PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta developer atau pengembang memanfaatkan bata interlock presisi (BIP) untuk membangun rumah.

Hal ini disampaikannya usai meninjau pabrik bata interlock PT Semen Padang yang merupakan anak perusahaan Semen Indonesia Group (SIG) di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/1/2025).

"Kita dorong dan menjadi realitas baru kita ke depan," ujar Fahri.

Menurutnya, bata interlock memiliki banyak kelebihan dibandingkan material bangunan biasa, yakni masa pembangunan lebih cepat, presisi tinggi, tahan api, membuat ruangan terasa lebih sejuk, hingga tahan gempa.

Apalagi, Fahri Hamzah mengaku pernah menjadi Ketua Tim Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Kepada Bencana Alam dan menemukan rumah yang luluh lantak akibat gempa berkekuatan 7 skala richter.

Karenanya, Fahri berpendapat bahwa material tahan gempa perlu diterapkan secara masif di Indonesia, termasuk untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Ini akan membuat rumah-rumah yang kita bangun ke depan itu sudah dengan kualifikasi sehingga enggak ada lagi cerita orang Indonesia itu rumahnya enggak kuat, sedikit kena bencana langsung rusak dan sebagainya enggak lagi ke depan," lanjut Fahri.

"Kami punya barang bagus ini, gimana caranya supaya dipakai rakyat. Nah ini kita lagi mulai omon-omon, setelah itu kita eksekusi," ungkap Fahri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan bahwa pihaknya siap memasok bata interlock untuk program 3 juta rumah.

Saat ini, bata interlock baru diproduksi oleh Semen Padang. Namun ke depannya, teknologi pembuatan bata interlock tersebut akan diduplikasi ke anak perusahaan SIG lainnya.

"Dari sisi kapasitas produksi sebesar 55 juta ton per tahun yang padahal kebutuhannya hanya 10-15 juta ton per tahun (kebutuhan bata interlock untuk program 3 juta rumah), Insya Allah bisa terpenuhi semua," kata Donny.

Sebagai informasi, bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Material ini terbuat dari campuran semen, tanah liat, pasir, dan bahan khusus lainnya.

Dengan bata interlock, waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah hanya berkisar antara 15-30 hari.

Material ini telah dipakai di sejumlah perumahan subsidi oleh pengembang yang masuk ke dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), hingga rumah contoh tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jakarta: Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini terus berkembang dalam sektor properti, seperti transportasi yang cukup memadai mulai dari transportasi udara, laut, dan darat.

Manado banyak dilirik untuk dijadikan tempat tinggal, hunian di kota ini pun beragam dari yang terjangkau hingga yang elit sekalipun. Selain itu, Manado memiliki banyak destinasi wisata yang memukau, yakni Taman Nasional Bunaken.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Manado, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp146 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Manado yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Manado

Rumah subsidi di Kota Manado. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Puri Manado Permai

Perumahan ini terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh Cipta Permai Sejati. Perumahan ini memiliki 54 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap genteng baja ringan dan penutup atap genteng metal, serta dinding hollow brick, plester, aci, cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah.

2. Perumnas Taman Mapanget Raya

Perumahan yang terletak di Mapanget Barat, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Perumahan ini hanya memiliki 919 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp146 juta.

Terdapat lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap seng gelombang dan dinding holow brick. Lantai keramik dan pondasi menerus.

3. Griya Mapanget Lestari

Perumahan yang terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara ini dibangun oleh Bangun Minanga Lestari. Perumahan ini memiliki 165 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding beton bertulang, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

4. Perum Bukit Pesona Singkil

Perumahan subsidi ini terletak di Singkil Dua, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh AMRI Sejahtera. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp156,5 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap seng gelombang, dinding hollowbrick, lantai keramik, dan pondasi batu alam.

5. Citraloka Buha

Perumahan ini terletak di Buha, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan yang dibangun oleh Bantic Tetap Jaya menawarkan 70 unit rumah tipe subsidi seharga Rp173 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap baja ringan genteng metal, dinding fulbrick plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

“Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepadaBisnis, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

“Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN.Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

“Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepadaBisnis, Selasa (21/1/2025).

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

“MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

“Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mencatat sejumlah capaian penting yang diraih bersama kementerian dan lembaga lainya selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama periode kerja itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Koperasi dan UMKM, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasilnya, kata Erick, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi.

“Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Di sektor pembangunan infrastruktur dan hunian layak, misalnya, Kementerian BUMN dan Menteri PKP Maruarar Sirait telah mempercepat mempercepat pembangunan hunian subsidi dengan konsep transit oriented development (TOD).

Proyek ini mencakup Samesta Mahata Margonda, Serpong, Tanjung Barat, dan Parayasa, yang terintegrasi dengan stasiun KRL. Di samping itu, BTN juga mendukung program ini melalui rancangan skema KPR dengan tenor 30 tahun.

Dari sisi UMKM dan industri kreatif, BUMN bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif dengan melibatkan ‘Rumah BUMN’ sebagai pusat pelatihan dan pendampingan.

Program tersebut juga mencakup penghapusan piutang macet para pelaku UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sementara itu, kerja sama Kementerian BUMN dengan juga BPOM bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk. BPOM menyediakan pendampingan, sementara BRI, Pegadaian, dan PNM mendukung pembiayaan.

“Keberhasilan 100 hari kerja juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis,” kata Erick.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.

Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

“MBG ini nampak perencanannya kurang baik dan matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.

Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.

“Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.

Perbesar

Saat ini, Eliza mengungkap baru ada model dapur central kitchen alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa memproduksi hingga 3.000 porsi. Namun, belum memanfaatkan dapur eksisting yang dimiliki UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik masyarakat lokal setempat.

Terlebih, saat ini mayoritas SPPG yang baru berjalan berada di Pulau Jawa. Padahal, sambung dia, provinsi yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi dan prevalensi ketidakcukupan gizi tinggi berada di Indonesia Timur.

“Esensi MBG ini menjadi tidak tercapai, dorongan melaksanakan program bukan karena esensinya tetapi lebih ke pemenuhan janji kampanye semata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza pun menyarakan agar pemerintah meniru China yang memfokuskan penerima makan siang bergizi di wilayah perdesaan dan pinggiran. Adapun jika menengok program ini di India, negara itu memprioritaskan untuk penerima manfaat di sekolah negeri.

“Pemerintah seharusnya lebih realistis dengan menentukan penerimanya yang betul-betul paling membutuhkan, harus targeted dalam menentukan sekolah mana dan daerah mana,” ucapnya.

Sama halnya dengan penerima ibu hamil dan balita yang dinilai perlu diprioritaskan di daerah yang secara statistik justifikasinya bisa diterima secara ilmiah. Alhasil, dia pun mempertanyakan kualitas makanan dari program ini.

“Untuk apa penerimanya sangat banyak namun kualitas makanan tidak baik dan makin memberatkan APBN,” kata dia.

Di samping itu, Eliza juga menyarankan pemerintah memanfaatkan dapur eksisting, seperti dapur UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik tokoh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun bangunan baru, sehingga anggaran bisa diprioritaskan untuk membeli bahan makanan.

Utang

Dalam catatan Bisnis, pada 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG butuh tambahan anggaran Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Merespons hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Bahkan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa memicu melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, menurut Bhima, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Bhima menjelaskan bahwa semestinya pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Perbesar

Dalam studi Celios yang bertajuk ‘Dampak Makan Bergizi Gratis’ merekomendasikan agar pemerintah dapat memulai di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Adapun, wilayah prioritas yang menerima program MBG adalah sebanyak 45.282 Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari 33.189 unit SD Negeri dan 6.225 unit SD Swasta. Total sebanyak 45.282 SD setara dengan 30,4% jumlah total SD di Indonesia yang mencapai 148.975 unit.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, kata Bhima, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa jika BGN meminta tambahan anggaran untuk menjalankan program MBG, maka artinya ada target yang lebih tinggi untuk mencakup sekitar 83 juta penerima manfaat program ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap sejumlah capaian dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam capaian itu, ia mengungkap kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

1. Kebut Proyek 3 Juta Rumah

Erick bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu.

Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu-satunya hunian memiliki konsep TOD Landed dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan UMKM

Erick dan Menteri UMKM Budi Arie Setiadi meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di Rumah BUMN sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal.

Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM.

3. Sertifikasi Produk UMKM

Erick menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk-produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses sertifikasi produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.

(acd/acd)

KOMPAS.com -Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Nusa Tenggara Barat kini menjadi incaran para calon pemilik rumah.

Dikenal sebagai daerah yang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi, Sumbawa Barat menyediakan opsi perumahan terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Ini membuatnya menjadi salah satu daerah yang menarik bagi mereka yang mencari hunian yang ekonomis namun berkualitas.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Sumbawa Barat:

1. Baiti Jannati Taliwang: Tipe 36/100

Terletak di Taliwang, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Baiti Jannati Lombok, proyek ini menyediakan total 255 rumah.

Setiap unit dijual seharga Rp 168 juta, di mana 253 rumah telah terjual dan hanya tersisa 2 unit.

2. Bintang Madani: Tipe 36/120

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bintang Madani dan juga berada di Taliwang.

Menawarkan rumah tapak seluas 36 meter persegi pada lahan 120 meter persegi, proyek ini menyediakan 54 unit.

Dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta, hingga kini sudah terjual 51 rumah, menyisakan 3 unit yang masih tersedia.

3. Graha Bintang Bertong: Tipe 36/100

Berlokasi di Taliwang, proyek ini juga merupakan hasil pengembangan PT Graha Bintang Madani.

Rumah tapak yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi.

Dari 34 rumah yang disediakan, 16 unit telah terjual, dan saat ini masih ada 18 unit yang siap dipasarkan dengan harga per unit Rp 168 juta.

Kenapa Harga Rumah di Sumbawa Barat Sangat Terjangkau?

Keberadaan rumah subsidi dengan harga di bawah Rp 200 juta di Kabupaten Sumbawa Barat menjadikan kawasan ini menarik bagi banyak calon pemilik rumah.

Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah dan pengembang yang menyediakan hunian dengan harga yang lebih bersahabat.

Proyek-proyek seperti Baiti Jannati, Bintang Madani, dan Graha Bintang Bertong menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dengan pilihan yang beragam dan harga yang kompetitif, Sumbawa Barat berpotensi menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi. Selain itu, daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Rumah subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahan ini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

3. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Perumahan Maritza

Perumahan subsidi ini terletak di Teras, Teras, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Heda Karya Suryagemilang. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan genteng multiroof, dinding batako plester aci. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Rumah Pesona Jagoan

Perumahan ini terletak di Jagoan, Sambi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya menawarkan 38 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa rangka atap kayu dan genteng tanah liat, serta dinding pasangan batu merah. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) mengungkapkan kontribusinya terhadap program 3 Juta Rumah. Tahun ini ada 418 unit hunian yang siap dijual.

"Januari 2025 unit yang sudah terbangun, ready stock, siap dijual (ada) 418 unit," kata Direktur Utama GRIA H.K. Hakim Noor dalam acara Public Expose di Jakarta Selatan, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa target market GRIA hampir 80 persen rumah subsidi. Hal ini tidak memungkinkan untuk mencapai 10 persen kontribusi terhadap program 3 Juta Rumah.

Selain itu, pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi menjadi 320 ribu unit. Sehingga GRIA baru menargetkan kontribusinya di bawah 10 persen atau 642 unit.

“Kita masih optimistis ke depannya paling tidak untuk rumah subsidi, kita harapkan kalau bisa kita pegang market cap atau kurang lebih 5 persen,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Finance GRIA Hugo Feber Parluhutan Silalahi optimis mencapai target dengan meningkatkan kualitas fasilitas penunjang perumahan, seperti instalasi pengolahan air.

Periode Desember 2024, GRIA berhasil membangun 956 unit rumah atau meningkat 53,2 persen dalam pertumbuhan tahun ke tahun. Penjualan rumah berada di Kalimantan Timur sebesar 70,6 persen dan Jawa Barat sebesar 29,4 persen. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp 2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional.

"Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak," tutup Erick.

Simak juga Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)