Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan memanggil Bos Lippo GroupJohn Riady terkait penyelesaian masalah proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

“Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini. Kita akan selesaikan itu,” tegas Ara merespons keluhan dari beberapa konsumen korban Meikarta di kantornya, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Namun demikian, Ara meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur agar memanggil kembali pewaris ketiga Lippo Group tersebut.

Dia mengungkapkan akan mengundang John Riady usai libur Lebaran 2025.

Namun demikian, dirinya meminta agar pihak Meikarta bisa bertemu dengan para korban esok hari.

“Boleh enggak saya minta, Pak? Ini hari apa, Pak? Besok kan hari kerja terakhir, kan? Besok Bapak undang Meikarta ketemu mereka,” ungkap dia.

Adapun Ara telah meluncurkan layanan aduan perumahan mirip 911 di Amerika Serikat bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Peluncuran layanan ini dihadiri oleh beberapa pihak, termasuk beberapa korban dari proyek Meikarta.

“Hari pertama sudah datang dari Mekarta. Coba berdiri dari Meikarta,” tegas Ara saat berdialog dengan beberapa konsumen Meikarta di sela/sela peluncuran BENAR-PKP.

Para konsumen yang menjadi korban proyek tersebut hanya meminta agar uang telah dibayarkan bisa dikembalikan kembali.

MEDAN, KOMPAS.com - Kebakaran hebat melanda Desa Huta Nagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu (26/3/2025).

Peristiwa ini mengakibatkan 27 rumah, satu mobil Toyota Kijang, dan sepeda motor Honda Scoopy hangus terbakar.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walpon Baringbing, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai dua rumah kayu milik Adventus Sinaga dan Delmaria Siregar.

"Api kemudian dengan cepat membesar dan melalap rumah yang berada di samping kiri dan kanan," ujar Walpon dalam keterangan tertulisnya.

Walpon menambahkan bahwa api mudah merambat karena lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh banyaknya rumah yang terbuat dari bahan kayu, sehingga api cepat meluas.

"Warga sekitar pun tidak bisa berbuat apa-apa karena api sangat besar dan seisi rumah pun turut ludes," kata Walpon.

Sebanyak enam mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, dan sekitar pukul 16.00 WIB, api akhirnya berhasil dijinakkan.

"Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan miliar," tambah Walpon.

Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dari Polda Sumut juga diturunkan untuk mempercepat proses penyelidikan.

"Untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut, tim inafis Polres Taput akan bekerja sama dengan tim Labfor Polda Sumut," tutup Walpon.

MEDAN, KOMPAS.com - Kebakaran hebat melanda Desa Huta Nagodang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu (26/3/2025).

Peristiwa ini mengakibatkan 27 rumah, satu mobil Toyota Kijang, dan sepeda motor Honda Scoopy hangus terbakar.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walpon Baringbing, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai dua rumah kayu milik Adventus Sinaga dan Delmaria Siregar.

"Api kemudian dengan cepat membesar dan melalap rumah yang berada di samping kiri dan kanan," ujar Walpon dalam keterangan tertulisnya.

Walpon menambahkan bahwa api mudah merambat karena lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh banyaknya rumah yang terbuat dari bahan kayu, sehingga api cepat meluas.

"Warga sekitar pun tidak bisa berbuat apa-apa karena api sangat besar dan seisi rumah pun turut ludes," kata Walpon.

Sebanyak enam mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, dan sekitar pukul 16.00 WIB, api akhirnya berhasil dijinakkan.

"Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan miliar," tambah Walpon.

Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dari Polda Sumut juga diturunkan untuk mempercepat proses penyelidikan.

"Untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut, tim inafis Polres Taput akan bekerja sama dengan tim Labfor Polda Sumut," tutup Walpon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan layanan pengaduan perumahan mirip 911 bertajuk Kanal Pengaduan 888 Perumahan-Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol di layar videotron oleh Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, dan masih banyak lagi.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Ara mengatakan, layanan ini merupakan tanggung jawab Fitrah Nur dan timnya agar bisa bekerja dengan hati dan profesional.

“Tapi selama ini baru pertama kali kita membuat layanan seperti ini, sangat ironis sebenarnya, tapi tidak ada kata terlambat,” ungkap Ara dalam sambutannya pada seremonial tersebut.

Menurutnya, begitu banyak masalah di bidang perumahan yang terkonfirmasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Ara pun mengeklaim, Kementerian PKP pun juga sudah sering turun ke bawah dan menemukan begitu banyak masalah perumahan.

“Begitu banyak hak rakyat yang dizolimi. Saya takutnya dibuka kanal itu, enggak datang mungkin sudah hopeless (putis harapan) kali sebagian banyak sekali (masyarakat). Mungkin sudah merasa enggak ada gunanya lagi mengadu,” tutur dia.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah efisiensi pengolahan data, meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi.

Selanjutnya, akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyetujui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama.

RUPST BTN juga menyetujui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan. Sementara Direktur Utama BTN masih dijabat oleh Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi oleh Oni Febrianto Raharjo.

"Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN," kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris BTN:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
• Komisaris: Fahri Hamzah

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Human Capital, Compliance & Legal: Eko Waluyo
• Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
• Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur IT: Tan Jacky Chen
• Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Simak juga Video 'Wamen PKP: Bata Interlock Bisa Jadi Solusi Bangun Rumah Kuat dan Murah':

Dirjen Pajak Suryo Utomo ditetapkan menjadi komisaris utama BTN menggantikan eks komisioner KPK Chandra Hamzah.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Surya, BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

Sementara, untuk posisi Direktur Utama tetap dijabat oleh Nixon L.P. Napitupulu.

Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama : Oni Febrianto Raharjo

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Operasional: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

Direktur Finance and Strategy : Nofry Ronu Poetra

Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

DIrektur Commercial Banking: Hermita

Direktur IT: Tan Jacky Chen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah bersubsisi siap huni di berbagai wilayah oleh para guru di Indonesia.

Penyediaan rumah siap huni merupakan bagian dari Program Rumah untuk Guru di Indonesia hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” ungkap Mu'ti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Menurut Mu’ti, kunci untuk membangun sumber daya manusia ada pada para guru. Ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” ujar Mu'ti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebutkan ada 20.000 unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Sebanyak 250 guru di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura telah menerima kunci rumah secara simbolis.

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Ara.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni.

“Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS
• KPR Tapera untuk guru PNS. Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

2. Syarat dan Ketentuan

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan
• setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih. Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Jakarta: Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dikutip dari Antara, Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Bank Tanah juga sudah mengundang beberapa pengembang sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan dengan harga tanah yang telah diturunkan oleh Bank Tanah maka diharapkan para pengembang juga dapat turut berkontribusi pada penurunan harga rumah.

Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Adapun lahan yang ditawarkan kepada pengembang yakni empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal memanggil PT Lippo Group guna mempertanyakan kelanjutan proyek Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung rampung.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Fitrah Nur menyebut pada hari ini dirinya telah memanggil Direktur Lippo Group, John Riady untuk mempertanyakan kelanjutan proyek Meikarta yang dibangun di kawasan Lippo Cikarang.

“Kemarin Pak Menteri melapor, saya ketemu dengan Pak John Riyadi. Kita memanggil, saya panggil Pak John Riyadi dari Lippo [meminta kejelasan Meikarta],” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut, Fitrah menyebut rencananya Kementerian PKP bakal mempertemukan John Riady dengan korban pembeli apartemen Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung serah terima unit.

Dia menjelaskan, pihaknya berkomitmen penuh untuk dapat segera menyelesaikan segala bentuk sengketa di sektor perumahan.

“Tapi sampai sekarang belum hadir, harapan kami itulah. Kami ingin segera menyelesaikan permasalahan di Meikarta. Karena ini yang menjadi berita untuk berapa tahun ini yang kita harapkan ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) sempat mengungkap rencana untuk kembali suntik dana hingga Rp3 triliun untuk menghidupkan kembali proyek pembangunan Apartemen Meikarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, proyek Meikarta yang dikembangkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) masih membutuhkan bantuan suntikan dana untuk menuntaskan 18.000 unit yang telah terjual hingga 2027.

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), Ketut Budi Wijaya memiliki rencana untuk kembali melakukan suntik dana senilai Rp3 triliun.

"Secara keseluruhan sebetulnya kurang lebih diperlukan mungkin sekitar Rp3 triliun. Setiap saat, begitu proyek itu jalan kan butuh uang," kata Ketut kepada wartawan di Cikarang, Bekasi, dikutip Rabu (15/2/2023).

Keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Pietra Machreza Paloh diangkat menjadi komisaris independen BTN.

Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Gedung BTN Jakarta pada Rabu (26/3).

Selain Pietra, RUPST BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris mereka.

RUPS juga menetapkan Nixon L.P. Napitupulu danOni Febriarto Rahardjomenjadi Direktur Utama dan wakil direktur utama BTN lagi.

Dengan pengangkatan itu, berikut jajaran komisaris dan direksi BTN terbaru:

Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direktur Utama : Nixon L.P. NapitupuluWakil Direktur Utama : Oni Febrianto RaharjoDirektur Treasury & International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Operasional: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Risk Management : Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking : Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy : Nofry Ronu PoetraDirektur Human Capital and Compliance : Eko WaluyoDirektur Network & Retail Funding: Rully SetiawanDIrektur Commercial Banking: HermitaDirektur IT: Tan Jacky Chen