Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Grup Hotel Aston di Serang menggelar uji coba makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Banten. Kegiatan tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah setempat.

Pada Rabu (9/4/2025), Archipelago International, induk dari Hotel Aston, menggelar MBG (Makan Bergizi Gratis) di SDN Singapadu, Kota Serang. Sebanyak 267 siswa mendapat makan bergizi gratis.

Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, dan didampingi oleh Regional General Manager Archipelago International Banten Area, Doddy Fathurahman.

Mereka pun sempat membagikan makanan secara prasmanan. Siswa yang telah membawa piring antre untuk mendapat makanan yang telah disiapkan. Menu pada hari itu adalah nasi, sayur, dan daging ayam.

Para siswa lahap memakan makanan yang disiapkan. Saat ditanya soal rasa makanan, seluruh siswa kompak mengatakan makanan tersebut enak.

Foto: Aston gelar uji coba makan bergizi gratis di Serang (Arief Ikhsanudin/detikcom)

Doddy menyampaikan, uji coba ini akan dilakukan selama sebulan. Ada tiga lokasi pelaksanaan, yaitu di Kota Serang, di Anyer (Kabupaten Serang), dan Kota Cilegon.

Ide kegiatan ini berasal dari Presiden Archipelago International, John M. Flood, yang melihat program MBG harus melibatkan pihak swasta.

"Beliau, Pak John Flood, melihat program ini bagus, tapi kemungkinan berhasilnya akan lebih besar jika melibatkan pihak swasta karena jumlah siswa di Indonesia sangat banyak," ujarnya.

Menurut Doddy, Flood berpikir satu hotel bisa menangani dua atau tiga sekolah untuk program MBG.

"Itu meringankan beban pemerintah tanpa harus membangun dapur umum, karena di hotel sudah ada," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis, berharap program ini terus berlanjut. Ia mengaku Aston dan hotel lain bisa membangun dapur untuk MBG.

Agis menyebut, saat ini ada lima dapur untuk makan bergizi gratis. Angka tersebut sangat kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang mencapai 120 ribu orang.

"Ini harus terus dilanjutkan. Yang kedua, dorong juga Aston jadi dapur umum, barangkali bisa buka di pinggiran juga sebagai prioritas, karena memang harus segera supaya seluruh siswa bisa menerima manfaat," kata Agil.

"Saya harap Aston buka satu. Kita akan support selama itu mendorong program dari Pemerintah Kota Serang," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program prioritasnya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengawasan tersebut penting agar program MBG tidak dikorupsi dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Bagaimana langkah Prabowo dalam mengawal program MBG? Berikut adalah petikan wawancaranya oleh enam pemimpin redaksi media pada Minggu (6/4/2025).

Bagaimana pengawasan untuk program MBG agar tidak dikorupsi?

Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer dan karena itu saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi.

Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi, kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi. Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan.

KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Proses pengemasan makan bergizi gratis di SPPG Rizky Barokah Desa Mlekang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Senin (24/2/2025).

Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain.

Jadi ya kita harus waspada, pengawasan.

Dan, kita sudah tangkap beberapa peristiwa, ya wajarlah, ya kan? Yang bekerja di dapur, ketahuan itu bawa dibungkus. Kita sudah bisa tahu, ya kan, ayam itu dipotong berapa itu ketahuan.

Begini masalah telur. Ini pengalaman saya, kalau telur dadar (yang) diberi, nah ini enggak bagus ini. Karena (telur) dadar itu belum tentu kita yakin ini satu telur, (untuk) satu orang. Dadar itu bisa tiga orang, satu telur.

Bisa dikasih tepung, ya kan? Jadi, waktu saya periksa, ndilalah yang saya periksa hari itu, ada telur dadar. Jangan lagi, ya. Harus telur rebus atau telur ceplok. Jadi, utuh, ya? Utuh, satu. Ini kalau kecenderungan dapur-dapur, maunya dadar. Di tentara juga dadar.

Satu juga kecenderungan yang saya tangkap, itu kalau makanannya itu terlalu hitam, itu minyak gorengnya itu dipakai berkali-kali. Jadi ini kita sidak.

KOMPAS.COM/MARKUS YUWONO Siswa SDN 1 Wonosari, Gunungkidul, membuka Paket makan bergizi gratis (MBG), Kamis (6/3/2025)

Bapak ini detail sekali ya soal MBG ini?

Saya itu gak bisa dibohongi. Saya prihatin, tapi yang saya sedih, ya saya datang ke suatu desa atau suatu daerah, nanti ada ibu-ibu datang, "Pak, desa sebelah sudah dapat makan bergizi, desa kami belum".

"Aduh, sabar ya, Bu. Ini uang negara." Kalau kita sampaikan belum siap. Untung saya punya Kepala Badan (Gizi Nasional) ini, Pak Dadan.

Kemarin ya, saya semangat lagi. Saya ketemu mantan Presiden Brasil, Ibu Dilma Rousseff. Dia mantan presiden, dia cerita, si Brasil untuk kasih makan anak-anak mereka, itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta (anak), butuh 11 tahun. Dia cerita sama saya.

Ini bangsa Indonesia ada boneknya itu, kita 82 juta dalam satu tahun. Iya kan?

Artinya MBG ini program besar?

Tapi bisa (dilaksanakan), karena kita pakai asas organisasi. Organisasi itu kalau udah bagus, tinggal replikasi-replikasi. Dan kita ada satu lagi yang dianggap, diperhatikan orang. Kita antar makan kepada ibu hamil. We deliver food (untuk) ibu hamil.

Untuk mencegah stunting ini ya Pak?

Iya. Mungkin di seluruh dunia mungkin (hanya) kita. Saya enggak tahu di negara lain. Tapi, ini hebatnya tuh inisiatif Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional). Ternyata BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), dia punya petugas di desa. Penyuluh KB.
Jadi, sekarang tugas tambahan penyuluh KB, dia ambil makan dari dapur, dia antar ke ibu hamil.

SEMARANG, KOMPAS.com – Untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 8 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana MBG.

Pembentukan Pokja ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin.

Taj Yasin mengungkapkan bahwa sebanyak 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk untuk mendukung program MBG yang sudah berjalan di Jawa Tengah.

"Angka itu disebut terbanyak kedua secara nasional," ujarnya usai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Yasin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menginventarisasi berbagai masalah yang ada terkait pelaksanaan program ini.

“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” tambah dia.

Menurut pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3.470 dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” imbau Yasin.

Lebih lanjut, Yasin menyebutkan bahwa sejumlah aset telah dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dapur MBG.

Ia juga telah mengidentifikasi potensi distribusi bahan pokok untuk dapur MBG di seluruh Jawa Tengah, yang dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes penghasil hasil pertanian, dan lainnya.

...Saya bangga, kita bahkan kirim makanan bergizi ke ibu hamil sampai ke pulau terluar dan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Biayanya lebih mahal, tapi inilah risiko negara besar seperti kita, kata Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan rangkaian strategi pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82 juta warga Indonesia dalam waktu satu tahun.

Kepala Negara, dalam sesi wawancara bersama tujuh jurnalis media nasional melalui siaran TVRI di Jakarta, Selasa, mengatakan program besar ini, bukan hal baru dan telah terbukti berhasil di negara-negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika Serikat.

“Begitu makan bergizi, angka kemiskinan menurun karena uang beredar di desa. Ini bukan ide baru. Brazil sudah laksanakan 11 tahun, India juga,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan demokratisasi. Dengan mengalirkan dana ke dapur-dapur masyarakat desa, peternak ayam, dan petani, program ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Presiden juga menjelaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Ia menginstruksikan pengawasan berlapis mulai dari kepala sekolah, kepala daerah, hingga aparat kepolisian.

Menurutnya, program ini hanya akan berhasil bila dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab.

“Pengawasan sangat penting. Kita latih manajer, kepala sekolah harus segera lapor kalau makanannya tidak layak. Saya tidak bisa dibohongi. Dari warna minyak goreng, dari jenis telur yang disajikan, saya bisa lihat,” katanya.

Prabowo menyoroti beberapa kendala di lapangan, seperti penggunaan minyak goreng bekas, telur dadar yang bisa dicampur tepung dan tidak menjamin setiap anak mendapatkan satu telur utuh, hingga kasus penyimpangan kecil seperti membawa pulang makanan dari dapur.

Meski menghadapi tantangan, Kepala Negara tetap optimistis program ini dapat berjalan efektif dengan azas organisasi yang kuat dan replikasi sistem yang berhasil.

Ia mencontohkan sistem distribusi makanan untuk ibu hamil di daerah terpencil yang dilakukan melalui penyuluh KB dari BKKBN.

“Saya bangga, kita bahkan kirim makanan bergizi ke ibu hamil sampai ke pulau terluar dan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Biayanya lebih mahal, tapi inilah risiko negara besar seperti kita,” kata Prabowo.

Ia juga menyebut bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesigapan dan ketangguhan tim pelaksana, termasuk Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta otoritas terkait yang disebutnya bekerja tanpa lelah menghadapi berbagai tantangan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, memamerkan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Commission on Population and Development (CPD) sesi ke-58 di Markas Besar PBB, New York.

Salah satu hal yang dipamerkan Isyana di depan para delegasi PBB yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang masuk dalam program prioritas Prabowo.

"Program mencakup penguatan layanan kesehatan universal, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, serta upaya menanggulangi kemiskinan dan kekurangan gizi, melalui program Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis," kata dia dalam sidang di Markas Besar PBB, dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (8/4/2025).

Sidang CPD sesi ke-58 mengangkat tema "Ensuring Health Lives and Promoting Well-being for All at All Ages" yang berfokus pada pentingnya kehidupan sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang di segala usia.

Isyana menyoroti tiga substansi pokok, yakni Capaian Indonesia dalam SDGs dan ICPD Program of Action, dengan mencatatkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dan keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Kemudian, Cakupan Layanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin luas, dengan penekanan pada akses yang adil bagi seluruh masyarakat.

"Pentingnya penguatan kerjasama multi-pihak, khususnya kerjasama Selatan-Utara, Selatan-Selatan, dan Triangular, untuk mendukung pencapaian SDGs dan ICPD Program of Action dalam menghadapi masalah kesehatan kependudukan," kata dia.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, juga menyampaikan upaya Indonesia mengembangkan pendekatan holistik yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.

"Pendekatan ini untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupan," ucap Budi.

Budi mengatakan, Indonesia telah mencapai cakupan layanan JKN yang kini mencapai 96 persen berkat kerja sama antara masyarakat dan lembaga pemerintahan.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari integrasi digital (platform e-health), peran pekerja kesehatan masyarakat, serta kemitraan publik-swasta yang memastikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan kesiapannya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari peningkatan produksi padi hingga bantuan bibit sayuran dan ayam petelur untuk masyarakat.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara Suhaeli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah program untuk mendukung MBG. Salah satunya adalah pemberian bantuan benih padi gratis kepada kelompok tani guna meningkatkan produksi beras.

"Tahun ini, kami mencoba memberikan semua bantuan benih padi kepada masyarakat," ujar Suhaeli kepada detikKalimantan, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Dinas Pertanian Kaltara juga memiliki program Optimasi Lahan (OPLAH) yang fokus pada perbaikan irigasi dan peningkatan produksi padi sawah.

"Kami juga punya program Berigade Pangan yang diluncurkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi padi sawah demi ketahanan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan seperti padi," tambahnya.

Untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, khususnya dalam program MBG, Suhaeli menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Polri untuk menyediakan bantuan bibit sayuran gratis kepada kelompok wanita tani.

"Bibit sayuran yang kami berikan disesuaikan dengan kebutuhan dapur. Harapannya, setelah ditanam dan berhasil, hasilnya bisa disalurkan ke dapur untuk memenuhi kebutuhan memasak," paparnya.

Pada 2025, Dinas Pertanian Kaltara berencana memberikan bantuan 10 ekor ayam petelur per rumah tangga. Pelaksanaan program ini, menurut Suhaeli, sudah berjalan sebagian.

"Ketika ayam dipelihara dengan baik dan menghasilkan telur, ini akan menjadi sumber protein untuk mendukung MBG," ungkap Suhaeli.

Khusus untuk produksi padi, beberapa daerah di Kaltara telah panen. Bahkan hasilnya sudah diserap oleh Bulog sebanyak hampir 20 ton.

"Kerja sama dengan Bulog ini merupakan bagian dari program nasional. Sementara untuk sayuran, itu reguler. Masyarakat tetap menanam sayur, baik ada MBG maupun tidak," jelasnya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

JAKARTA, KOMPAS.com -Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat pasokan program makan bergizi gratis atau MBG.

Hal ini diketahui dalam instruksi presiden (Inpres) yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto tentang pembentukan Kopdes Merah Putih.

Inpres itu memiliki Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo tertanggal 27 Maret 2025.

KOMPAS.com/Rahel Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

“Kepala Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis Inpres tersebut.

Selain Kepala BGN, menteri dan kepala lembaga yang diberi tugas khusus antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kemudian, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Lalu diikuti instruksi khusus untuk para gubernur dan bupati/wali kota.

Adapun Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ditunjuk menjadi Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

...Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025