JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dibiayai oleh pihak asing.

Kalaupun ada pembiayaan asing, hanya berupa technical assistant.

"Kita enggak ada mekanisme itu. Itu paling kan kalau ada technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada. Nggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, nggak ada," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Terkait minat kerja sama China dan Jepang dalam program itu, Dadan mengungkapkan, secara teknis masih harus dibahas lebih lanjut.

Diketahui, Jepang sebelumnya menyampaikan minat kerja sama dalam program tersebut, dalam bentuk pengiriman tenaga ahli serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian.

Sebab, negara itu sudah berpengalaman mengelola makan bergizi selama 80 tahun.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi 3 tahun lagi, kan hanya komitmen saja," ucap Dadan.

Ia lantas mengungkapkan, anggaran program MBG murni dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun tahun 2025 untuk program unggulan ini.

Penerima program pun akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April - Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus - September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September - Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November, itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional mengusulkan penambahan anggaran Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Usulan ini disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat, yakni 82,9 juta orang,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dikutip Rabu (22/1/2025).

Dia menambahkan, dengan anggaran MBG yang telah disepakati sebelumnya, yakni Rp71 triliun. Namun, anggaran itu hanya mampu menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Dadan melanjutkan, Prabowo akan memikirkan mekanisme percepatan program Makan Bergizi Gratis agar nantinya lebih banyak anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta balita yang menerima makan bergizi gratis.

“Untuk sementara yang sudah fixed itu Rp71 triliun, itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15-17,5 juta penerima manfaat," kata dia.

"Pak Prabowo ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat dan mohon bersabar," kata dia.

Dia menambahkan, BGN melaksanakan program ini di 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan untuk 650 ribu penerima manfaat.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan soal komitmen Jepang dan China untuk memberikan dukungan bagi program makan bergizi gratis (MBG).

Namun, Dadan menegaskan komitmen tersebut belum terealisasi dan masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan berpotensi baru terwujud dalam tiga tahun mendatang.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen aja," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/1).

Dadan juga memastikan program MBG sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Ia membantah pendanaan langsung dari negara asing untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Enggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, enggak ada. Murni ini pemerintah Indonesia kepada rakyatnya," tegasnya.

Menurut Dadan, dukungan teknis dari Jepang dan China biasanya berupa bantuan peralatan atau pelatihan, meski hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi.

"Itu paling technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada," ujarnya.

Ia menegaskan alokasi anggaran program ini telah dijamin oleh Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini memberikan kepastian BGN dapat menjalankan program tanpa kekhawatiran terkait pendanaan.

Sementara itu, Dadan juga menjelaskan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk mendanai program MBG. CSR, menurutnya, hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kita, dipastikan semua itu dari APBN ya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut proses masak yang tidak benar menjadi penyebab terjadinya keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukaharjo, Jawa Tengah.

Dadan mengatakan bahwa kesalahan teknis itu sudah ditangani. Dia menyebut proses masak yang kurang matang menjadi penyebab di balik keracunan 40 orang siswa saat menyantap MBG beberapa waktu lalu.

"Ya, ada dalam proses masak yang kurang matang," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada pramusaji yang memasakn menu MBG dimaksud. Namun, dia menyebut pihaknya sudah mengevaluasi kejadian tersebut.

Ke depan, Dadan juga memastikan akan selalu mengawal proses berjalannya MBG supaya hal serupa tidak terjadi lagi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

Adapun program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu ditargetkan sampai ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Pada tahap Januari-April 2025, pemerintah menargetkan MBG diperoleh sebanyak 3 juta siswa. Pemerintah menggelontrokan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG.

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Program makan gratis sebenarnya sudah dianggarkan Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, Badan Gizi Nasional perlu suntikan Rp100 triliun agar program ini bisa menjangkau seluruh target penerima.

Ia akan mengidenfitikasi keseluruhan postur APBN dan mempertimbangkan pos-pos mana yang prioritas, serta mana yang bisa dihemat.

"Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Namun, sang Bendahara Negara tak menjawab tegas dari mana sumber untuk menambal biaya makan gratis. Wanita yang akrab disapa Ani itu tidak merinci apakah bakal ada pengurangan anggaran di pos-pos tertentu.

Ani menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap melihat kembali keseluruhan postur APBN 2025 dan mengidentifikasinya.

"Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis)," tutup Ani.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp71 triliun tidak cukup. Ia mengatakan hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut.

Sedangkan target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak. Pemerintah mematok program ini bisa menjangkau 82,9 juta orang.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucap Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sejak pertama dilaksanakan pada 6 Januari 2025, makan gratis disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Ini diberikan kepada anak-anak sekolah melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan penerima manfaat bisa mencapai 3 juta orang pada April 2025. Kemudian, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran tambahan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar target seluruh anak mendapatkan MBG.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan untuk MBG. Menurutnya, MBG merupakan program prioritas, maka dari itu kemungkinan besar tambahan anggaran tadi bisa dibiayai APBN.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

"Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," lanjutnya ketika ditanya dari mana anggaran tambahan akan dibiayai.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen tambahan anggaran untuk program MBG akan dibiayai APBN.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, kata Dadan, Prabowo sudah memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025. Dari efisiensi tersebut kemungkinan MBG mendapatkan tambahan anggaran. Sayangnya, dia enggan merinci efisiensi yang dimaksud.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan di tempat yang sama.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegasnya menambahkan.

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Wilayah Jakarta tak dapat menu susu

Salah satu wilayah yang tidak diprioritaskan mendapat susu pada program Makan Bergizi Gratis adalah Jakarta.

Berdasarkan pengembangan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jakata belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Per hari ini, dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Hingga April 2025, diharapkan 900 titik SPPG sudah terdata dan bertambah menjadi 2.000 titik pada Agustus.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” pungkasnya.

(Sumber: Dinda Aulia Ramadhanty, Adhyasta Dirgantara | Editor: Fitria Chusna Farisa, Icha Rastika).

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun begitu, belum tercatat laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait penyelenggaraan MBG.

"Belum, ini belum (ada laporan) karena kita lihat ini kan, program ini masih belum berjalan seperti harapan ya kan. penanggung jawab utama siapa? Kemudian di daerah siapa?" kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, kepada wartawan di Gedung Pusat Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Najih mengatakan pihaknya akan terus memberi masukan kepada penyelenggara MBG untuk memastikan proses tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga dikabarkan turut melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita juga berikan beberapa saran terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, ini sebenarnya bagaimana alur penggunaan penyelenggaraan ini apakah sepenuhnya APBN? ataukah juga menggunakan APBD? karena kita dengar juga di daerah kan diminta refocusing untuk beberapa persen APBD-nya ke dukungan untuk makan siang gratis. Jadi memang ini masih proses ya," terangnya.

Najih mengatakan, program MBG di beberapa daerah masih dalam tahap uji coba. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman juga akan memberikan pendampingan untuk memastikan MBG sesuai dengan harapan yang dicanangkan.

Ketika disinggung temuan kasus keracunan dari program MBG, Najih juga mengaku belum menerima laporan masyarakat. Menurutnya, kasus keracunan akibat MBG merupakan kejadian yang tidak disengaja.

"Keadaan yang tidak disengaja barangkali, ya, mungkin. Meskipun di situ ada juga aspek-aspek yang potensi ada karena kelalaian pihak pengolah bahan, ini mungkin masaknya kurang matang atau bagaimana, itu kami belum mengetahui secara detailnya," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, diduga keracunan usai menyantap paket MBG. Adapun 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan telah dalam kondisi membaik.

Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyebut, Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, kejadian tersebut merupakan masalah tersebut terjadi karena human error. Ia menekankan, tidak ada pelanggaran SOP dalam kejadian tersebut.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menambahkan, para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati kolaborasi guna memastikan seluruh santri, terutama santri pesantren di bawah naungan NU, menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, saat ini belum semua pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menjadi penerima manfaat MBG, karena hanya melibatkan pesantren yang terbilang besar atau dengan jumlah santri mencapai 3.000 orang.

"Untuk pesantren-pesantren yang besar yang jumlah santrinya lebih dari 3.000, beberapa sudah berjalan program ini dan sudah merasakan manfaatnya. Nah tapi di lingkungan NU, ada juga pesantren kecil-kecil tapi menggerombol yang mereka harus dikoordinasikan dan sebagainya. NU nanti akan membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren ini dan sekolah-sekolah di lingkungan NU," kata Gus Yahya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Kerja sama itu, kata Gus Yahya melanjutkan, akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

"Mudah-mudahan, kita bisa melakukan penandatanganan MOU nanti pada saat pelaksanaan Kongres Keluarga Maslahat, insya Allah tanggal 31 Januari yang akan datang," ucap Gus Yahya.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya agar program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

"Kami sudah bisa memproyeksikan bahwa manfaat bukan hanya untuk anak didik, murid atau santrinya, tapi manfaat dari rantai dampak ekonominya juga besar sekali," ujar Gus Yahya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dirancang bersama PBNU itu.

Menurut dia, sejatinya NU memang merupakan organisasi keagamaan yang bernilai penting dalam kehidupan bernegara sekaligus merupakan aktor yang dapat digandeng oleh BGN dalam menyukseskan program MBG.

"NU bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia dan merupakan aktor yang bisa digandeng Badan Gizi untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Dadan berharap kerja sama tersebut dapat segera terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendaftaran mitra makan bergizi gratis (MBG) hanya dapat dilakukan melalui laman resmi bgn.go.id.

Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang datang secara langsung dan menawarkan diri untuk menjadi mitra MBG, tanpa mendaftar melalui laman resmi.

“Kami buka pendaftaran hanya lewat bgn.go.id, tidak melalui yang lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional,” ujar Dadan di Gedung DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Dadan juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mempercayai tawaran menjadi mitra dengan iming-iming membayarkan sejumlah uang.

“Harus dipahami untuk makan bergizi sejauh ini akan di-handle oleh APBN,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan bahwa saat ini sudah banyak pihak swasta yang menjadi mitra MBG di 244 satuan pelayanan.

Sebanyak 32 persen di antaranya adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Jadi swasta sudah terlibat dalam program makan bergizi, di mana 32 persen adalah UMKM. Dan yang jadi mitra-mitra sekarang di 244 satuan pelayanan itu adalah milik swasta,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis sudah dimulai pemerintah pada 6 Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) pun mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program MBG.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah justru dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program MBG atau dari BGN.

Di Semarang, belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah, hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Mereka mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Badan Gizi Nasional pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan terkait program Makan Bergizi Gratis.

Informasi resmi dari BGN hanya dapat diperoleh melalui situs resmi www.bgn.go.id atau akun media sosial resmi Instagram @badangizinasional.ri dan TikTok @badangizinasional.ri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi menu makan bergizi gratis setiap 20 hari.

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan menu yang disajikan dapat mendukung keberagaman kuliner Indonesia.

“Di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) setiap 20 hari, mereka evaluasi menu. Jadi diubah lagi menunya,” ujar juru bicara PCO, Philips J Vermonte, usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Melalui evaluasi ini, diharapkan para siswa dapat memahami dan menyadari bahwa Indonesia memiliki ragam makanan yang sangat beragam.

Philips juga menjelaskan bahwa makan bergizi gratis bukan hanya soal makan, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, seperti inklusi yang disisipkan di SLB Negeri 5 Jakarta Barat.

“Menu diganti supaya siswanya mengerti makan Indonesia itu beragam, jadi ada komponen lain nih,” tambah Philips.

Program makan bergizi gratis ini dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan pelaksanaan tahap pertama program makan bergizi gratis berjalan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN telah membagi pelaksanaan program makan bergizi gratis ini menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Pada tahap kedua, yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025, BGN menargetkan 6 juta penerima manfaat dengan melibatkan 2.000 SPPG.

Sedangkan pada tahap ketiga, yang dimulai pada akhir Agustus hingga Desember 2025, BGN menargetkan 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 SPPG.