana program 3 juta rumah yang digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, groundbreaking pembangunan rumah susun gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses.

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Ara saat melakukan groundbreaking di Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha).

Ara menjelaskan, rumah gratis yang dibangun sebanyak 250 unit dengan tipe 60/36 tersebut akan diperuntukkan untuk MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Di samping itu, Ara juga menjelaskan bahwa lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Di samping itu, pembangunan kompleks rumah rakyat itu juga dilakukan untuk mempersubur ekosistem perkembangan wilayah lewat pembangunan sekolah hingga tempat swasta.

“Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat," tegas Ara.

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/11/2024).

Menteri yang karib disapa Ara terlihat didampingi sejumlah pihak yakni Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses Antonio, dan masih banyak lagi.

Dalam seremonial tersebut, Ara terpantau mengaduk campuran pasir dan semen seraya meminta doa restu untuk menyukseskan program tiga juta rumah kepada sejumlah tamu yang hadir.

“Mohon doa restu ya,” ungkap Ara pada acara tersebut.

Sementara Aguan mengungkapkan, rumah yang dibangun ASG sebanyak 250 unit tipe 36/60 dengan total biaya Rp 60 miliar.

Dana tersebut berasal dari corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Diketahui, Aguan merupakan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Adapun pembangunan rumah cuma-cuma tersebut tuntas pada Kuartal III 2025 atau sekitar Oktober tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menanggulangi pengangguran di dalam negeri.

Sebab, Hashim mengatakan adanya program 3 juta rumah ini bakal membuka banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal serupa sudah dilakukan oleh China dan Korea Selatan. Dimana proyek perumahan menjadi salah cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Itu (proyek perumahan) padat karya. Kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru. Pada saat kan banyak PHK-PHK,” kata Hashim kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Sehingga, program yang dicanangkan oleh Prabowo ini bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki rumah yang layak.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) memacu program pembangunan pemukiman masyarakat. Hal itu demi kesejahteraan masyarakat Sergai.

Pjs Bupati Sergai Parlindungan Pane menyampaikan komitmen Pemkab dalam mendukung pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sergai disebut memiliki peran viral untuk memastikan masyarakat memiliki hunian layak.

"Peran vital Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam memastikan akses hunian yang layak dan pengembangan permukiman yang sehat dan ramah lingkungan bagi masyarakat," kata Parlindungan Pane dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Foto: Pengukuran jalan di perumahan layak huni di Kabupaten Sergai. (Dok. Pemkab Sergai)

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan penting, Dinas Perkim memiliki tugas pokok dalam pengelolaan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026, Dinas Perkim berperan dalam menyukseskan program pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman.

Langkah ini merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni dan memajukan kawasan permukiman di seluruh wilayah kabupaten dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Seperti yang kita ketahui, Dinas Perkim terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung program pemerintah daerah," ungkapnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), serta penyediaan sarana dan prasarana umum di kawasan kumuh. Pada tahun 2024, Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkim Provinsi untuk penanganan 40 unit RTLH di kawasan kumuh.

Kawasan ini mencakup wilayah yang memiliki luas antara 10 hingga 15 hektar, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, disediakan bantuan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 600 meter di kawasan kumuh tersebut.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah yang masih memiliki infrastruktur permukiman yang minim. Parlindungan Pane juga menjelaskan bahwa Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 50 unit yang tersebar di Kecamatan Dolok Masihul.

"Bantuan ini ditujukan untuk mendorong warga agar dapat memperbaiki rumahnya secara mandiri dengan dukungan dari pemerintah. Selain bantuan fisik, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya hunian layak dan sehat," ucapnya.

Dinas Perkim Kabupaten Sergai juga berfokus pada peningkatan prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman. Kabupaten ini mendapatkan dukungan program Penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk pembangunan jalan lingkungan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sipispis, Sei Rampah, dan Sei Bamban.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman, sehat, dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Parlindungan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman di kecamatan-kecamatan ini juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal serta memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

"Dengan adanya jalan lingkungan yang memadai, masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, serta menghubungkan area permukiman dengan akses pasar atau pusat kegiatan ekonomi," ujarnya.

Foto: Petugas melakukan pengukuran di lapangan. (Dok. Pemkab Sergai)

Selain fokus pada perumahan dan permukiman, Pemkab Sergai saat ini sedang mendukung program strategis nasional berupa pelebaran jalan nasional di sepanjang Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Dinas Perkim tengah melakukan proses ganti kerugian tanah di area ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelebaran jalan yang dimulai dari Kantor Polres Serdang Bedagai hingga ke Simpang SMA Negeri 1 Sei Rampah sepanjang 2,5 kilometer.

Parlindungan Pane menjelaskan pelebaran jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat akses transportasi antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh daerah. Peningkatan akses diharapkan membuat distribusi barang dan jasa antar daerah lebih efisien.

"Dengan akses yang semakin baik, distribusi barang dan jasa antar daerah diharapkan lebih efisien dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan infrastruktur yang lebih memadai," jelasnya.

Pemkab Sergai mengecek kondisi pelebaran jalan. (Dok. Pemkab Sergai)

Terakhir, Parlindungan menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi dari berbagai pihak yang telah mendukung program-program pemerintah kabupaten. Dukungan ini datang dari berbagai instansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun masyarakat.

Parlindungan menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan dan permukiman ini tidak hanya berkat kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Parlindungan berharap dukungan ini dapat terus berlanjut sehingga berbagai program pembangunan yang tengah berjalan dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan serta dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai," ujarnya.

Pemkab Sergai terus berkomitmen mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan. Dinas Perkim terus berkoordinasi untuk memastikan setiap program dilaksanakan secara efektif, mulai dari perbaikan rumah warga yang membutuhkan hingga penataan lingkungan permukiman.

Program-program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan lingkungan yang lestari. Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah daerah berharap agar Kabupaten Serdang Bedagai dapat menjadi salah satu daerah yang unggul dalam pengelolaan perumahan dan permukiman.

Dukungan penuh dari masyarakat dan sinergi dengan pemerintah pusat serta provinsi menjadi elemen penting dalam mewujudkan visi ini. Melalui program pembangunan perumahan dan permukiman yang komprehensif dan berkelanjutan, Pemkab Sergai terus mengupayakan agar setiap warga dapat merasakan manfaat dari hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.

Parlindungan Pane mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah dalam menciptakan masa depan yang Maju Terus bagi seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai.

Adrenalin Mengarungi Sungai, Tempat Rekreasi Sekaligus Edukasi, Serdang Bedagai

Adrenalin Mengarungi Sungai, Tempat Rekreasi Sekaligus Edukasi, Serdang Bedagai

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol

Jakarta (ANTARA) - Baru 2 pekan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Pemerintahan Prabowo-Gibran langsung bergerak cepat dengan menjalankan sejumlah strategi cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi masyarakat kecil.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93 persen backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah per tahun. Program 3 Juta Rumah merupakan program Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka membantu masyarakat kecil untuk memiliki tempat tinggal layak huni.

Program 3 Juta Rumah per tahun terdiri dari pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Lalu bagaimana peranan ketiga strategi tersebut dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi rakyat kecil?

Keterbukaan publik

Strategi pertama dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun adalah dengan melakukan keterbukaan publik. Kerterbukaan publik yang dimaksud untuk membuat Program 3 Juta Rumah menjadi terbuka dan transparan dengan melibatkan pengawasan publik dan aparat hukum secara ketat.

Pelibatan tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat Program 3 Juta Rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan lainnya adalah dengan membuka forum diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pelaku usaha sampai dengan awak media massa guna memberikan masukan kepada pemerintahan.

Tidak hanya itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai institusi yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah bakal meningkatkan pengawasan super ketat di lingkungannya dalam rangka mencegah praktik korupsi dan pungutan liar.

Strategi keterbukaan publik bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi di dan pungutan liar tahap paling dini yang dapat berkontribusi pada penurunan harga rumah bagi masyarakat kecil.Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput

Strategi berikutnya yang dijalankan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah dengan melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang telah terbangun sejak tahun 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Dalam Program 3 Juta rumah, Rusun Pasar Rumput diprioritaskan bagi korban terdampak kebakaran Manggarai dan warga yang akan terdampak penataan Kawasan Sungai Ciliwung.

Kemudian masyarakat yang diprioritaskan untuk menghuni rusun tersebut adalah para guru yang belum memiliki rumah pertama, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah, serta para ASN bergaji rendah.

Mengingat mayoritas penghuni rusun tersebut merupakan masyarakat kecil, dengan demikian pemerintah berupaya untuk menurunkan harga sewa unit Rusun Pasar Rumput. Rencananya harga sewa unit rusun tersebut akan berkisar mulai dari Rp1.250.000 per bulan sampai dengan Rp2.250.000 per bulan.

Adapun bagi masyarakat yang terdampak kebakaran Manggarai dan relokasi Sungai Ciliwung mendapatkan keringanan berupa gratis biaya sewa selama setahun di Rusun Pasar Rumput.

Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput merupakan langkah awal dari strategi efisiensi dengan memanfaatkan aset-aset rusun yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Memanfaatkan lahan sitaan koruptor

Strategi selanjutnya dalam gerak cepat mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun melalui inovasi dengan salah satunya memanfaatkan lahan-lahan sitaan yang disita oleh aparat penegak hukum dari para koruptor.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari tangan koruptor.

Pemanfaatan lahan-lahan sitaan tersebut tentunya bisa menjadi terobosan bagi penyediaan rumah bagi rakyat, terutama dalam mengurangi beban anggaran untuk pembebasan lahan karena lahan-lahan sitaan berstatus resmi milik negara. Pemanfaatan lahan sitaan untuk penyediaan rumah bagi rakyat juga dapat memberikan efek jera kepada koruptor dan memberikan peringatan keras kepada oknum yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Inovasi-inovasi seperti pemanfaatan lahan sitaan diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anggaran perumahan sendiri untuk tahun 2025 sangat terbatas, yakni sebesar Rp5,07 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemanfaatan lahan sitaan tersebut tentunya dapat sangat membantu anggaran perumahan yang terbatas pada tahun depan.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat di Indonesia memang membutuhkan strategi-strategi yang di luar kebiasaan atau out of the box yang diharapkan menjadi terobosan-terobosan penting.

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol, tapi bisa diwujudkan dengan pemanfaatan dan optimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah.

Keterbukaan publik dan inovasi merupakan strategi-strategi yang berperan dalam mengupayakan penurunan harga rumah bagi rakyat semua lapisan melalui upaya pencegahan korupsi dan pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor sehingga dapat meringankan beban anggaran Pemerintah.

Pun meringankan beban bagi masyarakat bawah untuk mendapatkan hunian layak.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Kala itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khitahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai, program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

Pejabat Badan Gizi Nasional yang mengurus program makan gratis didominasi purnawirawan TNI.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengumumkan jajaran anak buahnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Ia menegaskan seluruh jajaran eselon I itu sudah resmi dilantik.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I (Badan Gizi Nasional), kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Kedua, Sekretaris Utama Brigjen Purnawirawan Sarwono yang sebelumnya bertugas di Kementerian Pertahanan.

Ketiga, Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Dadan menyebut Jimmy baru saja pensiun dari jabatan inspektur di Kemenhan.

"Berikutnya (keempat), Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  Tigor Pangaribuan. Ini sebelumnya sebagai direktur SDM di PT Timah dan 30 tahun malang melintang sebagai profesional di perusahaan multinasional menggawangi bidang sistem dan tata kelola, termasuk SDM," jelas Dadan.

Pejabat eselon I kelima juga purnawirawan TNI. Ia adalah Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Brigjen Purnawirawan Suardi, yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan.

Sedangkan yang keenam adalah Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo. Ia sebelumnya adalah deputi bidang kerawanan pangan dan gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Terakhir alias yang ketujuh adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Dadang sebelumnya menjabat sebagai direktur jenderal potensi pertahanan Kemenhan.

"Kemudian, kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III. Kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN," ungkapnya.

"Jadi, kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok, yang bisa bekerja sama dengan baik," tambah Dadan.

Bos Badan Gizi Dadan Hindayana menegaskan ia dan jajarannya sekarang berkantor di Gedung E Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah memiliki kantor. Kantor badan baru tersebut terletak di Gedung E Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kami sekarang berkantor di gedung E komplek Kementerian Pertanian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dadan menyebut pihaknya telah mengisi jajaran eselon I secara lengkap. Sementara jajaran eselon II dan III akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional, Dadan berharap bisa menerimanya pada akhir tahun ini. Dengan begitu Januari 2025 program tersebut bisa langsung jalan.

"Kami sedang menginput rancangan kerja anggaran melalui aplikasi Krisna dan juga sedang input aplikasi SAKTI. Sehingga insyaallah DIPA kami barangkali akan bisa kami terima di akhir November atau awal Desember (2024)," ucap Dadan.

Lihat Video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan tiga skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima.

Pertama, kata Dadan, adalah membangun central kitchen.

“Yang kedua, kami akan tempatkan central kitchen-nya di sekolah atau di pesantren jika student body-nya minimal 2.000,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

Ketiga, lanjut Dadan, pihaknya akan menggunakan teknologi kemasan vacuum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama. Menurut dia, kemasan vacuum digunakan terutama daerah-daerah terpencil.

“Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vacuum yang bisa tahan selama 1 tahun,” tandas Dadan.

Dia menegaskan kemasan vacuum ini penting terutama untuk pengiriman makanan ke daerah yang membutuhkan waktu tempuh hingga satu hari. Menurut dia, makan aman dan bisa dibuka untuk dikonsumsi.

“Kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari,” kata Dadan.

Pada kesempatan itu, Dadan juga memaparkan 320 program Badan Gizi Nasional yang disarikan menjadi 17 program prioritas. Dia menilai, program Makan Bergizi Gratis merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional untuk dilaksanakan.

“Kenapa? Karena ini adalah investasi pemerintah dalam investasi jangka panjang untuk perbaikan SDM Indonesia. Itu esensinya,” pungkas Dadan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News