Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada kemungkinan akan ada penambahan lagi jika dari total kuota FLPP 350.000 itu sudah habis.

"Saat ini yang sudah diumumkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sampai dengan 350.000. Dan Kemenkeu pasti akan melihat juga dari data-data realisasi yang kita kelola. Jadi bertumbuh, nanti kalau misalkan sampai triwulan ke-3 misalkan sudah bisa terserap habis, kemudian akan ada top-up lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara memang sempat menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah beberapa waktu lalu.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada Desember 2024 lalu, kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

BEKASI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid , dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada karyawan industri media di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Sebagai upaya penyediaan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat dari berbagai macam profesi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan kesiapannya menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan kepemilikan rumah subsidi bagi karyawan industri media, termasuk kalangan wartawan.

Program tersebut merupakan hasil dari upaya kolaborasi antara BTN, pemerintah, dan ekosistem perumahan nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengubah mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan perubahan itu, kini pembayaran MBG tak lagi menggunakan sistem reimburse.

Ia menyebut dengan skema baru ini, seluruh kegiatan program wajib didanai terlebih dahulu melalui model uang muka yang dikirim ke rekening virtual account. Hal ini sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Dadan menegaskan MBG merupakan program bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan sosial, yang sejak awal tidak dipercayakan kepada individu maupun kelompok masyarakat, melainkan kepada yayasan berbadan hukum.

Skema ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dirinya menjelaskan sebelumnya dana bantuan disalurkan ke rekening yayasan dan dapat langsung digunakan. Namun, BGN kemudian mengubah mekanisme itu menjadi lebih ketat, dengan pengawasan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kini diperkuat lagi dengan penggunaan sistem virtual account.

"Virtual account adalah rekening bersama yang dibuat oleh Badan Gizi ketika mitra sudah terverifikasi. Rekening ini hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan sistem ini dirancang agar semua transaksi tercatat secara digital dan transparan. Bahkan, menurut Dadan, Kementerian Keuangan pun bisa memantau seluruh transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG.

Kini, tidak ada satu pun kegiatan MBG yang boleh berjalan tanpa virtual account dan dana operasional untuk 10 hari ke depan telah masuk ke dalamnya.

Mekanisme reimbursement yang sebelumnya masih berlaku secara terbatas hingga awal tahun ini, kini resmi dihapuskan. Mulai minggu ini, mitra yang ingin melaksanakan program pada tanggal tertentu harus mengajukan proposal 15 hari sebelumnya.

Setelah diverifikasi, dana akan dikirim langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu ke virtual account, dan laporan penggunaan harus disampaikan secara rutin setiap 10 hari.

Skema ini juga mengatur dana bahan baku dan operasional bersifat at cost. Jika ada sisa dana karena efisiensi harga pasar, sisa tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Perubahan sistem ini turut didorong oleh kasus mitra dapur di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas. Akibatnya, dana yang sudah dikirim oleh BGN belum disalurkan ke pihak pemilik fasilitas, sehingga menimbulkan masalah publik.

"Sekarang kami mengutamakan pemilik fasilitas yang menjadi mitra utama. Jika belum memiliki yayasan sendiri, Badan Gizi akan merekomendasikan yayasan yang dapat digunakan sementara," kata Dadan.

Dadan pun menyebut BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal sepuluh SPPG.

Untuk yayasan yang bekerja lintas provinsi, jumlahnya dibatasi maksimal lima SPPG, kecuali yayasan nasional seperti Kartika Eka Paksi atau Muhammadiyah yang memiliki struktur dan pembinaan terpusat.

Demi memperkuat akurasi dan kelayakan mitra, Dadan mengatakan pendaftaran dilakukan hanya melalui situs mitra.dgn.go.id. Setelah itu, proses verifikasi berlapis dilakukan, mulai dari pemeriksaan online, survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penugasan cadangan penggerak pemerintah Indonesia sebagai Kepala SPPG.

Bila dinyatakan layak, maka BGN akan membuatkan virtual account sebagai syarat utama pencairan dana.

Setelah virtual account terbentuk dan kepala SPPG ditunjuk, mitra dan kepala satuan dapat mengajukan proposal melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk proses pencairan. Semua alur ini, kata Dadan, dirancang agar lebih transparan dan menghindari konflik kepentingan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

"Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

"Dan saya sampaikan kebutuhan itu ada, minat juga ada dan memang profesi ini sudah juga layak diberikan keberpihakan oleh negara. Jadi akhirnya tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terisi sambil kita terus data melalui BTN dan Tapera untuk wartawan. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, silakan batasnya dinaikkan, dari seribu menjadi tiga ribu unit," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Kabar baik buat pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) karena bakal mendapat alokasi rumah subsidi. Sebelum mewujudkan hal itu, masih ada sejumlah lembaga yang dipertimbangkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri PANRB Rini Widyantini kemarin untuk membahas rencana penyediaan rumah layak huni bagi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB kemarin.

"Hari ini (Senin/5/5) saya berdiskusi dengan Menteri PANRB beserta Wamen PANRB, kemudian juga Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) dan Wakil Kepala BPS, BP Tapera, Sekjen dan Irjen dari Kementerian PKP. Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kementerian PANRB," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Pesan itu disampaikannya di Ruang Kerja Menteri PKP Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (5/5).

Ara mengatakan berbagai hal terkait rumah bagi pegawai dibahas agar mereka bisa memiliki hunian layak sekaligus mendorong semangat kerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Ia menyebutkan ada ekosistem di Kementerian PANRB, di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI), sehingga terdapat empat lembaga.

"Jadi kita memutuskan untuk mengkonsiderasikan dulu keempat lembaga ini, dan kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei sore tempat ini untuk membuat MoU-nya. MenPANRB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," ucapnya.

Selain itu, Ara berharap ke depan data dari dukungan data dari BPS bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Dengan begitu, penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Ia pun berterima kasih kepada Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS karena dengan data yang akurat dan terus diperbaharui, menurutnya akan membuat kerja Kementerian PKP menjadi lebih tepat sasaran. Sebab, Ara menilai satu isu di negara Indonesia yang sering terjadi adalah tidak tepat sasaran, misalnya dalam penyaluran bantuan, rumah subsidi, dan bantuan sosial.

"Terima kasih karena dengan data BPS itu akan membuat pekerjaan rumah kami di lapangan sebagai kementerian yang juga punya tugas menyalurkan seperti program BSPS dan program rumah subsidi ya, itu menjadi sangat terbantu dengan bantuan dari BPS yang sangat baik," tuturnya.

Sementara itu, Rini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara terkait program perumahan bagi pegawai. Pihaknya akan menyiapkan data pegawai yang sesuai dengan persyaratan yang diminta BPS.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan yang sudah memperhatikan kesejahteraan untuk para pegawai di Kementerian PAN-RB. Tentunya ini adalah program yang menarik, karena tidak semua ASN itu juga di kantor kami itu memang punya rumah dan ini tentunya kami akan menyesuaikan data yang ada di Kementerian PAN-RB," kata Rini.

"Dan ini program Perumahan Bersubsidi Kesejahteraan, namanya apa tadi namanya itu, ya itu akan dikaitkan dengan pendataan untuk para ASN yang memang belum mempunyai rumah dan kami akan menyesuaikan lagi data-data yang ada di kantor kami untuk disesuaikan dengan persyaratan data yang sudah dikeluarkan atau yang sudah disampaikan oleh BPS," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rekaman CCTV Aksi ASN di Jambi Curi HP demi Beli Rokok

Rekaman CCTV Aksi ASN di Jambi Curi HP demi Beli Rokok

Yayasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara reimburse. Pihak MBN juga mempertanyakan bon tersebut.

"Sistemnya reimbursement. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita reimburse. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum MBN, Timothy Ezra Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).

Timothy mengatakan pihaknya tidak langsung membayar karena membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan atau bon. Namun, hingga kini yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur tersebut.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp 900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp 70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam, dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR telah diperiksa. Mereka mendapatkan 30 pertanyaan.

"Ada hampir Rp 400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp 437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Dijelaskan, bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama denganyayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp 13 ribu.

'Simak juga Video Poin Jawaban Yayasan soal Polemik Pembayaran Mitra Makan Gratis Kalibata'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse).

"Sistemnya 'reimbursement'. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita 'reimburse'. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa.

Timoty mengatakan dalam sistem itu tentu pihaknya tidak langsung membayar dan membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan (invoice) jika ingin diganti.

Namun, hingga kini yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur ibu Ira.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam telah diperiksa dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR.

Mereka menerima sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan.

"Ada hampir Rp400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025.

Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mengalokasikan rumah subsidi bagi pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri PANRB Rinj Widyantini pada Senin (5/5/2025), rencana pemberian alokasi rumah subsidi itu juga termasuk pegawai dari lembaga-lembaga yang berada di bawah nauangan Kemenpan-RB.

"Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Menpan-RB. Tapi dari diskusi tadi berlanjut ada ekosistem yang ada di Kemenpan-RB, diantaranya ada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), jadi nanti ada empat," jelas Ara dalam keterangannya.

Dengan begitu, lanjut Ara, pihaknya memutuskan untuk mengonsiderasikan atau mempertimbangkan dahulu keempat lembaga tersebut.

Kemudian, akan melakukan pertemuan kembali pada 21 Mei 2025 untuk membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

"Menpan-RB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," tuturnya.

Telah Alokasikan 189.260 Rumah Subsidi untuk 17 Profesi

Rencana pemberian alokasi rumah subsidi untuk pegawai Kemenpan-RB, LAN, ANRI, dan BKN tentu menambah daftar profesi yang mendapat kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/5/2025), 17 profesi telah mendapat alokasi total sebanyak 189.260 unit dari total kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit.

Berikut rincian alokasi rumah subsidi FLPP untuk 17 profesi:

1. Guru 20.000 unit
2. Polri 14.500 unit
3. TNI AD 5.760 unit
4. Nakes 30.000 unit
5. Tenaga migran 20.000 unit
6. Pegawai Kemendagri 2.000 unit
7. Pegawai Kemenkeu 2.000 unit
8. Pegawai Kemenekraf 3.000 unit
9. Pegawai BKKBN 2.000 unit
10. Pegawai BPS 1.000 unit
11. Nelayan 20.000 unit
12. Petani 20.000 unit
13. Buruh 20.000 unit
14. Driver online 2.000 unit
15. Asisten Rumah Tangga 1.000 unit
16. Wartawan 1.000 unit
17. Pekerja non-formal 25.000 unit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 350 ribu unit. Hal itu setelah dilakukan penghitungan anggaran oleh Kemenkeu.

"Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, baru-baru ini.

Kabar baik dari Kemenkeu tersebut disambut baik oleh salah satu pengembang perumahan bersubsidi yaitu Pesona Kahuripan. Direktur Utamanya Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma menyampaikan, pihaknya percaya diri dengan progres yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah Menteri Maruarar Siarait.

"Semoga kabar ini menjadi bukti nyata bahwasanya perjuangan daripada Kementerian PKP berikut dengan jajarannya sudah mendekati realisasi akan ditambahkannya kuota FLPP menjadi 350 ribu unit rumah," kata Angga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

KOMPAS.com - Mimpi memiliki rumah sendiri kini semakin mudah diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah, inisiatif pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan KPR subsidi, cicilan ringan mulai Rp 1 juta–Rp 2 juta per bulan, DP hanya 1–5 persen, serta kebijakan prorakyat seperti BPHTB dan PPN gratis, rumah subsidi menjadi solusi ideal bagi pegawai, pensiunan, atau keluarga muda dengan gaji rendah.

Rumah subsidi adalah hunian yang disubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera, dengan harga terjangkau (Rp 166 juta–Rp 240 juta) dan bunga KPR tetap 5 persen.

Untuk mengajukan KPR subsidi, Anda harus memenuhi syarat sebagai MBR.

Berikut kriteria dan dokumen yang diperlukan:

• Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun saat KPR lunas.
• Belum memiliki rumah atau hanya memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).
• Penghasilan maksimal Rp12 juta/bulan (lajang) atau Rp14 juta/bulan (pasangan), termasuk gaji pokok dan tunjangan.
• Cocok untuk pegawai tetap (PNS, swasta, BUMN), pensiunan, atau pekerja informal dengan penghasilan stabil.
• Pekerjaan, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun (swasta) atau 6 bulan (PNS/BUMN).
• Untuk pekerja informal, bank memerlukan bukti penghasilan (contoh: laporan keuangan usaha).
• Tidak memiliki kredit macet di bank (dicek melalui BI Checking atau SLIK OJK).
• Memiliki rekening bank aktif untuk autodebet cicilan.

Dokumen yang diperlukan

• KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah (jika berpasangan).
• Slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, rekening koran 3 bulan.
• NPWP (jika diperlukan untuk PPh).
• Surat pernyataan belum memiliki rumah, diterbitkan oleh kelurahan.
• Tambahan (opsional): SK Pensiun (untuk pensiunan), laporan keuangan (untuk pekerja informal).

Langkah-langkah Beli Rumah Subsidi

• Pastikan penghasilan Anda di bawah batas MBR (Rp 12 juta lajang/Rp 14 juta pasangan).
• Verifikasi status kepemilikan rumah melalui kelurahan atau SiKasep (aplikasi BP Tapera).
• Kunjungi proyek pengembang tepercaya
• Gunakan platform SiKasep untuk cek ketersediaan rumah berdasarkan lokasi dan harga.
• Siapkan Dana Awal: DP 1–5% dari harga rumah (contoh: Rp 1,85 juta–Rp 9,25 juta untuk rumah Rp 185 juta).
• Biaya tambahan: Administrasi, notaris, asuransi (Rp 2 juta–Rp 3 juta).
• Tabungan, gaji ke-13 (untuk PNS/pensiunan, cair Juni 2025), atau bonus tahunan.
• Hubungi bank pelaksana FLPP, seperti BTN, Mandiri, atau BRI.
• Serahkan dokumen dan lakukan wawancara kelayakan (1–2 hari).
• Proses persetujuan memakan waktu 1–2 minggu.
• Setelah disetujui, tanda tangani akad kredit di hadapan notaris.
• Bayar DP dan biaya tambahan, lalu rumah siap ditempati atau dibangun (jika off-plan).
• Cicilan didebet otomatis setiap bulan dari rekening bank.
• Pantau kepatuhan via aplikasi bank atau hubungi BP Tapera jika ada kendala.

Simulasi Cicilan KPR Subsidi

Berikut simulasi KPR untuk rumah subsidi dengan harga Rp 185 juta, cocok untuk pegawai dengan gaji Rp5 juta/bulan (seperti dalam artikel sebelumnya):

• Harga Rumah: Rp185.000.000.
• DP: 5% = Rp9.250.000.
• Pinjaman Pokok: Rp185.000.000 – Rp9.250.000 = Rp175.750.000.
• Bunga: Tetap 5% per tahun (flat).
• Tenor: 20 tahun (240 bulan).
• Biaya Tambahan: administrasi dan notaris: Rp2.000.000, asuransi jiwa dan kebakaran: Rp 500.000. Total dana awal: Rp 11.750.000.

Cicilan Bulanan

• Bunga Tahunan: 5% x Rp 175.750.000 = Rp 8.787.500.
• Bunga Bulanan: Rp 8.787.500 ÷ 12 = Rp 732.292.
• Pokok Pinjaman Bulanan: Rp 175.750.000 ÷ 240 = Rp 732.292.
• Cicilan Total: Rp 732.292 (pokok) + Rp 732.292 (bunga) = Rp 1.464.584 (dibulatkan Rp 1,5 juta/bulan).

Kelayakan

• Rasio Cicilan: Rp1,5 juta ÷ Rp 5 juta = 30%, sesuai standar bank (maksimal 30–40%).
• Sisa Gaji: Rp 5.000.000 – Rp 1.500.000 = Rp 3.500.000, cukup untuk kebutuhan hidup (makan, transportasi, tabungan).
• Alternatif: Jika gaji terbatas, ajak pasangan berkontribusi atau pilih tenor 15 tahun (cicilan ±Rp 1,9 juta, tetapi bunga total lebih rendah).
• Keuntungan Beli Rumah Subsidi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di 4 Provinsi. Aguan mengatakan mereka akan menambah lokasi program renovasi tersebut di Jawa Barat yakni Bogor dan Depok.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerjasama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Saya rasa selesai dari Bandung, kita terusin ke Bogor," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan berdasarkan data BPS jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk cukup tinggi daripada jumlah penduduk di daerah lain.

Kemudian, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan setelah Bogor, Depok juga akan menjadi daerah selanjutnya yang akan mendapat bantuan renovasi rumah.

"Yang dekat Jakarta bisa. Depok bisa depok. Depok itu sangat berbatasnnya dengan Jakarta. Wali kotanya hari ini sangat konsen terhadap penyelesaian kemiskinan," ungkap Dedi menambahkan.

Ide ini disetujui oleh Aguan. Ia mengatakan program renovasi rumah di Depok bisa dilakukan setelah Bogor.

"Bogor dulu, setelah itu Depok," ujar Aguan.

Dalam kesempatan ini, Aguan menyampaikan alasannya bersedia membantu program renovasi 2.000 rumah bersama Kementerian PKP. Ia mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sudah melakukan kegiatan serupa selama 20 tahun lamanya dan telah membantu pembangunan sekitar 8.000 rumah terutama di lokasi bencana alam.

"Buat benerin rumah tidak asing lagi. Kita sudah banyak bangun. Total-total sudah bangun di Indonesia sejak 20 tahun yang lalu, Buddha Tzu Chi sudah bangun perumahan itu kira sudah 8.000 rumah. Tempat bencana Aceh, Padang, Jogja, sudah banyak," ungkapnya.

Aguan mengaku untuk renovasi sekitar 2.000 rumah memang baru dijalankan dan ini pertama kalinya mereka mengerjakan dengan jumlah besar.

"Kalau untuk renovasi rumah sebesar ini baru pertama kali kita jalankan di sini. Biasanya kan kita bangun rumah baru, daerah baru. Jadi memang ini kesempatan kita, memang kekurangan di (daerah) sini, memang panggilan dari negara juga memang kita harus bisa membantu kepada sesama kita yang kurang beruntung," tuturnya.

Ada pun, program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui corporate social responsibility (CSR). Program renovasi ini juga termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini