Presiden Prabowo Subianto menunjuk Politisi Senior Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di kabinetnya. Kabinet Prabowo disebut Kabinet Merah Putih

Fahri akan mendampingi Maruarar Sirait untuk memastikan program penyediaan rumah bisa terlaksana setidaknya 5 tahun ke depan.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan kabinet di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Fahri Hamzah, dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002.

Fahri terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Kala itu, Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri menjadi wakil dari Maruarar Sirait yang menduduki kursi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," kata Prabowo di Istana Negara, Minggu (20/10) malam.

Fahri sebelumnya dikenal sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia keluar dari PKS dan jadi salah satu pendiri Partai Gelora.

Semasa jadi kader PKS, ia sempat jadi Wakil Ketua DPR periode 2014-2019.

Sebelum jadi politisi, Fahri mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Kala itu, Fahri mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Tak hanya itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Usai berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki era reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002 hingga akhirnya terjun ke dunia politik.

Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di Sidang Umum Paripurna MPR pada hari ini.

Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi. Selain itu, eks Danjen Kopassus itu merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Gibran adalah putra sulung Jokowi. Ia jadi wakil presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia karena dilantik pada usia 37 tahun.

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Maruarar Sirait terpilih menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Maruarar Sirait, S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI. Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pemilihan Maruarar Sirait oleh Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kemungkinan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah nama menteri didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan kabinet merah putih 2024," kata Presiden Prabowo.

Adapun jumlah menteri dan kepala badan yang diumumkan mencapai 53 orang, sedangkan wakil menteri yang diumumkan berjumlah 56 orang. Pengumuman tersebut dilakukan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mempercayakan kursi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Maruarar Sirait alias Ara, Minggu (20/10/2024).

Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

“Maruarar Sirait, S.IP., Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretaris Kabinet, Minggu.

Ara termasuk politisi senior yang telah berkarir sejak 2004. Sebelum merapat ke Prabowo, Ara diketahui sebagai kader PDI-P.

Ia menjabat sebagai anggota DPR RI dari partai banteng itu pada 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara diketahui merupakan orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, pada Januari 2024 lalu, ia memutuskan pisah jalan dari partai banteng. Alasannya, ia mengikuti langkah politik Presiden Ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung ini kemudian bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantu pekerjaan dalam kabinet barunya.

Di sektor perumahan, Ada politisi senior Maruarar Sirait yang resmi ditunjuk memastikan program penyediaan rumah bagi masyarakat bisa berjalan.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Maruarar Sirait adalah Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang telah lama berkecimpung dalam dinamika perpolitikan Tanah Air.

Keseriusannya di dunia politik terlihat dari pendidikan yang dia ambil. Ara menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Jakarta, Investor.id - Program tiga juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim Satgas Perumahan, akan ada tiga juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak satu juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan dua juta unit untuk masyarakat di pedesaan. 

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata  Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75-100 juta. Jadi, jika program tiga juta rumah terserap maksimal, volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.  

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali-kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.   

Dampak Berganda

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi dampak ganda (multiplier effect) ke 183 sub  sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek. 

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.     

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand). 

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara itu, Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,”ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian yang tersendiri.

Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hal itu tersaji ketika Kepala Negara mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Prabowo mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum akan dijabat oleh Dody Hanggodo. Sementara posisi wamen akan ditempati mantan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

"Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum," ucap Prabowo dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Kemudian untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menterinya akan dijabat oleh Maruarar Sirait.

Sedangkan posisi wamen diisi oleh Fahri Hamzah yang merupakan Politikus Partai Gelora dan juga Anggota Satgas Perumahan Prabowo.

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," imbuhnya.

Jajaran menteri Prabowo akan dilantik pada Senin (21/10/2024) pagi, sementara wamen akan dilantik pada sore hari.

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri pukul 15.00," pungkas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar rp 400 triliun per tahun.

Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

BTN menyebutkan, rumah subsidi di perkotaan dipatok dengan nilai jual rata rata Rp 200 juta per unit dan rumah di pedesaan sekitar Rp 75 juta-Rp 100 juta per unit.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, angka ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Oleh karena itu, Program 3 Juta Rumah dianggap dapat membangkitkan optimisme publik.

Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, salah satu alasan pemicu optimisme publik adalah dana ratusan triliun dari proyek strategis ini siap mengucur, diproyeksikan bakal menggerakkan sektor riil.

Pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat punya kesempatan beli rumah layak huni.

Mengacu pada peta jalan yang digagas Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya.

Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z Minang menuturkan, program prioritas pemerintahan Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan.

"Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Minggu (20/10/2024).

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan.

Tim Satgas Perumahan juga berkali kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Efek Berganda

Pembangunan hunian layak juga diprediksi akan menjadi penggerak ekonomi di kota dan desa.

KOMPAS.com - Maruarar Sirait telah ditunjuk menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu sebagaimana hasil pengumuman jajaran menteri Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Seperti diketahui, sebelumnya Maruarar Sirait menjadi salah satu calon menteri Prabowo yang telah dipanggil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Adapun pelantikan para menteri Prabowo pada Kabinet Merah Putih ini, termasuk Maruarar Sirait, akan dilaksanakan pada Senin (21/10/2024).

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00," tutup Prabowo.

Profil Maruarar Sirait

Pria akrab disapa Ara itu lahir di Medan pada 23 Desember 1969.

Ia bukanlah wajah baru di dunia politik Indonesia. Karena merupakan mantan Politikus PDI-P serta anggota DPR RI selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara juga merupakan putra dari Sabam Sirait, Politikus senior PDI-P sekaligus mantan anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Namanya mungkin mulai menjadi perbincangan hangat publik ketika memutuskan hengkang dari PDI-P pada Januari 2024. Apalagi alasannya hengkang dari PDI-P karena mengikuti langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana kemudian, Ara memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Adapun selama periode kurang lebih satu tahun ini, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu juga kerap kali tertangkap kamera sedang bersama dengan para konglomerat kelas naga yang bergerak di bidang properti tanah air. Momen-momen itu ada kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Misalnya pada 11 Agustus 2023, Ara tampak mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG) mengunjungi IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu dijabat Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya pada 21 September 2023, ia turut menaghadiri proses peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi.

Hotel Nusantara merupakan proyek properti besutan investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.

Lalu, pada 6 Desember 2023, Ara juga mengunggah foto di akun Instagram nya sedang makan malam bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu (pemilik Barito Pacific), Franky Wijaya (pemilik Sinarmas Group), dan Boy Thohir (pemilik Adaro Group).

Di dalam unggahannya Ara menyebut sedang makan malam dan berdiskusi tentang IKN dengan para pengusaha senior itu.

Yang terbaru, ia juga tampak mengikuti prosesi Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Negara, IKN, bersama Franky Widjaya, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.

Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabar ini diperkuat dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum DPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Nurdin Karumpa mengapresiasi ada rencana pembagian kementerian, sehingga Kementerian Perumahan dapat berdiri sendiri. Ia Menteri Perumahan dapat mendorong pembangunan serta melibatkan pengusaha konstruksi kecil.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Terpilih Prabowo yang telah membagi dari Kementerian PUPR menjadi dua, (dengan) Kementerian Perumahan," ujar Andi kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Siapapun yang akan ditugasi oleh Bapak Presiden di lima tahun mendatang, tentu harapan kami dari pelaku dunia usaha (konstruksi), pertama pembangunan infrastruktur tentu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut dengan tentu menyesuaikan kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia mengungkapkan sebesar 80% dari sekitar 140.000 anggota Gapensi berharap ada segmentasi pasar pekerjaan untuk mereka. Apalagi dengan adanya rencana program pembangunan 3 juta rumah.

"Dengan direncanakannya pembangunaan 3 juta rumah per tahun, (yakni) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, ini menurut saya menjadi peluang yang amat luar biasa jika ini benar-benar diwujudkan oleh kabinet Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan perumahan kecil dapat diserahkan kepada pengusaha konstruksi daerah daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama bagi proyek rumah yang biaya pembangunannya di bawah Rp 1 miliar.

"Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan rumah ini tidak dipaketkan lagi, tidak digabungkan lagi yang menjadi jatah BUMN. Jadi pembangunan perumahan itu benar-benar diberikan kepada pengusaha lokal di masing-masing daerah yang memang segmentasinya itu," ungkapnya.

Pasalnya, ada banyak anggota pengusaha kecil kesulitan menjalani hidup karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ia berharap Kementerian Perumahan dapat memperbanyak pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Semua orang gulung tikar segala macam karena nggak mendapatkan pekerjaan lagi karena nggak dapat segmentasi itu. Maka, (kontraktor) berharap di Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Perumahan benar-benar pekerjaan pembangunan rumah yang 3 juta setiap tahun akan dibangun, (yang terdiri dari) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, itu benar-benar diperuntukkan terhadap pelaku UMKM," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong mengatakan tidak masalah jika pemimpin Kementerian Perumahan dipimpin oleh seorang politikus, asalkan memiliki latar belakang pengusaha seperti pengusaha properti.

"Kita tahu bahwa politikus banyak yang dari latar belakang pengusaha ya, kalau memang dia berlatar belakang pengusaha properti ya boleh-boleh saja tapi jangan yang hanya benar-benar seorang politikus 100%, politikus tulen. Nah ini nanti bisa menimbulkan kendala lagi bagi program 3 juta rumah," kata Lukas ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, ia menilai bahwa adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan mendatang dapat menghilangkan backlog rumah. Terlebih lagi dengan adanya program yang cukup ambisius dari pemerintah, yaitu 3 juta rumah per tahun dengan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pihaknya menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya Kementerian Perumahan ini.

Terkait dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, Lukas mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para broker properti di Indonesia. Sebab, dalam pembangunan rumah diperlukan seseorang yang dapat mendistribusikannya agar bisa tersalurkan dengan baik.

"Nah ini akan jadi tantangan dan jadi satu PR buat kita dan juga akan menjadi ladang garapan juga jika kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang menyediakan 3 juta rumah itu, karena kita tahu ya selama ini developer yang buat rumah subsidi itu umumnya mereka tidak menggunakan jasa broker properti sehingga ada beberapa developer yang pendistribusiannya tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik," tuturnya.

"Tentunya pemerintah dalam hal ini harusnya sih concern juga ya bahwa kita bisa jadi produsen tapi kita harus ada yang mendistribusikan, yaitu broker properti. Harusnya ini bisa dicermati oleh pak menteri nantinya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Kemungkinan tersebut ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan politikus Gerindra, Maruarar Sirait akan menjadi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpesan agar menteri baru nantinya mendengarkan masukan dari asosiasi-asosiasi pelaku industri untuk memahami permasalahan di bidang perumahan. Menurutnya, persoalan perumahan termasuk masalah yang kompleks.

"Menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, asosiasi, (dan) siapapun) itu untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif. Karena memang kan perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

Ali menyoroti sejumlah masalah yang perlu dihadapi Kementerian Perumahan. Ia pun menyebutkan sederet rumusan masalah yang perlu diatasi oleh Menteri Perumahan, salah satunya jumlah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terbatas.

"Banyak masalah misalkan kuota FLPP yang setiap tahun selalu habis. Meskipun ada kemungkinan katanya Prabowo mau naikan jadi 300 unit rumah," katanya.

Kemudian, ia menyebut pajak-pajak di sektor perumahan sangat tinggi. Penetapan pajak tidak bisa diputuskan oleh Menteri Perumahan saja, tetapi harus ada koordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ali juga membahas soal ketersediaan lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat harga tanah semakin melonjak. Ia pun menyarankan ada koordinasi dengan Bank Tanah yang saat ini pelaksanaannya belum optimal.

Demikian juga pelaksanaan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ali menilai pelaksanaan badan ini perlu lebih dioptimalkan.

Kemudian, masyarakat menengah di perkotaan juga butuh diperhatikan soal pengadaan rumah. Misalkan di Kota Jakarta, masyarakat kelas menengah seakan terabaikan karena pemerintah fokus pada pengadaan rumah untuk MBR.

Padahal, masyarakat menengah juga perlu diadakan hunian, termasuk bagi kaum Milenial dan Gen Z.

"Masalah lagi kaum menengah perkotaan yang kita lihat banyak market gap. Jadi kota-kota besar itu belum ada hunian yang betul-betul untuk kaum menengah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ali menyoroti soal pembiayaan pengadaan perumahan. Menurutnya, sumber dana dari Kementerian Perumahan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang penting masalah pembiayaan kalau sama APBN sangat nggak kuat, APBN kita nggak kuat juga. Mau naikin porsinya mungkin tapi ambil dananya dari mana? Makanya perlu lembaga-lembaga atau dana abadi," imbuhnya.

Ia menyebut perlu adanya lembaga pembiayaan perumahan berupa dana abadi. Sebab, pembangunan perumahan akan terkendala tanpa pembiayaan yang tepat.

"Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) itu masih banyak konflik, banyak polemik tapi mesti memang ada lembaga pembiayaan perumahan jangka panjang yang itu mesti dibentuk kayak di Singapura, Central Provident Fund, itu harusnya seperti itu. Kita bisa belajar ke sana. Karena tanpa pembiayaan jangka panjang, ini akan terkendala juga pembangunan rumah rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia mengatakan perlu ada perubahan undang-undang untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, dibutuhkan harmonisasi undang-undang yang mendukung Pemda mengurus perumahan rakyat di daerahnya masing-masing.

"Saat ini perumahan rakyat bukan domainnya Pemda. Sebelumnya, menurut saya itu harusnya ada di Pemda. Undang-undang Pemda-nya tidak mendukung itu. Perlu ada harmonisasi di antara undang-undang dan peraturan, sehingga Pemda juga ikut aktif fokus terhadap daerahnya masing-masing, karena saat ini masih fokusnya di pusat," terangnya.

Ali mengatakan pemerintah perlu mempercepat dan mewujudkan perumahan rakyat. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kementerian, badan, serta asosiasi-asosiasi pelaku industri.

"Kita perlu percepatan karena untuk penyediaan perumahan rakyat ini agar sedikit terlambat, tapi bukan tidak mungkin. Perlunya kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya tanpa merusak bisnis masing-masing (pelaku industri)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo pun mengungkapkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan kalangan pengusaha properti sebenarnya mengharapkan tokoh profesional sebagai Kementerian Perumahan Rakyat. Mengingat, kedua tokoh yang santer dibahas merupakan politikus.

Meski begitu, Ali menilai ada sisi positif menunjuk politikus dibandingkan pelaku industri perumahan. Menurutnya, sektor perumahan memiliki unsur politik, sehingga membutuhkan pendekatan khusus.

"Kalangan pengusaha tadinya kan berharap ada tokoh profesional yang memahami perumahan, tapi memang saya bilang perumahan ini sarat akan kepentingan politik. Jadi memang tidak bisa hanya profesional," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Tapi dengan masuknya Pak Ara dan Fahri Hamzah ini sebetulnya dua-duanya politikus kan. Ada bagusnya juga karena memang perumahan sangat politik, mau nggak mau ada hal yang bersifat politis yang bisa diselesaikan oleh politikus," tambahnya.

Sementara, seorang profesional sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) kemungkinan akan menghadapi penolakan dari beberapa kementerian yang bersifat birokrat. Namun, politikus yang sudah memiliki pengalaman bekerja sama akan lebih mudah menjalankan tugasnya.

Kepada menpera baru nanti, Ali berharap mereka mau mendengarkan dan merangkul asosiasi-asosiasi pelaku industri, misalnya pengembang. Hal ini agar mereka dapat lebih memahami masalah serta ilmu dalam sektor perumahan. Apalagi perumahan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan lintas kementerian

"Ketika mereka berhadapan dengan lapangan, seharusnya menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, dari asosiasi, dari siapapun untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif karena memang perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," katanya.

"Saya bilang sih itu memang agak berat, tapi bukan tidak mungkin selama menterinya bisa mau mendengarkan semua aspirasi dari asosiasi," tambahnya.

Selain itu, Ali juga berharap agar sektor perumahan nantinya mendapat lebih banyak perhatian pemerintah, mulai dari pembentukan lembaga hingga peningkatan anggaran.

"Kita harapkan dengan adanya kementerian ini, sektor perumahan tidak menjadi anak tiri lagi. Tapi memang banyak pekerjaan rumah yang memang masih harus dilakukan. Sebagai politisi, harusnya juga bisa melihat permasalahan yang sangat kompleks mengenai sektor properti dan perumahan, makanya itu perlu itu perlu ada merangkul semua pihak untuk membuat suatu kebijakan yang betul-betul diperlukan di sektor perumahan," ungkapnya.

Terpisah, Pengamat properti Anton Sitorus juga menyoroti latar belakang Maruarar Sirait akan dan Fahri Hamzah. Menurutnya, pemilihan kedua tokoh tersebut lebih mempertimbangkan sisi politik dibandingkan pengalaman bekerja di bidang perumahan.

Untuk itu, Anton berharap Menpera nantinya membentuk tim profesional dengan kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Ia menekankan tim tersebut harus andal dan mempunyai pemahaman yang benar terkait masalah perumahan.

"Kalau pun menteri dan wakilnya bukan orang (pelaku sektor perumahan) sama sekali, tapi harapannya ada tim yang benar-benar profesional, yang ekspor di dalam Kementerian Perumahan nantinya," ungkapnya.

Dengan begitu, program dan kebijakan bisa direncanakan dengan tepat dan terealisasi. Tim tersebut bisa terdiri dari beragam latar belakang yang berkaitan dengan perumahan.

"Yang penting dia punya orang-orang yang memang bisa membantu secara profesional, secara andal dengan pengalaman yang baik dan tentunya juga ini membutuhkan berbagai macam background, bisa itu dari developer, konsultan, akademisi, (hingga) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik