Jakarta: Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat bakal digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025.

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata dia.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Irjen PKP menyebutkan terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Ha dan 3,5 Ha status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," jelas Irjen Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT. Faduma Jaya. "Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ungkap Irjen Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m – 2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," kata Irjen Heri.

Menurut dia, selanjutnya dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(KIE)

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID - Pengembang perumahan PT Sinar Surya Permata menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi sebesar Rp200 juta kepada warga RW 4, Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Kompensasi tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak pembangunan perumahan di wilayah tersebut.

Penyerahan uang kompensasi dilakukan dalam pertemuan resmi di halaman Masjid Dusun Tunggul pada Rabu (26/2/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Tunggorono Didik Dwi Mulyawan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta puluhan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisaris PT Sinar Surya Permata, Sukiyat, menyampaikan harapannya agar warga menerima kompensasi dengan baik dan mendoakan kelancaran pembangunan perumahan.

"Saya berharap uang ini diterima. Saya juga memberi dengan ikhlas. Mohon doanya semoga usaha saya di sini lancar," ujar Sukiyat yang diamini oleh warga.

Sebelumnya, proyek pembangunan perumahan ini sempat mendapatkan protes dari warga sekitar. Mereka merasa terganggu oleh aktivitas konstruksi dan mengklaim bahwa tanah gogol milik warga digunakan tanpa persetujuan. Setelah serangkaian pertemuan dan negosiasi, pengembang sepakat meningkatkan kompensasi dari Rp150 juta menjadi Rp200 juta.

Kusnan, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa uang kompensasi tersebut dibagikan langsung kepada warga melalui perwakilan RT 1, 2, dan 3 di RW 4. Sebanyak 146 kepala keluarga serta 29 pemilik tanah gogol menerima bagian dari kompensasi tersebut.

"Warga sudah menyepakati dan menerima kompensasi ini. Setelah ini, tidak ada lagi permasalahan," kata Kusnan.

Ia juga berharap pengembang dapat menjalankan usahanya dengan lancar dan sukses. Menurutnya, konflik yang sempat terjadi lebih disebabkan oleh miskomunikasi yang kini telah diselesaikan dengan baik.

Kepala Desa Tunggorono, Didik Dwi Mulyawan, mengapresiasi langkah pengembang dalam memberikan kompensasi kepada warganya. Ia juga menyoroti kontribusi positif PT Sinar Surya Permata yang tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga memperbaiki infrastruktur desa.

"Kami ucapkan terima kasih atas kompensasi ini. Selain memberikan kompensasi kepada warga, pengembang juga membantu memperbaiki jalan desa kami. Sekali lagi, terima kasih," ujarnya.

Dengan adanya kesepakatan ini, pembangunan perumahan yang telah dimulai sejak Desember 2024 dapat berlanjut tanpa hambatan. Warga pun kini mendukung kelanjutan proyek yang diperkirakan akan membangun sekitar 300 unit rumah pada tahap pertama.

Pemberian kompensasi sebesar Rp200 juta oleh PT Sinar Surya Permata menjadi solusi atas protes warga terkait pembangunan perumahan di Dusun Tunggul. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pengembang dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, proyek perumahan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga sekitar.

 

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat akan disiapkan untuk membangun hunian rakyat.

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman bahkan telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022.

Kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI dan Menteri PKP untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum).

Penyerahan dilakukan melalui Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat.

“Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan,” paparnya.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektar dan 3,5 hektar, dengan status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 hektar atas nama PT. Faduma Jaya.

Lokasi ketiga yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 hektar, 3,9 hektar, 3,6 hektar, dan 4,9 hektar dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

“Dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek,” tukasnya.

Manado (ANTARA) - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendukung program tiga juta rumah di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), sehingga rakyat menengah dan kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Program pembangunan 3 Juta Rumah merupakan bagian dari 17 Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat desa dan kelompok yang membutuhkan," kata Area Head 2 BNI Kantor Wilayah 11 Suluttenggomalut Lucky Lahope, di Manado, Selasa.

Dia mengatakan program ini didukung oleh Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri, yang ditetapkan pada 25 November 2024.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap program ini, katanya, BNI menyediakan solusi perbankan inklusif untuk masyarakat, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini, katanya, yang menawarkan berbagai kemudahan seperti harga maksimal Rp173 juta untuk area Sulawesi, DP minimum 1 persen dari harga rumah.

Kemudian, katanya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp7 juta untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Suku bunga tetap 5 persen per tahun, termasuk asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit, serta tenor kredit hingga 20 tahun.

Selain itu, BNI juga menyediakan Kredit Pembiayaan Developer untuk mendukung pembangunan rumah FLPP, pengadaan lahan, dan fasilitas umum.

Berbagai skema pembiayaan ditawarkan dengan suku bunga kompetitif.

SEMARANG, KOMPAS.com - Sekda Jawa Tengah Sumarno menyebutkan, belum ada kepastian terkait jalannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah selama bulan suci Ramadhan.

Pasalnya, pelaksanaan program MBG tersebut berada di bawah wewenang Badan Gizi Nasional (BGN).

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menunggu kebijakan soal itu.

"Sebenarnya kalau yang MBG ini kan yang menjalankan kan dari Badan Gizi Nasional ya. Ini kita juga masih menunggu arahan dari Badan Gizi," ujar Sumarno usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jateng, Rabu (26/2/2025).

Apalagi sebelumnya beredar wacana libur panjang bagi pelajar sekolah selama bulan puasa.

Untuk itu, pihaknya harus menyesuaikan kebijakan dengan hari libur pelajar sekolah yang menjadi target penerima MBG.

"Karena kan kita Ramadhan ke besok itu kan juga kalau enggak salah kan ada kebijakan juga anak-anak sekolah juga diliburkan ya. Ini coba tentu saja akan ada perubahan kebijakan," tandas dia.

Program makan bergizi gratis tahap 1

Sebelumnya diberitakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota.

Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepons baik program MBG tersebut.

"Baguslah responsnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita, Rabu (12/2/2025).

Namun demikian, dia menyebutkan, masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025).

Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak.

"Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah, kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia.

Dia menyampaikan, kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan.

Oleh karena itu, dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG.

Pihaknya mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS).

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa peresmian dua rumah pompa di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang berkapasitas masing-masing 500 liter per detik diharapkan dapat mengatasi banjir di permukiman di kawasan tersebut.

"Dengan di bangunnya rumah pompa ini, diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir dan mendatangkan manfaat bagi warga di wilayah Tanjung Duren Raya," kata Kent di Jakarta, Rabu.

Menurut Kent, rumah pompa Tanjung Duren yang berjumlah dua unit itu berkapasitas masing-masing 500 liter per detik untuk memitigasi banjir dari permukiman warga wilayah Tanjung Duren, jika dilanda banjir.

Kent mengatakan bahwa pembangunan rumah pompa Tanjung Duren ini berdasarkan permintaan aspirasi masyarakat saat dirinya mengadakan reses di wilayah Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Pembangunan rumah pompa ini adalah hasil dari tindak lanjut reses yang saya lakukan di akhir tahun 2023," kata dia.

Kent menambahkan, wilayah Jakarta Barat masih sangat membutuhkan rumah pompa tak bergerak untuk mengatasi masalah banjir ketika musim hujan datang.

Karena, kata dia, permukiman warga hingga jalan akan tergenang air meskipun hujan lebat yang singkat. Apalagi daya tampung saluran makro, menengah dan mikro di wilayah Jakarta Barat juga tak cukup untuk menampung volume curah hujan yang turun.

"Itu mengakibatkan genangan yang disebabkan luapan air dari aliran sungai," ujarnya.

Karena itu, Kent mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyiapkan alat pendukung, seperti pompa bergerak (mobile) di titik rawan banjir dengan tujuan mempercepat waktu surut genangan.

Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan saluran air di lingkungannya masing-masing dan mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) agar tidak terjadi banjir.

Dia mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membersihkan saluran air, mulai dari selokan depan rumah hingga kanal/sungai dan tidak membuang sampah sembarangan.

"Kesadaran jangan buang sampah sembarangan kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta Barat terbebas dari banjir," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK IT Ma'arif Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan tersebut dilakukan usai Gibran memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.

Gibran dan rombongannya tiba di sekolahan pukul 11.41 WIB dengan menunggang Toyota Innova Zenix.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu turun dari mobil berpelat AD 1205 O.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso.

Agenda peninjauan MBG tertutup bagi awak media.

Sebelum tiba di sekolah, Gibran meninjau pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Pukul 12.13 dia meninggalkan sekolahan.

Gibran soroti pelajar yang menyisihkan sayuran

Kepala SMK IT Ma'arif Kota Magelang Eka Veranika Arte mengatakan, Gibran berkeliling di beberapa kelas untuk menyapa para pelajar.

Hari itu, menu MBG bagi 555 dari 745 pelajar SMK IT Ma'arif Kota Magelang berupa nasi ayam, sayur labu, kelengkeng, dan susu.

Sisa pelajar yang tidak menjadi sasaran MBG sedang menjalani praktik kerja lapangan.

Eka menyebutkan, Gibran menyoroti adanya pelajar yang menyisihkan sayuran karena tidak suka.

"Anak kami banyak nggak suka sayuran. Jadi, (pelajar) dipaksa untuk suka sayuran (oleh Gibran)," tuturnya.

Wakil Kepala Kesiswaan cum person in charge (PIC) MBG SMK IT Ma'arif Kota Magelang Mega Ayu Kharisma menyampaikan, kebanyakan pelajar laki-laki mengeluhkan sedikitnya porsi dalam MBG.

Sekolahan sendiri hanya bisa menerima menu dan porsi yang ditentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang.

Sejak menjadi lokus MBG pada 6 Januari 2025, sekolahan tersebut sudah menerima menu nasi dengan lauk ayam, ikan, sapi, dan telur yang dirotasi tiga kali dalam seminggu.

Khusus susu hanya diberikan tiap Selasa dan Jumat.

"Alhamdulillah tidak ada masalah sampai saat ini," ucapnya.

Selain melihat pelaksanaan MBG, Gibran membagi-bagikan alat tulis dan buku kepada para pelajar.

Pelajar kelas X, Wafiq Azizah mendapatkan buku bersampul Gibran yang menggendong seorang bayi dan tempat alat tulis.

"Kami juga tadi foto bersama. Nggak menyangka dikunjungi wakil presiden," tuturnya.

SRAGEN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Saat ini, pihak Kodim 0725/Sragen sedang melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memastikan teknis pendistribusian makanan.

Pj Pasiter Kodim 0725/Sragen, Lettu Inf. Sumarno mengungkapkan bahwa terdapat penyesuaian menu makanan dan teknis pelaksanaan program MBG selama bulan suci ini.

"Untuk siswa SD kelas 4, 5, 6, siswa SMP, serta SMA/SMK akan diberikan menu makanan kering," jelasnya, Rabu (26/2/20250.

Menu program makan bergizi gratis di Sragen

Menu makanan yang akan disajikan meliputi;

• Roti
• Kurma
• Susu.

Secara teknis, makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam paper bag agar dapat dibawa pulang oleh para siswa.

"Sesuai penerima saat bulan Ramadhan sesuai arahan BGN. Itu kan ada pemberian manfaat berupa makanan kering, roti, susu, kurma. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam paper bag dan dibawa pulang untuk buka," ungkapnya.

Sumarno juga menjelaskan bahwa untuk siswa PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), dan SD kelas 1, 2, 3, masih perlu disesuaikan.

"Kalau untuk PAUD, TK, dan Kelas 1, 2, 3 akan berkonfirmasi langsung dengan sekolahan. Apakah bisa makan seperti biasa atau dibawa pulang," paparnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih berupaya memastikan penerima manfaat program MBG selama Ramadhan.

Program ini juga akan disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Tiga Menteri terkait penyelenggaraan pendidikan selama bulan Ramadhan.

"Ini masih kami fiksikan penerima manfaatnya. Penyediaan akan disesuaikan jadwal masuk dan libur sekolah selama Ramadhan," kata Sumarno.

Hingga saat ini, Kabupaten Sragen memiliki tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan program MBG, yaitu SPPG BGN Kodim 0725/Sragen, SPPG Mitra Mandiri 01 Gemolong, dan SPPG Mitra Mandiri 02 Gemolong.

Tiga SPPG ini telah melayani lebih dari 6.000 siswa di semua tingkat pendidikan.

KOMPAS.com - Pada 17 Februari 2025, sejumlah pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menolak adanya program tersebut, dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

Aksi penolakan MBG sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program MBG di seluruh Indonesia. Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan — bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program MBG yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini; absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

Akses bahan makanan lebih mudah

Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

MBG sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

Meski demikian, kami menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat. Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

Akses ke pendidikan lebih sulit

Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal. Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak. Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

“Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

Perlunya realokasi anggaran

Sebagai alternatif, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah. Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil. Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi. Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG. Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Jogja -

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono akan tambah jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lanud Adisutjipto Jogja. Diketahui saat ini telah berdiri satu dapur memasak di area Lanud. Kapasitasnya mencapai 3.085 porsi untuk radius 3 kilometer.

Tonny menuturkan potensi penambahan ini berdasarkan radius optimal. Di mana setiap dapur MBG dapat menyediakan hingga radius maksimal 5 kilometer dari Lanud Adisutjipto. Secara total melayani hingga 7.000 porsi MBG.

"Untuk Lanud Adisutjipto saat ini melayani 3085 porsi, terdiri dari 14 sekolah dengan radius 3 kilometer. Kalau optimal radius 5 kilometer itu ada 7.000 penerima manfaat. Meski dari BGN (Badan Gizi Nasional), satu dapur sudah ideal," jelasnya ditemui saat meninjau dapur MBG di wilayah Lanud Adisutjipto, Rabu (26/2/2025).

Penambahan ini, lanjutnya, berdasarkan evaluasi secara keseluruhan. Tak hanya di wilayah Jogja, tapi juga daerah lainnya. Diketahui bahwa TNI AU telah mendirikan tujuh dapur MBG di tujuh Lanud AU.

Tonny lalu memaparkan keberadaan dapur MBG di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Saat ini mampu memasak hingga 3.500 porsi. Faktanya, angka kebutuhan dalam radius tersebut mencapai 11 ribu. Sehingga diperlukan penambahan dapur agar program berjalan optimal.

"Kami sudah berjalan 7 dapur nasional dan ini akan terus berkembang karena dari 7 dapur melihat dari kebutuhan sekitar dapur sangat kurang. Contohnya di Jakarta dapur melayani 3.500 porsi ternyata kebutuhan 11 ribu. Nanti akan diupayakan menjadi tiga dapur," katanya.

Penambahan dapur, lanjutnya, atas pertimbangan sejumlah aspek. Paling utama adalah keberadaan sekolah-sekolah dalam radius jangkauan setiap Lanud. Terdekat adalah radius 3 kilometer dan maksimal 5 kilometer.

Tonny menjelaskan untuk Lanud Adisutjipto masih mengacu pada radius 3 kilometer. Namun tak menutup kemungkinan dikembangkan menjadi 5 Kilometer. Tentunya diimbangi dengan penambahan menjadi 3 dapur MBG.

"Lanud Adisutjipto kalau dilihat dari geospasial jarak 5 kilometer ada 7.000 yang membutuhkan MBG. Sementara untuk 3 kilometer sangat ideal, ya ke depan nanti kita akan buat satu lagi kalau memang dibutuhkan atau bisa sampai 2 dapur lagi yang kita buat di Jogja," ujarnya.

Dalam penerapan MBG, pihaknya juga menggandeng petani maupun pelaku UMKM. Khususnya untuk memasok bahan baku ke dapur masak. Selain itu juga melibatkan sumber daya manusia dari warga sekitar Lanud Adisutjipto.

Tonny menegaskan bahwa pasokan bahan baku wajib dari lokal. Artinya, mengambil dari para petani di sekitar Lanud Adisutjipto. Meski tak menutup kemungkinan daerah lain yang memiliki pasokan komoditas tertentu.

"Untuk SDM disini ada 50 orang. Tiga dari BGN diantaranya kepala dapur, ahli gizi dan akuntan, sementara 47 lainnya dari masyarakat sekitar. Kemudian bahan baku dari petani ditambah belanja di pasar-pasar sekitar Lanud," katanya.

Terkait kebutuhan bahan pokok, Kasau juga mengimbau setiap Lanud mengoptimalkan lahan kosong. Dengan menanami komoditi sayuran dan palawija. Hasil panen dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku MBG.

"Saya sudah menyampaikan setiap lahan kosong yang ada di lanud harus dimanfaatkan. Kemarin kita sudah ke Kupang melihat penanaman cabe lalu jagung. Sebelumnya di Halim juga demikian dan hari ini juga di Jogja," ujarnya.

Kepala Dinas Potensi Dirgantara (Kadispotdirga) Lanud Adisutjipto Letkol PNB Iwan Setiawan menuturkan dapur MBG telah berjalan hampir 2 pekan. Pada awal kinerja, diakui olehnya terdapat kendala. Terutama untuk ketepatan waktu pengantaran ke sekolah-sekolah.

Iwan memaparkan kinerja setiap divisi saling terkait. Apabila memasak terlambat, maka memberikan efek bola salju ke distribusi. Sehingga seluruhnya wajib dilakukan secara terjadwal dan disiplin.

"Pada awal ada kendala jamnya itu padat, akhirnya yang gelombang pertama yang untuk anak TK KB dan kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD itu sedikit terlambat. Alhasil kami evaluasi dan ada penambahan alat dan tempat memasak," katanya.

Cara memasak juga dievaluasi secara detail. Dari awalnya menerima sayur utuh, beralih ke kondisi cacah. Cara ini akhirnya dapat menghemat waktu dalam memasak setiap menu MBG.

"Jadi bahan pokok racik yang awalnya 4 jam, ini 1 jam itu sudah selesai. Setiap hari jam 03.00 mulai masak dan perhitungannya tepat sebelum jam makan siang sudah terdistribusi," ujarnya.

(rih/aku)

JAKARTA, KOMPAS.com - Para siswa di delapan sekolah di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, batal mendapatkan makan bergizi gratis (MBG) sampai dua kali.

Delapan sekolah itu adalah, SDN Kalibaru 01, SDN Kalibaru 03, SDN Kalibaru 09, SMP Darusaadah, SMP Islamiyah, SMK 36, SDS Pantai Indah dan TK Pantai Indah.

Kejadian ini terjadi pada Senin, (17/2/2025) dan Senin, (24/2/2025).

Salah satu orangtua murid merasa kecewa karena anaknya gagal mendapat makan bergizi gratis.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ucap Yuni (bukan nama sebenarnya) (34) saat diwawancarai, Senin (24/2/2025).

Dapur belum siap

Salah satu penyebab gagalnya pelaksanaan makan bergizi gratis di delapan sekolah Cilincing karena dapur milik Yayasan Darul Esti Sumidah yang menjadi penyelenggara belum siap.

"Iya, jadi pengunduran tanggal 17 lebih ke masalah persiapan dari dapurnya, karena dapur SPPG itu harus memenuhi syarat dari semua-muanya seperti itu," ucap Kepala SPPG Yayasan Darul Esti Sumidah Agung Siregar saat diwawancarai di kantornya, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2/2025).

Belum siapnya dapur itu disebabkan karena Yayasan Darul Esti Sumidah baru saja menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

Oleh karena itu, persiapan yang dilakukan Yayasan Darul Esti Sumidah belum sepenuhnya rampung.

Pihak yayasan meminta pelaksanaan makan bergizi gratis yang tadinya terjadwal pada Senin, (17/2/2025) diundur menjadi Senin, (24/2/2025).

Permasalahan administrasi

Sedangkan pengunduran makan bergizi gratis pada Senin, (24/2/2025) disebabkan karena adanya permasalahan administrasi.

"Beberapa ada yang belum selesai secara administratif, jadi dari pihak yayasan dan BGN masih ada yang belum lengkap makanya masih menunggu untuk pelaksanaannya," ucap Agung.

Sampai saat ini, pihak yayasan masih menunggu penyelesaian masalah administrasi dengan Badan Gizi Nasiona (BGN).

"Pihak yayasan menunggu dari pihak BGN untuk masalah teknis administratif sehingga pelaksanaan harus mundur," terang Agung.

Kesepakatan bersama

Adanya administrasi yang belum selesai, membuat yayasan dan BGN sepakat untuk mengundur pelaksanaan makan bergizi gratis di delapan sekolah yang ada di Cilincing.

"Bukan dibatalkan oleh pihak BGN, tapi lebih ke keputusan bersama. Jadi, dari pihak BGN dengan yayasan sudah mengambil keputusan bersama lebih baik diundur pelaksanaannya," tutur Agung.

Agung mengakui, pengambilan keputusan pengunduran jadwal makan bergizi gratis karena waktunya sangat mepet.

Dia sudah berusaha memberikan penjelasan, sekaligus meminta maaf kepada orangtua murid, pihak sekolah, dan lainnya.

Setelah dua kali ditunda, penyelenggaraan makan bergizi gratis di delapan sekolah Cilincing belum ada kepastian.

Sampai saat ini, Yayasan Darul Esti Sumidah masih menunggu penyelesaian masalah administrasi dengan pihak BGN.

"Kalau untuk itu kita juga masih berkembang atau bergulir. Jadi, kalau ada info valid pasti saya akan infokan ke penerima manfaat," pungkas Agung.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap ada saat Ramadhan.

Namun, makanan dari program MBG yang diberikan ke siswa akan dibagikan untuk dibawa pulang selama bulan puasa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi, kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan, diberitakan Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Dia mengungkapkan, menu makanan MBG selama Ramadhan akan disesuaikan agar tidak cepat basi. Meski begitu, Dadan memastikan makanan itu tetap bergizi meski tahan lama.

Sementara itu, lanjutnya, siswa-siswi yang tidak puasa dapat memakan makanan MBG di sekolah dengan "sembunyi" atau dibawa pulang.

Lantas, apakah makanan dari program MBG aman dibawa pulang saat bulan puasa?

Perhatikan distribusi dan cara memasak

Guru Besar Tata Boga Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Marwanti menyatakan, makanan dalam program MBG biasanya terdiri dari menu makan siang berupa lauk dan sayur.

"Jika akan diberikan pada bulan puasa ya harus betul-betul diperhatikan. Distribusi dan pembagian harus betul-betul memperhatikan kapan makanan akan dikonsumsi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Menurut Wanti, BGN dan pengelola dapur MBG harus memperhatikan menu makanan yang akan diberikan kepada para siswa untuk dibawa pulang selama bulan puasa.

Saat menentukan menu bulan puasa untuk MBG, dia menganjurkan agar makanan yang disediakan tidak cepat basi. Sebab, makanan itu baru akan dimakan para siswa saat buka puasa pada petang hari.

Wanti mengimbau dapur MBG memasak makanan yang tidak berkuah agar lebih tahan lama.

"Misalnya dengan teknik pengolahan kering atau saute, tidak banyak kuah," imbuhnya.

Pengemasan makanan MBG pun perlu diperhatikan. Pasalnya, BGN menentukan makanan dari program tersebut disediakan memakai piring saat dimakan bersama di kelas.

Hindari makanan ultraproses

Ahli gizi Tan Shot Yen mengimbau agar menu makanan siswa yang akan dibawa pulang selama Ramadhan harus tetap diperhatikan kandungan gizinya.

"Cek apakah (makanan MBG) jatuh dalam produk ultraproses, tinggi gula, garam, lemak. Sebab kabarnya, mau dibuat (makanan) yang tahan lama," tuturnya kepada Kompas.com, Selasa.

Tan mengkhawatirkan dapur MBG akan menyediakan makanan ultraproses yang diolah dengan tambahan gula, garam, dan lemak dalam jumlah tinggi. Makanan ultraproses tersebut diolah sehingga lebih tahan lama tapi rendah gizi.

Menurutnya, penambahan bahan-bahan seperti gula, garam, lemak, perisa atau penguat rasa membuat masakan enak. Namun, hal tersebut berisiko bagi kesehatan.

Berikut jenis bahan tambahan makanan beserta risiko yang berpotensi dialami siswa akibat mengonsumsi makanan ultraproses:

1. Gula dan pemanis buatan: meningkatkan potensi radang, gula darah tinggi, mudah terpapar infeksi, fungsi imun terhambat
2. Garam: fungsi imunitas terganggu dan memperburuk penyakit autoimun
3. OMEGA 6: keseimbangan OMEGA 3 terganggu dan tubuh bisa kelebihan OMEGA 6 karena terlalu banyak produk nabati dan penggunaan minyak goreng
4. Gorengan: sindrom metabolik memburuk dan menyebabkan peradangan
5. Daging olahan yang diawetkan: tinggi remah jenuh sehingga mengacaukan sistem kekebalan tubuh
6. Pangan cepat saji: gangguan imunitas dan menekan bakteri usus akibat mengandung phtalates
7. Produk ultraproses: ganggu kekebalan tubuh dan sistem imunitas, memicu obesitas, gangguan gizi, penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi, dan sindrom metabolik
8. Karbohidrat rafinasi: meningkatkan gula darah, insulin, radikal bebas, dan peradangan, serta mengganggu daya tahan tubuh dengan mengubah bakteri di usus.