Pemerintah tengah mendorong perluasan akses kepemilikan rumah subsidi, termasuk untuk tenaga kesehatan. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara saat menghadiri akad kredit program rumah untuk tenaga kesehatan di Kendal.

Ara mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan dan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Bantuan rumah untuk nakes sudah disepakati dalam MoU oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Saya dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani MoU menyiapkan 30 ribu rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan di seluruh Indonesia. Dan kami akan terus perluasan jumlahnya," kata Maruarar seusai menghadiri akad kredit program rumah untuk nakes di Perumahan Delta Asri 9 di desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal, Senin (28/4/2025).

Maruarar mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto peduli dan perhatian terhadap rakyat kecil atau 'wong cilik' dan diwujudkan secara konkret.

"Ini kita buktikan di zaman Presiden Prabowo, rakyat kecil betul-betul diurus," ujarnya.

Ara menerangkan, rincian penyiapan 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan yakni 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya.

Sementara yang mendapatkan rumah subsidi tersebut dikhususkan bagi tenaga kesehatan dengan penghasilan rendah.

"Dari 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan yakni 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya. Jadi rumah subsidi tersebut untuk tenaga kesehatan yang berpenghasilan rendah," terangnya.

Ara menambahkan, selain menyediakan rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, pemerintah juga telah menyediakan rumah subsidi bagi wartawan, pekerja migran, ART, dan tukang sayur atau tukang bangunan.

"Kami juga telah siapkan rumah subsidi untuk wartawan dan ke depannya juga untuk pekerja migran, ART, tukang sayur ataupun tukang bangunan," tambahnya.

Program rumah subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Rumah subsidi juga disiapkan untuk profesi lain, yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk tenaga migran, 20.000 unit untuk guru, serta 1.000 unit untuk wartawan.

"Rumah subsidi juga disiapkan untuk profesi lain, yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk tenaga migran, 20.000 unit untuk guru, serta 1.000 unit untuk wartawan," ungkapnya.

Maruarar juga menyampaikan telah dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang sudah melakukan akad kredit.

"Tanggal 28 April ini tenaga kesehatan yang sudah menuhi syarat dan akad kredit, sudah diserahkan lamgsung kuncinya. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," paparnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah bagi tenaga kesehatan dan rumah yang ramah lingkungan.

"Tentunya saya sangat mendukung program pemerintah pembangunan rumah subsidi bagi tenaga kesehatan di Kendal. Dan saya juga ingin agar rumah-rumahnya ramah lingkungan," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Lutfi berharap tenaga kesehatan bisa memanfaatkan kesempatan untuk memiliki rumah subsidi yang disediakan pemerintah.

"Tenaga kesehatan yang di Jawa Tengah bisa memanfaatkan untuk memiliki rumah subsidi yang disediakan pemerintah. Syarat-syaratnya juga mudah, jadi miliki segera," pungkasnya.

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Sumenep (ANTARA) - Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman melaporkan kasus dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

“Kami bersama tim sudah tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta atas realisasi program BSPS itu dan ada dugaan penyimpangan. Kami menindaklanjuti temuan tersebut dengan melaporkan ke Kejari Sumenep untuk diproses hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kejari Sumenep, Senin.

Laporan ke aparat penegak hukum itu, kata dia, merupakan komitmen Kementerian PKP dalam pemberantasan kasus korupsi ketika ditemukan ada dugaan penyimpangan atas realisasi programnya.

Sesuai data di Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai Rp445,8 miliar untuk 22.258 penerima.

Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar program BSPS 2024 dengan anggaran Rp109,8 miliar untuk 5.490 rumah warga setempat yang berpenghasilan rendah.

Inspektorat Jenderal Kementerian PKP mengecek secara acak realisasi BSPS di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep yang warganya menjadi penerima program tersebut.

Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan dalam realisasi program BSPS di Sumenep tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur.

“Kami sudah turun ke lapangan, hingga ke wilayah kepulauan di Sumenep. Ada mekanisme yang tidak berjalan sesuai prosedur dan kami menyimpulkan ada puluhan dugaan penyimpangan,” kata Heri.

Dugaan penyimpangan tersebut di antaranya terdapat semua nama warga di satu kartu keluarga (KK) menjadi penerima bantuan; penerima bantuan tak tepat sasaran, karena telah memiliki rumah mewah; dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu, pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Sigit Waseso menjelaskan, pihaknya segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami akan tindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan, untuk memperjelas atau membuat terang perkara yang telah dilaporkan itu,” katanya.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya di wilayah kepulauan.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan SMP di wilayah Kotagede, Kota Yogyakarta, terhenti setelah Lebaran 2025.

Akibatnya, sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa belum mendapatkan layanan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menyebut pihaknya hanya bertugas mendata sekolah-sekolah sasaran MBG.

"Sekitar 2.500 hingga 3.000, kalau berhenti kan belum dapat layanan," kata Budi, Senin (28/4/2025).

Saat ini, program MBG masih berjalan di dua kecamatan, yakni Mergangsan dan Umbulharjo.

"Setahu saya di Mergangsan dan Umbulharjo. Kemarin Pak Wali juga di Karangkajen (pantauan di wilayah Mergangsan)," ujarnya.

Pemkot Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak terkait penghentian MBG, karena program ini berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Bukan kewenangan, kewenangan Badan Gizi Nasional," tambah Budi.

Sebelumnya, Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, mengonfirmasi bahwa satu sekolah tingkat SMA/SMK, yakni SMA 5, juga menghentikan sementara program MBG.

"Untuk SMK Kasihan dan SMK 4 masih berlangsung. Iya (SMA 5) berhenti, yang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kotagede," kata Suhirman, Kamis (24/4/2025).

Menurut Suhirman, penghentian program MBG ini kemungkinan besar disebabkan oleh persoalan administrasi.

Makassar (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus menyosialisasikan keunggulan program makan bergizi gratis (MGB) karena selain peningkatan asupan gizi bagi anak-anak juga sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

"Program MBG ini tentu ada pekerja dapur yang direkrut warga sekitar. Ini menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menggerakkan rantai ekonomi lokal, dari petani, pedagang bahan makanan, hingga pelaku usaha kecil," papar Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi di Makasar, Sulawesi Selatan, Senin.

Ia menyampaikan dalam sosialisasi program MGB di Makassar, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi dapat membawa manfaat besar bagi perputaran ekonomi warga lokal.

Tujuan dari sosialisasi ini untuk memperkenalkan program MBG kepada masyarakat, serta menjelaskan dampak positifnya terhadap kualitas gizi anak, kesejahteraan ekonomi lokal, dan kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi.

Mengutip contoh dari Ethiopia, kata Kahfi, program ini serupa dan berhasil menurunkan angka kekurangan gizi dan meningkatkan angka kelulusan sekolah dalam 2–3 tahun setelah diterapkan.

Negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, dan Swedia telah sejak lama menerapkan program makan bergizi untuk anak sekolah sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan SDM.

"Kita menghadapi bonus demografi pada 2030–2040, di mana jumlah penduduk usia produktif akan sangat besar. Persiapan melalui peningkatan kualitas gizi generasi muda adalah kunci untuk memaksimalkan peluang ini," paparnya menambahkan.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Mochamad Halim pada kesempatan itu memaparkan, sejumlah peran serta tugas-tugas dari BGN dalam penerapan dan realisasi program baru tersebut.

"Badan Gizi ini baru resmi terbentuk pada Agustus 2024 sebagai lembaga yang khusus menangani isu gizi nasional. Walaupun masih dalam tahap awal dan banyak tantangan yang dihadapi, BGN berkomitmen untuk mempercepat implementasi program strategis seperti MGB," katanya.

Halim juga menjelaskan tentang pembangunan Sentra Produksi Pangan dan Gizi (SPPG), yang berfungsi sebagai pusat produksi bahan makanan bergizi untuk mendukung program MBG secara berkelanjutan

"Penerima manfaat MBG adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan prioritas kepada daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi," tuturnya

Ia mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap hoaks yang mengatasnamakan BGN atau SPPG, serta berhati-hati terhadap oknum yang berusaha mencari keuntungan pribadi dari program ini. Selain itu, tujuan program ini dikaitkan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

"Pastikan semua informasi yang diterima berasal dari sumber resmi. Mari kita jaga program ini agar benar-benar berdampak untuk kemajuan bangsa. Dengan SDM yang sehat, pintar, dan produktif, kita akan siap menyongsong Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045," ujarnya menambahkan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan kepada 10.000 relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) guna meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, belakangan ini, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Sony Sanjaya mengatakan pelatihan itu serentak dilakukan di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta sejumlah daerah Jawa Barat.

Menurut dia, pelatihan juga dilakukan untuk memastikan para pekerja di SPPG memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," kata Sony dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Dia menjelaskan, pembekalan pengetahuan bagi para relawan tersebut penting karena setiap hari program MBG perlu menyediakan makanan hingga kurang lebih 4.000 penerima manfaat.

"Kita harus pahami, memasak untuk tiga atau empat orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000, bahkan sampai 4.000 orang. Jadi, semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan, dan mematuhi etika atau standar operasional prosedur (SOP),” ujarnya.

Selain itu, Sony mengatakan, teknis penyiapan makanan harus dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kualitas makanan yang dibagikan kepada para penerima manfaat.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik, misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda, yang itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," katanya.

Sony juga mengungkapkan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan SPPG yang sering menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 43.000 relawan penjamah makanan yang bertugas di 1.071 SPPG se-Indonesia. Sedangkan total relawan SPPG yang telah mengikuti pelatihan 10.300 orang per April 2025

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Kasus Keracunan

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan.

Sejauh ini, kasus keracunan terbanyak usai menyantap menu MBG terjadi di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak 78 siswa mengalami keracunan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebanyak 40 siswa SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG.

Demikian juga, 40 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, diberitakan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

Damkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengevakuasi ular jenis Black Boiga saat masuk permukiman warga. Ular hitam berbisa tersebut diamankan setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.

Ular berukuran 1,5 meter itu muncul di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare pada Minggu (27/4) sekitar pukul 21.00 Wita. Damkar Parepare yang menerima laporan pun turun ke lokasi.

"Tim damkar mengevakuasi ular hitam berbisa dekat permukiman warga. Panjangnya sekitar 1,5 meter," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4/2025).

Pato mengatakan ular hitam itu termasuk binatang yang membahayakan. Tim Damkar melakukan evakuasi karena ular itu meresahkan warga.

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," katanya.

Ular itu tidak hanya berkeliaran di pohon tapi sempat memasuki rumah warga. Warga pernah menemukan kulit ular di dalam rumahnya.

"Sebelum dia naik di pohon itu sebenarnya sudah masuk di rumahnya warga. Bahkan ada ditemukan kulit itu ada di dalam rumahnya warga. Dia ganti kulit di dalam rumah," ujarnya.

Pato melanjutkan Damkar melakukan evakuasi dengan menggunakan stik penangkap ular. Saat tiba di lokasi, tim Damkar dengan mudah menangkap ular karena terlihat bergelantung di pohon.

"Kita pakai stik ular namanya. Karena kan begitu kita tiba, hewannya kelihatan di atas pohon," ucap dia.

Tim damkar kemudian membawa ular itu ke penangkaran milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Parepare. Ular itu diamankan dalam botol dengan mulut terikat isolasi.

"Kita bawa ke penangkarannya di BKSDA," imbuh dia.

Dia mengimbau warga agar segera melaporkan jika ada hewan berbahaya yang berkeliaran di sekitar pemukiman. Pato mengatakan tim Damkar selalu siaga untuk melakukan penyelamatan.

"Kita imbau agar warga melapor cepat kalau ada ditemukan hewan berbahaya. Jangan sampai nanti ada korban," pungkasnya.

Video: Momen Damkar Parepare Lepas Cincin dari Jari Pasien Wanita di RS

Video: Momen Damkar Parepare Lepas Cincin dari Jari Pasien Wanita di RS

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi menyeluruh usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.

Sebab dalam beberapa kasus keracunan MBG, tak semua murid yang menyantap menu mengalami gejala sakit perut hingga muntah.

"Dari beberapa kejadian yang saya pantau, dari pendistribusian di satu sekolah, rata-rata tidak semua jadi korban keracunan makanan. Misalnya, dari satu sekolah yang jumlah siswanya kurang lebih 200-250 orang, yang mengalami masalah sekitar 10 sampai 20 persen," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (28/4/2025).

"Nah ini yang butuh diinvestigasi, jika keracunan, harusnya semua anak yang makan mengalami muntah-muntah, pusing, dan sebagainya," sambungnya.

Irma mengatakan pendistribusian menu MBG menjadi penting dalam menjamin kualitas makanan.

Ia pun mendorong BGN untuk melakukan pengawasan ketat dalam hal pendistribusian agar kasus keracunan MBG tak kembali terulang.

"Maka BGN perlu berkoordinasi dengan pihak penyedia, dalam hal ini catering, yayasan, dan perwakilan BGN," ujar Irma.

Ratusan Siswa Jadi Korban

Setidaknya sudah terjadi sederet kasus keracunan MBG selama 2025. Mulai kasus keracunan yang menimpa 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kedua adalah 13 siswa yang mengalami gejala muntah dan sakit perut akibat menu MBG ayam tepung yang diduga basi SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya terjadi di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur, di mana 29 siswa mengalami keracunan.

Kelima, sebanyak 40 siswa juga mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG di SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat.

Terakhir, keracunan makanan juga dialami oleh 40 siswa setelah mengkonsumsi MBG di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Jika mengacu pada kasus-kasus keracunan MBG di atas, setidaknya terdapat 260 siswa yang menjadi korban. Mayoritas korban MBG tersebut mengeluhkan gejala mual, diare, hingga sakit perut.