Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.

"Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.

Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," kata Fahri.

Dia mencontohkan situasi yang kini terjadi di NTB. Provinsi itu awalnya dikenal sebagai Bumi Gora yang selalu swasembada pangan, namun pembangunan perumahan dan gedung-gedung yang dilakukan di persawahan dapat mengganggu keberhasilan swasembada pangan yang selama ini selalu diraih NTB.

"Rumah cari yang kreatif bikin rumah susun tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," kata Fahri pula.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengatakan bahwa negara akan membantu bayar cicilan rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk orang miskin selama 25 tahun. Hal itu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah.

Nantinya cicilan tersebut akan diberikan kepada warga miskin di desa maupun pesisir hingga perkotaan untuk memiliki rumah. Secara tidak langsung, mereka akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.

"Program pengentasan kemiskinan, negara membayar cicilan mereka. Secara tidak langsung negara memberikan gratis rumah. Di situ artinya negara membangun rumah. Dulu, negara hanya memberikan relaksasi yang membayar adalah buruh. Relaksasi kepada siapa? Pengembang. Supaya jualannya gampang, siapkan kepada pembeli supaya tidak membayar bunga tinggi," kata anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, di acara diskusi bersama Apersi di Park Hotel, Jumat (17/1/2024).

Nantinya, rumah yang akan didapatkan yaitu tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi dengan harga rumah maksimal Rp 100 juta per unit pada tahun pertama program berjalan. Nantinya, warga yang mendapatkan rumah gratis itu juga diberikan sertifikat hak milik (SHM).

Untuk pembangunannya, pemerintah akan memberdayakan UMKM desa. Agar rumah yang dibangun bisa sesuai standar, asosiasi pengembang juga bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada UMKM tersebut.

Sementara itu, untuk desain rumah di desa akan dilakukan lewat sayembara. Desain rumahnya juga harus memasukkan unsur lokal dan akan dipilih oleh masing-masing warga desa.

Namun perlu dicatat ada kriteria masyarakat miskin yang bisa mendapat bantuan cicilan rumah Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah. Saat ini, kata Bonny, aturan teknis mengenai kriteria masyarakat miskin seperti apa yang berhak, sedang dibuat oleh Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Sewaktu kita sudah punya (postur kriteria orang miskin), kita laporkan ke Presiden, jika presiden sudah setuju, ini diumumin. Nanti dikasih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PKP kasih ke 75 ribu desa," kata Bonny.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membahas evaluasi dan perkembangan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menyebut Prabowo sempat bercerita masalah dalam program ini yang sampai mengganggunya.

Rapat terbatas Prabowo dengan para menteri itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dadan mengaku mendapat arahan dari Prabowo agar program MBG dipercepat.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi," kata Dadan kepada wartawan.

Dadan mengatakan Prabowo mendengar laporan banyak anak yang mengadu kepada orang tuanya karena di sekolah belum ada program MBG. Hal ini, kata Dadan, membuat perasaan Prabowo terusik.

"Karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ucap Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Anggota Satuan Tugas Perumahan Bonny Z Minang mengungkap kriteria calon penerima program 3 juta rumah gratis yang akan dibangun Presiden Prabowo Subianto.

Bonny mengatakan target program ini adalah orang miskin. Dia menyebut kelompok masyarakat tersebut selama ini dikenal dengan kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kalau kriteria desil pasti di desil kedua terbawah," kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1-10 persen kesejahteraan terendah. Desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11-20 persen kesejahteraan terendah.

Dia berkata saat ini pemerintah sedang merumuskan kriteria orang miskin. Menurut Bonny, selama ini banyak program terkendala karena tak ada kriteria tetap orang miskin.

Tugas itu diemban oleh Badan Pengentasan Kemiskinan yang dipimpin Budiman Sudjatmiko.

"Ini belum final, kemungkinan orang yang mendapatkan Rp1 juta per bulan, tidak lebih, dia orang miskin. Dan dia berlangganan listrik 450 kwh," ujarnya.

Bonny mengatakan kriteria itu nanti ditetapkan melalui perundang-undangan. Lalu kriteria itu menjadi bekal para kepala desa untuk mendata siapa yang layak menerima 3 juta rumah gratis dari Presiden Prabowo.

"Nanti kepala desa usulkan lagi ke Kementerian PKP. Kita tidak langsung percaya, kita verifikasi lagi melalui Babinsa," ujarnya.

Bonny menambahkan, "Babinsa mendatangi rumahnya, by name by address, sampai kita putuskan ini benar, data ini kita berikan kepada perbankan."

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji perihal pemberian 3 juta rumah kepada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal.

Fahri menyebut, janji Prabowo itu harus ditepati dan dipenuhi. Sehingga pihaknya kini sedang mencari jalan untuk merealisasikan janji tersebut.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam program Business Talk Kompas TV bertajuk "Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah" pada Selasa (14/1/2025).

"Jadi gini, pertama, ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji, dan harus ditepati, dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang. Dan karena itulah kemudian, jalannya kita cari," ujar Fahri, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus menerima masukan dari masyarakat terkait program ini.

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga sudah tiga sampai empat kali berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan skema pembangunan 3 juta rumah tersebut.

"Kami itu ada kendala UU (undang-undang), ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua harus kita hadapi," katanya.

Sementara itu, Fahri mengingatkan program Prabowo ini merupakan niat mulia kepada rakyat.

"Pak Prabowo selalu mengutip Bung Karno. Dia bilang, 'gantungkan lah cita-cita setinggi langit. Kalau kita jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang'. Jadi ini niat Prabowo, 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan," ujar Fahri.

Diketahui, janji pemberian 3 juta rumah ini disampaikan Prabowo-Gibran ketika mereka masih menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2.

Program tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa yang diusung Prabowo-Gibran. Dengan tujuan, memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

"Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah," ujar Prabowo dalam acara Debat Kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024.

Menurut Prabowo, pembangunan 3 juta rumah itu terbagi masing-masing 1 juta di pedesaan, pesisir, dan perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeser pun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru.

Melainkan, karena ada kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog.

Namun, menurut Fahri, program 3 juta rumah tersebut dapat mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni, seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kita harus selesaikan,” kata Fahri dalam program I BUSINESS TALK di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

Fahri Hamzah menilai, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru.

Sebab, rumah tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Namun, menurut dia, mekanisme dan regulasi teknis soal program 3 juta rumah ini masih belum rampung dikaji di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fahri juga enggan menjawab secara tegas saat ditanyakan apakah program 3 juta rumah akan disalurkan gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

“Ya mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya, misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final,” ujarnya.

Di sisi lain, Fahri menjelaskan bahwa kementeriannya berbeda dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fahri, kajian yang dilakukan satgas memang sudah selesai. Sementara, kajian di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berproses.

“Karena mereka kan bukan lembaga yang formil. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Kementerian sudah terbentuk, nah berikutnya kan kami melaksanakan,” kata Fahri.

“Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapin,” ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnnya, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Sejumlah menteri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka diketahui membahas evaluasi dan perkembangan soal realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Alhamdulillah hari ini kami dipanggil oleh Bapak Presiden khusus membicarakan terkait program Makan Bergizi Gratis dan beliau menyampaikan bahwa program ini sangat penting karena ini sudah dilaksanakan di 76 negara," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyampaikan perkembangan realisasi program MBG sudah mencapai 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Karena sampai hari ini sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia, mencakup 31 provinsi dan ini bisa terjadi karena semua dukungan semua pihak," katanya.

"Dan Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," lanjut dia.

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan cerita Prabowo merasa terusik lantaran masih banyak siswa yang masih belum menikmati program MBG. Dia pun mengatakan mendapat arahan dari Prabowo agar seluruh sektoral mempercepat realisasi program tersebut.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," kata Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto gelisah karena masing banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapat makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini dikatakan Dadan usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Dadan menuturkan, kegelisahan itu muncul lantaran banyak laporan anak-anak yang belum menjadi penerima manfaat. Bahkan, masih banyak anak-anak yang melapor ke orang tua bahwa di sekolahnya belum tersedia program makan bergizi gratis.

"Banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ucap Dadan.

Oleh karenanya, pihaknya dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan. Adapun pihak-pihak lintas sektoral yang terlibat, antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, TNI/Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri BUMN.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan lperaturan yang mendukung MBG.

Termasuk, rencana penambahan anggaran sekitar Rp 100 triliun pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat.Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun suudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah menganggarkan anggaran makan bergizi Rp 71 triliun tahun ini. Jumlah itu cukup untuk membiayai 17,5 juta penerima manfaat.

Fahri Hamzah menyindir kawasan pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dianggap rusak dan kumuh. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) itu juga menyebut banyak masyarakat tinggal di kawasan pesisir pantai.

"Ada 12 ribu desa di kawasan pesisir. Di NTB juga banyak warga kita tinggal di pesisir, dan itu rusak dan kotor," ujar Fahri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang pemukiman warga di kawasan pesisir pantai di NTB, menurut Fahri, sering dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga tampak kumuh dan tidak enak dipandang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Perumahan akan berkoordinasi dengan para wali kota dan lurah untuk mengatasi masalah tersebut.

Fahri juga menyoroti tipe pembangunan rumah di kota dan desa di NTB yang menurutnya memerlukan penataan, seperti di Kecamatan Ampenan, Cakranegara, dan wilayah lainnya. Ia menilai pembangunan rumah tidak semestinya dilakukan secara berlebihan di wilayah pesisir.

"Bagi saya, masyarakat harus diajari untuk tinggal di rumah susun. Jika mereka belum berani, bisa dibangun rumah susun yang tidak terlalu tinggi, antara dua hingga tiga lantai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendesain kawasan pinggir kali dan pesisir," jelas Fahri.

Fahri meminta wali kota terpilih untuk mendesain kawasan pesisir dengan lebih baik. Menurutnya, dana untuk program ini tersedia, tetapi pelaksanaannya harus didukung desain yang benar. "Capek kita menangani proyek-proyek kecil yang tidak jelas," ungkapnya.

"Saya tinjau kemarin di Kota Bima. Ada 300 unit. Itu rumah susun dibangun dahulu, baru cari airnya. Kan nggak niat. Ada juga di Lombok Timur, rumah susun nelayan yang mangkrak," tambah Fahri.

Fahri menilai pembangunan rumah susun untuk masyarakat di Bima dan rumah susun nelayan di Labuan Lombok Timur menunjukkan kurangnya keseriusan. Ia menegaskan rencana penataan kawasan pesisir dan lingkungan padat penduduk akan dilombakan.

"Saya akan lombakan, proposalnya saya bocorkan biar NTB dapat banyak. Kalau sampai NTB tidak dapat banyak, ini keterlaluan," tegas Fahri.

Dia juga meminta agar semua pimpinan kepala daerah di NTB segera berpikir dan membuat desain untuk kawasan pesisir di NTB. "Jadi, saya minta para pemimpin ini jadi pemikir agar tidak salah mengambil keputusan," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengancam akan melaporkan pengembang ke polisi jika tetap membangun perumahan di atas lahan sawah produktif. Menurut Fahri, larangan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya sawah tidak boleh lagi (dibangun), cari ide lain. Presiden sudah melarang, tidak boleh lagi. Setop. Nanti kalau tidak, kami lapor polisi," tegas Fahri saat kunjungan kerja di NTB, Jumat (17/1/2025).

Fahri menambahkan rencana pembangunan harus matang dan mereka akan mendorong perencanaan tersebut dari bawah. "Sudah ada petugas nanti," katanya.

Menurut Fahri, banyaknya rumah kosong dan rumah susun (rusun) kosong di NTB bukan karena masyarakat tidak mau menempati, melainkan karena pembangunan yang tidak sesuai rencana. "Yang kosong-kosong ini jangan diulangi lagi ke depan," tegasnya.

Fahri juga meminta masyarakat yang tinggal di kota untuk mulai berpikir tentang tinggal di rumah susun, mengingat lahan di area kota sudah habis. "Silakan tinggal di rumah susun," ujarnya.

Fahri mengungkapkan terdapat 26,7 juta rumah tidak layak huni di NTB. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang desain perumahan yang matang dan sesuai kebutuhan. "Kita tahu, Kota Mataram, dan Lombok Barat banyak lahan sawah berkelanjutan jadi rumah. Kasihan ini," katanya.

Fahri juga menyoroti masalah rusun nelayan yang mangkrak di Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Menurutnya, rusun tersebut pantas untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Rumah susun yang gagal itu pasti perencanaan tidak benar. Kalau ada perencanaan tidak benar, layak untuk diperiksa," tegas Fahri.

Fahri menduga mangkraknya pembangunan rusun nelayan yang memiliki lima lantai tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, serta kemungkinan adanya kepentingan politis dalam pemilihan lokasi pembangunan.

"Saya kira ini ada memaksa membangun di lahan tertentu karena itu milik pejabat ini, milik pejabat itu, dan harus dibangun di situ, padahal di situ tidak layak," jelas Fahri.

Fahri menegaskan kegagalan pembangunan tersebut didorong oleh motif politik yang akhirnya merugikan rakyat. "Saya minta harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, bukan membangun sesuatu karena didorong oleh hasrat politik yang akhirnya tidak bermanfaat," tambahnya.

Menurut Fahri, pembangunan dengan pola seperti ini menyebabkan banyak rumah dan rusun kosong yang akhirnya terbengkalai. "Itu-itu kan uang semua itu," tegas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi