pkp

Pemkab Pamekasan luncurkan dapur MBG di Jungcangcang

Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur meluncurkan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Kelurahan Jungcangcang, Senin.

"Dapur ini merupakan satu dari enam dapur umum yang telah ada di Pamekasan untuk Program Makan Bergizi Gratis," kata Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto di sela-sela acara peluncuran itu.

Lima dapur lainnya masing-masing berada di Makodim 0826 Pamekasan, lalu di Banyubulu, Kecamatan Proppo, Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Pasean, serta Kelurahan Larangan Daya, Kecamatan Pademawu.

Sebelum melakukan peluncuran, Wabup meninjau secara saksama proses masak di dapur itu, dan berdialog dengan para petugas seputar bahan baku dan ketentuan tentang makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam kesempatan itu, Wabup Sukri juga meminta agar segala hal yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah tersebut bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

"Kami berharap, program ini bisa terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dalam mendirikan dapur umum seperti ini," katanya.

Menurut Wabup, dapur umum untuk Program MBG di Pamekasan bukan hanya bersumber dari anggaran pemerintah, akan tetapi juga dari kemitraan dengan para pihak.

Usai melakukan peluncuran, orang nomor dua di lingkungan Pemkab Pamekasan ini selanjutnya meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Desa Laden.

Di sekolah ini Wabup Sukri sempat menyuapi siswa dan bertanya tentang menu yang tersaji kepada siswa.

"Bagaimana menunya anak-anak? Enak tidak?," tanya Wabup yang dijawab 'enak' oleh para siswa di sekolah itu.

Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, saat ini, sebanyak 13.774 siswa dari jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga SMA di Kabupaten Pamekasan menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Program MBG sendiri resmi dimulai di Pamekasan pada Senin, 13 Januari 2025, dengan menyasar 2.932 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di hari pertama. Distribusi makanan dilakukan setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat.

Pada hari pertama pelaksanaan, MBG sudah menyentuh sembilan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah dan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah seiring dengan adanya penambahan dapur umum untuk program tersebut.

Program MBG ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi masalah gizi anak dan ketimpangan akses makanan sehat, sekaligus mendorong partisipasi pendidikan melalui pendekatan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

"Karena itu, dukungan dari semua elemen tentu sangat kami harapkan untuk menyukseskan program baik pemerintah ini," katanya.

DPR dan BGN jelaskan manfaat MBG kepada ratusan warga di Banjarmasin

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan berbagai manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 300 lebih masyarakat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Secara umum Program MBG dapat memenuhi dan memperbaiki gizi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin.

Mariana menjelaskan sebagai pelaksana Program MBG, BGN hadir untuk mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap yang dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat.

“Dalam pelaksanaan MBG di Banjarmasin, terlebih dahulu kami berikan pemahaman yang jelas terkait dampak dari program ini, DPR dan BGN berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan wawasan yang cukup kepada masyarakat sekitar, khususnya ibu hamil dan anak-anak sebagai sasaran utama Program MBG,” ujarnya.

Mariana mengungkapkan bahwa Program MBG ini sejalan dengan upaya untuk mengentaskan stunting yang dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak sehingga dapat bertumbuh dengan sehat.

Dengan demikian, kata dia, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, dapat menciptakan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing pada masa mendatang.

Mariana menjelaskan, karena program ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, maka diperlukan sosialisasi secara masif untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta gambaran secara jelas kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program.

“Kami berharap masyarakat di Banjarmasin dapat memperoleh pemenuhan gizi yang lebih baik lagi, khususnya bagi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas,” tutur Mariana.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengajak semua pihak turut mendukung dan menyukseskan program ini yang merupakan visi besar Presiden Prabowo dalam menyiapkan generasi yang sehat dan unggul guna menyambut Indonesia Emas 2045.

Terlebih saat ini, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada 2045, dan Program MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa mendatang.

“Sehingga generasi kita mampu membawa Indonesia menjadi negara maju di masa yang akan datang,” kata Wahyudi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Wiwin Widiantari, sebagai salah satu narasumber yang dilibatkan BGN, turut memberikan pemahaman kepada masyarakat di kota tersebut terkait pentingnya Program MBG bagi generasi muda.

“Program ini sangat strategis sebagai akses untuk memenuhi gizi yang baik bagi anak-anak. Kami berharap Program MBG dapat dirasakan seluruh anak-anak Banjarmasin,” ujar Wiwin.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Airlangga Kenalkan Program Makan Bergizi Gratis ke Investor Rusia

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

(acd/acd)

Batang -

Sejumlah murid TK di Batang mengeluhkan mual, muntah, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pagi tadi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang tengah menyelidiki kejadian ini.

Keluhan para orang tua ini diunggah di Instagram @batanghelp. Tercatat tiga murid TK Al Karomah Batang dilaporkan muntah sesaat setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari mi goreng, telur dadar, dan sayur.

Salah satu orang tua murid, Adi Pras, mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB tadi, saat sebagian besar anak sudah selesai makan.

"Tadi njemput anak, di jalan cerita kalau muntah, katanya setelah makan langsung pusing. Ada tiga yang muntah dari kelas anak saya, " kata Adi saat dihubungi wartawan lewat telepon, Senin (14/4/2025).

Selain anaknya, Adi mengatakan, ada dua anak lain yang mengalami hal serupa seusai menyantap MBG.

"Jadinya trauma, nggak mau makan lagi di sekolah," ucapnya.

Adi juga menyayangkan pihak sekolah yang menyuruh anak-anak makan menu MBG tanpa memeriksa kualitas makanannya terlebih dahulu.

"Gurunya harusnya juga makan biar tahu makanannya layak atau tidak. kalau layak ya nggak apa-apa, tapi ini malah bikin trauma anak nggak mau makan," kata Adi Pras.

Hal senada dikatakan Ema, orang tua di TK yang sama. Ia menceritakan anaknya pucat usai menyantap makanan MBG. Anaknya juga mengeluhkan sakit, pusing dan mual setelah sebelumnya muntah-muntah di kelas.

"Ngeluh perutnya sakit. Saya takut itu keracunan. Sempat saya periksa diobati. Kalau sampai besok ya tak bawa ke klinik, ke rumah sakit," kata Ema.

"Saat ini saya suruh tidur. Masih merasa mual-mual, agak anget perutnya. Makan nggak mau, trauma takut muntah. Biasanya pas dia sakit minta maem, kalau ini nggak mau makan," tambah Ema.

"Banyak muntah di kelas anak saya, banyak yang bilang (makanan) basi. Mual-mual masih. Tadi agak khawatir, la berangkat nggak kayak gitu, terus pulang kok pucat, pusing," kata Ema.

Mendapati anaknya dalam kondisi seperti itu, Ema langsung mengonfirmasi ke guru yang bersangkutan.

"Bu guru sudah tak konfirmasi, sudah menghubungi MBG, kalau bisa jangan diulangi, yang saya takutkan, berlanjut, takut sama (kondisi) anak," kata Ema.

"Saya trauma, anak saya juga trauma, terus gimana nggak mau makan, perut sakit terus," imbuhnya.

Dimintai konfirmasi wartawan, Korlap MBG Kecamatan Batang, Hasan Al Sidiq, menyatakan tidak ada komplain dari pihak sekolah terkait menu makanan MBG pagi tadi. Ia justru baru tahu dari media sosial.

"Kita langsung mencari informasi anak-anak yang mengalami mual-mual itu. Dari dinas juga sudah melakukan pemeriksaan, mengambil sampel makanan," ucapnya.

"Bisa jadi ada yang tidak suka dengan menu yang diberikan, mungkin aroma mi dengan bawang goreng. Kami introspeksi diri, ke depan tidak akan menggunakan mi sebagai pengganti karbohidrat lagi," tambahnya.

Hasan bercerita, kejadian yang berkaitan dengan aroma makanan juga pernah terjadi sebelumnya. "Ada juga cerita anak yang tidak suka ketika mencium aroma pisang. Sehingga kita mengantisipasi pisang dengan dibungkus plastik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didiet Wisnuhardanto, menjelaskan pihaknya masih melakukan penelitian pada kasus tersebut.

"Masih diteliti," katanya saat dimintai konfirmas melalui pesan singkat.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

(aku/dil)

Wali Kota nilai Program MBG di Madiun ikut gerakkan ekonomi warga

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Madiun, Jawa Timur, dinilai ikut menggerakkan perekonomian warga karena terlibat sebagai penyuplai bahan baku yang diolah oleh tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

"Program MBG ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga sekitar. Apalagi, banyak produsen makanan di sekitar SPPG yang baru diluncurkan ini. Salah satunya, sentra pembuatan tahu di Banjarejo," ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran dapur sehat SPPG Mandiri Karya Indonesia Emas di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Senin.

Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku untuk program MBG banyak tersedia di Kota Madiun, sehingga tim SPPG tidak perlu jauh untuk belanja.

"Belanja jangan jauh-jauh. Sebisa mungkin yang terdekat dulu di sekitar dapur sehat. Pemkot Madiun saat ini juga sedang mempersiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan dapur," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dilaksanakan di Kota Madiun sejak Januari 2025.

Pada tahap awal, MBG dilaksanakan dengan keberadaan satu dapur SPPG yang terdapat di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Dapur tersebut bisa melayani sekitar 3.500 anak.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis mencapai sekitar 51 ribu anak, sehingga masih memerlukan 16 dapur atau SPPG lagi. Jumlah itu belum termasuk sasaran dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.

Guna memenuhi kebutuhan program MBG tersebut, saat ini Pemkot Madiun bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kodim Madiun dan lembaga lain, baik negeri maupun swasta, secara bertahap menyediakan dapur sehat SPPG.

Kini, Kota Madiun telah menambah satu dapur SPPG lagi di wilayah Kelurahan Banjarejo melalui dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikelola oleh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Karya Indonesia Emas.

Maidi menambahkan selain dua dapur yang telah beroperasi, masih ada 5 dapur sehat lainnya yang dalam proses pembangunan. Dapur yang dibangun tersebut terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo, serta Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo.

Sementara itu, Ketua Yayasan Karya Indonesia Emas Dimpos Simamora mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya menyediakan dapur sehat di Kota Madiun. Tapi juga, sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Tujuannya, untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto serta memenuhi kebutuhan anak-anak agar proses pembelajaran semakin optimal.

"Karena itu di SPPG ini kami sediakan para ahli. Ada ahli akuntansi, ahli gizi dan kepala SPPG. Juga ada karyawan dan relawan agar program MBG ini semakin optimal," katanya.

SPPG Karya Indonesia Emas yang baru diluncurkan tersebut melayani sebanyak 3.492 siswa, dengan jarak sekolah terdekat dari SPPG adalah 270 meter dan terjauh 1.100 meter.

Program 3 Juta Rumah: Ambisi Kebijakan Vs Realitas Sektor Informal

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Sehingga, masalah ini bukan hanya mengakibatkan sulitnya sebagian kalangan untuk memiliki
rumah, tapi juga akses terhadap layanan keuangan secara keseluruhan.

Sebagai contoh, di Indonesia hanya 23% saja masyarakat yang sudah benar-benar mampu mengakses layanan perbankan, jauh lebih kecil dibanding Thailand 37%, Malaysia 45% dan Singapura 60% (Euromonitor).

Bank Indonesia dan Dilema Intervensi Moneter

Langkah Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga
Negara (SBN) untuk menutupi defisit anggaran (Tempo, 2025) menuai pro-kontra.

Di satu sisi, injeksi likuiditas melalui program khusus ini bisa langsung terlihat dampaknya. Sebagai contoh, program FLPP yang secara spesifik menyasar MBR dengan program khusus dan terukur.

Di sisi lain, penerbitan SBN secara agresif dalam jangka panjang berisiko memicu crowding-out effect di mana imbal balik SBN yang menarik, minim resiko, dan mudah diakses ini secara berangsur mengedit likuiditas masyarakat yang berinvestasi.

Dengan demikian, pada akhirnya mengurangi likuiditas perbankan, sehingga meningkatkan Cost of Fund dan suku bunga.

Sebagai gambaran, data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan SBN oleh invididu dalam 5 tahun terakhir meningkat lebih dari 4 kali lipat.

Crowding-out effect ini ditengarai sebagai salah satu faktor lesunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai cermin antusiasme dalam dunia usaha oleh beberapa analis dan manajer investasi dalam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, Bursa Saham Indonesia sempat mengalami trading halt akibat penurunan hingga lebih dari 5% dalam sesi I pada 18 Maret 2025 lalu.

Lebih jauh lagi, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program unggulan, pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas.

Program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta investasi dalam berbagai sektor strategis seperti diversifikasi energi terbarukan melalui Danantara, memang penting namun manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di antara program-program unggulan pemerintah saat ini, program penyediaan perumahan dapat menawarkan dampak yang lebih langsung dan meluas.

Data BI mencatat, sektor properti menyumbang 14% dari total kredit perbankan (2024). Jika likuiditas terkonsentrasi pada proyek pemerintah seperti program jangka panjang apalagi defisit anggaran dan pembayaran hutang, maka dikuatirkan pengembang swasta, terutama UKM, akan kesulitan bersaing mendapat likuiditas.

Belum lagi tekanan pada nilai tukar rupiah akibat ketergantungan bahan bangunan impor (30% dari total kebutuhan, Kementerian Perdagangan, 2023).

Tanpa kehati-hatian, penerbitan SBN secara agresif dan intervensi BI justru bisa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang sudah rapuh.

Cakrawala Inovasi: Memanfaatkan Potensi Sektor Informal

Di tengah kebuntuan regulasi dan intervensi moneter, inisiatif berbasis pasar menawarkan harapan.

Skema Pra KPR (Rent-to-Own), misalnya, dapat digunakan untuk membuktikan rekam jejak kredit tanpa bergantung pada slip gaji dan rekam jejak kolektabilitas di masa lalu, sehingga masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan mereka yang masih berusaha recover dari pandemi bisa mendapat penilaian kredit yang lebih baik.

Peserta Pra KPR membayar sewa setara cicilan KPR selama jangka waktu tertentu, sehingga menjadi dasar untuk perhitungan repayment capacity.

Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada skema subsidi yang saat ini sangat bergantung pada suntikan likuiditas, tetapi juga membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya dianggap tidak bankable.

Rekomendasi untuk Kebijakan yang Berpihak

Agar program 3 juta rumah tidak sekadar jadi wacana, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan dan kolaborasi-kolaborasi dari sektor swasta.

Suntikan likuiditas bukan satu-satunya solusi, apalagi jika mempertaruhkan kondisi makroprudensial.

Menyadari besarnya populasi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap di sektor informal, pemerintah dan regulator keuangan perlu memberi relaksasi kebijakan dan insentif fiskal bagi pengembang yang ingin mengakomodasi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Terakhir, pemerintah harus senantiasa memperkuat Literasi Keuangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (pinjol) yang menjebak 14 juta warga (AFPI, 2024) sampai-sampai menghalangi mereka dari transaksi properti yang memiliki ticket size lebih besar, di mana sektor properti diketahui menggerakan ekonomi dengan keterkaitan pada 185 sub sektor industri lain (Data REI, 2023).

Target 3 juta rumah harus menjadi momentum memperbaiki kondisi sistemik yang selama ini
memarginalkan sektor informal.

Inovasi seperti Pra KPR dapat menjadi solusi berbasis data dan kolaborasi swasta-publik bisa menjadi jalan tengah antara ambisi kebijakan dan realitas lapangan.

Tanpa pendekatan yang inklusif, program ini berisiko mengulang kesalahan masa lalu: membangun rumah, tetapi melupakan manusia yang akan menghuninya.

Program 3 Juta Rumah: Kebijakan Ambisius Vs Realitas Sektor Infornal