JAKARTA, KOMPAS.com - Lima asosiasi pengembang REI, Apersi, Himperra, Asprumnas, dan Appernas Jaya menuding Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah berbohong dan hanya omong-omong belaka (omdo).

Menurut mereka, apa yang dilakukan Ara (sapaan akrab Maruarar) hanya kosmetika yang tak menyentuh persoalan substantif perumahan.

Sebut saja langkah Ara yang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan subsidi.

Menurutnya para pengembang ini harus diaudit karena rumah subsidi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Informasi selengkapnya baca di sini Dituding Bohong dan Hanya Omdo oleh Pengembang, Ara: Rakyat yang Menilai

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Ara mengatakan, program tersebut menawarkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi para guru.

Lantas, apa saja syarat untuk mendapatkan program ini?

Ketahui jawabannya di siniProgram Rumah untuk Guru Indonesia: Ini Syarat dan Ketentuannya

One Global Gallery pusat perbelanjaan terbesar milik Crown Group yang diakuisisi Iwan Sunito pada 2024, mencatat kinerja tingkat hunian 90 persen.

Founder & CEO One Global Capital Iwan Sunito mengungkapkan, One Global Gallery telah meningkatkan aset ritel dan memperkuat pendapatan berulang (recurring income) perusahaan sejalan dengan visi untuk go public pada 2031.

Pusat perbelanjaan dengan luas ruang ritel 3.000 meter persegi dan 130 lot parkir mobil ini resmi dibuka pada Juli 2021.

Informasi selengkapnya baca di siniDiambil Alih Iwan Sunito, Mal Terbesar Crown Group Terisi 90 Persen

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Pada awalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sedang menyampaikan sambutan mengenai peluncuran layanan pengaduan tersebut. Kemudian ia menyebutkan bahwa sudah ada konsumen dari Meikarta yang datang ke Kementerian PKP mengikuti acara tersebut.

Kemudian Ara pun bertanya kepada para konsumen Meikarta apa yang ingin disampaikan kepada pihaknya.

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur diminta oleh Ara untuk merespons keluhan-keluhan konsumen Meikarta tersebut. Fitrah mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady.

"Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini, tapi nggak bisa. Kita akan selesaikan itu. Kita akan pertemukan langsung nanti dengan Meikarta setelah liburan ini," ungkap Fitrah.

Ditemui usai acara, Fitrah mengaku akan menemui pihak konsumen Meikarta untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (27/3/2025). Di sisi lain, ia mengatakan bahwa John Riady siap untuk menyelesaikan masalah konsumen Meikarta.

"(Untuk penarikan uang konsumen Meikarta kembali memungkinkan?) Ya tentu saya harus tanya orang Meikartanya dulu. Kemarin saya sudah panggil John-nya, 'oke Pak, kami akan siap menyelesaikan' itu katanya. Saya sudah panggil ke kantor," ungkap Fitrah.

Permasalahan Meikarta ini, kata Fitrah, bukan hanya masalah perumahan saja, ada masalah perizinan, lahan, hingga pembiayaannya. Maka dari itu, ia ingin mengonsolidasikan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan memediasi dan menekan pengembangnya siapa yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Dan kita kan juga punya aturan-aturannya. Itu lho," tutupnya.

Dalam catatan detikcom, pengembang dari mega proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Pada 2023 lalu, sempat ada kasus yaitu 131 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) belum mendapatkan unit apartemen yang sudah dibeli. Mereka pun meminta haknya, baik berupa refund maupun mendapatkan unit apartemen.

Setelah lika-liku yang cukup panjang, per 14 Maret 2023, tercatat 114 konsumen Meikarta menerima refund melalui mekanisme titip jual. Sementara 13 orang sudah mendapatkan unit. Mekanisme titip jual sebelumnya ditawarkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. Sementara sisanya masih dalam proses oleh pihak Meikarta.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah resmi meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuannya adalah efisiensi pengolahan data, meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, layanan ini merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur dan timnya.

"Tapi selama ini baru pertama kali kita membuat layanan seperti ini, sangat ironis sebenarnya, tapi tidak ada kata terlambat," ungkap Ara.

Sebab, menurut dia, banyak masalah di bidang perumahan yang terkonfirmasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Terinspirasi 911 di AS

Ara pernah menyinggung bahwa rencana peluncuran layanan pengaduan perumahan terinspirasi dari layanan darurat 911 di Amerika Serikat (AS).

Layanan ini ditujukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait masalah perumahan, seperti janji pengembang yang tidak ditepati.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, mengungkapkan banyaknya pengaduan terkait perumahan yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) menjadi dasar pembentukan layanan ini.

Dia mengharapkan layanan ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap keluhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ara kepada Bos Sinarmas Group Franky Widjaja dan Bos Lippo Group James Riady saat mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

"Nanti, Pak James, Pak Franky, doakan sebentar lagi kita akan launching (luncurkan), kalau di luar negeri itu ada misalnya 911, pengaduan kalau ada kejahatan, ada apa gitu ya, tabrakan, ada apa, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," tuturnya.

Tata Cara Pengaduan dan Mekanisme Layanan

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp.

Setelah itu, pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi.

Selanjutnya, Tim Satgas Pengaduan Perumahan akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dengan pihak terkait.

Sebelumnya, Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, pernah mengatakan bahwa layanan pengaduan ini akan berupa nomor WhatsApp yang aktif selama 24 jam.

Namun, respons terhadap pengaduan akan diberikan pada jam kerja.

"Pengaduannya WhatsAppnya masuk 24 jam, tapi responnya itu jam kerja," tukas Fitrah saat mendampingi Ara mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan memanggil Bos Lippo GroupJohn Riady terkait penyelesaian masalah proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

“Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini. Kita akan selesaikan itu,” tegas Ara merespons keluhan dari beberapa konsumen korban Meikarta di kantornya, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Namun demikian, Ara meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur agar memanggil kembali pewaris ketiga Lippo Group tersebut.

Dia mengungkapkan akan mengundang John Riady usai libur Lebaran 2025.

Namun demikian, dirinya meminta agar pihak Meikarta bisa bertemu dengan para korban esok hari.

“Boleh enggak saya minta, Pak? Ini hari apa, Pak? Besok kan hari kerja terakhir, kan? Besok Bapak undang Meikarta ketemu mereka,” ungkap dia.

Adapun Ara telah meluncurkan layanan aduan perumahan mirip 911 di Amerika Serikat bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Peluncuran layanan ini dihadiri oleh beberapa pihak, termasuk beberapa korban dari proyek Meikarta.

“Hari pertama sudah datang dari Mekarta. Coba berdiri dari Meikarta,” tegas Ara saat berdialog dengan beberapa konsumen Meikarta di sela/sela peluncuran BENAR-PKP.

Para konsumen yang menjadi korban proyek tersebut hanya meminta agar uang telah dibayarkan bisa dikembalikan kembali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan layanan pengaduan perumahan mirip 911 bertajuk Kanal Pengaduan 888 Perumahan-Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol di layar videotron oleh Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, dan masih banyak lagi.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Ara mengatakan, layanan ini merupakan tanggung jawab Fitrah Nur dan timnya agar bisa bekerja dengan hati dan profesional.

“Tapi selama ini baru pertama kali kita membuat layanan seperti ini, sangat ironis sebenarnya, tapi tidak ada kata terlambat,” ungkap Ara dalam sambutannya pada seremonial tersebut.

Menurutnya, begitu banyak masalah di bidang perumahan yang terkonfirmasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Ara pun mengeklaim, Kementerian PKP pun juga sudah sering turun ke bawah dan menemukan begitu banyak masalah perumahan.

“Begitu banyak hak rakyat yang dizolimi. Saya takutnya dibuka kanal itu, enggak datang mungkin sudah hopeless (putis harapan) kali sebagian banyak sekali (masyarakat). Mungkin sudah merasa enggak ada gunanya lagi mengadu,” tutur dia.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah efisiensi pengolahan data, meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi.

Selanjutnya, akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyetujui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama.

RUPST BTN juga menyetujui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan. Sementara Direktur Utama BTN masih dijabat oleh Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi oleh Oni Febrianto Raharjo.

"Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN," kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris BTN:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
• Komisaris: Fahri Hamzah

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Human Capital, Compliance & Legal: Eko Waluyo
• Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
• Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur IT: Tan Jacky Chen
• Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Simak juga Video 'Wamen PKP: Bata Interlock Bisa Jadi Solusi Bangun Rumah Kuat dan Murah':

Dirjen Pajak Suryo Utomo ditetapkan menjadi komisaris utama BTN menggantikan eks komisioner KPK Chandra Hamzah.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Surya, BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

Sementara, untuk posisi Direktur Utama tetap dijabat oleh Nixon L.P. Napitupulu.

Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama : Oni Febrianto Raharjo

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Operasional: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

Direktur Finance and Strategy : Nofry Ronu Poetra

Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

DIrektur Commercial Banking: Hermita

Direktur IT: Tan Jacky Chen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah bersubsisi siap huni di berbagai wilayah oleh para guru di Indonesia.

Penyediaan rumah siap huni merupakan bagian dari Program Rumah untuk Guru di Indonesia hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” ungkap Mu'ti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Menurut Mu’ti, kunci untuk membangun sumber daya manusia ada pada para guru. Ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” ujar Mu'ti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebutkan ada 20.000 unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Sebanyak 250 guru di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura telah menerima kunci rumah secara simbolis.

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Ara.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni.

“Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS
• KPR Tapera untuk guru PNS. Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

2. Syarat dan Ketentuan

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan
• setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih. Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Jakarta: Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dikutip dari Antara, Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Bank Tanah juga sudah mengundang beberapa pengembang sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan dengan harga tanah yang telah diturunkan oleh Bank Tanah maka diharapkan para pengembang juga dapat turut berkontribusi pada penurunan harga rumah.

Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Adapun lahan yang ditawarkan kepada pengembang yakni empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

(KIE)