Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibangun tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan, mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang, wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pengembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo akan menjadikan sektor perumahan dan properti sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai target ekonomi yang dijanjikan sebesar 8% per tahun.

Sektor properti diharapkan bisa menyumbang 25% terhadap prroduk domostek bruto (PDB) Indonesia ke depan. Maklum, sektor ini memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor industri lain. Adapun saat ini, kontribusi sektor ini baru sekitar 3%.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon, Minggu (13/10).

Nixon menjelaskan bahwa strategi yang diusulkan BTN bukan hanya untuk mengatasi masalah pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dari sisi supplai ada masalah produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, sedang di sisi permintaan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Nixon menambahkan, BTN mendukung sisi supplai dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Sedangkan di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, lanjut Nixon, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan. Sedangkan di sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal.

Selain itu, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar. Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan yang sama, Bonny Z. Minang, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5% menjadi minimal 8%. Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumennya yakni pembangunan rumah di pedesaan.

“Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni. Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor,” ujar Bonny.

BTN memiliki kapabilitas untuk mendukung program Tiga Juta Rumah karena telah menjadi tulang punggung bagi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui program tersebut, BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dengan adanya target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal. Sebagai contoh, penguatan infrastruktur dengan bantuan teknologi, sehingga keputusan kredit menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.

Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.

“Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia. Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah,” papar Hirwandi.

Pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut akan kembali membentuk Kementerian Perumahan. Nama politisi senior Fahri Hamzah muncul dalam rencana kabinet baru pemerintahan era Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober mendatang.

Pada paparan acara Propertinomics, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Ia menilai, calon Menteri Perumahan sebaiknya bukan hanya seorang akademisi yang sering bekerja di balik meja, melainkan juga seseorang yang sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha.

"Saya agree with you, harus ada pendobrak jangan akademisi yang on chair, harus sering ke lapangan sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga wakil menterinya," ungkapnya.

Terpisah, ketika ditemui selepas acara, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora enggan bicara banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi Menteri Perumahan.

"Ya tanya Pak Hashim dong," jawabnya singkat.

Profil Fahri Hamzah

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, Fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2004, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra buka suara soal sinyal Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah bakal menjadi Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Prabowo Subianto 2024-2029.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad berujar bahwa sinyal Fahri akan menjadi menteri merujuk pada tugasnya saat ini. Menurut Dasco, Fahri Hamzah saat ini merupakan anggota Satgas Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo.

Dasco mengatakan Satgas itu dibentuk untuk memenuhi target pembangunan perumahan di masa pemerintahan Prabowo ke depan.

"Karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo," kada Dasco di kompleks parlemen, Jumat (12/10).

Di beberapa kesempatan, Hashim mengatakan bahwa Prabowo sebagai Presiden ke depan menargetkan membangun 15 juta rumah. Dia optimis target itu bisa dipenuhi dengan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya.

"Jadi bukan 3 juta rumah sekian tahun tapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah sehingga harusnya 3 juta rumah itu dia tertekan setiap tahun dan itu kalau 1 periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah kalau dia 2 periode bisa 30 juta rumah dan kita harus benar-benar ambisius,"ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta, Kamis (10/10).

Oleh karena itu, Hashim mengatakan tugas Fahri Hamzah ke depan akan sangat berat. Dia memang tak mengonfirmasi tegas ihwal sinyal jabatan baru bagi pendiri Partai Gelora itu.

Hashim menuturkan sang kakak sudah memiliki kriteria yang cocok untuk mengisi kursi menteri perumahan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan salah satu anggota Real Estate Indonesia (REI).

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, membantu, menyukseskan program satu periode. Insyaallah Pak Prabowo dua kali (menjabat sebagai presiden) bisa 10 tahun, bisa 30 juta (rumah)," katanya.

Fahri yang mendampingi Hashim dalam agenda yang diadakan pengusaha properti itu irit bicara saat dikonfirmasi terkait sinyal tersebut. Ia tak membenarkan maupun membantah namanya sudah dikunci jadi menteri perumahan.

"Tanya Pak Hashim dong, ya," jawab Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu singkat selepas acara.

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program 3 juta rumah dilakukan per tahun, bukan dalam satu periode kepemimpinan Prabowo. Hal ini bisa saja membuat Menteri Perumahan memiliki tugas yang berat untuk mewujudkan program tersebut.

Pada paparan acara Propertinomics, Hashim awalnya membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Hashim menegaskan itu adalah program tahunan bukan periode.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," tutur Hashim di acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Kemudian, Hashim tiba-tiba menyebut nama Fahri Hamzah. Dia bilang, karena program ini Fahri Hamzah akan punya tugas berat.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya.

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Ia menilai, calon Menteri Perumahan sebaiknya bukan hanya seorang akademisi yang sering bekerja di balik meja, melainkan juga seseorang yang sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha.

"Saya agree with you, harus ada pendobrak jangan akademisi yang on chair, harus sering ke lapangan sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga wakil menterinya," ungkapnya.

Respons Fahri Hamzah

Terpisah, ketika ditemui selepas acara, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora enggan bicara banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi Menteri Perumahan.

"Ya tanya Pak Hashim dong," jawabnya singkat.

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintah akan mengutamakan kontraktor atau pengembang kecil dalam program pembangunan 3 Juta Rumah.

Hashim bilang dari 3 juta rumah itu, 2 juta rumah akan diserahkan kepada pengembang kelas menengah atau UMKM, Bumdes hingga koperasi.

“Jadi yang besar-besar itu kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, jangan masuk ke desa. Kita terbuka aja, let's make the pie bigger and banyak yang menikmati," ujarnya dalam Propertinomic Dialog di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sementara 1 juta pembangunan rumah lainnya akan diserahkan kepada siapapun yang ingin bergabung untuk mengelola termasuk investor asing.

“Di sini konsep dari kita Satgas, kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abudhabi dan Malaysia,” katanya.

Hashim mengatakan, ketika dirinya bertugas ke Qatar beberapa waktu yang lalu, sudah ada investor yang tertarik menjadi pengembang dalam program itu. Asal, lanjut Hasim, investor dari Qatar itu meminta program itu bisa dipastikan tetap berjalan dan tidak merugi.

“Tapi mereka juga minta enggak boleh untung besar. Bagi mereka itu amal. Amal tapi jangan rugi yang penting adalah dipastikan ada kebutuhan. Ada engak 1 juta keluarga yang mau beli,” ungkap Hashim.

Dengan pembagian ini menurutnya keadilan dan pemerataan akan dicapai. Harapannya, kelas menengah juga akan tumbuh kembali di era pemerintahan Prabowo.

"Ini tujuan Prabowo-Gibran adalah recreate dan memperbesar the middle class. Dan salah satu cara itu adalah affirmative action. BUMDES koperasi kontraktor kecil di pedesaan," pungkasnya.

Untuk diketahui, pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia.

Program ini pun diharapkan bisa menjadi tulang punggung target pertumbuhan ekonomi karena multiplier effect sektor perumahan akan menggerakkan sektor bisnis lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons ihwal kabar yang menyebutkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah akan didapuk sebagai Menteri Perumahan pada kabinet pemerintahan mendatang.

Dia menjelaskan bahwa Fahri Hamzah merupakan anggota dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan.

"Kalau saya lihat di media-media online itu Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanye Pak Prabowo," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar menyerahkan balik kebenaran kabar tersebut untuk dikonfimasi langsung ke Hashim Djojohadikusumo.

"Mungkin bisa ditanyakan sama yang bicara, ya mungkin dengan Pak Hashim," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Kamis (10/10), Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyinggung nama Fahri Hamzah ketika menjelaskan program pembangunan tiga juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan mendatang.

"Saya mau luruskan, bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kami mau bikin tiga juta rumah setiap tahun. Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat," kata Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue Real Estate Indonesia atau REI di Jakarta.

Adapun Fahri Hamzah dikabarkan akan berpindah ke Partai Golkar setelah diungkap oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya saat peresmian smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/9).

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," ujar Bahlil.

Dia lantas berkata, "Tadi sudah negosiasi, makanya tadi kami datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Partai GerindraSufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah adalah anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dibentuk untuk menunaikan janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dasco merespons isu yang menyebut Fahri bakal menjadi menteri pada pemerintahan Prabowo mendatang.

"Kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanye Pak Prabowo," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Isu yang menyebut Fahri bakal menjadi menteri mencuat ketika namanya disebut oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo kala Hashim menjelaskan soal program 3 jtua rumah per tahun.

Pada kesempatan itu, Hashim menyebut tugas yang diemban oleh Fahri akan berat.

“Saya mau luruskan, bukan 3 juta (rumah). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, jadi 15 juta (15 juta rumah selama lima tahun). Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat," ujar Hasyim dalam acara Propertinomic Dialog di Jakarta, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Menurut Dasco. Hashim menyinggung tugas Fahri berat karena Fahri adalah anggota Satgas Perumahan.

Terlepas dari itu, Hashim menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan kembali mengaktifkan Kementerian Perumahan.

Dia mengatakan calon menteri yang akan mengemban tugas di kementerian tersebut bukan berasal dari kalangan profesional atau akademisi, tetapi sosok yang sering turun ke lapangan.

“Jangan akademisi yang on chair. Harus sering ke lapangan, sering ketemu dengan pelaku-pelaku (properti), harus terbuka. Saya kira satu orang yang disebut itu terbuka, tapi yang penting juga wakil menterinya," kata Hashim.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberikan sinyal Fahri Hamzah akan menjabat menteri perumahan pada kabinet Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Hashim saat menghadiri Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Adik Prabowo itu awalnya mengklarifikasi soal program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas ke depan. Hashim menegaskan sang kakak akan membangun 3 juta rumah per tahun, sehingga rencananya bakal ada 15 juta rumah selama satu periode.

Lalu, ia menyinggung itu akan menjadi tugas berat Fahri yang juga hadir pada acara yang sama.

"Saya mau luruskan, bukan 3 juta (rumah). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, jadi 15 juta (15 juta rumah selama lima tahun). Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat," ujarnya.

"Tapi kita di sini untuk menunjang, membantu, menyukseskan program satu periode. Insyaallah Pak Prabowo dua kali (menjabat sebagai presiden) bisa 10 tahun, bisa 30 juta (rumah)," sambungnya.

Kendati, Hashim enggan mengonfirmasi perihal sinyal jabatan baru bagi pendiri Partai Gelora itu.

Hashim menuturkan sang kakak sudah memiliki kriteria yang cocok untuk mengisi kursi menteri perumahan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan salah satu anggota Real Estate Indonesia (REI).

"Saya sudah tahu namanya, tapi saya sudah commit untuk tidak ada bocor sampai 20 (Oktober 2024). Karena kami sudah di tim transisi diwanti-wanti, nama itu bisa diubah saat lima menit sebelum pengumuman. Ini tergantung wahyu dari langit," jelasnya sembari bercanda.

Menurut Hashim, salah satu karakter yang diinginkan sebagai menteri perumahan adalah pendobrak yang memahami lapangan. Karenanya, posisi itu tak akan diisi oleh akademisi.

"Ini (menteri perumahan) ya bisa segala nama bisa. Saya setuju harus ada pendobrak, jangan akademisi yang on chair. Harus sering ke lapangan, sering ketemu dengan pelaku-pelaku (properti), harus terbuka. Saya kira satu orang yang disebut itu terbuka, tapi yang penting juga wakil menterinya," terangnya.

Fahri yang mendampingi Hashim dalam agenda yang diadakan pengusaha properti itu irit bicara saat dikonfirmasi terkait sinyal tersebut. Ia tak membenarkan maupun membantah namanya sudah dikunci jadi menteri perumahan.

"Tanya Pak Hashim dong, ya," jawab Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu singkat selepas acara.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengadakan dialog dan pertemuan dengan Hashim S. Djojohadikusumo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hashim menyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Prabowo mengingatkan pentingnya anak-anak rutin makan ikan, minum susu dan makanan bergizi lainnya, karena prihatin dengan kondisi bangsa termasuk melihat anak-anak usia 10 tahun tapi fisiknya kurus kecil seperti anak berusia 5 tahun. Itulah alasan mengapa ada program makanan bergizi gratis,” ungkap Hashim, Kamis (10/10).

Ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh gizi anak yang buruk, tetapi semua belajar bahwa tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni.

Atas dasar itu maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” sebut Hashim.

Menurutnya, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.

Hashim menyebutkan, dirinya mendapat informasi bahwa sektor properti dan perumahan ini memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal itu luarbiasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Indonesia, ungkap Hashim, bisa belajar banyak dari keberhasilan China yang mendorong pertumbuhan ekonominya lewat sektor properti dan perumahan. Selama 35 tahun sektor properti dan perumahan menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga tidak bisa dibantah ini membuat China berhasil keluar dari kemiskinan.

Ia mengatakan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional. Sementara 1 juta apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

Sosok Calon Menteri Perumahan

Menanggapi pertanyaan mengenai sosok ideal Menteri Perumahan yang akan dipilih presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menyebutkan bahwa sosok tersebut harus orang yang sudah memiliki program (tentang perumahan), mengerti dan paham dengan situasi di lapangan, serta dekat dengan seluruh ekosistem perumahan termasuk pelaku usaha.

“Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” elaknya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi sekali program 3 juta rumah per tahun ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Menurutnya, tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara mengatasinya masih tetap sama.

Dia menambahkan, Indonesia saat ini sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

“Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog. Kami dari REI komit mendukung program yang sangat mulia ini,” kata Joko.

Dia menambahkan, sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Joko, karena memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sektor properti jelas memiliki dampak besar bagi bergeraknya perekonomian. Sebagai bisnis padat karya, sektor properti mampu menyerap banyak tenaga kerja yaitu hampir 13 juta-19 juta orang. Dengan kontribusi yang cukup strategis itu, maka industri properti sangat-sangat pantas menjadi tulang punggung (backbone) utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Termasuk untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun. Sektor properti dan di dalamnya perumahan akan bertindak sebagai pengungkit perekonomian nasional sesuai dengan paradigma yang diusung propertinomic,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut makanan bergizi gratis yang digagas Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyasar 82,9 juta jiwa.

“Jumlah sasaran penerima makan bergizi gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa. Untuk itu, kita berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” kata Dadan dalam keterangan resmi dari BKKBN yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dadan menyampaikan hal tersebut secara daring pada Simposium Nasional Kependudukan 2024 bertajuk "Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (9/10).

Ia menegaskan, mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis terus dimatangkan karena program tersebut dinilai dapat mengatasi masalah stunting karena menyasar tidak hanya anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Program ini untuk menyelesaikan semua tahapan pertumbuhan, mulai dari dalam kandungan, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak SMA, karena ini satu rangkaian yang tidak bisa dipecah,” ujar dia.

Menurutnya, jika salah satu unsur tersebut tidak diintervensi, hasilnya tidak akan maksimal, sehingga harus dikerjakan secara bersama-sama.

Dadan juga menjelaskan terkait perubahan nama dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis, yang didasarkan atas uji coba yang selama ini digelar di berbagai daerah di Indonesia.

Dadan memaparkan, berdasarkan hasil uji coba, diketahui anak di usia PAUD-SD kelas 2, menghabiskan waktu di sekolah hanya sampai pukul 10.00, maka, makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 08.00.

Sedangkan untuk anak SD kelas 3-6, bersekolah hingga pukul 12.00, maka makanan akan mereka terima sekitar pukul 09.00. Sementara anak sekolah tingkat SMP-SMA, jam sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00, maka makanan diterima mereka sekitar 11.30.

“Karena diterima oleh anak-anak dengan berbagai jam itu, tidak cocok lagi kalau menggunakan nama makan siang gratis, tetapi diubah menjadi makan bergizi gratis,” ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sundoyo menyampaikan, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk makan bergizi gratis.

“Badan Gizi Nasional berperan dengan intervensi gizi, BKKBN berperan dalam hal informasi dan data ataupun lainnya, seperti lembaga atau kementerian yang lainnya juga,” tuturnya.

Terkait penanganan stunting yang menjadi tanggung jawab BKKBN, Sundoyo menyebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian penurunan stunting selama 2024 untuk dijadikan dasar kebijakan intervensi stunting pada 2025.

"Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, akan dirilis, dan nanti bisa dilihat terkait dengan penurunan angka stunting,” katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024