Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meresmikan apartemen transit Rancaekek dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung Rabu mengatakan, apartemen transit di kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, diperuntukan bagi peserta program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) perkotaan di tiga wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung untuk tinggal sementara sampai bisa mandiri.

"Pak Menko, pak Mendagri, pak Menteri Perumahan, kami bangga ada tiga menteri hadir di sini, terima kasih hadir dalam peresmian apartemen transit dan peluncuran program penanganan PPKS perkotaan semoga lancar ke depannya," kata Bey.

Program ini dijalankan, kata Bey, lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Program ini menghadirkan solusi yang terintegrasi.

"Program ini tidak hanya menyiapkan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk Tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem," kata Bey.

Bey menjelaskan kepada para menteri yang hadir, bahwa dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini.

"Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga, yang akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek. Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," katanya.

Bey juga menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dan dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.

"Saya menitipkan kepada Pak Sekda Jabar -Herman Suryatman-, bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan betul-betul, agar mereka bisa mandiri nantinya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan sebelumnya," ucap dia.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi, yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakekerjaan. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey.

Bey menekankan bahwa mereka berharap para peserta dapat menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem.

Bey juga mengatakan, dalam program ini para warga akan direlokasi dari hunian sebelumnya, ke hunian yang lebih layak huni. Sedangkan kawasan sebelumnya diubah untuk kepentingan publik.

Dia mencontohkan, kawasan bawah jembatan Pasupati yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk warga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS 3R, sampai pengembangan maggot dan komposting.

"Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Penanganan PPKS ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dengan mewujudkan solusi yang lebih inklusif, sejahtera dan berkeadilan," katanya.

Namun demikian, tambah Bey, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi semua pihak dan evaluasi berkesinambungan.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Erwin Aksa bertemu langsung warga RW 10 Cengkareng Barat dan RW 16 Kapuk di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dia berkomitmen mendorong pengembangan industri bernilai tinggi, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mempercepat pembangunan perumahan di Jakarta.

Dia menyoroti perbedaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang.

?Saat ini, UMP Jakarta ditetapkan Rp5.067.381 lebih rendah dibandingkan Kota Bekasi yang mencapai Rp5.343.430 dan Kabupaten Karawang Rp5.257.834. Hal ini karena industri bernilai tinggi banyak tumbuh di daerah tersebut yang mampu memberikan upah lebih baik. Sementara itu, biaya hidup di Jakarta cukup tinggi, sehingga kita perlu mendorong investasi di sektor industri bernilai tambah untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas,? ujar Erwin, Rabu (18/12/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri dengan nilai tambah tinggi, seperti manufaktur teknologi dan pabrik handphone yang mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Jakarta.

Selain itu, Erwin menekankan pentingnya mendukung program pembangunan perumahan rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

?Pemerintahan Pak Prabowo berfokus pada target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ini harus dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak aset bangunan peninggalan zaman Belanda yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa. Pemprov Jakarta selama ini sudah banyak membangun rusun, tetapi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan pembiayaan dari bank-bank lokal,? ungkapnya.

Kebijakan ini penting untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat, terutama di perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Di sektor tenaga kerja, Erwin juga menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar global melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Fokus utama adalah penguasaan bahasa asing seperti Inggris, China, dan Arab.

?Negara seperti Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja karena populasinya semakin menua. Indonesia memiliki tenaga kerja usia produktif, tetapi kita harus membekali mereka dengan keterampilan bahasa asing agar bisa bersaing. Jangan sampai kita kalah dengan Filipina yang sudah lebih dulu berinvestasi dalam pendidikan bahasa Inggris,? ujar Erwin.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

SLAWI,iNewsMuria.id-Bank Jateng Cabang Slawi siap mendukung program KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di Kabupaten Tegal.

Kebijakan itu menindaklanjuti harapan para pengurus KORPRI Kabupaten Tegal. Kedua belah pihak, KORPRI dan Bank Jateng mengadakan rapat koordinasi terkait rencana perjanjian kerja sama pembiayaan KPR FLPP di Kantor Bank Jateng Cabang Slawi, Senin (2/12/2024).

"Kami ingin memberdayakan KORPRI Kabupaten Tegal dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian fasilitas rumah layak huni untuk para CPNS & PPPK yang berjumlah lebih kurang 3.000 orang," kata M Faried Wajdy, salah satu pengurus.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Slawi Setiyo Aji mengatakan, Bank Jateng siap mendukung program KORPRI Kabupaten Tegal serta menyambut peluang pangsa pasar sesuai produk kredit perumahan. Yaitu KPR FLPP dengan target pasar para ASN yang belum memiliki rumah.

Sehingga, kata Setiyo Aji, mereka yang belum memiliki rumah dapat mengajukan KPR ke Bank Jateng.

“Kami melihat peluang dan potensi para ASN dan PPPK yang membutuhkan rumah murah dengan pembiayaan murah cukup besar," kata Setyo Aji. 

"Bank Jateng memiliki produk kredit perumahan FLPP bunga murah, sesuai komitmen Bank Jateng memberi kemudahan dalam memiliki hunian impian,” tuturnya. 

Dengan adanya program KPR FLPP dari Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para ASN serta tercipta hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Bank Jateng.(*)

Editor : Langgeng Widodo

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menyerahkan 79.925 hektare pada awal 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah.

Nurson menjelaskan lahan tersebut merupakan milik pemerintah dengan memanfaatkan tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tanah tersebut nantinya masih perlu dikurasi oleh pengembang apakah cocok untuk dibangun hunian.

"Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan nantinya Kementerian ATR/BPN akan memaparkan lebih lanjut terkait bentuk peta topografi dan lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.

"Namun, apakah cocok atau tidak, kami belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami committed, pada kuartal 1-2025 akan kami paparkan," kata Nurson.

"Pada kuartal I kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak. Tim saat ini sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang," tambahnya.

Tanah terindikasi telantar yang Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

"Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi itu tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini kami tawarkan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut upaya penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak, salah satunya penyediaan TCUN untuk kepentingan program dari Kementerian ATR/BPN ini.

"Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang berpotensi untuk program. Pak Nusron ini dukungannya luar biasa. Ini seperti fungsi fasilitator di mana kita melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh stakeholder perumahan untuk membantu dan membuat kebijakan," ujar Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna)

Jakarta: Pengembang properti Madana Land menjalin kemitraan dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Kanitra untuk menyediakan pembiayaan program perumahan bagi anggotanya. Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), keduanya berkomitmen mendukung kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

“Kemitraan ini merupakan langkah strategis kami dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kopkar Kanitra melalui kepemilikan rumah yang mudah diakses dan berkualitas, ” kata CEO Madana Land Teja Galih Pradipta dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2024.

Teja juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang berkelanjutan, di mana seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, koperasi, hingga anggotanya, dapat saling memberikan nilai tambah.
Dalam proyek ini, Madana Land telah menyiapkan lahan seluas 40 hektar di kawasan Cikarang, Bekasi. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan perumahan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kebutuhan penghuni.

"Madana Land tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menghadirkan ekosistem kehidupan yang lengkap. Kawasan ini akan dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar secara holistik,” kata Marketing Director Madana Land Aldrin Yani.

Perumahan terpadu

Proyek ini akan mencakup berbagai tipe hunian rumah tapak, mulai dari tipe 42/60 meter persegi, 48/60 meter persegi, hingga 60/66 meter persegi dengan harga mulai Rp400 jutaan.

Untuk mendukung kepemilikan rumah yang lebih mudah, beberapa bank nasional seperti BRI, BSI, dan BTN telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema yang kompetitif.

Madana Land akan merancang kawasan ini dengan konsep hunian modern yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti rumah sakit, pendidikan, masjid dengan desain eksklusif karya Ridwan Kamil yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan ikon baru di Cikarang.

Dalam proses pengembangan dan pemasaran, Madana Land menggandeng Main Property sebagai mitra strategis. Main Property memiliki pengalaman panjang dalam pemasaran proyek- proyek properti unggulan dan akan memastikan bahwa produk perumahan ini dapat menjangkau masyarakat secara efektif.

“Kami percaya bahwa kerja sama dengan Main Property akan mempercepat proses pemasaran sekaligus meningkatkan brand awareness proyek ini. Madana Land terus berkomitmen untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri,” lanjut Aldrin.

Dengan proyek ini, Madana Land menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat.

(KIE)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya. Rencana itu merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

Rencana ini dinilai akan memberikan efek tersendiri. Untuk menjalankannya juga dihadapi sederet tantangan.

Menurut Pemimpin Tim Riset dan Penasihat di Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, program ini tidak hanya memberikan solusi hunian terjangkau, tetapi juga berpotensi menciptakan perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif.

"Dengan adanya program apartemen 1 juta apartemen ini kita juga bisa lihat akan terjadi perkembangan pusat komersial baru dan yang pasti ini ditargetkan untuk meningkatkan kenyamanan hidup dari pekerja usia produktif," ujarnya dalam acara konferensi pers (17/12/2024).

Lebih lanjut, pemanfaatan lahan yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) dinilai mampu menekan biaya pembangunan. Sehingga harga unit apartemen dapat lebih rendah dibandingkan hunian vertikal lainnya.

Selain itu, lokasi apartemen yang dirancang berada di kawasan perkotaan dinilai akan meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat.

"Walaupun ini merupakan apartemen menengah bawah tapi masih diperlukan aksesibilitas yang baik, baik dari kedekatan dengan transportasi umum maupun dari jaringan tol dan juga kemudahan ke pusat kerja maupun kegiatan komersial dan fasilitas umum lainnya" tambahnya.

Tak hanya soal hunian, program ini diyakini akan mendorong perkembangan pusat komersial baru di sekitar kawasan apartemen. Keberadaan pusat-pusat komersial ini diharapkan mampu memberikan dorongan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup para pekerja usia produktif di perkotaan.

Namun, untuk memastikan kesuksesan program ini, sejumlah tantangan perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah kepastian dukungan dari pemerintah, lokasi strategis, skema pembayaran yang sesuai daya beli masyarakat, serta transparansi legalitas proyek.

"Kita masih menunggu bagaimana aturan dari pengembangan program 1 juta hunian vertikal ini baik itu dari harga maupun dari target marketnya," katanya.

Selain itu, aksesibilitas lokasi harus diperhatikan agar apartemen ini tetap terhubung dengan transportasi publik, jaringan tol, serta fasilitas umum lainnya.

Dari sisi harga, skema pembayaran dan cicilan yang terjangkau menjadi faktor penting agar apartemen menengah bawah ini dapat menjangkau target pasarnya. Fasilitas minimal seperti keamanan, area parkir, dan ruang terbuka untuk bermain juga perlu disediakan untuk memastikan kenyamanan penghuni.

Untuk menarik minat calon pembeli, strategi pemasaran yang tepat sasaran harus dikembangkan. Kolaborasi dengan penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik konvensional maupun subsidi, dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung penjualan unit.

Selain itu, legalitas proyek juga menjadi perhatian utama. Konsumen properti saat ini semakin cerdas dan berhati-hati, sehingga transparansi dalam perizinan proyek menjadi keharusan untuk membangun kepercayaan pasar.

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, program 1 juta apartemen ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat kelas menengah bawah yang membutuhkan hunian terjangkau di kawasan perkotaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan komersial.

(das/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto punya program prioritas dalam mewujudkan impian rumah layak bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Program Prioritas Nomor 13 yang mencakup target pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa per kelurahan per tahun yang dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak atau landed house, dan 500.000 rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa).

Dengan demikian, target penjaminan pembangunan atau renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.

Tidak hanya itu, mimpi besar Prabowo-Gibran menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia juga tertuang dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) Nomor 7 sebagaimana disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Menyediakan rumah murah dan layak huni (sanitasi dan fasilitas umum baik) kepada TNI dan Polri, ASN, Pegawai Kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkap Ara.

Sebab, tempat tinggal layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara.

Oleh karenanya, pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi Masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

"Pemerintah harus hadir memberikan rumah yang murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui program 3 juta rumah dengan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah diperkotaan," tandas Ara.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Senin, 16 Desember 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari tips menata rumah menyambut tahun baru hingga renovasi rumah.

Selain itu, ada berita soal insentif PPN DTP perumahan diperpanjang. Berikut 3 berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Tips Menata Rumah Menyambut Tahun Baru

Menyambut Tahun Baru menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Selain menyusun resolusi, menata ulang rumah menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memulai tahun baru dengan semangat baru.

Ada beberapa tips yang bisa kamu gunakan untuk menata rumah menyambut tahun baru yang lebih segar dan nyaman. Berikut beberapa tips menata rumah untuk menyambut tahun baru yang bisa kamu coba.

Baca selengkapnya di sini

2. Insentif PPN DTP untuk Perumahan Diperpanjang

Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada 2025. Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

Baca selengkapnya di sini

3. Sambut Tahun Baru, Yuk Renovasi Rumah

Menjelang pergantian tahun, banyak orang mulai memikirkan cara untuk memperbarui hunian mereka. Renovasi bisa menjadi solusi sempurna untuk menyambut suasana baru dan segar di tahun yang akan datang.

Melakukan renovasi rumah dengan perencanaan yang matang akan memastikan hasil yang memuaskan dan sesuai harapan. Dengan mengikuti tips di bawah ini, kamu dapat menciptakan hunian idaman yang nyaman, modern, dan hemat biaya.

Baca selengkapnya di sini

(KIE)

KOMPAS.com -Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Kebumen:

1. Kabumian Hill: Tipe 36/88

   Terletak di Kebumen, Kabupaten Kebumen, perumahan ini dikembangkan oleh PT Umegaru dengan banderol Rp 151 juta.

   masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/88 meter persegi. Dari total 69 rumah, masih tersedia 16 unit lagi.

2. Permata Hijau Sempor: Tipe 27

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Kartika Zidan Pratama yang terletak di Sempor, Kabupaten Kebumen. Menawarkan 48 rumah dengan harga Rp 151 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang berukuran 27/60 meter persegi. Hingga kini tersisa 3 rumah lagi.

3. Top Griya Sempor: Tipe 32/60 Subsidi

   Berlokasi di Sempor, Kabupaten Kebumen, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Gemilang Porka Jaya dengan harga Rp 151 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 32/60 meter persgei. Hingga saat ini masih tersedia 2 unit dari total 11 rumah.

4. Villa Karangsari: Tipe 33

   Perumahan keempat ini terletak di Kebumen, Kabupaten Kebumen. Total rumah yang ditawarkan 59 unit dengan harga Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 33/63 meter persegi. PT Kharisma Katulistiwa Hijau masih memasarkan sisa 23 rumah lagi.

5. Ausindo Sarwogadung: Tipe 30/60

   Di Mirit, Kabupaten Kebumen, terdapat perumahan dengan jumlah total 28 unit seharga Rp 162 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persgei. PT Arrahma Sejahtera Abadi masih memasarkan 24 rumah lagi.