Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dianggarkan oleh negara. 

Meski demikian dia menyatakan Baznas tidak keberatan jika pembiayaan MBG dengan dana zakat dilakukan selama menyasar kelompok penerima zakat (Asnaf).

"Asnaf itu adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Kalau itu sesuai dengan Asnaf, Baznas tidak keberatan," kata Muzani, merespons wacana dana zakat untuk program MBG, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).

"Mereka yang berhak siapa? yakni orang-orang yang digolongkan mendapatkan antara lain fakir miskin," sambungnya.

Di sisi lain, Muzani menegaskan harus ada kepastian apakah pemberi zakat rela jika zakat mereka diperuntukkan membantu program MBG.

Terlebih, kata dia, pemberi zakat yang menyalurkan ke Baznas tak berniat spesifik memberikan zakat mereka untuk program MBG.

"Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau (Ketua Baznas Noor Achmad) enggak ada masalah," ujar dia.

"Tapi kalau nanti ada harapan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan asnaf," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

Sementara itu Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tak menggunakan dana zakat.

Menurutnya akan sangat memalukan bila program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto itu menggunakan dana zakat.

"Jadi tidak ambil ke dana yang lain-lain, beliau [Prabowo] sudah betul-betul luar biasa. Jadi tak ada dibilang ambil dari mana? Zakat. Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami," kata Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1).

KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyebut usulan penggunaan dana zakat untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide memalukan.

Putranto menegaskan, alokasi dana zakat harus mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan.

"Sumber dana untuk program makanan bergizi ini perlu dipastikan, dan jika berasal dari zakat, itu sangat memalukan," ungkap Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa zakat tidak dapat digunakan sembarangan.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Disiapkan Pemerintah

Putranto menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis yang ditujukan khusus bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Zakat tidak ditujukan untuk program ini, karena presiden berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, termasuk siswa-siswa dan pondok pesantren," tambahnya.

Putranto juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini memerlukan biaya yang cukup besar, dan dana Rp 71 triliun tersebut akan disalurkan secara bertahap selama tahun 2025.

Dia menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan dengan hati-hati agar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usulan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, wacana untuk memanfaatkan dana zakat dalam program ini diusulkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Ia menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam pembiayaan program tersebut, mengingat anggaran pemerintah mungkin tidak mencukupi.

"Mengapa kita tidak memanfaatkan zakat yang besar jumlahnya untuk program ini?" tanyanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025.

Namun, usulan ini menuai kritik keras dari berbagai organisasi masyarakat Islam, yang menekankan bahwa zakat seharusnya hanya dinikmati oleh mereka yang berhak, seperti fakir miskin.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menegaskan bahwa jika makanan bergizi tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga mampu, maka hal itu tidak tepat, kecuali jika dananya berasal dari infak atau sedekah.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan syariat dan melibatkan berbagai pihak sebelum menerapkan ide ini.

"Gagasan ini tidak cukup hanya dibahas secara sepihak, harus melibatkan banyak pihak yang berkompeten," tuturnya di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, pada Rabu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Anggap Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat Memalukan".

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, tak sepakat dengan usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar dana zakat digunakan untuk makan bergizi gratis. Irma mengatakan penggunaan zakat sudah diatur secara jelas dalam Islam.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Irma mengatakan biaya makan bergizi gratis bisa diambil dari sumber lain. Dia menyarankan penggunaan dana dari cukai rokok.

"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp 150 T," ujarnya.

Ketua DPP NasDem ini meminta program makan bergizi gratis tidak 'digoreng' dengan usulan kontroversial. Dia mengatakan usulan kontroversial malah dimanfaatkan pembenci pemerintah.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo itu.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana untuk memanfaatkan dana zakat sebagai sumber pembiayaan program Makan Bergizi Gratis menuai pro dan kontra di tengah publik.

Usul ini dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin yang berpandangan masyarakat perlu dilibatkan untuk mendanai program andalan pemerintah ini.

Menurut Sultan, anggaran negara saja tidak akan cukup untuk membiayai makan bergizi gratis sehingga zakat bisa dimanfaatkan.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.

Pertanyaan pun muncul, apakah uang zakat boleh digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis?

Golongan yang Berhak Terima Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah yang diwajibkan bagi seorang muslim yang ditunaikan pada bulan Ramadhan.

Kemudian zakat mal, zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau dikenal dengan istilah asnaf.

Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), ada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Delapan golongan itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Harus Sesuai Sasaran

Berbekal landasan tersebut, Ketua Baznas Noor Achmad mengatakan, zakat bisa digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis apabila penerimanya adalah kelompok fakir miskin.

Noor menegaskan bahwa para mustahik berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Para fakir miskin juga perlu diverifikasi.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan, tanpa program makan bergizi gratis pun, Baznas selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," ujar Noor.

Ingatkan Syariat

Kendati demikian, ada pula suara-suara yang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati apabila ingin menggunakan dana zakat sebagai modal makan bergizi gratis.

Salah satu pertimbangannya, pemerintah harus memperhatikan betul kesesuaian wacana tersebut dengan syariat Islam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'i-nya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

Haedar mengingatkan, hal ini penting dibicarakan karena syariat Islam mengatur bahwa hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

"Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ujarnya.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh dengan Baznas.

Hanya untuk Fakir Miskin

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

"Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," ujar dia melanjutkan.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

"Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," ujar Anwar.

Tak Masalah untuk Kemaslahatan Umat

Berbeda dengan Muhammadiyah dan MUI, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin menilai tak ada yang salah apabila dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sebab, menurut dia, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) ditujukan untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak masalah bila digunakan untuk MBG.

"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ziswaf itu enggak ada yang salah," kata Addin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Addin menuturkan, ziswaf juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat, termasuk pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Dengan demikian, kata Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100 persen dari anggaran negara.

"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara," ucapnya.

Tanggapan Istana

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program sangat memalukan karena peruntukan dana zakat sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.

Ia menuturkan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis.

"(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata AM Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun ini.

Program prioritas ini diimplementasikan untuk memberikan dukungan terbaik kepada ibu hamil dan anak-anak.

"Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain," ucap Putranto.

Dana senilai Rp 71 triliun itu digunakan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Pada tahun depan, pemerintah akan menganggarkan lagi dana untuk program yang sama.

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis. Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan masih ada sumber dana lain.

"Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya," kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi alternatif selain zakat jika memang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis.

"Atau pemerintah mencanangkan gerakan sedekah nasional, itu bisa menjadi alternatif selain zakat bagi usaha untuk gotong-royong berbagi kebaikan yang mendapatkan pahala besar," ujarnya.

"Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya," imbuhnya.

Dia mengatakan aturan zakat sudah jelas dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan zakat tak bisa digunakan atau disalurkan sembarangan.

"Harta zakat itu sudah mempunyai aturan tersendiri dalam Al-Qur'an, dari mana diambil dan ke mana akan diberikan, maka penggunaan dana zakat harus sesuai peruntukannya tidak boleh sembarangan," kata Fahrur.

Dia mengatakan zakat untuk makan bergizi gratis bisa saja. Tapi, penerimanya harus sesuai golongan yang diatur dalam Al-Qur'an.

"Boleh saja dilakukan jika penerimanya memang dipilah dari golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh jika bukan kategori penerima zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an , surat At-Taubah ayat 60," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan program itu.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar Sarmuji meminta pemerintah untuk berkonsultasi ke ahli agama terkait usul program makan bergizi gratis (MBG) turut dibiayai dari dana zakat.

Sarmuji menjelaskan konsultasi itu perlu dilakukan lantaran selama ini penggunaan zakat telah memiliki ketentuan dan aturan tertentu.

"Penyaluran dana zakat sudah ada ketentuannya. Kalau dipakai untuk membiayai MBG perlu dikonsultasikan ke ahli agama," kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau pemerintah tak gegabah dalam merespons wacana tersebut. Terlebih, kata dia, dana zakat berasal dari umat.

Ia pun mendorong jika pemerintah ingin melibatkan masyarakat dalam MBG sebaiknya yang dilibatkan adalah masyarakat yang mampu.

"Kalau menggunakan dana umat apalagi zakat memang harus berhati-hati. Kalau mau melibatkan masyarakat sebaiknya mereka yang sangat berkecukupan," ujar dia.

Kendati demikian, Sarmuji optimis pemerintah dapat menemukan banyak terobosan untuk mendanai MBG.

"Saya sendiri meyakini pemerintah akan banyak terobosan untuk bisa mengatasi pembiayaan MBG," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)," katanya saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, apabila memang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa, maka zakat untuk MBG sebenarnya tidak masalah, tetapi harus terus didiskusikan terkait manajemennya karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat.

"Kalau untuk bangsa enggak masalah, tetapi manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan, sebab Baznas punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan, karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," ujar dia.

Menurutnya, zakat untuk MBG tidak cukup hanya sekadar gagasan lalu diimplementasikan tanpa melibatkan pembicaraan atau kajian yang komprehensif.

"Perlu dibicarakan, apakah ormas-ormas kita yang mempunyai kompetensi mampu mengelolanya dengan baik," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto memiliki capaian-capaian yang perlu diperhatikan, yakni menumbuhkan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, bergizi tinggi, dan lebih jauh lagi, saling berkaitan dengan program-program yang bersifat membangun kesehatan bangsa, juga pendidikan.

"Selain itu, menumbuhkan kedaulatan pangan, jadi harus ke hulu. Indonesia pernah berjaya dalam hal swasembada pangan, sekarang sudah saatnya program Makan Bergizi Gratis ini menumbuhkan kedaulatan tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui dana ZIS, sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan.

Selain nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan Program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Ending Syarifuddin berpendapat pembiayaan program makan bergizi gratis lebih baik menggunakan dana infak dan sedekah ketimbang dana zakat.

"Kalau dana infak-sedekah memungkinkan saja," kata Ending di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah untuk program MBG bisa menjadi jalan alternatif atas wacana penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Iya bisa begitu alternatifnya. Kalau dana zakat itu kan harus mustahik dan harus muslim," ucap dia.

Ending menyebut pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah tak sekedar mengurus dana zakat belaka melainkan juga dana infak dan sedekah.

Ia menjelaskan jika zakat memang secara spesifik memiliki delapan macam atau golongan penerima.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Lalu, golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat)

"Jadi kalau anak didik yang masuk kategori fakir miskin itu bisa memungkinkan. Artinya sejauh terkait itu memungkinkan lembaga amil zakat berkontribusi terhadap makan bergizi gratis ya," ucapnya.

Usulan MBG turut dibiayai dana zakat muncul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

Ia juga berpandangan wacana ini dapat membantu meringankan pemerintah mencukupi besaran anggaran program tersebut.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

"Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, 'saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu'. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu," ungkapnya.

Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan bagi pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat, zakat yang model seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Noor menegaskan prioritas pihaknya ialah fakir miskin.

"Jadi, kalau Baznas itu dasarnya kan mustahik. Mustahik itu orang yang berhak untuk mendapatkan dana dari zakat, infak, dan sedekah. Delapan asnaf itu, fakir miskin terutama sekali," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan delapan asnaf zakat termasuk fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Ia menyebutkan Baznas akan menerima jika sasarannya ialah fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," ujarnya.

Ia mengatakan selama ini Baznas sudah menyerahkan bantuan kepada fakir miskin. Noor menyampaikan tanpa melihat adanya program makan bergizi gratis, pihaknya sudah melakukan hal itu.

"Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik, yang perlu dibantu oleh Baznas. Selama ini kita salurkan juga itu. Jadi, tanpa melihat ada makan bergizi gratis atau dengan acara apa, selama ini juga kita sasarannya untuk itu," ucap Noor.

Ketika dimintai konfirmasi kembali terkait sikap Baznas untuk program MBG, Noor mengaku tak masalah jika hanya untuk fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, ndak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa kami. Itu," tambahnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah bakal memangkas anggaran infrastruktur demi program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia tidak menyebutkan berapa besaran pemotongan tersebut.

Menurut Thomas, meski ada pemangkasan, pembangunan infrastruktur akan tetap jadi program utama pemerintah. Hanya saja pembiayaan proyek yang direncanakan akan lebih mengandalkan investor.

"Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta)," ujar Thomas ditemui di kantor IDN, Rabu (15/1).

Ke depannya, pemerintah, kata Thomas, akan lebih banyak mengajak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan karena APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial," jelasnya.

Anggaran negara akan digunakan untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, ada kemungkinan anggaran perlu tambahan meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

"Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus," terangnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Meski besar, namun angka ini turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp423 triliun.

Apabila jadi dipangkas, maka anggaran infrastruktur akan lebih kecil dari Rp400 triliun di tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.