KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) mengingatkan agar menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah dapat mengikuti panduan dari Kementerian Kesehatan, yakni Isi Piringku.

Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa porsi dan jenis lauk pauk yang disajikan untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhan gizi yang tepat.

"Jadi kita berharap juga Makan Bergizi Gratis tidak meng-endorse justru menu gorengan ya. Begitu pula dengan daging yang diproses, diawetkan ya," ujar Dr. Tan Shot Yen, M.Hum., pemengaruh kesehatan dari PB-IDI, seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/1/2025).

Menurut Tan, dalam menjalankan program MBG untuk anak-anak, penting bagi pemerintah untuk memahami konsep makanan sehat.

Makanan yang sehat, menurutnya, adalah makanan yang mendekati bentuk dan cita rasa aslinya di alam.

Lebih lanjut Tan menjelaskan, makanan seimbang untuk anak-anak harus mencakup kebutuhan makronutrien yang lengkap, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.

Sebagai contoh, menu sarapan yang dapat diberikan pemerintah adalah pisang, pecel, lontong, atau tempe bacem. Menu-menu ini sederhana namun kaya akan bahan pangan lokal dan nilai gizi yang tinggi.

Untuk makan siang, Tan memberi contoh menu seperti jeruk keprok, sup kacang merah, ubi atau singkong, serta telur balado.

Menu tersebut dinilai baik karena mudah didapatkan dan sesuai dengan budaya kuliner Indonesia.

Namun, Tan juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memilih menu untuk program MBG yang berpotensi merugikan kesehatan, khususnya kekebalan tubuh anak-anak. Ia menyarankan agar beberapa jenis makanan berikut dihindari.

Makanan yang dapat mengganggu imunitas anak

Selain berpedoman pada panduan Isi Piringku, PB IDI ingatkan untuk menghindari beberapa jenis makanan yang dapat mengganggu imunitas anak, seperti:

• Gula tambahan

Tan menekankan bahwa gula tambahan yang terkandung dalam kemasan seperti jus atau camilan dapat menurunkan fungsi imunitas.

Gula darah yang tinggi merusak keseimbangan bakteri usus yang akhirnya mengubah respons imun tubuh, sehingga anak lebih rentan terhadap infeksi.

• Produk tinggi garam

Makanan yang mengandung garam tinggi dapat menghambat fungsi normal sistem kekebalan tubuh dan memperburuk kondisi penyakit autoimun.

Tan juga mengingatkan agar menghindari produk-produk yang kaya akan garam yang sering ditemukan dalam makanan olahan.

• Minyak goreng dan pangan tinggi omega-6

Konsumsi minyak goreng dan produk nabati yang mengandung Omega-6 berlebihan dapat mengganggu keseimbangan dengan Omega-3.

Tan menjelaskan bahwa ketika karbohidrat digoreng, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan Advanced Glycation Endproducts (AGEs) dan Advanced Lipid Oxidation Endproducts (ALEs), yang dapat memperburuk sindrom metabolik dan menyebabkan peradangan.

• Daging prosesan dan diawetkan

Tan juga mengingatkan agar daging olahan dan diawetkan seperti sosis atau kornet perlu dihindari.

Kandungan lemak jenuh yang tinggi dan rendahnya lemak tak jenuh pada produk tersebut dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh.

• Panganan cepat saji dan kemasan plastik

Tan mengungkapkan bahwa panganan cepat saji yang sering kali dikemas dalam plastik dapat mengandung phthalates, zat kimia yang dapat merembes ke makanan dan mengganggu imunitas.

Paparan phthalates juga dapat menekan keragaman bakteri usus yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh.

• Produk ultra-proses

Tan juga mengingatkan bahwa produk ultra-proses yang mengandung bahan tambahan seperti Carbonmethylcellulose (CMC), Polysorbate 80 (P80), dan carrageenan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh.

Bahan-bahan ini berhubungan dengan gangguan kekebalan pada penelitian percobaan hewan.

• Karbohidrat rafinasi

Terakhir, Tan mengingatkan agar produk tepung dan gula yang telah diproses secara industri atau karbohidrat rafinasi, yang memiliki indeks glikemik tinggi, harus dihindari.

Makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin, serta menyebabkan peradangan dan gangguan pada daya tahan tubuh.

Dengan memperhatikan pedoman gizi yang tepat dan menghindari jenis makanan yang dapat merugikan kesehatan, Tan berharap program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah secara serentak memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia untuk para siswa dari TK hingga sekolah menengah pada Senin 6 Januari 2025.

Sejumlah daerah lain ada yang baru memulai program tersebut kemarin atau hari ini, dan sebagian daerah lain baru akan memulai pada pekan depan.

Program MBG ini ternyata memiliki dampak atau efek domino di tengah masyarakat.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung.

Pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal.

Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pecahkan rekor

Dari sekian banyak pemerintah daerah yang menyelenggarakan MBG, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah itu.

Senior Customer Relations Manager MURI Andri Purwandono di Kolaka Utara, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara patut diberikan apresiasi, yang bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah tersebut.

Penjabat Bupati Kolaka Utara Yusmin menyampaikan kegiatan MBG itu diikuti sebanyak 22 ribu pelajar dan terbagi di beberapa lokasi, antara lain 10 ribu pelajar di Alun-alun Kota Lasusua, dan 12 ribu tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara.

Kegiatan ini bukan hanya soal pencapaian rekor, tetapi juga bentuk nyata implementasi dari program nasional untuk menciptakan generasi sehat dan berprestasi.

Bukan sekadar kebanggaan, melainkan pemicu bagi pemreintah untuk terus berkolaborasi demi mensukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemkab olaka Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dalam APBD untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.

Rekor MURI tersebut berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dilaksanakan di Magelang pada 2022 dengan melibatkan sebanyak 14 ribu pelajar.

Dinantikan

Dari sekian banyak program yang dijanjikan Pemerintahan Prabowo-Gibran, barangkali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu yang terpopuler dan paling dinantikan implementasinya.

Program ini menjadi diskursus yang menarik, sempat menuai pro dan kontra, berikut pelaksanaan yang dianggap rumit dan dikhawatirkan gagal di tengah jalan.

Program MBG hadir sebagai solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG bisa menjadi katalisator bagi sektor UMKM, rantai pasok pangan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang semuanya saling terkait dalam jejaring sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui lensa sosiologi dan ekonomi, bangsa ini dapat memahami dampak berlapis dari program, yang melampaui sekadar pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di Tanah Air.

Dari perspektif yang positif, efek berganda dari program MBG dapat diibaratkan sebagai daya ungkit yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.

Ketika makanan bergizi didistribusikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam golongan rentan, kebutuhan logistik dan bahan baku meningkat secara eksponensial.

Efeknya, sektor pertanian sebagai pemasok utama bahan pangan mengalami lonjakan permintaan.

Petani lokal, yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panennya dengan harga layak, kini memiliki akses pasar yang lebih stabil.

Di tingkat ini, program tersebut bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga soal pemberdayaan petani sebagai pilar utama rantai pasok pangan.

Efek positif ini tidak berhenti hanya di sektor pertanian. Ketika permintaan bahan pangan meningkat, jaringan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan turut diuntungkan.

Banyak pelaku usaha kecil, mulai dari produsen keripik singkong hingga katering rumahan terlibat dalam proses penyediaan makanan bergizi.

Mereka mendapatkan peluang untuk memperluas skala usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks ini, program MBG menjadi lebih dari sekadar bantuan sosial. Ia adalah motor penggerak ekonomi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Keterlibatan UMKM dalam program MBG juga menciptakan siklus ekonomi yang sehat. Para pelaku usaha ini, yang sebagian besar adalah perempuan, mendapatkan penghasilan tambahan yang membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Tidak sedikit dari mereka yang kemudian memanfaatkan pendapatan tersebut untuk memperbaiki pendidikan anak-anak mereka atau berinvestasi dalam pengembangan usaha.

Efek berganda ini, meskipun terlihat kecil di permukaan, sebenarnya memiliki implikasi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Ekosistem ekonomi

Dari perspektif sosiologis, program MBG adalah alat pemberdayaan yang memperkuat kohesi sosial, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem ekonomi.

Rantai pasok pangan yang terbangun melalui program MBG juga menunjukkan dinamika yang menarik.

Dalam skema ini, bahan pangan segar, seperti sayur, buah, daging, dan ikan didistribusikan langsung dari petani atau nelayan kepada penyedia layanan makanan.

Model ini memotong rantai distribusi yang sebelumnya panjang dan berbiaya tinggi. Selain menekan harga, skema ini juga mengurangi pemborosan pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan memperkuat hubungan langsung antara produsen dan konsumen.

Selain itu para pemasok juga didorong untuk kreatif mencari sumber-sumber pangan lokal yang berkualitas, yang sebelumnya tidak dilirik. Contohnya rebung, umbi-umbian, paku-pakuan, hingga jamur lokal.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang ekonomi makro, program ini berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) melalui aktivitas konsumsi yang lebih tinggi.

Ketika masyarakat mendapatkan makanan bergizi secara gratis, pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan, cenderung meningkat.

Hal ini menciptakan siklus konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, peningkatan gizi masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang menjadi salah satu indikator utama daya saing ekonomi suatu negara.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Program MBG menghadapi tantangan dalam implementasinya, salah satunya adalah memastikan keberlanjutan program ini tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Dalam hal ini, kemitraan dengan sektor swasta, koperasi, dan organisasi masyarakat menjadi kunci. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, program ini dapat menjadi model kolaborasi publik-swasta yang efektif, di mana semua pihak berbagi peran dan tanggung jawab untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Program ini diharapkan melibatkan para petani sayur yang sebelumnya bergantung pada tengkulak, kini dapat menjual langsung hasil panen mereka ke dapur umum yang dikelola oleh kelompok UMKM lokal.

Dampaknya, pendapatan petani meningkat signifikan, sementara kelompok UMKM mampu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dari desa yang sama.

Lebih dari itu, masyarakat penerima manfaat merasa lebih dihargai karena mereka tidak hanya menerima makanan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih besar.

Pada akhirnya, program MBG bisa menjadi bukti nyata bagaimana sebuah kebijakan sederhana dapat memiliki dampak yang kompleks dan mendalam.

Program ini menghubungkan berbagai sektor dalam perekonomian, mulai dari pertanian, UMKM, hingga logistik dengan cara yang saling memperkuat.

Dalam kerangka sosiologis, program ini membangun solidaritas sosial yang menjadi dasar bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan efek berganda, program serupa dapat dikembangkan untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa di balik setiap kebijakan yang dirancang dengan baik, ada peluang untuk menciptakan perubahan yang melampaui tujuan awalnya.

Program MBG adalah cerminan dari bagaimana ekonomi dan sosiologi dapat bersinergi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan keberlanjutan sebagai tantangan utama, program ini tetap menjadi seberkas harapan bagi banyak pihak.

Program ini mengingatkan semua bahwa solusi untuk masalah besar sering kali tersembunyi dalam langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi dan kesungguhan.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, program MBG mengajarkan bangsa ini untuk percaya bahwa perubahan yang nyata selalu dimulai dari dasar, memberi makan tubuh, sekaligus menghela dan menggerakkan rantai pasok ekonomi sebuah bangsa.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Banyumas mulai dijalankan pada Senin (7/1/2025).

Uniknya, satu kotak makanan dalam program makan bergizi gratis di Banyumas ini nilainya kurang dari Rp 10.000.

Lantas apa saja menu makan bergizi gratis di Banyumas dan apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak?

Menu Makan Bergizi Gratis di Banyumas

Pj Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, menjelaskan bahwa setiap porsi makanan yang diberikan telah dirancang oleh ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi siswa.

Menunya cukup beragam dan mencakup berbagai kelompok makanan utama.

“Karbohidratnya nasi, sayur pokcoy ada suwiran ayam dan tahu, ayam, buah semangka, dan susu,” kata Iwanuddin saat peluncuran program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Umum Brobahan, Purwokerto.

Dengan susunan menu seperti itu, pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang cukup dari karbohidrat, protein, serat, hingga vitamin dan mineral.

Meski terlihat sederhana, komposisi makanan ini dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan dan kesehatan siswa.

Bagaimana Biaya Makan Bergizi Gratis di Banyumas Bisa Murah?

Salah satu hal yang membuat program makan bergizi gratis yang diterapkan di Banyumas menjadi menarik adalah efisiensi anggaran.

“Nilainya tadi saya tanyakan ke pimpinan di sini, tak sampai Rp 10.000,” ungkap Iwanuddin.

Meski biayanya rendah, pemerintah menjamin bahwa kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama.

Biaya makan bergizi gratis di Banyumas bisa lebih murah karena proses penyediaan makanan dilakukan di dapur umum khusus yang dikelola oleh tim profesional.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan aman dan layak konsumsi.

“Kami mengambil sampel untuk mengetahui kualitas makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM. Dari dua sampel yang diambil, layak untuk dikonsumsi,” tambahnya.

Dampak Positif untuk Siswa

Dengan anggaran rendah, tetapi kualitas yang tetap terjamin, program makan bergizi ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar siswa.

Pada tahap awal, program makan bergizi gratis di Banyumas menyasar 2.740 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, seperti SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Program ini tidak hanya menunjukkan efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Dengan makanan yang sehat dan murah, generasi muda di Banyumas diharapkan tumbuh lebih sehat dan berprestasi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Menu Perdana Makan Bergizi Gratis di Banyumas, Nilainya Tak Sampai Rp 10.000".

Program pemberian makan bergizi gratis (MBG) telah dimulai sejak kemarin, Senin (6/1). Berbagai menu dihidangkan, mulai dari nasi ayam teriyaki dengan sayur buncis, nasi ayam goreng tepung, dan berbagai hidangan lainnya.

Jika melihat beberapa menu yang ditawarkan, sekilas memang tampak lengkap. Ada karbohidrat dari nasi, serat dari buah dan sayur, dan protein hewani dari ayam.

Tapi, benarkah menu-menu ini sudah memenuhi kebutuhan gizi anak?

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata mengatakan, dengan dana terbatas, memenuhi komposisi gizi seimbang memang bisa menjadi tantangan besar.

Dia mencatat, salah satu kendala utama adalah biaya bahan makanan. Utamanya, sumber protein hewani yang sering kali menjadi komponen termahal.

"Dari beberapa contoh menu yang terlihat, misalnya hanya ada kulit ayam atau ukuran ayam goreng tepung yang sangat kecil sebagai sumber protein hewani. Padahal, protein hewani sangat penting untuk pertumbuhan anak," kata Johanes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Selain itu, biaya operasional seperti tenaga dapur dan margin pengelola makan bergizi gratis juga turut memengaruhi kualitas makanan yang bisa disediakan.

Dengan demikian, bujet Rp10 ribu untuk satu sajian MBG, menurut Johannes, hanya cocok sebagai penopang atau makanan tambahan saja. Tapi, bukan untuk menggantikan kebutuhan makan utama anak.

Selain itu, dalam program ini semua anak mendapatkan menu yang sama tak peduli dengan kondisi bawaan masing-masing. Hal ini juga akan menjadi tantangan karena sulitnya membedakan menu makanan antar-anak.

"Memang betul ada perbedaan kebutuhan [gizi anak] dari sisi kesehatan, berat badan, dan lainnya. Tapi, ini program untuk semua, jadi sulit dibedakan. Lagi pula, perlu diingat juga MBG ini hanya satu kali makan, dua sisanya tetap di rumah," kata dia.

Senada, ahli gizi Tan Shot Yet juga berpendapat bahwa MBG tidak bisa menjadi satu-satunya penopang kebutuhan gizi harian anak.

Orang tua, kata dia, tetap memegang tanggung jawab utama untuk memenuhi gizi anak melalui sarapan, kudapan, dan makan malam bergizi.

"Jika tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi anak cerdas, pemberian makan bergizi gratis hanya menjadi salah satu penunjang. Asupan gizi lainnya di rumah tetap harus diprioritaskan," kata dia.

Selain itu, MBG juga dapat dijadikan model edukasi, memberikan contoh kepada masyarakat tentang seperti pola makan bergizi yang seimbang.

"Jika menu dalam program ini dirancang mengikuti pedoman 'Isi Piringku' yang mencakup lauk hewani, sayur, dan buah, maka ini akan menjadi langkah penting untuk menanamkan kebiasaan makan sehat," tambahnya.

Tan juga berpendapat bahwa bujet minim sebesar Rp10 ribu per porsi sebenarnya bisa diakali dengan pendekatan lokal. Jika pendekatan ini diterapkan, seorang anak bisa memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan pedoman Isi Piringku dari Kementerian Kesehatan.

"Makan bergizi sebenarnya tidak mahal jika mengikuti pedoman Isi Piringku dan menggunakan produk lokal," jelas Tan.

Sebagai contoh, menu sederhana di daerah Cianjur, menurut Tan, bisa terdiri dari pepes ikan mas, daun singkong, dan buah mangga, pisang, atau pepaya. Pendekatan ini tidak hanya murah, tetapi juga mendorong penggunaan sumber daya setempat.

"Jika di setiap menu makan anak terdapat komponen lauk hewani, sayur, dan buah, insya Allah anak-anak Indonesia akan tumbuh sehat," pungkas Tan.

KOMPAS.com - Para siswa di beberapa sekolah di Indonesia sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis mulai Senin (6/1/2025).

Pemberian makan bergizi gratis akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan memberikan makanan pada 3 juta siswa.

Tahap awal akan berlangsung selama tiga bulan, lalu pada bulan selanjutnya jumlah penerima akan bertambah sebanyak 3 juta siswa.

Secara keseluruhan pemerintah menargetkan sebanyak 40 persen siswa di Indonesia sudah menerima manfaat makan bergizi gratis.

Pada pelaksanaan tahap pertama, Kompas.com mencoba mendatangi sekolah yang dipilih menjalankan program makan bergizi gratis yakni SDN Slipi 07 Pagi, Jakarta Barat.

Siswa antusias dengan program makan bergizi gratis

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para siswa di sana tampak antusias mendapatkan makan bergizi gratis dengan menu nasi, sayur, ikan dori tepung, tahu tepung, dan buah jeruk. Namun dalam menu tersebut tidak dimasukkan makanan tambahan seperti susu.

"Kalau susu tidak ada," kata Guru Koordinator Penanggungjawab Makan Bergizi Gratis SDN Slipi 07 Pagi, Hery Pernata saat ditemui Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Meski demikian anak-anak tampak tetap menikmati makanan tersebut dan senang karena bisa lebih menghemat uang jajan dan menabung.

Ratu misalnya, siswa kelas 6 SDN Slipi 07 Pagi ini merasa senang karena makanan yang disediakan enak dan gurih. Makan yang disediakan juga pas untuk porsi makannya.

Selain itu, karena sudah mendapat makan gratis, Ratu memilih menyisakan uang jajannya untuk ditabung.

"Senang. Uangnya bisa ditabung jadi enggak kepakai buat jajan-jajan yang banyak," ujar Ratu.

Senada dengan Ratu, siswa kelas 6 SDN Slipi 07 Pagi bernama Aisy mengaku senang mendapat makan bergizi gratis dan bisa menghemat uang jajannya. Karena Aisy tidak perlu terlalu banyak menghabiskan uang untuk jajan di kantin.

"Senang (dapat makan bergizi gratis) jadi enggak nambah duit buat jajan," ucap Aisy.

Makan bergizi gratis belum merata

Meski sudah resmi diterapkan mulai 6 Januari, ternyata implementasi makan bergizi belum merata di semua sekolah di seluruh Indonesia.

SDN Cideng 07 Pagi, Jakarta Pusat yang belum mendapatkan porsi makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Padahal, sekitar Agustus 2024 SDN Cideng 07 Pagi sudah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Terkait makan gratis.Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya. Tahap pertama dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

"Nah, sejauh ini sih khususnya sekolah kami ini memang belum mendapatkan info apakah sekolah ini akan diberikan makan gratis tersebut gitu," lanjutnya.

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Sejak dilakukan uji coba ia menilai program makan bergizi gratis ini sangat bagus untuk membantu siswa utamanya yang kurang mampu untuk memenuhi gizi mereka.

Namun, Masna menyarankan pemerintah juga mempertimbangkan untuk membuat menu makan yang sederhana dan bergizi untuk siswa yang pulang sekolahnya lebih cepat.

Selain itu, juga perlu dipastikan kembali bahwa penerima manfaat program makan bergizi gratis ini memang jatuh pada sekolah yang memang banyak memiliki siswa tidak mampu.

"Kalau bagi saya makan gratis itu langkah baiknya dibedakan. Dalam arti makan bergizi ya. Kalau gizi itu kan bukan hanya di dalam menu makanan saja. Tapi kan bisa juga kayak di susu, telur. Itu kan juga udah bagian dari gizinya. Nah, menurut saya langkah baiknya gini," ungkap dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

Video Antusias Warga Serbu Open House Rusunawa Pasar Rumput

Video Antusias Warga Serbu Open House Rusunawa Pasar Rumput

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan siswa melalui pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah-sekolah.

Distribusi MBG di Bandung masih terbatas

Hingga saat ini, program MBG di Bandung baru menjangkau 14 sekolah di dua wilayah, yakni Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Sukajadi.

Jumlah penerima manfaat program MBG di Kota Bandung baru mencapai 7.000 siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara menjelaskan, distribusi dilakukan melalui dua dapur utama yang masing-masing bertanggung jawab untuk tujuh sekolah.

"Jadi pada hari ini ada dua dapur utama di Bandung, yaitu di Lanud Husein Sastranegara dan Sukajadi. Masing-masing mendistribusikan sekitar 3.500 paket makanan ke tujuh sekolah," kata Koswara, Senin (6/1/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Meski begitu, pendistribusian MBG belum merata di seluruh sekolah di Kota Bandung. Dari total 302.109 siswa di 479 SD dan 269 SMP, baru sekitar 20 persen yang mendapatkan distribusi makanan bergizi gratis.

"Kalau menurut informasi awal, dari 302.109 itu baru 20 persen untuk target tahun 2025 yang dapat distribusi makan gizi gratis," jelasnya.

Koswara memastikan bahwa distribusi akan dilakukan bertahap sepanjang tahun ini. Pemkot Bandung saat ini masih menunggu petunjuk teknis yang lebih detail dari pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis yang lebih terperinci dari pemerintah pusat, tetapi kami siap mendukung dan memperluas program ini," ujar Koswara.

Menu MBG: sehat dan menarik untuk anak sekolah

Selain distribusi, menu makanan yang disajikan dalam program MBG juga menjadi perhatian penting.

Sukri, salah satu penanggung jawab dapur MBG di Sukajadi, mengungkapkan bahwa menu yang disiapkan untuk siswa SD dan SMP di wilayah Sukajadi tidak hanya sehat, tapi juga menarik bagi anak-anak.

"Untuk besok, kami akan menyajikan chicken crispy dengan susu dan sayuran," ucap Sukri, dikutip dari Tribunjabar.id, Senin (6/1/2024).

Menurut Sukri, penyusunan menu mempertimbangkan keseimbangan antara cita rasa, tampilan, dan kandungan gizi.

"Kami berusaha membuat menu yang tidak hanya sehat, tetapi juga menarik, agar anak-anak tertarik untuk makan," tambahnya.

Persiapan makanan melibatkan 45 orang tenaga kerja, mulai dari dapur, pengemasan, dan distribusi.

Aktivitas dapur dimulai sejak pukul 01.00 pagi dan diperkirakan selesai pada pukul 06.00 pagi, supaya makanan tiba di sekolah dalam kondisi segar dan siap santap.

Bahan makanan dibeli empat hari sebelumnya di Pasar Caringin dan sejumlah distributor. Kemudian semua bahan disimpan dalam pendingin hingga siap diolah.

Tantangan dalam pelaksanaan program MBG

Meski terlihat sederhana, pelaksanaan program ini memiliki tantangan tersendiri, salah satunya adalah memastikan menu yang disajikan sesuai dengan selera anak-anak, tanpa mengabaikan kandungan gizinya.

"Harus menyeimbangkan rasa, tampilan, dan kandungan gizi. Anak-anak sekolah memang punya selera yang berbeda, jadi kami pastikan menunya menarik dan digemari," papar Sukri.

Selain itu, distribusi makanan juga harus berjalan lancar. Untuk mengatasi potensi kendala, pihak dapur dan sekolah membentuk grup WhatsApp untuk memastikan komunikasi berjalan efektif.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak sekolah agar distribusi makanan bisa lancar, dan ada respons cepat jika ada masalah di lapangan," bebernya.

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000 per paket makan, Sukri optimistis makanan bergizi tetap bisa disediakan dengan kualitas terbaik.

"Kami yakin bisa menyajikan makanan bergizi dengan biaya yang tersedia," ungkapnya.

Respons sekolah dan siswa terhadap Program MBG

Program MBG disambut baik oleh sekolah dan siswa. Nurwulansari, Wakil Humas SMP Angkasa mengatakan, siswa terlihat antusias saat menerima paket makan siang gratis.

"Tadi anak-anak terlihat senang dapat makan bergizi gratis karena makanannya juga bergizi. Menunya ada nasi, sayuran, daging, buah-buahan, dan susu. Makanan ini didrop oleh SPPG dari Lanud," beber Nurwulansari.

Menurutnya, program ini juga meringankan beban para orang tua, terutama mereka yang sibuk bekerja dan tidak sempat menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.

"Selain sehat, ya bikin hemat karena tidak bawa sarapan dari rumah dan tidak jajan di kantin. Apalagi kalau orang tuanya yang sibuk kerja, tidak sempat menyiapkan sarapan, jadi ini bisa menguntungkan orang tua juga," tutur Nurwulansari.

Harapan untuk masa depan Program MBG

Pj Wali Kota Bandung, A Koswara, berharap program MBG bisa menjadi contoh penerapan yang berkelanjutan di daerah lain.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan program ini berjalan lancar.

"Kami berharap program ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kesehatan serta prestasi siswa di Kota Bandung," pungkasnya.

KOMPAS.com - Tahap awal penerapan program makan siang bergizi gratis sudah dimulai pada Senin (6/1/2025). Wadah makanan stainless berisi makanan bagi para siswa sudah sampai di beberapa sekolah di Indonesia.

Salah satunya adalah SDN Slipi 07 Pagi, Jakarta Barat. Guru koordinator pelaksana program makan bergizi gratis SDN Slipi 07 Pagi Hery Pernata mengatakan, sekolahnya menerima makan bergizi gratis untuk seluruh siswa yakni sekitar 500 murid.

Hery menjelaskan, penerapan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Kata Hery, semua makanan akan datang menjelang waktu istirahat atau sekitar pukul 08.00 WIB lalu dikumpulkan dalam satu ruangan.

Setelah terkumpul, makanan mulai didistribusikan untuk anak kelas 1, 2, dan 3 menyesuaikan dengan jam istrirahat.

Kemudian pada pukul sekitar pukul 09.00 dan 09.30 WIB dilanjutkan pemberian makanan untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Makanan juga akan diberikan pada anak kelas 1 SD yang masuk di siang hari.

Menu makan bergizi gratis variatif

Siswa sudah diminta untuk membawa alat makan seperti sendok dan garpu sendiri. Sementara alat makan stainless akan dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi (SPPG) sekitar jam pulang sekolah.

"Jadi begitu datang, mereka,barang makanan itu ompreng kita kumpulkan dari satu ruangan, dari satu ruangan, kita susun di dasaran kelas. Untuk kelas 1, 2, 3 nanti penjaga sekolah dan guru yang mendistribusikan ke kelas. Nah untuk kelas 4, 5, 6 kayak tadi,anak-anaknya yang kelas tinggi itu, yang piket, kita suruh untuk mengambil ke bawah ke ruangan tersebut,untuk dibawa ke kelasnya," tambahnya.

Menu makanan yang diberikan, kata Hery juga variatif seperti ikan, ayam, dan telur. Lalu juga ada sayur dan buah yang semuanya dikemas dalam satu wadah makanan yang terbuat dari stainless.

Setelah anak-anak selesai makan, mereka perlu mengembalikan wadah makanannya untuk dibawa kembali ke SPPG.

Hery mengatakan, jika ada siswa yang tidak hadir maka makanan yang ada akan ditawarkan pada siswa lainnya yang ingin menambah porsi makanan.

Siswa juga diminta membawa tempat makan sendiri untuk membungkus makanan yang tersisa di wadah stainless milik mereka masing-masing.

"Sisanya itu, awal kita kembalikan ke anak-anak, ini loh temennya ada ini, ada mau bantu ngabisin enggak? Kita tawarkan dulu ke temennya. Kalau memang enggak ada, kita sih ada beberapa solusi kita buat kompos," tuturnya.

Secara keseluruhan, Hery menilai program makan bergizi gratis sudah cukup baik dan banyak disukai anak-anak.

Namun ia berharap, ke depannya makanan yang disajikan bisa lebih bervariatif utamanya di bagian buah-buahan para siswa.

"Menunya lebih variatif aja gitu kan. Dan ya buahnya juga variatif, kemarin sih sempet begitu aja sih sarannya. Karena kan selama ini buahnya jeruk, pisang, jeruk, pisang gitu," ucapnya.

Pantauan Kompas.com, para siswa juga tampak antusias menerima makan bergizi gratis ini. Salah satu siswa kelas 6 benama Aisy mengaku senang bisa mendapat makan bergizi gratis. Sebab, ia tidak perlu terlalu banyak menghabiskan uang untuk jajan di kantin

"Senang (dapat makan bergizi gratis) jadi enggak nambah duit buat jajan," kata Aisy.

Hal senada juga diungkapkan oleh siswa kelas 6 lainnya yakni Ratu. Ia merasa senang karena makanan yang disediakan enak dan gurih. Sisa uang jajannya pun bisa ditabung.

"Senang. Uangnya bisa ditabung jadi enggak kepakai buat jajan-jajan yang banyak," ujar Ratu.

Makan bergizi gratis belum merata

Meski sudah resmi diterapkan mulai 6 Januari 2025, ternyata implementasi makan bergizi belum merata di semua sekolah di seluruh Indonesia.

SDN Cideng 07 Pagi, Jakarta Pusat yang belum mendapatkan porsi makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Padahal, sekitar Agustus 2024 SDN Cideng 07 Pagi sudah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Terkait makan gratis. Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya. Tahap pertama, dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

Masna Saragih menambahkan, sejauh ini sih khususnya sekolah kami memang belum mendapatkan info apakah sekolah akan diberikan makan gratis tersebut.

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Sejak dilakukan uji coba ia menilai program makan bergizi gratis ini sangat bagus untuk membantu siswa utamanya yang kurang mampu untuk memenuhi gizi mereka.

Masna menyarankan pemerintah juga mempertimbangkan untuk membuat menu makan yang sederhana dan bergizi untuk siswa yang pulang sekolahnya lebih cepat. Selain itu, juga perlu dipastikan kembali bahwa penerima manfaat program makan bergizi gratis ini memang jatuh pada sekolah yang memang banyak memiliki siswa tidak mampu.

"Kalau bagi saya makan gratis itu langkah baiknya dibedakan. Dalam arti makan bergizi ya. Kalau gizi itu kan bukan hanya di dalam menu makanan saja. Tapi kan bisa juga kayak di susu, telur. Itu kan juga udah bagian dari gizinya.Nah, menurut saya langkah baiknya gini," ungkap dia.

Pemerintah melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan mengapa belum semua sekolah menerima manfaat program makan bergizi gratis.

Kata Adita, pada tahap awal ini pemerintah menargetkan lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis dicapai sejak Januari hingga Maret 2025.

Angka itu juga termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Kendati demikian, Adita memastikan jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita dikutip dari Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Adita menyampaikan,targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi.

Adita melanjutkan, pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

Ia kemudian, merinci untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," ucap Adita

Berikut daftar sekolah di Jakarta yang sudah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis:

SPPG Halim

• SD Angkasa 5: 128 siswa

• SD Angkasa 1: 304 siswa

• SD Angkasa 7: 22 siswa

• SD Angkasa 10: 46 siswa

• SMPN 80: 855 siswa

• SMPN 214: 825 siswaMTSN 14: 467 siswa

• SMK Angkasa 1: 306 siswa

Total penerima manfaat: 2.953 siswa

SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur

• SDN 01 Susukan: 374 siswa
• SDN 02 Susukan: 381siswa
• SDN 03 Susukan: 384 siswa
• SDN 04 Susukan: 379 siswa
• SDN 05 Susukan: 380 siswa
• SDN 08 Susukan: 375 siswa
• SMP 174 Susukan: 709 siswa
• PAUD Al Murzaqiyah: 33 siswa
• PAUD Fatahilah: 40 siswa

Total penerima manfaat: 3.055 siswa

SPPG Palmerah, Jakarta Barat, target penerima manfaat sebagai berikut:

• SDN Slipi 07: 564 siswa
• TK Aisiyah: 29 siswa
• SD Barunawati: 215 siswa
• TK Nurul Huda: 38 siswa
• SD 11 Slipi: 400 siswa
• SLB 5 Slipi: 197 siswa
• TK Bhayangkari: 48 siswa
• SMP Barunawati: 343 siswa
• MTS AL-Ukhuwwah: 112 siswa
• SD 15 Slipi: 386 siswa
• SMPN 61 Slipi: 655 siswa

Total penerima manfaat: 2.987 siswa

SPPG Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur

• PAUD Baiturahim: 51 siswa
• PAUD Rasfaldi Mukhlisin: 48 siswa
• PAUD Persada: 20 siswa
• TK Rabiah Al Adawiyah: 28 siswa
• TK Mutiara: 28 siswa
• TK Al Mada: 104 siswa
• TK Bakti Utama: 13 siswa
• RA At-Toyibah: 45 siswa
• SDN 06 Pulo Gebang: 529 siswa
• SDN 07 Pulo Gebang: 550 siswa
• MIS Darus Syifa: 164 siswa
• SMPN 138 : 1049 siswa
• SMAN 11: 430 siswa

Total Penerima Manfaat: 3.059 siswa.

NUNUKAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi dan standar harga per menu yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Meskipun wacana pelaksanaan MBG mulai Januari 2025, Pemda Nunukan belum dapat menyiapkan segala kebutuhan karena belum ada kepastian dari pusat terkait standar harga dan regulasi lainnya.

"Kami belum tahu seperti apa program ini nantinya. Berapa standar harga menunya, dan bagaimana aturan pembiayaan jika sebagian dibebankan ke APBD," ujar Kadisdik Nunukan, Akhmad, pada Jumat (3/1/2025).

Sekitar 37.500 anak usia PAUD, SD, dan SMP menjadi sasaran program ini di Kabupaten Nunukan.

Pemda Nunukan telah menghitung kebutuhan anggaran yang harus ditutupi jika standar harga yang ditetapkan adalah Rp 15.000 per porsi, yang dapat mencapai lebih dari Rp 60 miliar setahun.

Namun, jika harga turun menjadi Rp 10.000, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp 100 miliar per tahun, yang menjadi beban APBD.

Selain itu, pengelolaan untuk siswa SMA/SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi juga masih perlu dibahas.

"Nunukan, sebagai daerah perbatasan, menghadapi tantangan serius dalam distribusi MBG, terutama ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau," kata Akhmad.

Pada uji coba MBG akhir 2024, standar harga yang disepakati adalah Rp 15.000 untuk Kota Nunukan, Rp 20.000 untuk Pulau Sebatik, dan Rp 25.000 untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

Masalah distribusi ke daerah terpencil, seperti Lumbis, yang hanya dapat dijangkau dengan jalur sungai dan biaya pengiriman yang tinggi, juga menjadi perhatian.

Akhamd berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat turun langsung ke Nunukan untuk meninjau kondisi lapangan dan membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Sebelumnya, program serupa, PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah), pernah diterapkan dengan pengelolaan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi wilayah terisolasi di Nunukan.

Akhmad berharap dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta dan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Permukiman masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (1/1/2025), ramai dipadati wisatawan domestik. Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, H Medi mengatakan, diperkirakan pengunjung wisatawan saba budaya Badui mencapai ribuan orang.

Pada musim liburan Tahun Baru 2025, pengunjung memadati kawasan Badui. Hal itu ditambah kendaraan roda empat yang diparkir pun mengekor sepanjang dua kilometer.

Mereka saba budaya Badui itu kebanyakan pengunjung domestik dari berbagai daerah di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Tengah. "Kami bersyukur dengan padatnya wisatawan saba budaya Badui itu dipastikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat adat," kata Medi saat dihubungi dari Rangkasbitung, Lebak, Rabu.

Menurut dia, momen liburan Tahun baru 2025, secara kebetulan di permukiman masyarakat Badui, sedang memasuki musim panen durian. Alhasil, para wisatawan saba budaya Badui, selain melihat pemandangan kawasan hutan Badui dengan berjalan kaki menapaki jalan setapak dan kiri kanan tebing serta perbukitan, juga bisa menikmati lezatnya buah yang sedang dipanen.

Mereka yang setelah berjalan kaki merasa capai, bisa menikmati lezatnya durian khas Badui dengan harga terjangkau. "Hampir di semua perkampungan Badui banyak yang berjualan buah durian, mulai harga Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu per butir," ujar Medi.

Sementara itu, Agung (40) bersama keluarga warga Jakarta mengatakan, ia sejak pagi mengunjungi kawasan permukiman Badui. Diaberjalan kaki dari Kampung Kadu Ketug menuju jembatan bambu sepanjang 2,5 kilometer.

Namun, selama perjalanan itu melintasi jalan setapak dengan kondisi pegunungan dan perbukitan sehingga menguras tenaga banyak juga terasa kelelahan. "Kami merasa senang mengunjungi pemukiman masyarakat Badui yang kehidupannya cukup sederhana serta di kawasan Badui tidak ditemukan jalan aspal, listrik dan kendaraan," kata Agung.

Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat setiap tahun. Hal ini merupakan salah satu program prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui program ini, pemerintah akan membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Langkah tersebut untuk mengatasi angka backlog perumahan di Indonesia.

Lantas, apa saja upaya yang telah sudah dilakukan pemerintah setahun ini? Simak rangkumannya berikut ini.

Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Jika Menjadi Presiden

Prabowo Subianto saat masih menjadi calon presiden mengatakan ingin membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah.

"Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan," kata Prabowo dalam debat capres terakhir yang digelar di Jakarta Convention Center, pada Minggu (4/2/2024).

Kata Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Menanggapi janji Prabowo tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, program itu bisa saja dilakukan selama 5 tahun ke depan apabila Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, program tersebut merupakan lanjutan dari program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bisa, sangat bisa. Artinya program ini berkesinambungan, kelanjutan dari program satu juta rumah," tuturnya ketika dihubungi detikProperti, Senin (5/2/2024).

"Untuk tiga juta rumah yang penting polanya saja yang jelas. Artinya gini, sebenarnya pemerintah itu kan sudah banyak membangunnya bermacam-macam jenis rumah yang akan dibangun, ada produk pemerintah, swadaya, atau bedah rumah dan lain sebagainya. Itu kan kalau dihitung juga besar, nah saya pikir kalau program untuk rumah perkotaan, desa, saya pikir bisa, masuk akal," lanjutnya.

Usulan Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung program kerja pasangan calon presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang hendak membangun 3 juta rumah selama menjabat.

Joko mengatakan untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan program Prabowo-Gibran, mereka perlu menggunakan cara yang tidak biasa.

"Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu,REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Rabu (7/2/2024).

Perbankan Bahas Cara Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tengah mengkaji program usulan Calon Presiden Prabowo Subianto tentang penyediaan 3 Juta Rumah. Salah satu aspek yang tengah dibahas adalah perihal pembiayaan program tersebut yang diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung keTapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itudiskusinya akan dijalani lagi," tutur Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupuludikutip pada Kamis (7/3/2024).

Kata Basuki soal Program 3 Juta Rumah

Basuki Hadimuljono ketika masih menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons program 3 juta rumah yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Basuki menyebut hal itu bisa saja dilakukan, namun belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada pembicaraan. Kalau dulu Pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kita capai lebih dari 1 rumah, kalau ada program 3 juta rumah ya menurut saya bagus, tapi belum dibahas," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).

Terkait anggaran untuk program itu, kat Basuki, tentunya akan ada penyesuaian. Sebab, rumah yang akan dibangun maupun renovasi semakin banyak.

"Kalau penganggaran pasti tidak sama (untuk program 3 juta rumah), satu rumah kan Rp 144 juta," ujarnya.

Pengembang Usulkan Cara Bangun 3 Juta Rumah

Joko Suranto mengaku siap memberi dukungan dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun 2025. Menurutnya, usaha pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif.

Joko menyebut REI mendorong dilakukannya 'rekayasa' pembiayaan perumahan untuk menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Di antaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Lebih lanjut, Joko mengatakan REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah.

"Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bungaKPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenorKPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%," kata Joko dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024).

Bank Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

Dengan adanya peningkatan target, Nixon menilai perlu ada perubahan skema KPR baru dari program 1 juta rumah Jokowi. Menurutnya, bergantung sepenuhnya pada APBN tidak memungkinkan karena jumlah yang akan dibangun 3 kali lebih besar sehingga membutuhkan skema APBN sektor lain untuk menopang.

"Untuk sementara dari pendanaan yang dikelola olehTapera, badan yang ditunjuk untuk pengelola keuangan perumahan dan tabungan rakyat.Skemanya kita usulkan supaya dengan uangFLPP yang sama, hasilnya kita lihat. Darisimulasinya (kelihatan) lebih gede, namun belum 3 kali lipat," kata Nixon saat dihubungi detikProperti, Senin (6/5/2024).

Sebagai informasi, mengutip dari situs Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PUPR Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah ke Kemenkeu

Pada Rabu (8/5), Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan kepada detikProperti bahwa saat ini Kementerian PUPR telah memiliki beberapa skema yang telah dijalankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Skema pembiayaan saat ini ada dua macam. Pertama adalah FLPP, di mana KPR terdiri dari 75% dana FLPP dan 25% dana bank yang memanfaatkan pembiayaan dari SMF (PT SaranaMultigriya Finansial). Skema kedua adalah Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat, dimana masyarakat yang berpenghasilan upah minimum ke atas diwajibkan menjadi peserta, kemudian membayar simpanan Tapera ke BP Tapera.

Skema tersebut saat ini sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meminta agar dibuat kajian yang lebih komprehensif, dan saat ini sedang disiapkan kajiannya.

Bocoran Bentuk 3 Juta Rumah Prabowo

Menurut Pakar Properti dan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, dalam program 3 juta rumah tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di kawasan perdesaan dan pesisir pantai. Sementara itu, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan dengan rasio 500 ribu rumah tapak atau rumah sederhana sehat dan 500 ribu berupa rumah susun.

"Jadi 3 juta rumah ini, 2 juta rumah di kawasan perdesaan ada kawasan pesisir juga dan 1 juta di kota, 500 ribu RSH kurang lebih, kemudian 500 ribu lagi rumah sewa yang low rise (4 lantai) dan high rise (20 lantai), TOD (Transit Oriented Development), kemudian rumah sewa untuk pekerja di CBD dan tempat-tempat strategis, dan rusunami," ungkapnya dalam acara Forwapera, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Pengembang Usulkan Pembentukan BP3

Junaidi Abdillah mengatakan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) berperan penting dalam mempercepat pembangunan rumah di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rencana APERSI kenapa mendorong BP3 harus berjalan, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan ini macam-macam, ada dana pemerintah, dana investasi dari luar juga bisa kalau masuk ke Tapera. Banyak macam jenisnya. Visinya memperkuat penyaluran KPR untuk semua masyarakat khususnya masyarakat MBR," kata Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan

Hashim Djojohadikusumo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden TerpilihPrabowo mengungkap bahwa Prabowo berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Langkah ini sejalan dengan rencana Prabowo dan Gibran untuk menggeber program 3 juta rumah

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim Tegaskan Prabowo Bangun 3 Juta Rumah Setahun

Hashim menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Perusahaan Asing Minati Pembangunan 1 Juta Rumah di Perkotaan

Terkait pembangunan hunian di perkotaan, Hashim mengatakan sudah ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

REI Siap Bangun 600.000 Hunian

Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 600.000 hunian di perkotaan. Hal ini untuk menunjang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kami kan porsinya di 1 juta (rumah di perkotaan), otomatis karena kita biasa mensupply 65% pastinya di atas 600.000, inshaallah kita siap," tuturnya di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Persiapan Lahan buat Bangun 3 Juta Rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN sekaligus Sekretaris Komite Badan Bank Tanah, Suyus Windayana menuturkan pihaknya sedang melakukan inventarisasi lahan milik negara yang ada untuk keperluan Program 3 Juta Rumah. Lahan-lahan yang sedang diperiksa oleh pihaknya termasuk tanah-tanah sitaan, lahan milik BUMN, dan lainnya.

"Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya apabila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera," kataSuyus kepada wartawan usai acara FGD Pengembangan Reforma Agraria, di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (24/10/2024).

Sederet Konglomerat Diajak Bangun 3 Juta Rumah

Ara menyatakan akan ada sejumlah pengembang kelas kakap diajak untuk ikut dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Saya sudah undang 4 partner saya, kebetulan membangun Hotel Nusantara di IKN. Ada dari Agung Sedayu Pak Aguan, ada Pak Prayogo dari Barito, ada Pak Boy Tohir dari Adaro, ada Frankie dari Sinarmas, untuk bergotong royong," katanya saat ditemui sebelum rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Belum diketahui pasti proyek apa yang akan dikerjakan oleh para pengembang tersebut, kecuali Agung Sedayu yang akan membangun perumahan untuk masyarakat di lahan 2,5 hektare milik Ara.

Ara-Aguan Bangun Rumah Gratis di Tangerang

Pada awal November, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah. Rumah ini dibangun di lahan perusahaan Ara. Perumahan ini akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Dalam gelaran groundbreaking tersebut, Ara mengundang Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, dan pihak PT Bumi Samboro Sukses untuk sama-sama meresmikan proyek ini.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Menteri (Ara), sebagian punya Pak Dino (Bumi Samboro). Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," kata Ara di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupateng Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Ara Mau Pakai Tanah Gratis buat Tekan Biaya 3 Juta Rumah

Ara mengupayakan tanah gratis untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mengurangi biaya penyediaan 3 juta rumah. Hal itu dengan memanfaatkan tanah sitaan korupsi yang sedang diperoleh dari Kejaksaan Agung.

"Pak Jaksa Agung sudah serahkan 200 hektare tanahnya (tanah sitaan korupsi) ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari 1.000 (hektare) itu udah diverifikasi 200 (hektare). Mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa rapat dengan Jaksa Agung dan dengan Menteri ATR dan Dirjen Kekayaan Negara," ujar Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (4/11/2024).

Ada 6 Perusahaan yang Mau Sumbang Tanah buat 3 Juta Rumah

Ara memakai konsep gotong royong seperti program yang ia usung yakni Gerakan Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Nantinya, pemerintah atau swasta boleh menyumbangkan tanah dan membangun perumahan tersebut atau hanya melakukan salah satunya.

Ia pun mengungkapkan sudah ada enam perusahaan swasta yang bersedia menyumbangkan tanahnya untuk program 3 juta rumah.

"Boleh enggak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh? Jadi, saya akan melakukan itu. Sudah ada enam perusahaan yang komit dan sudah ada orang per orang yang mau menyerahkan tanahnya," kata Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Komisi V Minta Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri PKP Ara. Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Pengembang Usul Kuota FLPP Ditambah

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Ara mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu MBR memiliki hunian.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

Kementerian PKP Mau Gaet World Bank buat Program 3 Juta Rumah

Ara bertemu dengan delegasi World Bank untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah. Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menjelaskan dukungan yang bisa diberikan, antara lain kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ada Cadangan Tanah Negara Murah buat Program 3 Juta Rumah

Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi