JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengonfirmasi anggaran kementeriannya dipangkas sebesar Rp3,66 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2025.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, usai efisiensi itu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya tersisa Rp1,6 triliun saja dari semula Rp5,2 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Salah satunya, mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” ujarnya.

Selain itu, Ara juga menyebut bakal terus menggaet komitmen investor swasta melalui program CSR yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Berau hingga Muara Angke.

Terakhir, Ara memastikan bakal menggenjot investasi asing untuk mendukung pembangunan program 3 juta rumah.

“Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun," demikian bunyi Inpres 1/2025.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

“Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

“Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

“Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski anggaran kementeriannya disunat sebesar Rp3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

Maruarar menyampaikan, program 3 juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

“Saya optimistis, saya tambah semangat. Jadi menurut saya kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, tidak korupsi, dan efisien, dan berdoa tentunya,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie memastikan peran Kadin dalam mendukung program 3 juta rumah, di tengah pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.

Dalam hal ini, Anin menyebut bahwa Kadin perlu memikirkan kepentingan masyarakat luas dan negara demi mewujudkan program tersebut.

“Pak Menteri, ini akan menjadi salah satu program unggulan kami juga, bagaimana bisa men-support program Kementerian PKP dan tentu Pak Prabowo,” ujar Anin.

Dalam catatan Bisnis, Ara memastikan untuk menggenjot investasi asing guna mendukung pembangunan program 3 juta rumah. Upaya ini perlu dilakukan imbas pemangkasan anggaran Kementerian PKP di 2025 sebesar 69%.

“Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” kata Ara di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui beleid itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

“[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” demikian bunyi beleid itu.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya semakin semangat dan kreatif, meskipun anggaran telah dipangkas menjadi Rp 1,61 triliun.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan walaupun pagu anggaran Kementerian PKP dipangkas, kementeriannya berhasil mengeluarkan tiga terobosan kebijakan pembangunan rumah untuk rakyat secara gratis.

Ara menyebutkan tiga terobosan kebijakan tersebut belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Terobosan pertama, Kementerian PKP berhasil menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor satu, memberikan bagi rakyat MBR, BPHTB itu 0%. Saya pikir sebelumnya belum pernah terjadi,” ucap Ara di kompleks parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan, terobosan kedua yaitu ditiadakannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam arti menjadi gratis.

“Yang kedua, PBG, dulu IMB, Persetujuan Bangunan Gedung itu gratis. Yang ketiga adalah PPN di bawah Rp 2 miliar sampai Juni ini 0%,” terang Ara.

Lebih lanjut, Ara mengatakan, adanya tiga terobosan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi rakyat untuk mau membangun rumah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu konsumtif, melainkan supaya mengalokasikan uangnya di saat negara tidak lagi menarik biaya perizinannya.

“Karena harga tanah kan juga meningkat. Harga bahan bangunan juga relatif pada akhirnya dengan inflasi meningkat. Jadi dengan kemudahan yang kita lakukan, yang menurut saya sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan,” ujar Ara.

Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun

Diketahui, pagu anggaran awal Kementerian PKP untuk tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp 5,27 triliun, kini dipangkas Rp 3,66 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Ara mengatakan keputusan pemangkasan anggaran itu justru membuat Kementerian yang diampunya lebih bersemangat. Selain memaksimalkan anggaran yang tersedia, ia mengatakan Kementerian PKP akan semakin kreatif kedepannya.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Ara.

Ara menjelaskan, sisi kreatif ini dilancarkan guna melaksanakan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo, baik yang baru dibangun maupun yang akan direnovasi.

Akan tetapi, Ara mengatakan bahwa masih terdapat program yang bermanfaat bagi masyarakat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk tetap dilanjutkan.

“Tapi kami berpikir ya misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS, kami juga udah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat ya sama masyarakat,” ungkap Ara.

Di sisi lain, Ara menuturkan pihaknya juga masih berfokus pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kemudian juga soal FLPP paling nggak 220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi, mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi setidaknya kita punya titik awal itu,” jelas Ara. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

Bisnis.com,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua penerima mendapatkan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.

Asal tahu saja, sudah satu bulan MBG, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo digulirkan sejak 6 Januari 2025 silam. Adapun, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

“Pak Presiden ingin semua mendapat manfaat [program Makan Bergizi Gratis] akhir 2025,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepadaBisnis, Kamis (6/2/2025).

Dadan menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor kunci dalam pelaksanaan program prioritas Prabowo, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Dari ketiga kunci tersebut, Dadan mengeklaim bahwa anggaran untuk pelaksanaan MBG sudah selesai. Kini, SDM hingga infrastruktur tengah dalam proses pendidikan dan percepatan.

Lebih lanjut, Dadan juga meminta agar sekolah yang belum mendapatkan MBG untuk bersabar. “Sekolah yang belum dapat [program MBG] hanya masalah waktu saja,” katanya.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, pada Kamis (6/2/2025), beberapa sekolah di wilayah Pademangan, Jakarta Utara hingga saat ini belum menerima program MBG.

Mereka mengaku hanya sekadar diminta pendataan siswa dan lokasi sekolah saja. Namun, hingga saat ini program tersebut belum bergulir di masing-masing sekolah di wilayah ini. Bahkan, uji coba pelaksanaan program MBG juga belum pernah dilaksanakan di sana.

Dalam catatanBisnis, Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku bahwa pihaknya mengusulkan akan adanya tambahan anggaran jumbo senilai Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG.

Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, ungkap Dadan, ingin mempercepat program MBG untuk bisa menjangkau penerima manfaat di Indonesia.

“Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” ujar Dadan kepadaBisnis, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

“Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” terangnya.

Dadan merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

Jakarta, iNewsTuban.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari Cina, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim S Djojohadikusumo saat menyampaikan keynote speech pada acara ESG Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Jumat (31/1/2025).

Menurut Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini. "Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim S. Djojohadikusumo.

Di sisi lain, Hashim S. Djojohadikusumo juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar Hashim S. Djojohadikusumo.

Berbicara sebagai narasumber pada acara yang sama, Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG senantiasa menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance)  sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam  memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity.

SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional. SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern,” kata Donny Arsal.

Donny Arsal menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi. 

”Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi). Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Donny Arsal.

Dalam rangkaian acara ESG Sustainability Forum 2025, SIG juga menerima penghargaan ESG Ratings 2025 by CNBC Indonesia Research atas komitmen Perusahaan untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, serta upaya dalam mengurangi emisi karbon.

Editor : Prayudianto

KOMPAS.com - Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan kini sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Rumah-rumah tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang ditawarkan di wilayah ini.

1. Anugerah Residence: Tipe Sederhana

Terletak di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anugerah Residence menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah dan menyediakan 82 rumah dengan harga per unit Rp 142 juta.

Hingga saat ini, 81 rumah telah terjual dan hanya tersisa 1 unit.

2. Berlian Syariah Residence 2: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Berlian Syariah Borneo dan terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan total 69 rumah, setiap unit dibanderol seharga Rp 153 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan adalah 36 meter persegi, sementara luas lahan mencapai 102 meter persegi.

Hingga saat ini, 67 rumah telah terjual, menyisakan 2 unit untuk dipasarkan.

3. Perumahan Anugerah Permai: Tipe Standar 53

Berlokasi di Kandangan, proyek perumahan ini juga dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah.

Dikenal dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 153 juta, perumahan ini menawarkan 61 unit.

Masing-masing tumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 120 meter persegi.

4. Mega Gerilya Asri: Tipe 36

Perumahan keempat ini terletak di Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PT Mega Gerilya Asri menawarkan 66 rumah dengan harga Rp 153 juta per unit.

Setiap rumah dibangun dengan luas 36 meter persegi dan lahan 120 meter persegi.

PT Bamega Persada Pratama telah menjual 65 rumah, menyisakan 1 unit saja.

5. Pondok Bidadari Asri II: Tipe 36

Terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perumahan ini menawarkan total 55 unit.

Dibanderol Rp 153 juta per unit, masing-masing rumah tapak memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 130 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Banna Megah Mandiri yang masih memasarkan sisa 8 unit lagi.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lokasi menarik bagi calon pemilik rumah baru yang mencari hunian dengan harga bersahabat.

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Nixon LP Napitupulu hadir pada acara BTN Prioritas Economic Outlook Chinese New Year 2025, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Di tengah berbagai dinamika perekenomian global, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun berbagai strategi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui Program 3 Juta Rumah.

Sektor perumahan dengan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi tersebut, dengan BTN sebagai salah satu elemen penting dalam ekosistem perumahan.

Adapun, nasabah BTN Prioritas juga disebutkan memberi kontribusi besar bagi peningkatan sektor konstruksi dan perumahan, karena mendukung pendanaan BTN berarti mendukung ekonomi Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program 3 juta rumah dikhawatirkan menimbulkan bias.

Hal ini menyusul Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang kerap melibatkan BPKP dalam sejumlah diskusi pelaksanaan 3 juta rumah.

"Kalau pihak yang akan melakukan audit, yang akan menilai, ikut merumuskan, kan akan terjadi bias," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko dalam media gathering di kantornya, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Apalagi, BPKP juga dilibatkan dalam perencanaan porsi baru pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jangan sampai BPKP nanti sebuah lembaga terhormat yang sebenarnya dalam konteks bekerjanya adalah post factum, harus bertanggung jawab atas kebijakan yang terjadi," kata Joko.

Ada pun pemerintah tengah menyiapkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2025.

Pembagian porsi FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, serta tenor 20 tahun.

Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, perubahan porsi FLPP tersebut masih juga belum jelas.

Saat ini, sebanyak 20.000 unit rumah FLPP telah tersalurkan, namun sisanya harus ditahan karena menunggu kepastian porsi baru.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berpendapat bahwa rencana tersebut sangat bagus karena bisa menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu direview dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk suku bunga KPR," kata Ateh saat menerima kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rabu (1/1/2025), dikutip dari keterangan resmi.