KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu proses pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat, karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

KetuaDPRD KotaTarakan, MuhammadYunus, secara tegas mengkritik sikapSPPG yang dinilai sulit diajak berkoordinasi. Selain itu, masalah teknis seperti akses jalan dan instalasi gas di dapur umum Jalan Aki Balak turut memperumit situasi.

"Tak hanya pemerintah, jurnalis juga mengeluh kalau SPPG Kota Tarakan sangat sulit memberikan tanggapan atau berkomunikasi," ungkapnya kepada detikcom, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yunus, minimnya komunikasi ini membuat Pemkot Tarakan kesulitan memahami perkembangan dan kendala yang dihadapi SPPG di lapangan. Yunus menambahkan bahwa DPRD berencana memanggil SPPG melalui mitra kerjanya untuk membahas persoalan ini secara langsung.

"Seharusnya SPPG melaporkan perkembangan ke Pemkot agar pemerintah tahu apa yang terjadi. Kami juga berharap jurnalis bisa membantu mengungkap penyebab SPPG sulit berkomunikasi," tegasnya.

Kendala komunikasi ini diduga diperparah oleh adanya ego sektoral, di mana SPPG merasa sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur pemerintahan daerah.

"BGN ini badan tersendiri. Kami harap, jika mereka ditempatkan di daerah, pemerintah lokal juga bisa memberikan sumbangsih," ujar Yunus.

Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi dengan Pemkot, program MBG tidak akan berjalan maksimal.

Hingga kini, belum ada komunikasi formal antara DPRD atau Pemkot dengan SPPG terkait kendala teknis seperti akses jalan dan instalasi gas."Wali Kota Tarakan pernah bilang, kalau ada masalah, silakan laporkan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, pemerintah tentu tidak tahu," kritik Yunus.

Akibat hambatan ini, program MBG di Tarakan baru terlaksana di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih belum tersentuh karena dapur umum belum beroperasi secara optimal.

"Kendalanya, dapur umum belum tersedia maksimal. Organ yang berkepentingan juga belum berkomunikasi baik dengan pemerintah," jelas Yunus.

DPRD dan Pemkot Tarakan kompak menyuarakan pentingnya peran aktif BGN dalam membuka jalur komunikasi."Pemerintah lokal tahu kondisi wilayahnya sendiri. Tanpa komunikasi, program ini tidak akan maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, hingga berita ini diturunkan, enggan memberikan tanggapan kepada detikcom.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Manokwari (ANTARA) - Dua penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari.

Kepala BPOM Manokwari Agustince Werimon di Manokwari, Rabu, mengatakan sertifikat keamanan pangan diberikan karena BPOM telah melakukan edukasi atau penyuluhan kepada pegawai di dua penyedia MBG tersebut.

“Kita sudah memberikan edukasi terkait keamanan pangan kepada 40 pegawai di dua penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kota Manokwari,” katanya.

Kedua SPPG yang sudah mendapat sertifikat keamanan pangan yaitu SPPG Kodim 1801 Manokwari dan SPPG swasta di Reremi, Manokwari Barat.

Dengan sudah memiliki sertifikat keamanan pangan, maka pengelola kedua SPPG tersebut sudah dapat mengurus sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinas Kesehatan.

Menurutnya, setiap SPPG wajib memperoleh sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinkes karena SPPG menyediakan makanan siap saji.

Sedangkan BPOM hanya memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan dan mengeluarkan sertifikat keamanan pangan kepada pengelola SPPG.

“Dengan begitu penyedia MBG dapat terkontrol dan dipastikan makanan yang mereka hasilkan dapat terjaga kebersihan dan kesehatannya. Hasil produk menjadi tanggung jawab pihak pengelola,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan program MBG, BPOM pusat sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bidang pengawasan.

Untuk menindak lanjuti kerja sama tersebut di daerah, BPOM Manokwari saat ini hanya sebatas melakukan pengawasan tidak rutin.

Dimana pihaknya sudah pernah melakukan pengambilan sampel secara acak pada sekolah yang mendapatkan program MBG.

“Untuk pengawasan rutin, kita tunggu arahan dari pusat karena belum tersedia anggaran untuk penambahan reagen (alat pengetesan bahan makan) khusus MBG. Reagen yang kita miliki hanya sebatas untuk pengambilan sampel rutin selain MBG,” ujarnya.

Sebelumnya, Dandim 1801/Manokwari Kolonel Inf Agus Prihanto Donny mengatakan saat ini ada empat penyedia MBG yang sudah beroperasi memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

Masing-masing penyedia MBG mampu menyediakan 3.000 porsi anak sekolah sehingga sudah dapat menjangkau 12.000 pelajar daerah perkotaan.*

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nutrition for Growth (N4G) Summit atau ‘KTT Gizi untuk Pertumbuhan’ di Paris 2025 menjadi ajang promosi pengalaman terbaik pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan gizi nasional ke tingkat global.

Momentum Idul Fitri 1 Syawal 1446 H (31 Maret 2025) adalah peristiwa yang selalu dinantikan oleh kaum muslimin dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selebrasi yang penuh keceriaan, rasa suka cita, dan kebahagiaan, yang identik makanan lezat bergizi dan siapa pun bisa menikmatinya untuk segala usia dan kelas sosial. Tapi tahukah kalian: mendekati lebaran tahun ini, pemerintah RI berjibaku dalam banyak hal?

Otoritas lintas sektor bukan saja menjaga pasokan kebutuhan pangan lebaran dan stabilisasi harga agar tetap terjangkau, tetapi juga mempromosikan pengalaman terbaik pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi ke tingkat global. Promosi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah RI dalam menjalankan agenda untuk pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SGDs): memastikan pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan untuk semua.

Sekilas KTT N4G Paris 2025

Promosi dan komitmen tersebut tersajikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gizi untuk Pertumabuhan (Nutrition for Growth [N4G] Summit) di Paris, 27-28 Maret 2025. Dalam manual acara tertera, N4G Summit ini merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan, yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain; mendorong dialog di antara berbagai pihak dan kalangan di seluruh dunia: pemerintah, sektor swasta, industri, organisasi internasional, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya.

Diselenggaraan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Eleanor Crook Foundation, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), penasihat internasional KTT N4G Paris 2025 terdiri dari SUN, Cote d’Voire, Global Nutrition Report (GNR), Access to Nutrition initiative (ATNi), Nutrition International, dan UNICEF. Dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou, KTT ini juga menjadi forum Global Alliance on School Meals Programs (Aliansi Global untuk Program Makanan Sekolah). KTT N4G Paris 2025 menghadirkan momen penting bagi para pemimpin global, regional, dan nasional, untuk memantapkan visi baru dunia dalam upaya kolektif pemenuhan gizi dan pembangunan berkelanjutan melalui tiga sasaran.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menjalankan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, Senin (31/3/2025).

Luhut menyayangkan adanya kritik terhadap program MBG yang sudah mulai berjalan. Ia meminta masyarakat bersikap kompak dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang baru.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut, dikutip dari detikFinance.

Selain itu, Luhut juga menyoroti pentingnya menjaga budaya sopan santun dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan. Ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berdasarkan data dan fakta yang jelas.

Sebagai orang yang pernah bekerja dekat dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya, Luhut menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujarnya.

Luhut juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam koridor yang sesuai, tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengamat yang mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyentil pengkritik program prioritas Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut mengatakan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut selepas mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Antara Senin (31/3/2025).

Luhut juga menegaskan, kebebasan demokrasi jangan sampai merusak budaya sopan santun bangsa. Termasuk ketika mengkritik Jokowi, ia bilang jangan mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujar Luhut.

Kata Luhut, sebagai saksi hidup masa kepemimpinan Jokowi, ia tidak meliha pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden.

Ia juga berharap masyarakat memberikan ruang pada pemerintah untuk dapat bekerja demi kesejahteraan rakyat. Maka, Luhut meminta masyarakat bisa kompak memberikan dukungan kepada pemerintah.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan pelaksanaan makan gratis di Brasil yang membutuhkan waktu hingga 11 tahun agar seluruh anak-anak di negara tersebut menerima manfaat program tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo yang menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden New Development Bank (NDB) yang juga mantan Presiden Brasil, Dilma Vana Rousseff.

"Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brasil terima makan gratis. Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak, (dalam kurun) 11 tahun," kata Prabowo dalam sambutannya pada peluncuran Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Dilma di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (25/3) lalu, Prabowo menerima laporan bahwa pelaksanaan makan gratis di Brasil memerlukan waktu yang lama.

Sementara itu di Indonesia, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun pertama diluncurkan sudah menyasar 82,9 juta anak dan ibu hamil pada akhir 2025.

"Kita mulai Januari 2025 berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini kerja keras," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan bahwa pelaksanaan MBG dengan jumlah penerima hingga 82,9 juta jiwa merupakan upaya dari kerja sama banyak pihak.

Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, program MBG telah menjangkau lebih dari 3 juta anak.

Presiden juga menyebut MBG yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan telah menarik perhatian para pemimpin internasional.

“Saya kira, (MBG-red) salah satu program terbesar di dunia, dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini, dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa program ini bukan sekadar kebijakan, tetapi panggilan moral untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.

"Anak-anak kita adalah masa depan bangsal. Mereka tidak boleh kelaparan, tidak boleh berangkat ke sekolah dengan perut kosong,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) menggandeng Grab Indonesia dan OVO menyediakan makanan bergizi bagi sekolah khusus (SKH) di Wilayah Tangerang Raya, Banten, dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.

Dikutip dari rilis pers, Minggu, komitmen tersebut disepakati bersama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua Pengurus YIPB Muhammad Rizal Sutomo dan Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi.

Ketua Pembina YIPB Maya Miranda Ambasari menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar yayasan dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang.

"Kami di YIPB percaya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi luar biasa yang perlu kita dukung bersama. Gizi yang baik adalah pondasi utama bagi mereka untuk bisa belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik,” kata Maya.

Salah satu fokus utama program ini adalah menjangkau sekolah-sekolah luar biasa (SLB) atau Sekolah Khusus (SKH) di berbagai daerah, mulai dari Tangerang Raya.

Maya menargetkan lebih banyak lagi SKH, tidak hanya di Tangerang tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia yang dapat menerima manfaat dari program pemberian makanan sehat bergizi tersebut.

"Kami tidak ingin ini hanya menjadi aksi sesaat. Semua dilakukan secara bertahap, dengan perencanaan yang matang agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," kata dia.

Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di SLB Negeri 7 Jakarta dan kini tengah diperluas ke lebih banyak sekolah. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, inisiatif ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia.

Ketua Harian YIPB Cahaya Manthovani menuturkan bahwa inisiatif ini membutuhkan kerja sama lintas sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Salah satunya melalui kolaborasi bersama Grab Indonesia dan OVO.

"Kami berharap inisiatif ini bisa menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut serta dalam gerakan inklusi,” ujarnya.

Neneng Goenadi mengatakan dalam kerja sama ini, pihaknya akan menyediakan makanan sehat bergizi kepada 1.500 murid dan guru yang tersebar di 11 SLB di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan, bekerja sama dengan delapan penjual yang tersebar di sekitar sekolah.

Setiap hari, makanan bergizi akan didistribusikan ke sekolah-sekolah tersebut melalui sistem pemesanan yang telah terintegrasi dengan teknologi Grab.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama, termasuk akses ke makanan sehat. Program ini tidak hanya mendukung anak-anak SLB, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dengan memberdayakan UMKM sekitar," ucap dia.

Neneng memastikan semua penjual yang terlibat telah melalui proses kurasi ketat, termasuk pelatihan kebersihan dan kualitas makanan. Selain itu, ada mekanisme pengawasan berupa mystery shopper yang melakukan pengecekan acak guna memastikan standar tetap terjaga.

Menu makanan dalam program ini akan bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, tetapi tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Karena itu, kami memastikan makanan yang diberikan aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka," kata dia.

Sementara itu, President Director OVO Karaniya Dharmasaputra menambahkan bahwa program ini juga menjadi bentuk dukungan perusahaan dalam mendorong inisiatif sosial yang berkelanjutan.

Sebagai platform pembayaran digital, pihaknya tidak hanya berfokus pada inovasi di sektor keuangan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Program ini adalah langkah awal, dan kami berharap dapat terus mendukung program-program serupa di masa mendatang,” kata dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umun yang mampu melayani lebih kurang 5.000 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Gedung SPPG disiapkan untuk sukseskan MBG," ujar Kepala Polres (Kapolres) Penajam Paser Utara AKBP Supriyanto di Penajam, Sabtu.

Dapur umum tersebut berada di kawasan Markas Kepolisan Resor (Polres) Penajam Paser Utara, dengan memanfaatkan gedung yang baru dibangun di mapolres itu.

Gedung itu awalnya dibangun untuk gudang barang bukti, karena dianggap gudang yang ada saat ini masih layak, sehingga sementara dialihfungsikan untuk menjadi dapur umum.

Dapur umum itu bisa melayani sekitar 5.000 penerima manfaat, tetapi untuk sementara pemanfaatannya hanya untuk 3.500 penerima manfaat seperti peserta didik, bayi, balita, hingga ibu hamil dengan radius menyesuaikan.

Gedung tersebut belum ada fasilitas, baik alat masak maupun yang dibutuhkan lainnya, dan pengadaan peralatan dapur umum membutuhkan waktu lama yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu dua bulan.

"Pengadaan fasilitas atau peralatan dapur umum itu dilakukan pemerintah kabupaten," katanya.

Tenaga yang bakal bertugas di Gedung SPPG sebagian perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Karyawan lainnya yang dibutuhkan kisaran 47 orang bakal diambil dari masyarakat lokal, dan penyediaan bahan baku juga diupayakan dari petani lokal," demikian Supriyanto.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Polres Indramayu bersama Bhayangkari Cabang Indramayu terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Indramayu, Rini Ari Setyawan, turun langsung untuk melakukan monitoring pembangunan fasilitas tersebut pada Sabtu (29/3/2025).

Kapolres melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata mengatkan, program itu merupakan bagian dari dukungan Polri dan Bhayangkari terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kami sepenuhnya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan oleh Presiden. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan anak-anak, khususnya di Indramayu, mendapatkan asupan makanan sehat dan seimbang demi masa depan yang lebih baik," ujar Junata.

Junata berharap, keberadaan SPPG itu dapat membantu mengurangi angka kekurangan gizi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayah Indramayu. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa,” kata Junata.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim makan bergizi gratis sebagai salah satu program terbesar dunia. Pasalnya, menurut Prabowo, target program makan bergizi gratis menyasar 82,9 juta penerima.

Mereka yang menerima makan bergizi gratis adalah:

(1) Peserta Didik atau Pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta.
(2) Balita atau anak usia di bawah lima tahun.
(3) Ibu hamil.
(4) Ibu menyusui.

"Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik. Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari, ini nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat," ujar Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3/2025).

Prabowo juga membandingkan program makan bergizi gratis andalannya dengan program serupa di Brasil. Menurut Prabowo Brasil mulai program makan bergizi gratis untuk anak tahun 2011.

Cuma, kata Prabowo, butuh waktu 11 tahun untuk menyasar semua anak di Brasil menerima makan bergizi gratis, dengan jumlah penerima sekitar 26 juta anak.

"Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air dengan Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote," janji Prabowo.