Jakarta -

Fuggerei adalah perumahan sosial yang dibangun oleh Jakob Fugger untuk masyarakat tidak mampu. Berdiri sejak 1521, harga sewa rumahnya tidak pernah berubah, hanya 88 sen Euro atau sekitar Rp 15 ribu (kurs Rp 17.085) per tahun.

Content creator Akasa Dinarga sempat mengunjungi perumahan yang lokasinya di Augsburg, Jerman itu. Ia menceritakan Jakob Fugger merupakan pedagang kaya yang juga penganut agama Katolik yang kuat.

"Dia mau memberikan kembali kepada komunitas sebagai pengusaha yang kaya, sebagai penganut agama Katolik yang kuat. Dia ingin memberikan kekayaannya pada yang membutuhkan di kota itu," kata Akasa kepada detikProperti belum lama ini.

Harga rumahnya memang tidak berubah selama lebih dari 500 tahun. Peraturan yang berlaku di perumahan ini juga tetap dipertahankan sejak pertama kali berdiri.

"Dia membuat aturan karena itu perumahannya dia kan. Dia bikin aturan ini tolong harga sewanya jangan dinaikin sampai akhir hayat," ujarnya.

Tentunya, harga sewa Rp 15 ribu per tahun tidak termasuk dengan biaya utilitas. Meski perumahan tua, rumahnya dilengkapi penghangat, internet, dan listrik layaknya zaman rumah zaman sekarang.

Adapun perumahan ini tidak bisa dihuni oleh sembarang orang. Ada kriteria khusus yang perlu dipenuhi untuk menjadi penyewa.

"Kriterianya adalah, satu, penganut agama Katolik. Kedua, asalnya harus dari kota Augsburg ini. Ketiga, memang membutuhkan rumah yang terjangkau, berarti mereka miskin. Yang keempat, mereka mau berdoa untuk keluarga Jakob Fugger ini, mereka harus ada ibadah sehari sampai tiga kali," ucapnya.

Selain itu, bangunan di perumahan ini juga tidak berubah selama berabad-abad. Akasa mengatakan desain rumah terlihat sederhana dan masih mempertahankan arsitektur zaman dulu.

Fuggerei terdiri dari 67 rumah yang dihuni oleh kurang lebih 142 orang. Lalu, ada juga bangunan gereja, bunker, dan museum.

Dilansir dari situs resmi Fuggerei, Jakob Fugger menjalankan tradisi umat Kristiani, yakni donasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Pada saat itu, yayasan amal merupakan menunjukkan kehormatan dan kedudukan sosial, khususnya bagi keluarga pedagang yang sukses.

Ia pun mendirikan perumahan sosial Fuggerei atas nama saudara laki-lakinya yang telah wafat saat itu, yakni Ulrich dan Georg. Hal itu menjadi bentuk untuk beramal bersama.

Umat Katolik percaya pada api penyucian sebagai pemurnian jiwa. Donasi, pengampunan dosa, dan penyesalan dosa dapat membantu proses api penyucian.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Banten (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membayangkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dibangun rumah komersial dan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mendukung program 3 juta rumah.

“Dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya,” katanya saat meninjau lahan eks BLBI di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Minggu.

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare yang terdiri atas 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Kawasan di sini ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat, yang berarti clear and clean.

“Di sini banyak juga milenial. Ada kampus, ada juga rumah sakit. Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya. Kalau ada guru juga bisa guru masuk ke sini juga. Jadi, kita pikirkan konsepnya yang bagus,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meninjau lokasi tanah sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lokasinya berada di Tangerang dan Bekasi Barat.

Dalam kunjungan ini, ia didampingi oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Diki Zenal Abidin.

Rionald atau yang kerap disapa Rio mengatakan tanah eks-BLBI yang berada di Tangerang statusnya sudah clean and clear, bukan tanah sengketa, dan memiliki sertifikat.

Tanah tersebut terbentang seluas 3,7 hektare yang terdiri dari dua hamparan tanah yang bentuknya persegi yakni 3,5 hektare dan 2.000 meter persegi.

Plang tanah sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ia menyebut nilai aset tanah tersebut mencapai Rp 495 miliar. Dengan status tanah atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang termasuk dalam aset milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Jadi status tanah ini atas nama BPPN dan ada di dalam aset DJKN. Jadi nanti sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri makanya kita juga panggil Bank Tanah. Karena kita ingin memastikan bahwa kita bisa segera menyerahkan tanah ini untuk menjadi bagian dari program rumah," jelas Rio di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ara mengatakan nantinya tanah tersebut akan dipakai untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah komersial, hingga rusun jika memungkinkan. Namun, untuk gambaran jelasnya perlu dipelajari lebih lanjut.

"Dengan area yang sangat bagus ini mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya Begitu. Disini saya tahu disini kan banyak juga milenial ya? Ada kampus, ada juga rumah sakit ya? Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya (rumah sakit) ya? Kalau ada guru juga bisa guru masuk (tinggal) ke sini juga ya? Nanti kita pikirkan konsepnya yang bagus," ungkap Ara.

Lokasi tanah eks-BLBI ini sangat strategis yakni hanya 1,9 km dari Mall Lippo Karawaci atau sekitar 6 menit dengan kendaraan. Lokasinya juga bersebelahan dengan lapangan golf Imperial Klub Golf Twin Island. Di sekitar sana banyak tempat kuliner, hiburan, universitas, hingga rumah sakit.

Sementara itu, lokasi tanah sitaan eks-BLBI yang berada di Bekasi Barat kondisinya lebih rumit daripada tanah di Tangerang. Lokasi tersebut sudah diduduki oleh sekitar 1.000 KK sehingga untuk dibangun rumah MBR cukup sulit karena ada rumah warga yang berdiri di atasnya. Rio menyebutkan luas tanah sitaan di Bekasi Barat mencapai 5,2 hektare.

"Sudah diduduki masyarakat 1.000 KK. Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Nanti rencananya kita akan follow up dengan TNI Angkatan Darat," ujar Ara sebelum pergi menuju lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang.

Tim detikcom berkesempatan datang ke lokasi pada Sabtu (22/2/2025). Lokasi tanah sitaan ini bisa dikunjungi melalui jalan tol Becakayu. Kondisi lalu lintas menuju lokasi cukup padat karena adanya perbaikan jalan dan lampu merah di ujung jalan.

Dari jalan utama tersebut lokasinya tidak begitu jauh, meskipun kamu harus masuk ke dalam jalan yang lebih kecil. Semakin masuk ke dalam kondisi jalannya ada yang mulus dan tidak. Namun, lokasi tanah tersebut dekat dengan area komersial sehingga untuk membeli kebutuhan sehari-hari mudah. Di jalan utama juga masih ditemui angkutan umum yakni angkot nomor M19 rute Cililitan sampai Kranji.

(aqi/das)

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memanfaatkan tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban mengatakan, total luas lahan eks BLBI Karawaci adalah 3,7 hektar.

"Satu hamparannya ada 3,5 hektar. Tapi ini ada juga hamparan kecilnya yang nanti kita satukan. Jadi totalnya sekitar 3,7 hektar," ujar Rio saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi pada Sabtu (22/02/2025).

Rio juga mengatakan bahwa lahan senilai Rp 459 miliar itu sudah clean and clear dan siap dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah.

Sementara Maruarar atau Ara mengatakan bahwa Kementerian PKP masih menggodok rencana pemanfaatan lahan itu untuk membangun rumah tapak atau rumah susun (rusun), hingga segmen yang disasar.

"Nanti kita pelajari deh. Kita pelajari dengan saksama ya. Kita pelajari tentu mesti ada studinya, mesti ada penelitiannya," ucap Ara.

Sebagai informasi, diberitakan Kompas.com, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI menyita 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci, pada tahun 2021.

Penyitaan tanah yang berlokasi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, itu senilai Rp 1,3 triliun.

Selain lahan eks BLBI Karawaci, Ara juga mau memanfaatkan lahan eks BLBI di Kalimalang, Bekasi. Namun, lahan seluas 5,2 hektar tersebut sudah ditinggali oleh 1.000 kepala keluarga (KK).

Pada kesempatan tersebut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan terobosan yang baik.

"Jadi tanah-tanah negara yang idle ini bisa menjadi modalitas untuk membangun rumah vertikal yang nantinya dengan skema pembiayaan subsidi itu bisa affordable juga untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," tutur Heru.

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

Pernyatan tersebut disampaikan Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

Tahun ini pemerintah menargetkan penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk membangunnya, pemerintah memerlukan lahan. Ara menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Program tiga juta rumah tahun ini, merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Daftar hitam

Untuk melindungi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

IDXChannel - Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah.

Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, Kemenkeu mulai mengendalikan bank sental melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

“Padahal kan Bank Indonesia itu, walaupun dia harus membeli SBN di pasar sekunder, tujuannya adalah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah ketika investor melakukan aksi jual SBN di pasar sekunder, kemudian diserap oleh Bank Indonesia,” kata Bhima, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Bhima, jika BI diminta secara khusus melakukan pembelian SBN di pasar sekunder untuk mendukung program pemerintah, maka bank sentral sudah keluar dari jalur independensi.

“Nah ini yang menjadi permasalahan serius, karena ini kelanjutan dari burden sharing berarti tahap berikutnya tidak ada bedanya burden sharing yang dilakukan Bank Indonesia sebelumnya di era Jokowi,” tutur Bhima.

Selain melanggar asas independensi Bank Indonesia. Rencana tersebut akan membuat neraca bank sentral tertekan karena sebelumnya burden sharing jilid satu.

“Nah kalau ini dilanjutkan lagi, ini khawatir sektor moneternya akan terganggu. Hanya karena pemerintah kesulitan menerbitkan SBN agar diserap oleh para investor, terutama oleh investor asing,” ujar Bhima.

Di sisi lain, penjualan SBN yang terus menerus dilakukan pemerintah akan menjadi sentimen negatif di mata investor.

“Tapi bukan berarti masalah fiskal kemudian dilempar menjadi tanggung jawab otoritas moneter. Bank Indonesia nggak punya mandat itu. Nah jadi ini lempar tanggung jawab dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia,” ujarnya.

Dia menyarankan agar BI tetap pada koridor independen, khusus melakukan operasi moneter demi menstabilkan nilai tukar rupiah.

Lebih jauh, BI bisa membantu sektor perumahan bukan dengan membeli SBN melainkan memangkas suku bunga acuan lebih cepat dari proyeksi.

(DESI ANGRIANI)

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

"Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini," kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

"Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum," kata Ara.

Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.

Adapun polemik pagar PIK 1 ini bermula saat Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi yang menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, beberapa nama seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Pandu Sjahrir bakal menjadi kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang baru.

Maruarar berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah sebagaimana target dan janji politik Presiden Prabowo. Terutama masalah pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP.

"Saya dengar, prinsip pak Rosan, dan pak pandu, mudah-mudahan nanti ke depan, kita berdoa jadi bos Danantara," kata Maruarar Sirait saat ditemui dalam acara Peluncuran Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat malam (21/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrban disapa Ara itu mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan jika ada investor yang tertarik untuk membangun hunian. Baik di lahan yang tersedia di kota-kota besar termasuk Jakarta, atau pengembangan hunian di daerah-daerah.

"Pak Prabowo itu selalu mengendorse program 3 juta rumah, tindak lanjutnya kita siap, yang kita siapkan lahan, data lahan kita siapkan, kalau investor datang, ini lahannya, silakan lihat," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. Kehadiran BPI Danantara ini nantinya bakal bertugas untuk melakukan pengelolaan aset BUMN dan pengembangan investasi.

Modal awal Danantara berasal dari modal konsolidasi yang dimiliki semua BUMN dibawah Danantara. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 131, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara mendapatkan modal awal sebesar Rp 1.000 triliun setelah resmi dibentuk.

Sedangkan struktur organisasi BPI Danantara dijelaskan dalam Pasal 3L, terdiri dari Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan dewan pengawas juga ditetapkan untuk 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat, dan Komite. Sekretariat dan Komite. Komite yang dibentuk terdiri dari komite audit, komite etik. dan komite remunerasi dan sumber daya manusia. Sekretariat dan Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Sedangkan untuk susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari 6 orang dari unsur profesional. Salah satu Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan. Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal sejumlah kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, terjadinya kasus keracunan disebabkan oleh masalah teknis yang disebutnya perlu dimaklumi.

Dadan menjelaskan, beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan makanan belum terbiasa menyediakan makanan dalam jumlah besar. Ditambah lagi banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum pernah melakukan pelatihan.

"Itu memang hal-hal yang teknis, yang ini harus dimaklumi. Kenapa? Karena waktu kami melakukan uji coba, ibu-ibu yang biasa masak di rumah untuk 5 orang, begitu masak untuk 1.000 orang dan 3.000 orang, butuh waktu tiga bulan sampai dia betul-betul bisa dengan kematangan yang benar, dengan rasa yang pas, karena itu tidak mudah," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, Dadan menyarankan pihak yang ingin terlibat dalam program MBG dan menjadi SPPG untuk mulai secara bertahap dari skala kecil tersebut dahulu. Hal ini demi memastikan penyediaan makanan untuk MBG terlaksana dengan baik.

Dadan juga menyebut banyaknya catering yang menemukan hal-hal tidak terbiasa usai bergabung sebagai mitra program MBG . Beberapa catering disebut kewalahan dalam menjalankan tugasnya.

"Karena beberapa mitra kita, banyaknya dari catering, itu mereka coba menemukan hal-hal yang tidak terbiasa mereka temukan sehari-hari. Contoh, ada catering yang sudah biasa melakukan melayani 3.000. Begitu ikut program MBG, kewalahan di dalam mencuci ompreng," sebut Dadan.

"Karena mereka tidak pernah mencuci ompreng, jadi mereka akhirnya mencuci sampai 14 jam. Kami yang sudah pengalaman, tahu tips and tricks-nya. Sehingga mereka yang sudah biasa di catering pun, harus kita kasih tahu bahwa mencuci omprengnya seperti itu," tambahnya.

Dadan mengakui program MBG memang masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Ia lalu menyebut setiap kali ada kejadian berkaitan dengan MBG maka pihaknya langsung berupaya mencarikan solusi.

"Jadi banyak kali dievaluasi, dan kami selalu evaluasi setiap hari. Setiap kali ada kejadian, kami langsung ngobrolkan di sore harinya, dan langsung diperbaiki," tutupnya.

(ily/ara)