Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen memperjuangkan program baru bernama “Tanah Negara Bangunan Rakyat”.

“Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat,” katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ara mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat stratetitle, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

“FLPP adalah program yang sudah teruji. Itu (FLPP) pada saat jamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), menterinya Pak Harso (Suharso Monoarfa). Saya kalau yang bagus di jaman sebelum pemerintahan Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan,” ucap dia.

Pihaknya disebut sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang, perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk formulasi baru pembiayaan di sektor perumahan.

“Selama ini, 75 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), 25 persen dari perbankan. Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat,” ungkap Maruarar.

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga kejaksaan.

“Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan,” ujar Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing ( pembiayaan hijau ) di sektor perumahan.

Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin -demikian sapaan akrabnya- di Menara KadinIndonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut. "Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujarnya.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anindya.

"Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe.

Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.

Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengajak, Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

"Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting," ujar Ara.

Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan. Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun.

Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," harapnya.

Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. "Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai," tegas Anin.

Tujuannya lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

"Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah," tandasnya.

Denpasar -

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut sudah ada 300 dapur sehat yang disiapkan untuk memfasilitasi program Makan Bergizi Gratis untuk siswa sekolah dasar (SD) dan ibu hamil. Pembangunan ratusan dapur sehat itu telah menelan biaya sebesar Rp 7 miliar.

"Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat. Sampai sekarang mungkin 300 (dapur sehat yang sudah dibangun). Belajar dari penyampaian Bapak Presiden, bisa sampai Rp 7 miliar untuk menyiapkan dapur sehat," kata Maruli di sela kunjungan di Makorem 163/Wirasatya, Denpasar, Bali, Sabtu (8/12/2025).

Maruli mengatakan, anggotanya dan Badan Gizi Nasional fokus mendata para siswa SD serta ibu hamil yang menjadi sasaran Makan Bergizi Gratis itu. Termasuk lokasi dapur sehatnya, kebutuhan logistik atau bahan pangan yang akan diolah untuk jadi makanan bergizi, para pekerja, dan peralatan lainnya.

Maruli mengeklaim, jika dapur sehat sudah siap dibangun di lokasi tertentu dan siap dioperasikan, maka perekonomian daerah sekitar akan terdongkrak. "Dapur tersebut akan perlu beras, sayur, daging, telur, dan lain sebagainya. Dan uang akan beredar di situ. Belum termasuk pembangunan daerah," kata Maruli.

Sebelumnya, sebanyak 2.838 porsi makanan diberikan kepada siswa di 18 sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK di Karangasem, Bali, dalam program Makan Bergizi Gratis. Para petugas yang bekerja di dapur sehat di Desa Jasri, Kelurahan Subagan, sudah mulai sibuk memasak sejak pukul 02.00 Wita.

Tak hanya soal makan bergizi. Maruli juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian dalam hal pengairan sawah. Lokasi sawah yang total luasnya 51 ribu hektare sudah diajukan ke dua kementerian itu dan akan diairi dari sungai yang berasal dari laut.

"Dalam waktu dekat akan kami mulai untuk mengejar (musim) kemarau)," katanya.

(nor/hsa)

Bone -

Komisi I DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Bone sebesar Rp 18 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) direfocusing. Hal tersebut menyusul program MBG diambil alih oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau program makan bergizi gratis akan desentralisasi oleh Badan Gizi Nasional otomatis tidak dipakai. Jadi kita menyarankan untuk digunakan untuk pos anggaran yang lain," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim kepada detikSulsel, Jumat (7/2/2025).

Anggota Banggar DPRD Bone itu menerangkan, awalnya Pemkab Bone diminta menyiapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Namun belakangan ada perintah dari Kemendagri bahwa program MBG akan dikelola oleh BGN.

"Awalnya ada perintah, kita diminta untuk siapkan dana sharing Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Belakangan Mendagri mengeluarkan perintah, anggaran makan bergizi gratis akan diurus oleh BGN," katanya.

Rismono menerangkan, anggaran makan bergizi gratis disentralisasi oleh BGN. Dia mengusul sebaiknya anggaran yang Rp 18 miliar dialihkan perbaikan sekolah.

"Jadi anggaran yang disiapkan kemarin Rp 18 miliar itu bisa dialihkan ke program lain. Program yang lebih efektif sesuai perintah Pak Presiden program perbaikan sekolah karena di Bone masih banyak sekolah yang butuh perbaikan," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bone sebelumnya menganggarkan Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis dalam APBD 2025. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu rencananya akan diterapkan pada Januari 2025.

"Kita siapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi. Rencananya awal Januari kita mulai," ujar Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Fajaruddin, Rabu (4/12/2024).

(ata/asm)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi green financing (pembiayaan hijau).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendukung serta aspek enviromental, social and governance (ESG) di sektor perumahan.

Menurut dia, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujar Anin saat menjadi pembicara utama pada acara bertajuk "Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia" di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anin.

"Di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena di sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah 100 hari menjabat.

Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangannya terkait 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dosen Fisipol UGM, Mada Sukmajati, fokus menyoroti delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran.

"Asta Cita menurut saya terlalu abstrak, tapi di visi misi programnya Pak Prabowo-Gibran ada delapan program hasil terbaik cepat," ujar Mada Sukmajati dalam acara Pojok Bulaksumur dengan tema "Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Program Kerja Prabowo-Gibran" yang digelar di selasar Gedung Pusat UGM, Jumat (7/02/2025).

Mada menyampaikan, delapan program hasil terbaik cepat ini seharusnya menjadi fokus 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, bisa berlanjut maksimal sampai satu tahun.

Delapan program hasil terbaik cepat ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang masih dalam rencana.

Program makan bergizi gratis menurut Mada memang sudah mulai dilaksanakan.

Hanya saja, masih minim dalam perencanaan.

"Menurut saya desain Makan Bergizi Gratis ini nggak jelas. Ini istilahnya itu delapan program terbaik cepat, ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya. Kalau pun sudah dilakukan, evaluasinya apa kita juga nggak tahu," ucapnya.

Soal program pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten, menurut Mada, juga belum kelihatan.

Program mencetak dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional sudah berjalan.

"Tapi apa desainnya, prosesnya partisipatif atau nggak, membuka lahan itu dan seterusnya juga nggak jelas. Yang kita lihat justru dinamika dengan masyarakat lokal di sana," ucapnya.

Program membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, menurut Mada, masih sebatas wacana.

Selain itu, perencanaannya seperti apa juga masih belum jelas.

Mada juga menyoroti terkait program menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan.

"Tukinnya mau kemana ini? Dan ini juga isunya nggak tahu ada THR nggak ini?" ucapnya.

Program melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menyediakan rumah murah, diungkapkan Mada, juga belum kelihatan.

Bahkan, untuk rumah murah masih dalam rencana.

Menurut Mada, seharusnya untuk masing-masing program harus sudah ada perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Padahal ini sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program," tuturnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yudistira Permana memberikan tanggapannya terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga.

Yudistira Permana melihat pemangkasan anggaran ini merupakan titik kulminasi.

"Pemangkasan anggaran ini, hemat saya, adalah titik kulminasi, bom waktu yang akhirnya 'bledos'nya tahun ini," ucapnya.

Yudistira menyampaikan situasi saat ini tidak lepas dari adanya pembiaran tata kelola yang tidak baik, mulai dari subsidi energi, pupuk, BPJS, termasuk gas.

Tata kelola yang tidak baik itu, lanjut Yudistira, imbasnya hanya menghabiskan uang negara.

Kemudian, adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif tetapi arah untuk bisa mendapatkan return baik sosial maupun ekonominya tidak terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, muncul adanya pandemi Covid, yang kemudian disusul krisis energi dampak perang Rusia dengan Ukraina.

"Nah, akhirnya kemudian menjadi sekarang, ini sudah hal yang terprediksi, utamanya pada saat Covid tahun 2021," tuturnya.

Soal target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Yudistira berpendapat target pertumbuhan tersebut terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global saat ini.

"Capaian 8 persen dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur," pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengundang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk berkontribusi dalam program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat anggaran kementerian dipangkas, pemerintah perlu dukungan banyak pihak. #perumahan #maruararsirait #kadin #prabowo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi hingga tersisa Rp 1,6 triliun. Kendati demikian, Kadin Indonesia ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk membantu wujudkan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie meyakini target 3 juta rumah dapat tercapai dengan adanya kolaborasi. Ia menyebut akan ada program unggulan Kadin dengan pengusaha pemula dan menengah untuk mendukung program tersebut.

"Tentu tidak mudah angkanya sangat besar 3 juta, tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas. Tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga," ujar Anin usai forum diskusi di Menara Kadin Indonesia, Kamis (7/2/2025).

Menurutnya, menyediakan akses perumahan untuk masyarakat adalah yang terpenting dari segi korporasi. Hal itu juga akan sangat baik bila dapat dibarengi dengan memperhatikan dari segi environmental, social and governance (ESG).

Anin menambahkan yang paling penting dalam mewujudkan program ini adalah berinovasi dari sisi pendanaan dari sisi pembiayaan dan lahan. Begitu juga dengan mengurangi proses birokrasi.

"Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian PKP Pak Ara supaya kita bisa memberikan masukan, tapi yang paling penting masukan yang bisa diimplementasi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan Program 3 Juta rumah memiliki tantangan dari segi lahan dan pembiayaan. Ia mengungkapkan terdapat banyak lahan tersedia dari lembaga-lembaga pemerintah.

Ara menyebutkan terdapat lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, sekitar Senayan, dan Kalimantan. Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 77 hektare lahan yang bisa digunakan. Lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mempresentasikan potensi tanah.

"Ada dari BUMN, saya akan undang teman-teman dari Kadin, karena menurut saya BUMN juga harus mendorong teman-teman pengusaha dari Kadin untuk berperan serta. Jadi presentasi untuk acara, mempresentasikan potensi-potensi tanah BUMN supaya bisa bekerja dengan swasta," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan, seperti Mandiri Grup, dalam mendukung aksesibilitas pembiayaan perumahan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema perbankan konvensional.

Ara menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dalam mendukung aksesibilitas perumahan bagi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ujarnya, di Jakarta, Jumat.

Dia menyatakan pula, dengan berkolaborasi untuk mencapai tujuan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia bukan hal yang mustahil.

Menurutnya, lembaga keuangan seperti Mandiri Grup dapat memetakan peluang bisnisnya, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat di sektor tersebut.

"Karena backlog-nya masih 9,9 juta, jadi 3 juta yang akan kita kerjakan ini bukan hal yang mustahil," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan pada periode 20 Oktober 2024 - 3 Februari 2025, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi telah mencapai 91,665 unit rumah.

Angka tersebut, menurutnya pula, bisa terus meningkat apabila seluruh pemangku kepentingan bisa terlibat bersama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Yang terpenting sekarang ini adalah kolaborasi dengan bagaimana bisa mengintervensi banyak pihak untuk menjalankan visi yang sama. Kebijakan yang cepat dan mudah bagi masyarakat," kata Ara.

Dirinya menjelaskan, di tengah situasi adanya efisiensi pada anggaran Kementerian PKP yang sebelumnya sebesar Rp5,27 triliun harus terpangkas menjadi Rp1,6 triliun dibutuhkan kreativitas dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Kalau saya berpikir normatif dengan jumlah anggaran yang ada bisa saja saya kerjakan program itu apa adanya. Tetapi, ini menjadi tantangan bagi saya untuk berkreativitas dan berinovasi untuk tetap survive supaya masyarakat bisa punya rumah," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, ancaman-ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) yang akan membakar sekolah dan menolak program makan bergizi gratis tidak bisa ditoleransi.

Sebab, dia mengatakan, makan bergizi gratis merupakan niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan dan memberikan gizi untuk anak-anak sekolah di masa pertumbuhan.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia (RI) dan jangan coba-coba mengancam," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Dia pun menyebut bahwa pemerintah pasti akan bertindak tegas atas ancaman tersebut.

Terlebih, Presiden Prabowo ingin program makan bergizi menjangkau semua anak-anak Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bahkan, pemerintah berencana menambah anggaran untuk program unggulan tersebut.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," kata Dasco.

Sebelumnya diberitakan, muncul ancaman dari TPNBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis.

Mereka menilai, program makan bergizi gratis adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Merespons ancaman tersebut, Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," ujar Hariyanto lagi.

DPRKP segera mendata dan memetakan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta memiliki tunggakan sejak tahun 2010.

Data menyebutkan warga rusun yang paling banyak menunggak ada di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara yaitu untuk masyarakat terprogram sebanyak 1.552 unit dengan besaran tunggakan Rp10,8 miliar dan masyarakat umum sebanyak 773 unit dengan besaran tunggakan Rp8,8 miliar.

"Tunggakan penghuni rusunawa terhitung sejak tahun 2010, dimana terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa rusunawa," kata Kepala DPRKP, Kelik Indriyanto di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut Kelik mengatakan DPRKP segera mendata dan memetakan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum.

"Selanjutnya akan diterbitkan sanksi administrasi berupa surat teguran, surat peringatan, hingga penyegelan kepada penghuni dengan jangka waktu sesuai ketentuan," jelas Kelik.

Bila penghuni rusun yang menunggak itu masih melakukan pelanggaran dan tunggakan, Kelik mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyegelan dan sanksi administrasi.

Sebelumnya, DPRKP DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran sewa rumah susun (rusunawa) mencapai Rp95,5 miliar.

Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti merinci, angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp40,5 miliar.

Meli mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan bahkan lebih. DPRKP terkait hal itu sudah menerapkan sanksi administratif, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

"Jadi semua UPRS (unit pengelola rumah susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," kata Meli.

Di sisi lain, Meli mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama adalah sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum.

Warga terprogram seringkali beralasan bahwa mereka terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025