Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan pemanfaatan instrumen di pasar modal dalam mendukung target pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto yakni penyediaan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pasar modal bisa menjadi salah satu cara perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam meraup pendanaan untuk mendukung penyediaan 3 juta rumah.

Untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti misalnya, dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau penawaran umum perdana di pasar saham (initial public offering/IPO).

Kemudian, perusahaan di sektor perumahan juga bisa melakukan penerbitan efek bersifat utang secara langsung atau melalui sejumlah produk investasi. Ini bisa dilakukan dengan mengeluarkan obligasi, medium term notes (MTN) dan long term notes.

Di pasar modal juga terdapat instrumen pendanaan produk investasi salah satunya adalah reksa dana pendapatan tetap (RDPT) yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor riil dan perumahan di Indonesia. Melalui RDPT, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan untuk pembangunan perumahan melalui efek bersifat ekuitas, utang atau hybrid.

Ada juga kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam memperoleh pendanaan dengan cara sekuiritasi aset keuangan termasuk piutang usaha hingga future income.

Lalu, dana investasi real estat (DIRE) yang bisa dimanfaatkan perusahaan di sektor perumahan dalam memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset terkait real estate. Kemudian, ada efek beragunan aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP), di mana lembaga pembiayaan atau bank dapat memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset berupa kredit pemilikan rumah (KPR).

Instrumen EBA-SP dapat dimanfaatkan sesuai kapasitas pendanaan yang tersedia di setiap lembaga keuangan.

"Kontribusi EBA dalam pembiayaan perumahan saat ini dinilai positif. Akan tetapi memang masih perlu room to growth yang bisa dikembangkan lagi," kata Inarno dalam konferensi pers pada Selasa (14/1/2025).

Saat ini perusahaan pembiayaan atau bank telah manfaatkan EBA sebagai alternatif pendanaan. Investor ritel juga telah berinvestasi melalui EBA.

Total, terdapat penerbitan pendanaan yang telah dilakukan atas 7 KIK-EBA, dengan nilai pendanaan mencapai Rp5,45 triliun. Sementara, terdapat 10 pendanaan melalui EBA-SP dengan nilai mencapai Rp8,7 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengatakan pada 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah, termasuk program penyediaan 3 juta rumah.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang likuiditas perbankan masih memadai untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit seiring implementasi program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, per November 2024 rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 112,94%, dibandingkan Oktober yaitu 113,64%. Berikutnya untuk Rasio Alat Likuid Terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), per November 25,57%, sementara likuiditas perbankan sebesar 213,07%.

"Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah ini dan bagaimana kaitannya dengan likuiditas perbankan. Kalau kita lihat, kondisi likuiditas perbankan sampai dengan posisi November 2024 yang lalu itu sebetulnya masih sangat ample (memadai)," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, Dian juga menilai, Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,34% masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen resiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah yang dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga," ujarnya.

Selanjutnya dalam sektor pasar modal, Dian mengatakan, salah satu peran industri perbankan ialah dalam menerbitkan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat dilengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas sekuritas bank.

"Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun," kata Dian.

OJK juga telah menyampaikan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). OJK memberikan ruang untuk memberikan kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan, berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite serta pertimbangan bisnis.

Simak juga Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pasar modal untuk menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan tersebut mencakup sejumlah instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan, baik oleh perusahaan sektor properti dan real estate, hingga lembaga keuangan yang membiayai pembangunan perumahan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, perusahaan sektor properti dapat melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Menjadi perusahaan terbuka dinilai dapat menjadi alternatif dalam menggalang dana untuk modal korporasi membangun perumahan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti, itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas, atau melakukan penawaran umum, atau sering kita sebut dengan IPO,” kata Inarno dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Opsi yang kedua, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang, seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Hingga 10 Januari 2025, total nilai emisi surat utang (baik obligasi atau sukuk) telah mencapai Rp7 triliun, berasal dari lima emisi yang diterbitkan oleh empat emiten penerbit.

Instrumen lain yang potensial, ujar Inarno, adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), yang dirancang untuk mendukung pendanaan di sektor real estate dan perumahan.

RDPT dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan perumahan di Indonesia.

“Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," tutur Inarno.

OJK juga menyoroti Efek Beragun Aset (EBA) sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

EBA dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan, atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan.

“Caranya dengan melakukan sekuritisasi aset keuangan, termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue, atau juga future income," tutur Inarno.

Instrumen lain yang juga mendapat perhatian adalah Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

DIRE merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan/atau kas dan setara kas.

Sedangkan, DINFRA adalah wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi (MI)

Selain itu, terdapat Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) yang juga berpeluang besar mendukung pendanaan perumahan.

"Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR (Kredit Pemilikan Rumah), sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir atau recycle terus,” kata Inarno.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, potensi besar yang dimiliki EBA-SP untuk mendukung program ini.

"Potensi mengoptimalkan EBA-SP ini masih sangat besar. Dan karena itu, OJK bersama stakeholders terkait akan terus memperkuat dan merumuskan antara lain penyempurnaan, skema efek beragunan aset surat partisipasi atau EBA-SP di pasar modal," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Metro. Mirza memuji kegiatan tersebut yang melibatkan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan makanan untuk para pelajar.

Adapun sekolah yang dikunjunginya yakni TK Negeri Pembina Metro Pusat, SDN 7 Metro Pusat, dan SMKN 2 Metro.

"Alhamdulillah Kota Metro sangat siap dan kualitas makanannya sudah sangat sesuai dengan harapan Presiden Prabowo. Yaitu makanan yang penuh gizi untuk generasi emas bangsa ini", kata Mirza, Senin (13/1/2025).

"Dapur MBG yang saya kunjungi tadi mempekerjakan lebih dari 50 tenaga kerja lokal untuk melayani 3000-an anak sekolah. Saya bangga sekali karena Dapur MBG juga memperkerjakan tenaga kerja dari komunitas disabilitas. Ada dua orang disabilitas yang mulai bekerja disini," lanjutnya.

Menurut dia, pelibatan penyandang disabilitas menjadi dampak positif Program MBG Presiden Prabowo yang secara nyata memberikan lapangan kerja baru yang inklusif.

"Tentu hal ini menjadi dampak positif Program MBG Presiden Prabowo yang secara nyata memberikan lapangan kerja. Lapangan kerja hari ini adalah salah satu tantangan besar di Provinsi Lampung," ujar Mirza.

Kemudian pada program MBG ini, terdapat pengolahan sampah. Baik sampah produksi maupun sisa makanan yang diolah menjadi maggot.

"Dan yang juga sangat membanggakan adalah pengolahan sampah baik produksi dan sisa makanan sudah dipersiapkan dengan baik melalui Bank Sampah. Food waste dan sampah sisa makanan akan diolah menjadi maggot yang bermanfaat untuk pupuk dan pakan ternak," jelasnya.

Mirza berharap ke depan dengan modal hal-hal baik tersebut, Program MBG semakin baik dan secara bertahap terlaksana lancar dan menyuluruh di seluruh Provinsi Lampung. Demi Lampung Maju, dan terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

LAMPUNG, KOMPAS.com - Dua orang penyandang disabilitas ikut dilibatkan dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Metro, Lampung.

Dua orang difabel tersebut ikut mempersiapkan makanan bagi sekitar 3.000-an anak sekolah di kota tersebut.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal, yang mengunjungi dapur MBG di Kota Metro pada Senin (13/1/2025).

Mirza, sapaan akrabnya, mengatakan dapur itu mempekerjakan 50 tenaga kerja lokal untuk melayani 3.000-an anak sekolah selama program MBG berjalan.

"Saya bangga sekali karena Dapur MBG juga memperkerjakan tenaga kerja dari komunitas disabilitas. Ada dua orang disabilitas yang mulai bekerja di sini," kata Mirza dalam keterangan pers, Senin (13/1/2025) sore.

Menurut dia, melibatkan penyandang disabilitas memberikan dampak positif bagi Program MBG Presiden Prabowo Subianto yang secara nyata memberikan lapangan kerja baru.

"Tentu hal ini menjadi dampak positif Program MBG Presiden Prabowo yang secara nyata memberikan lapangan kerja. Lapangan kerja hari ini adalah salah satu tantangan besar di Provinsi Lampung," ujar Mirza.

Selain mengunjungi dapur MBG, Mirza juga mengunjungi sejumlah sekolah untuk melihat implementasi program MBG.

Adapun sekolah yang dikunjunginya ialah TK Negeri Pembina Metro Pusat, SDN 7 Metro Pusat, dan SMKN 2 Metro.

"Alhamdulillah, Kota Metro sangat siap dan kualitas makanannya sudah sangat sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, yaitu makanan yang penuh gizi untuk generasi emas bangsa ini," katanya.

Kemudian, di program MBG ini juga terdapat pengolahan sampah, baik produksi maupun sisa makanan, yang diolah menjadi pakan maggot melalui bank sampah.

"Food waste dan sampah sisa makanan akan diolah menjadi pakan maggot yang bermanfaat untuk pupuk dan pakan ternak. Ini adalah semangat kolaborasi hulu hingga hilir yang bisa menjadi contoh bagi pelaksanaan program MBG di kabupaten-kota lain," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Patra Jasa menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi 280 siswa di SDN Katulampa 2 Bogor, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Patra Jasa Ray SM Daulay mengatakan, program makan bergizi gratis yang berlangsung di SDN Katulampa 2 Bogor ini tidak sekadar memberikan bantuan, melainkan menjadi momen untuk berinteraksi hangat dengan anak-anak, dan memberikan motivasi yang menginspirasi menuju masa depan yang lebih cerah.

"Kami berharap program MBG ini dapat menjadi landasan kuat untuk membentuk generasi muda yang tangguh, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan, serta menjadi motivasi bagi para pendidik untuk bersama-sama membimbing anak-anak mencapai prestasi tertinggi," ujar Ray dalam keterangan resmi, dikutip Senin (13/1/2025).

SHUTTERSTOCK/XIXINXING Ilustrasi makan siang di sekolah, makan siang gratis di sekolah.

Ia menambahkan, program ini juga memastikan setiap anak memperoleh nutrisi optimal dan pemahaman mendalam tentang pentingnya konsumsi makanan berkualitas.

Keikutsertaan dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ray bilang, mencerminkan dedikasi Patra Jasa dalam menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan bukti nyata kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan anak-anak, membangun ikatan positif dengan komunitas lokal.

"Serta memberikan perhatian kepada generasi muda untuk tumbuh secara sehat dan berprestasi," tutup dia.

Sebagai informasi, program yang bertujuan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan nutrisi anak itu bersinergi dengan BUMN lainnya, yaitu BRI, Antam, Bank Mandiri, Taspen Life, dan Semen Indonesia.

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Sebuah gebrakan baru di dunia pendidikan dan kesehatan terjadi di Surabaya hari ini (13/1/2025), dengan dimulainya uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini, yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, memberikan makan siang bergizi secara gratis kepada 3.151 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di kota ini.

Sebagai langkah awal, lima sekolah dipilih untuk melaksanakan program tersebut, yakni PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya. Program ini dirancang untuk memperbaiki asupan gizi siswa sekaligus memberikan edukasi kesehatan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Yusuf Masruh, mengungkapkan bahwa program MBG ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Seluruh proses, mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan, dikelola oleh BGN, sementara Dindik Surabaya bertanggung jawab memastikan kesiapan fasilitas sekolah dan pendampingan siswa.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini dirancang bertahap agar semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” jelas Yusuf.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Dindik telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan pengalaman dari uji coba sebelumnya.

Selain memberikan makanan bergizi, program ini juga mengajarkan kebiasaan hidup sehat kepada para siswa. Mereka diajak untuk berdoa sebelum makan, mencuci tangan, serta menjaga kebersihan setelah makan. 

Jadwal pemberian makanan pun disesuaikan agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar:
1. PAUD menerima makanan di pagi hari.
2. SD pada pukul 09.00 WIB.
3. SMP dan SMA dijadwalkan pada siang hari.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Pengaturan jadwal sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan,” tambah Yusuf.

Dalam program ini, sisa makanan yang tidak habis juga dikelola dengan baik oleh tim BGN untuk meminimalkan pemborosan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya konsumsi bergizi, tetapi juga tanggung jawab dalam mengelola sumber daya.

Program MBG diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan sadar akan pentingnya pola makan sehat. 

“Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga mendidik generasi penerus kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri,” ujar Yusuf.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program ini membawa harapan besar untuk masa depan pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Surabaya kini menjadi pelopor, menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak ini.

Editor : Arif Ardliyanto

Jakarta (ANTARA) - Suara ibu-ibu berceloteh ditimpa tangis para balita yang kegerahan, riuh terdengar pagi itu di Posyandu Dahlia, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Sekitar 45 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis di posyandu tersebut. Selain Posyandu Dahlia, makanan juga diberikan kepada sasaran yang sama di Posyandu Anyelir, Kecamatan Ciracas.

Setelah beberapa saat menunggu, Wakil Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka beserta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan tampak hadir untuk ikut mendistribusikan makanan hari itu.

Menu makanan yang disajikan terdiri dari nasi rempah, telur saus mentega, tumis labu siam bakso, jeruk, dan susu. Beberapa anak terlihat lahap memakan sajian tersebut, namun, beberapa ibu-ibu terlihat gelisah.

"Lauknya kurang, biasanya saya kasih anak saya makan ikan kalau di rumah," ujar Windy, ibu usia 24 tahun yang hadir di Posyandu Dahlia.

Ia terlihat kerepotan menenangkan anaknya yang menangis keras karena tidak nyaman dengan keramaian di posyandu yang cukup penuh dengan beberapa kader dan petugas yang membagi-bagikan makanan.

Beberapa ibu lain juga terlihat tak sabar dan memasukkan makanan ke kotak bekal yang mereka bawa dari rumah, karena beberapa lauk tidak termakan oleh anaknya. Beragam anak memang melahap makanannya hingga habis, tetapi beberapa yang lain terlihat memilih-milih lauk yang dimakan.

"Anak saya sehari-hari suka bakso, jadi baksonya habis, tetapi telurnya tidak habis," kata Endang Monalisa (45), warga Desa Susukan yang hadir di Posyandu Anyelir.

Endang datang bersama kedua anak kembarnya, Nizam dan Nadif yang berusia 3,5 tahun.

Baik di Posyandu Anyelir maupun Posyandu Dahlia, tak terlihat sosok ayah yang mendampingi anak-anaknya hari itu, meski bisa dipahami karena memang pembagian Makan Bergizi Gratis hari itu dilaksanakan di hari kerja, yakni hari Jumat.

"Mana ini bapak-bapaknya? Saya enggak lihat ada laki-laki ya, enggak ada bapak-bapak yang hadir ya hari ini?" tanya Wakil Menteri Veronica Tan kepada para ibu.

"Kerja, Bu," jawab para ibu yang hadir, serempak.

Veronica pun berpesan kepada mereka, sebaiknya di kesempatan berikutnya, ayah juga turut mendampingi agar bisa melihat perkembangan anaknya dan ikut berperan dalam pengasuhan.

Pentingnya pengasuhan setara

Dalam setiap kesempatan pemeriksaan balita di posyandu, memang kehadiran ayah masih jarang terlihat. Terdapat berbagai alasan mengapa kehadiran ayah masih minim, misalnya faktor ekonomi atau beban ganda pada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat 11,44 juta perempuan yang tercatat sebagai kepala rumah tangga, atau 15,7 persen yang mencari nafkah.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Indra Gunawan mengemukakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 400 pekerja informal perempuan di sembilan provinsi di Indonesia, meski jumlah pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki, kemungkinan perempuan untuk menjadi pekerja informal lebih besar, yakni sekitar 66 persen atau 54,5 juta pekerja.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang memiliki beban ganda dalam keluarga lebih rentan mengalami permasalahan ekonomi, sehingga dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengemukakan, pengasuhan yang setara dapat mengurangi beban ganda perempuan di dalam rumah tangga.

“Kalau kita bicara masyarakat kelas menengah di mana mereka dituntut harus bekerja dua-duanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang kemudian terjadi adalah beban ganda bagi para perempuan karena perempuan juga tetap dibebankan pada urusan domestik. Maka, yang sedang kami dorong adalah bagaimana kesetaraan di dalam membangun keluarga, di mana dalam pengasuhan, laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengasuh anak,” katanya.

Peran memenuhi kebutuhan ekonomi selama ini memang lebih banyak ditanggung oleh ayah, namun, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjelaskan, ayah juga mesti terlibat tidak sekadar untuk memenuhi keuangan dalam keluarga, tetapi juga hadir secara emosional untuk memenuhi kebutuhan psikologis ibu dan anak.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka mengemukakan, untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pihaknya kini tengah menggaungkan Gerakan Ayah Teladan (Gate) dalam lima program percepatan atau quick wins.

Selama ini dalam menyuapkan makanan ke anak-anaknya, terutama balita, sebagian besar masih dilakukan oleh ibu. Untuk itu, melalui program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, bisa mendapatkan edukasi tentang gizi yang baik bagi keluarga.

"Komposisi karbohidrat, protein, sayur, dan buah, juga ada tambahan susu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, nantinya masing-masing keluarga, baik ayah maupun ibu bisa melihat bahwa ternyata setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini. Jadi, nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya gizinya dapat terpenuhi setiap hari," ucapnya.

Edukasi tentang pemenuhan gizi nantinya juga melibatkan kader-kader mulai dari kader posyandu hingga tim pendamping keluarga (TPK) Kemendukbangga/BKKBN yang hingga kini jumlahnya mencapai 600 ribu orang tersebar di seluruh Indonesia.

"Anak bisa dikenalkan pula dengan beragam menu-menu lain, sehingga ini juga menjadi sangat penting. Anak lidahnya terbiasa dengan beragam menu, dan nantinya juga mudah-mudahan akan menemukan kebiasaan makan yang baik," tuturnya.

Untuk mewujudkan pengasuhan yang setara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya perencanaan dalam berkeluarga sehingga dapat mencetak anak-anak yang berkualitas.

"Keluarga berencana penting banget untuk mengedukasi keluarga. Anak yang berkualitas itu jauh lebih baik. Anak berkualitas itu dijaga baik-baik, dikasih makan yang benar, bergizi, dikasih sekolah yang tinggi," katanya.

Posyandu sebagai tempat untuk mengamati perkembangan balita di Indonesia memang sudah semestinya tidak hanya diisi oleh para ibu, tetapi juga para ayah, karena di situlah, orang tua bisa mengetahui capaian perkembangan sang anak.

Ke depan, selain untuk memantau perkembangan anak yang dilakukan tiap bulan, posyandu juga akan menjadi tempat untuk edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, sehingga, peran ayah yang hadir sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang setara dalam keluarga.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kota Pahlawan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan generasi muda melalui program inovatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin, 13 Januari 2025, di lima sekolah yang tersebar di Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa tahap awal program MBG ini dilakukan atas kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sebanyak 3.151 siswa dari berbagai jenjang pendidikan akan merasakan manfaat dari program ini, dengan sekolah-sekolah yang terpilih meliputi PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini dirancang bertahap agar semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” ujar Yusuf. 

Program MBG ini mengusung manajemen terpadu. Seluruh proses mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan dikelola oleh BGN, sementara Dispendik Surabaya berfokus pada penyediaan fasilitas sekolah dan pendampingan siswa.

“Kami hanya memastikan kesiapan sekolah sebagai penerima manfaat. Semua detail teknis, termasuk pemilihan menu makanan, merupakan tanggung jawab BGN,” jelas Yusuf.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Dispendik juga menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan pengalaman dari uji coba program sebelumnya. 

Selain mendapatkan makanan bergizi, para siswa akan diberikan edukasi kesehatan, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan setelah makan.

Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal masing-masing jenjang. PAUD akan menerima makanan di pagi hari, SD pada pukul 09.00 WIB, sementara SMP dan SMA dijadwalkan pada siang hari.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Pengaturan jadwal sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan,” tambah Yusuf.

Makanan yang tidak habis oleh siswa pun akan tetap dikelola dengan baik. “Tim BGN akan menangani sisa makanan yang dikembalikan, sehingga tidak ada pemborosan,” jelasnya.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat dan bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga soal mendidik generasi penerus kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri,” tutup Yusuf.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, program ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengubah proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Dia sudah menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan tersebut.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi untuk 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Menteri Ara dikutip Sabtu (11/1/2025).

Ara melanjutkan, jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com,JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba akan membawa sejumlah topik kerja sama dalam pertemuan bilateral perdananya dengan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia hari ini, Sabtu (11/1/2025).

Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Jepang Toshihiro Kitamura mengatakan PM Ishiba akan membawa dua isu besar dalam kunjungan bilateral perdananya ke Indonesia hari ini, yakni pertahanan dan ekonomi.

“Kami membutuhkan Indonesia sebagai partner regional yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah ini. Untuk itu, kami ingin membawa dua agenda. Masalah keamanan dan kerja sama ekonomi,” ujar Kitamura dalam pertemuan dengan awak media, Jumat (10/1/2025).

Kitamura menjelaskan, kedua pemimpin akan membicarakanframeworkkonsultasi kerja sama pertahanan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas Kawasan. Adapun pembicaraan ini akan berfokus pada kerja sama teknis dan pengadaan peralatan keamanan seperti kapal patrol.

Dia mengatakan Jepang akan meningkatkan dukungan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pertahanan. Salah satunya dengan penambahan undangan untuk bagi personel Indonesia untuk menjalani pelatihan keamanan.

“Jadi, kami ingin menerima lebih banyak pelajar Indonesia di bidang keamanan. Kami ingin menerima pelajar Indonesia ke National Defence Academy,” jelasnya.

Adapun agenda pembicaraan kerja sama ekonomi utamanya akan berfokus pada pengembangan sektor energi terbarukan, termasuk dekarbonisasi, mitigasi bencana, hingga makan bergizi gratis (MBG).

Kitamura mengatakan hal ini termasuk meningkatkan bantuan dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Jepang juga akan membahas kerja sama sumber daya mineral kritis dari Indonesia serta Pembangunan infrastruktur melalui Official Development Assistance (ODA).

Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kitamura mengatakan Jepang akan menawarkan dukungan dalam pengembangan program MBG. Hal ini karena Jepang memiliki program serupa bernama Kyushoku yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Kami akan memberikan pelatihan kepada para ahli dari Indonesia atau membawa ahli dari Jepang untuk membantu menyempurnakan program (MBG) ini,” katanya.

Selain itu, Kitamura mengatakan PM Jepang diperkirakan akan mengumumkan kerja sama untuk memperdalam kerja sama dalam bidang pencegahan bencana.

Dia menjelaskan, program pencegahan bencana merupakan salah satu prioritas dalam program PM Ishiba. Pada Oktober 2024 lalu, Ishiba bahkan mengumumkan rencana pembentukan kementerian baru dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

“Saya pikir Indonesia adalah negara vulkanik dan ada risiko bencana yang disebabkan oleh gunung berapi, dan kami siap memberikan bantuan untuk mengatasi masalah bencana gunung berapi,” pungkasnya.

Sebelumnya, PM Ishiba beserta Ibu Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (10/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kedatangan PM Ishiba ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 10—11 Januari 2025.

PM Ishiba dan istri disambut langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar Republik Indonesia untukJepangHeri Akhmadi, Pj. Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Tampak pula pasukan jajar kehormatan, korps musik (korsik), tarian tradisional Walijamaliha dari Provinsi Banten, dan dentuman meriam yang turut menyambut dan mengiringi PM Ishiba menuju kendaraan.

Dari Bandara, PM Ishiba beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta.

Hari ini, PM Ishiba diagendakan untuk melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, untuk meletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

Selanjutnya, PM Ishiba akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor dalam rangka kunjungan resmi sekaligus menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara.