Tokoh penggerak disabilitas yang juga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, mengatakan makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa disabilitas harus tepat sasaran. Dia mengatakan gizi yang ada di menu makan bergizi gratis bagi pelajar disabilitas harus tepat.

"Kalau ini memang harus lebih khusus, harus ada komunikasi. Minimal harus ada komunikasi dengan pihak sekolah agar UMKM yang menyajikan itu benar-benar tepat sasaran, tepat gizinya," ujarnya dalam uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Khusus Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Reda mengatakan disabilitas tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi tepung. Dia juga mengatakan disabilitas tak boleh terlalu banyak makan manis.

"Teman-teman disabilitas ini kebanyakan tidak boleh terlalu banyak makan tepung, kebanyakan manis seperti cokelat itu kan bahaya," ujarnya.

Diketahui, Reda bersama Gubernur Banten Andra Soni hadir dalam acara uji coba makan bergizi gratis untuk siswa Sekolah Khusus se-Tangerang Raya. Acara tersebut digelar oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa dan didukung oleh pihak swasta serta pemerintah daerah.

Reda berharap langkah ini dapat menjadi pemicu terselenggaranya acara serupa di daerah lain. Saat ini, menurut dia, masyarakat dan pemerintah masih lebih berfokus pada MBG untuk siswa reguler.

"Memang ini untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa. Ini kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andra Soni menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Wira Manggala menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Tim Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Kota Serang untuk memperluas implementasi program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tubagus Haerul Jaman, melalui keterangan yang diterima di Serang, Senin, mengatakan kegiatan sosialisasi MBG ini diikuti oleh 300 peserta yang digelar di SMKN 2 Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

"Peserta yang ikut dalam sosialisasi Program MBG cukup antusias kedatangan tim Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia mengatakan kegiatan ini digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani masalah gizi di Kota Serang, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil.

“Dalam upaya ini, BGN hadir dengan program yang bertujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat," ucapnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yakni dengan Program MBG.

“Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat, salah satu Langkah penting untuk mencapainya adalah dengan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makan bergizi gratis dan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan siap bersaing di masa depan.” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasiona BGN Mochammad Halim, mengingatkan kepada masyarakat mengenai berita hoaks atau penipuan untuk ikut bersinergi di Program Makan Bergizi Gratis dengan menjadi petugas dapur gizi.

“Jangan percaya dengan siapapun yang datang dan menawarkan untuk bisa membantu mendaftarkan untuk menjadi SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) atau dapur gizi dengan janji langsung bisa berjalan dan mereka oknum ini meminta bayaran dari bapak dan ibu," katanya.

Sebab, menurut dia, untuk menjadi petugas SPPG ini siapapun harus mendaftar dan mengajukan terlebih dahulu ke badan gizi nasional, dan wajib mengikuti alur yang telah disiapkan.

Ia juga berharap agar program ini dapat berjalan optimal agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan unggul untuk kemajuan bangsa.

“Pemenuhan gizi yang baik dan sehat, agar nantinya tujuan kita semua ini melahirkan masa depan yang gemilang untuk anak-anak Indonesia dan berdampak besar kepada perubahan Indonesia menuju Indonesia emas 2045, dimana 100 tahun Indonesia di 2045 menjadi momentum atas terciptanya generasi yang sehat dan cemerlang." katanya lagi.

Menurutnya, tujuan dari pada makan bergizi gratis adalah untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khusus nya pada kelompok rentan, kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan hadirnya program ini diharapkan dapat menjadi mengentaskan permasalahan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Kota Serang, sehingga nantinya akan terealisasikan dengan menyeluruh dan dampaknya terasa di seluruh masyarakat, dan menjadikan masyarakat yang sehat dan cerdas menuju Indonesia emas 2045.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staff Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Kolonel Cba R. Wira Manggala, menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak atau siswa disabilitas perlu penanganan khusus. Ia pun mengajak pihak swasta maupun masyarakat untuk aktif terlibat.

Andra menyampaikan, menu makanan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) tak boleh sembarangan. Ia menyebut ABK sensitif terhadap jenis bahan makanan tertentu.

"Sangat sulit terkait memenuhi atau menyediakan makan bergizi gratis untuk anak-anak istimewa, bukan perkara mudah. Anak disabilitas makan tepung atau senyawa tertentu bisa membuat anak tidak stabil secara emosi dan sebagainya," ujar Andra dalam uji coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Uji coba MBG ini dilakukan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa untuk SKh di daerah Tangerang Raya. Dalam acara itu, hadir pula Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Mantovani.

Sekitar 1.500 murid sekolah khusus di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan akan mendapat makanan bergizi selama satu minggu. Makanan tersebut dibuat oleh UMKM dengan standar dan konsultasi dari pihak sekolah.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra kepada wartawan.

Sementara itu, Reda Mantovani, yang juga merupakan tokoh penggerak disabilitas, menyebut belum ada kelompok yang fokus membahas MBG untuk anak disabilitas.

"Untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa ini, kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya diketahui, ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng yang belum menjalankan kebijakan tersebut seperti Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Purbalingga, Grobogan, Rembang, maupun Jepara.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi salah satu program pro-rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat," terang Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Ara pun meminta para pengembang di Jawa Tengah tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai arahan Presiden.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah juga menyampaikan berbagai program dan kebijakan Kementerian PKP dalam kebijakan tata kelola pembangunan perumahan serta upaya pengendalian risiko di sektor perumahan.

"Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220.000 unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan," tandas dia.

Jakarta: Kota Tanjung Pinang merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini berada di perbatasan dengan negara Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

Terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna, provinsi ini juga dikenal akan sumber daya alamnya yang kaya di bidang minyak, gas, dan maritim. Kota ini juga memiliki pariwisata yang menarik, seperti Pulau Penyengat, Pantai Trikora, dan pantai buatan atau Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city).

Jika kamu ingin tinggal di Tanjung Pinang, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp146 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tanjung Pinang

1. Bukit Merpati Putih Tahap II

Perumahan Bukit Merpati Putih Tahap II dikelola oleh Rhemabintan Makmur dan berlokasi di Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perumahan ini memiliki ketersediaan unit rumah subsidi sebanyak 189 unit.

Rumah subsidi seharga Rp146 juta memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah juga sudah tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap spandek lurus dan baja ringan, serta dinding batako diplester dan dicat. Kemudian, lantai keramik dan pondasi beton bertulang.

2. Mega Mas Residence

Perumahanini berlokasi di Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Arta Mega Mas. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe subsidi dengan harga Rp146 juta.

Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahan 97 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap spandek lurus, dinding batako diplester dan cat, lantai semen halus, dan pondasi beton bertulang.

3. Perumahan Dompak Indah

Perumahan subsidi terletak di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Cahaya Dompak Indah. Perumahan ini memiliki 71 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp146 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek, dinding batako diplester dan dicat bagian luar. Lantai semen diaci halus dan pondasi beton.

4. Crystal Abadi

Hunian yang dibangun oleh Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini menyediakan 55 unit rumah subsidi. Perumahan ini dibangun oleh Cahaya Kristal Properti.

Dengan harga Rp146 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan spandek. Dinding batako dan lantai semen aci, serta pondasi beton bertulang.

5. Kenangan Jaya 9

Berlokasi di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dikelola oleh Sinar Multi Makmur Abadi dengan jumlah unit tersedia sebanyak 50 unit.

Rumah dengan harga Rp146 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 84 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap spandek, dinding batako plester luar dan dalam, lantai semen diaci dan pondasi beton bertulang.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak hingga Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan.

1. Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibangun secara holistik, dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Kemenkes ingatkan calon haji jaga pola hidup sehat saat ibadah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan agar jamaah calon haji asal Indonesia untuk senantiasa mempedomani pola hidup sehat dengan menjaga fisik selama menunaikan ibadah di Makkah, Arab Saudi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. Pemkot Yogya bakal bagikan makanan berlebih layak konsumsi untuk warga

Pemerintah Kota Yogyakarta bakal membagikan makanan berlebih yang masih layak konsumsi kepada warga miskin, lansia prasejahtera, mahasiswa kesulitan, hingga musafir melalui program Food Bank "Lumbung Mataraman".

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. BP Taskin gandeng Koperasi Desa Merah Putih entaskan kemiskinan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNews.id – Kabar baik datang bagi para pekerja yang terlibat dalam program strategis pemerintah, Pemenuhan Gizi Nasional (MBG) atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di ekosistem program tersebut.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025). Sinergi antar dua badan pemerintah ini merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik inisiatif BGN ini dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat. “Kami mengapresiasi langkah strategis BGN dan siap mendukung penuh program yang sangat baik ini,” ujarnya. Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Inpres 8/2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini adalah sinergi yang sangat baik, karena seluruh pekerja di SPPG wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran negara adalah dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu pekerja. Proyeksi BGN menunjukkan angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja. “Kami membayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka, tanpa memotong gaji. Sehingga, semua yang terlibat dalam program makan bergizi ini terlindungi secara sosial. Sesuai dengan semangat ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja yang menyiapkan makanan bergizi untuk generasi penerus bangsa tidak perlu merasa cemas saat bekerja,” jelas Dadan.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan menyasar pekerja di SPPG, tetapi juga diperluas hingga mencakup seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani dan peternak. Anggoro menambahkan, “Perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem BGN," ucap Anggoro

Anggoro optimis bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat belum terlindungi, dan sebagian besar merupakan pekerja rentan. “Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi terkait implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program Pemenuhan Gizi Nasional di wilayahnya.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta (ANTARA) - OJK mengusulkan pembentukan konsorsium industri asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap program-program prioritas pemerintah dari potensi terjadinya berbagai risiko.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di Jakarta, Ahad.

Sebagai upaya untuk mendukung kinerja para pelaku jasa keuangan, terutama di bidang asuransi, pihaknya melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program-program unggulan pemerintah dari hulu ke hilir.

“OJK melakukan pemetaan terhadap proses hulu ke hilir terkait dengan program-program ini dan melihat apa yang bisa didukung oleh industri asuransi nasional untuk melindungi risiko-risiko yang dapat menghambat terselenggaranya program prioritas pemerintah ini,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa pada program 3 juta rumah OJK mengusulkan terbentuknya konsorsium asuransi yang berasal dari industri asuransi jiwa dan asuransi umum, serta reasuransi.

Nantinya, konsorsium itu akan memproteksi nasabah misalnya dari risiko meninggal dunia yang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dengan produk, sedangkan asuransi umum dapat berperan untuk memproteksi risiko misalnya yang terkait dengan risiko kebakaran, kebongkaran, dan lain-lain.

Ogi menyampaikan bahwa industri asuransi juga dapat berperan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peran tersebut mulai fase produksi pangan melalui asuransi pertanian atau asuransi kesehatan untuk melindungi penerima MBG dari risiko keracunan makanan (food poisoning).

Produk asuransi lainnya yang dapat diterapkan juga adalah asuransi kredit untuk melindungi UMKM pengolah hidangan MBG dari risiko pembiayaan maupun asuransi kecelakaan untuk melindungi dari risiko yang mungkin terjadi saat melakukan distribusi makanan.

Ia mengatakan bahwa industri asuransi siap untuk memberikan perlindungan terhadap program-program prioritas pemerintah karena produk-produk asuransi tersebut sudah tersedia di pasaran.

Meskipun demikian, imbuhnya dia tetap dibutuhkan dukungan pemerintah melalui subsidi premi maupun insentif bagi para pelaku jasa keuangan tersebut.

“Keseluruhan produk untuk usulan ini sudah tersedia di industri asuransi, dan industri asuransi sudah dianggap siap, apalagi bila bilangan besarnya tercapai maka risiko bagi perusahaan asuransi akan menurun, tinggal menunggu skema dari pemerintah karena program masif seperti ini membutuhkan dukungan pemerintah,” ujar Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, ia menyebut saat ini tercatat 40.000 orang terlibat dalam pelaksanaan MBG di 1.080 satuan penyelenggara pemenuhan gizi (SPPG), dengan komposisi 55 persen ibu-ibu.

Ke depan, katanya, ketika program ini menjangkau seluruh target 82,9 juta penerima manfaat melalui 30.000 SPPG, program itu diperkirakan menyerap 1,5 juta tenaga kerja dengan 55 persen di antaranya perempuan.

Ia menjelaskan program MBG membuka ruang yang luas terhadap pemberdayaan perempuan di berbagai daerah dengan semangat inklusivitas.

Para perempuan, ujarnya, dapat turut serta dalam pelaksanaan program ini dengan menjadi tenaga di SPPG, baik akuntan, ahli gizi, maupun tenaga dapur.

Menurut dia, dalam menghadapi tantangan zaman, perempuan dituntut berperan lebih aktif, terutama dalam pengasuhan anak sejak dini dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

Peran strategis ini, ujarnya, menjadi krusial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 karena perempuan memiliki posisi sentral dalam mencetak generasi yang sehat, unggul, dan berkualitas.

Ia menjelaskan keikutsertaan perempuan dalam program MBG dapat memberikan efek riak yang positif dalam pemenuhan gizi nasional, memperluas akses, serta edukasi gizi dari tingkat rumah tangga.

Selain itu, memperkuat pemberdayaan perempuan secara masif.

"Semua ini merupakan langkah penting dalam membangun sumber daya manusia unggul demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Ia juga mengemukakan para balita dan anak-anak sekolah akan menjadi tenaga kerja produktif pada 2045 sehingga perlu adanya intervensi pemenuhan gizi bagi mereka mulai dari saat ini.

"Jika sejak saat ini tidak kita intervensi pemenuhan gizinya, mereka akan menjadi produk demografi dengan kualitas yang rendah. Karena itu, program MBG sangat penting, dan ke depan akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga pelajar SMA atau sederajat," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan progres keterlibatan industri asuransi dalam program pritoritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis dan program pembangunan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terhadap proses hulu ke hilir terkait dengan program-program tersebut. Termasuk melihat peluang dukungan industri asuransi nasional atas risiko yang dapat menghambat terselenggaranya program prioritas pemerintah ini.

"Misalnya pada program 3 juta rumah, OJK mengusulkan terbentuknya konsorsium asuransi yang berasal dari industri asuransi jiwa dan asuransi umum dan juga reasuransi," kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (27/4/2025).

Nantinya, sambung Ogi, konsorsium ini akan memproteksi nasabah misalnya dari risiko meninggal dunia yang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dengan produk, sedangkan asuransi umum dapat berperan untuk memproteksi risiko misalnya yang terkait dengan risiko kebakaran, kebongkaran dan lain-lain.

Sedangkan pada program makan bergizi gratis, Ogi menjelaskan bahwa industri asuransi dapat berperan pada fase produksi pangan melalui asuransi pertanian, proteksi pada tahap pengolahan dan distribusi misalnya proteksi terhadap risiko pembiayaan bagi UMKM yang terlibat.

Contoh lainnya, asuransi bisa memberikan proteksi terhadap risiko kecelakaan pada distribusi makanan bergizi, sampai dengan risiko-risiko khusus misalnya terkait dengan food poisoning yang mungkin saja terjadi.

Secara produk, Ogi menjelaskan bahwa pada dasarnya keseluruhan produk-produk dalam usulan tersebut sudah tersedia di industri asuransi. Industri asuransi juga sudah dianggap siap.

"Apalagi bila bilangan besarnya tercapai maka risiko bagi perusahaan asuransi akan menurun, tinggal menunggu skema dari pemerintah karena program masif seperti ini membutuhkan dukungan pemerintah, misalnya terkait dengan subsidi premi maupun insentif," pungkasnya.