Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengklarifikasi rencana presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah per tahun, termasuk di perkotaan.

Ia menegaskan pembangunan rumah hanya dilakukan di desa. Hashim menyebut ada 2 juta rumah per tahun yang akan dibuat Prabowo dan jajarannya di desa seluruh Indonesia.

"Di samping itu (2 juta rumah di desa), 1 juta rumah atau apartemen. Maaf ya, saya luruskan, apartemen di perkotaan," klarifikasi Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Nah, ini selalu ditanyakan, 'Pak Hashim apakah nanti ada lahan?'. Saya bisa katakan, ini bukan ide saya, ini sudah ada gagasan dari dulu. Ada suatu perusahaan daerah namanya Pasar Jaya yang punya 140 pasar," jelasnya soal penyediaan lahan untuk apartemen di kota.

Nantinya, apartemen tersebut akan berada di kawasan pasar kelolaan PD Pasar Jaya.

Adik Prabowo itu mengklaim dirinya juga sering berbincang dengan salah satu calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil. Hashim menyebut RK dengan istilah 'calon saya', alias yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) pimpinan Prabowo Subianto.

Hashim pun memberikan kode kepada para pengusaha properti tersebut. Ia berharap pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) itu bisa 'mengerti' apa yang ia maksud.

Ia juga menyebut sudah mulai mencari calon investor untuk membangun apartemen di perkotaan itu. Hashim mengklaim minat investasi datang dari Qatar hingga China.

"Sudah ada indikasi sukses. Saya dua minggu lalu ke Qatar, ada seorang pengusaha (yang juga) mantan penguasa, keluarga dekat dengan Emir Tamim bin Hamad Al-Thani, sudah menyatakan minat membangun 1 juta unit apartemen," ungkapnya.

"Dengan syarat dari emir, tidak boleh rugi. Tapi gak boleh untung besar. Ini bagi mereka itu amal, tapi amal jangan rugi. Keuntungan tipis-tipis bolehlah, yang penting adalah demand, kebutuhan," tegas Hashim.

Di lain sisi, Hashim turut mendorong para pengusaha properti besar untuk ikut membangun 1 juta apartemen per tahun di perkotaan. Ia menegaskan porsi hunian di kota memang menjadi ranah pengusaha besar.

"Tidak mungkin semuanya dikasih ke satu perusahaan dari satu negara, kita harus bijak, kita harus arif. Spread the cake, the part. Kontraktor nasional juga banyak yang mau, tapi kriteria-kriteria jelas ... So, 1 juta (apartemen) terbuka. Swasta nasional besar, 9 naga silakan, 90 naga kecil boleh, pribumi harus," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan , Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program 3 juta rumah yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto akan digarap secara bersama-sama baik oleh kontraktor UMKM maupun pemain besar.

Dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024), Hashim menyebut ini dilakukan guna mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dijelaskan bahwa para kontraktor UMKM akan mendapat kesempatan untuk menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan, sementara pemain besar bisa ikut tender untuk mengerjakan pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.

"Pak Prabowo ingin yang 2 juta rumah dihandle kontraktor-kontraktor pengusaha kecil, UMKM. Kita mau bangun kembali middle class. Yang 1 juta di perkotaan terbuka lebar yang besar besar boleh ikut. Ciputra, 9 naga terbuka," ujarnya.

Pembangunan 3 juta rumah sendiri ditargetkan bisa terealisasi dalam jangka waktu satu tahun, yang artinya dalam satu periode kepemimpinan akan berdiri hingga 15 juta rumah. Hashim menyebut target tersebut harus dipasang setinggi mungkin untuk memberikan hunian layak kepada masyarakat.

"Kita perlu besar besaran. Ternyata setelah kita pelajari bukan 3 juta satu periode, tapi 3 juta setiap tahun. 15 juta berarti. Kalau Pak Prabowo menjabat 10 tahun, ada 30 juta yang dibangun. Kita harus betul-betul ambisius, pasang target tinggi," katanya.

Lebih jauh, Hashim menilai penyediaan rumah yang layak sangat penting untuk dilakukan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, program ini tak kalah penting dengan makan bergizi gratis karena dengan rumah yang layak, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga angka stunting di Indonesia pun bisa semakin ditekan.

"Masalah stunting bukan hanya karena gizi buruk, itu juga karena lingkungan. Dan kalau anak kecil ini hidup dalam suasana dan lingkungan yang tidak sehat, minum air kotor, mandi dengan air kotor, maka terjadi stunting. Kalau mau berantas stunting tidak hanya makan bergizi tapi juga rumah yang layak," terangnya.

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Prabowo diketahui akan membentuk kembali Kementerian Perumahan. Ini sosoknya.

Pada paparan acara Propertinomics, Hashim awalnya membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Hashim menegaskan itu adalah program tahunan bukan periode.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," tutur Hashim di acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Kemudian, Hashim tiba-tiba menyebut nama Fahri Hamzah. Dia bilang, karena program ini Fahri Hamzah akan punya tugas berat.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya.

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Ia menilai, calon Menteri Perumahan sebaiknya bukan hanya seorang akademisi yang sering bekerja di balik meja, melainkan juga seseorang yang sering turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pelaku usaha.

"Saya agree with you, harus ada pendobrak jangan akademisi yang on chair, harus sering ke lapangan sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka. Saya kira orang yang disebut itu terbuka. Tapi yang penting juga wakil menterinya," ungkapnya.

Terpisah, ketika ditemui selepas acara, Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Partai Gelora enggan bicara banyak ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi Menteri Perumahan.

"Ya tanya Pak Hashim dong," jawabnya singkat.

(abr/zlf)

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak tersebut rencananya akan dihapus pada awal tahun Prabowo menjabat sebagai presiden.

"Sudah kita bahas beberapa kali ada masukan-masukan dari Pak Nixon (Dirut BTN), Pak Bonny (anggota Satgas Perumahan), kalau nggak salah dari SMF ya dan lain-lain agar PPN dihapus 11% dihapus untuk sementara waktu mungkin 1, 2, 3 tahun pertama kita hapus. Ini untuk mengurangi ya beban," tutur Hashim dalam acara Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya PPN, pihaknya juga akan menghapus BPHTB sebesar 5% untuk sementara waktu. Dengan demikian, PPN dan BPHTB yang totalnya sebesar 16% dihapus untuk sementara waktu.

"Terus ada juga 5% BPHTB (dihapus sementara). Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% untuk sementara waktu," ujarnya.

Penghapusan pajak tersebut dilakukan agar sektor properti kembali bangkit dan bergairah serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

Meskipun nanti negara kehilangan beberapa pos pemasukan, misalnya dari PPN dan BPHTB, Hashim mengatakan hal itu bisa digantikan dari revenue-revenue yang lain. Belum lagi nantinya akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang akan mengatur pemasukan untuk negara.

"Justification untuk mengimbangi loss of revenue kita bisa hitung. Mungkin kawan-kawan dari REI, dari BTN, kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini negara hilang revenue berapa tapi kita nanti akan dapat dari pajak dan lain-lain, dari kontraktor, dari revenue-revenue lain," paparnya.

Terpisah, Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menuturkan untuk saat ini rencana tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, tak menutup kemungkinan segmen kas menengah ke atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk memudahkan kepemilikan rumah.

"Sementara menengah ke bawah, kita sebut MBR namun tidak menutup juga untuk menengah ke atas akan ada hal lain yang akan kita bicarakan nanti," ujarnya setelah acara kepada wartawan.

(abr/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu fokus utama, dengan investasi yang cukup besar pada program Makan Bergizi Gratis. Program ini, yang jika diimplementasikan secara penuh, akan menjangkau hingga 82,9 juta penerima dan memakan anggaran sebesar Rp400 triliun.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” kata Dadan kegiatan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa.

Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang berarti memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan,” ujarnya.

Dari hasil percobaan, dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujarnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Demikian juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari yang setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

“Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Jadi, kalau ada pengusaha yang besar ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program in,” jelas Dadan lagi.

Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil. Dia bilang, “Karena kami tidak bisa menggunakan data sekunder karena data itu sangat dinamis. Jadi, jumlahnya baru akan kami tentukan ketika satuan pelayanan sudah ada di daerah.”

Dadan memastikan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan mulai Januari 2025. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dadan mengatakan, pembagian makan bergizi gratis akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Untuk anak PAUD sampai Sekolah Dasar (SD) kelas 2, makanan akan dikirim pukul 08.00.

"Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, anak kelas 3 sampai kelas 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim jam 09.00. Kemudian untuk anak SMP dan SMA makanan akan dikirim pukul 12.00.

"Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00," beber Dadan.

Dadan menyebut sejauh ini waktu pembagian makan bergizi gratis seperti di atas, bukan dua kali sehari seperti yang dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Program itu disebut memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari.

"Kebijakan awal makan pagi untuk anak PAUD dan SD, makan siang untuk SMP dan SMA. Sementara itu. Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari sementara ini," kata Dadan.

Sebelumnya, Hashim yang juga adik presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang. Menurutnya, tidak cukup membantu mengatasi persoalan gizi jika makanan hanya diberikan satu kali.

"Di sini saya mau luruskan, ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

(aid/ara)

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana merespons usul susu ikan menjadi menu makan gratis Prabowo Subianto.

"Ya, (usul) yang baik-baik nanti kami akomodir," kata Dadan usai BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

"Tapi seluruh produk yang masuk di program makan bergizi itu selalu melalui uji coba, nanti (susu ikan) kami uji coba dulu. Karena yang lain-lain (bahan makan gratis) kami uji coba hampir 8 bulan-9 bulan," jelasnya.

Dadan menilai yang dimaksud adalah protein ikan, bukan susu. Ia menegaskan pemenuhan protein memang akan disesuaikan dengan masing-masing daerah.

Khusus di daerah dengan persediaan susu sapi yang melimpah, Dadan memastikan proteinnya tidak bakal dipenuhi dari ikan.

"Tapi di daerah-daerah yang proteinnya banyak ikan, ya kita pakai protein ikan. Itu bukan susu, protein ikan. Jadi, daerah kaya ikan kita pakai protein ikan," tegasnya.

Pada paparannya, Dadan menjelaskan distribusi makan bergizi gratis dilakukan lewat satuan pelayanan. Badan Gizi menargetkan ada 30 ribu satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia menyebut setiap satuan pelayanan bakal melayani makan gratis untuk 3.000 anak sekolah. Kendati, satuan pelayanan beda dengan dapur umum karena bukan cuma memasak makanan, termasuk juga offtaker dari produk pertanian lokal.

"Kalau satu satuan pelayanan dengan 3.000 anak butuh 600 liter susu setiap hari, maka dibutuhkan 60 ekor sapi. Kalau satu kecamatan ada lima satuan pelayanan, maka minimal 300 sapi sudah harus ada," tutur Dadan.

"Program ini insyaallah akan dilaksanakan mulai Januari (2025), dan November (2024) kami akan lakukan uji coba tambahan. Karena selama ini kami sudah melakukan uji coba mulai Januari (2024), hampir 9 bulan. Kemudian, kami duplikasi di beberapa tempat dan kami akan duplikasi lagi di seluruh Indonesia pada November," tandasnya.

Terkait susu ikan, salah satu pihak yang mengusulkan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menyebut salah satu pabrik susu ikan terbesar ada di Indramayu, Jawa Barat dengan produksi 30 ton per tahun.

KKP mengklaim pembicaraan dengan tim Prabowo sudah dimulai. Namun, memang pembahasannya baru di tahap awal.

Anak PAUD sampai kelas II makan jam 8, SD kelas III sampai VI jam 9.30. Anak SMP dan SMA makannya siang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal jadwal pembagian Makan Bergizi Gratis, bahwa program ini akan dibagi dalam dua jadwal namun tiap anak tetap menerima satu kali makan gratis.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Yang lebih menarik lagi, keberadaan Badan Gizi Nasional ini supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Periode 2024–2029 Agung Widyantoro mendorong pemerintah agar memanfaatkan Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan persoalan gizi di Tanah Air, sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Agung, Badan Gizi Nasional dapat mewujudkan hal-hal tersebut karena keberadaannya membuat tak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara kementerian dan lembaga dalam menuntaskan persoalan gizi dan peningkatan kualitas SDM.

"Yang lebih menarik lagi, keberadaan Badan Gizi Nasional ini supaya tidak terjadi dikotomi atau tarik menarik antara beberapa sektor kementerian yang menangani itu. Ada keinginan kuat untuk ditangani sendiri oleh sebuah lembaga," katanya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia pun menyampaikan Badan Gizi Nasional bernilai penting untuk memastikan pemenuhan gizi kepada anak, peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Kita mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengadopsi beberapa tujuan-tujuan utama. Salah satunya adalah keinginan kuat untuk bagaimana meningkatkan gizi anak-anak sekolah melalui kebijakan program makan bergizi gratis," ucap dia.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional adalah pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah.

Program tersebut berpijak pada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Satgas bahkan menganggap REI adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan.

Lebih lanjut Bonny menyatakan Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 persen atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa, dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan hampir sama yakni masing-masing 45 persen dan 55 persen.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5 persen yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres).

Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Jakarta, Investor.id- Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan bahwa pendekatan propertinomic yang digagas Realestat Indonesia (REI) sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program tiga juta rumah.

Program itu berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit dalam siaran pers dikutip Rabu (25/9/2024).

Dia menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Dia menerangkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres). Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Untuk pembangunan rumah di pedesaan nantinya dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Sebagaimana diberitakan, program tiga juta unit rumah akan mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

“REI mengapresiasi sekali program tiga juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui penyediaan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto pada pertemuan DPP REI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa 24 September 2024.

Kata Joko Suranto, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

"Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog," ucap Joko dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

"REI mengapresiasi sekali program 3 juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama," tegas Joko Suranto.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan, pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah yang berpijak kepada empat pilar, yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

"Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan," tegasnya yang hadir didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit.

Lebih lanjut Bonny Minang menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

"Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha," kata Bonny.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

"Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan," jelas Bonny.