Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) menargetkan kontrak baru sebesar Rp3,58 triliun pada 2025. Nilai ini meningkat 34,43% dibandingkan dengan realisasi Rp2,66 triliun sepanjang tahun lalu.

Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita menyampaikan bahwa mayoritas target kontrak baru direncanakan berasal dari pemerintah sebesar 59,2%, disusul BUMN mencapai 20,7%, dan sektor swasta berkontribusi 20,1%.

Sementara itu, untuk tipe proyek, kontribusi terbesar ditargetkan dari sektor perkantoran sebesar 44,4%, fasilitas publik 38,8%, dan hunian 16,8%.

“Demi mencapai target 2025, WEGE menerapkan berbagai strategi di tingkat operasional, pemasaran, pengembangan, dan keuangan,” ujar Hadian dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Selain itu, entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tersebut juga menargetkan penjualan Rp4,4 triliun dan laba bersih Rp46 miliar pada 2025.

Untuk tahun ini, manajemen WEGE melihat peluang strategis untuk mendukung program pemerintah yakni 3 juta rumah yang bertujuan menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Hadian menuturkan perseroan juga berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan, sekaligus pengembangan pariwisata lokal melalui inovasi produk modular.

Menurutnya, dengan penerapan teknologi modular, WEGE cukup optimistis dapat mempercepat proses konstruksi, meningkatkan mutu proyek, serta mewujudkan pembangunan yang dinilai ramah lingkungan. Hal ini dinilai ideal untuk kebutuhan skala besar seperti program 3 juta rumah yang tengah dipacu pemerintah.

“Partisipasi dalam program ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan infrastruktur nasional yang inklusif,” ujarnya.

Sepanjang 2024, WEGE membukukan kontrak baru senilai Rp2,66 triliun yang berasal dari sejumlah proyek strategis, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Bali, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, Bio Farma Bandung, dan Hunian Modular di IKN.

Salah satu proyek unggulan perseroan adalah pembangunan Gedung Pusat Onkologi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten senilai Rp248,43 miliar, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Basilika & Gereja di IKN senilai Rp352,38 miliar.

Jakarta: Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sebagai solusi penguatan ekonomi.

Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Perbanas mengapresiasi Program Tiga Juta Rumah untuk MBR. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, program ini diyakini mampu mengatasi backlogperumahan yang mencapai 11,7 juta unit.

"Untuk itu, Perbanas menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan cicilan rumah tetap terjangkau yaitu di kisaran Rp1,1 juta per bulan sesuai kemampuan MBR," jelas dia dikutip dari Antara, Rabu, 22 Januari 2025.

Peran sektor perbankan juga sangat penting dalam mendukung program ini, meskipun diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi profil risiko MBR, yang sebagian besar bekerja di sektor informal.

Dengan subsidi yang tepat sasaran serta dukungan penuh dari perbankan dan pengembang, Program Tiga Juta Rumah diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masalah perumahan di Indonesia.

Selain itu, solusi lainnya untuk penguatan ekonomi yakni adanya lapangan kerja yang berkualitas, serta penguatan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut berangkat dari serangkaian kajian strategis.

Kajian tersebut menekankan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

“Dalam menghadapi ketidakpastian ini, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan serta menguatkan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata dia.

Di sektor tenaga kerja, Perbanas menilai bahwa meskipun kuantitas lapangan kerja meningkat sebanyak 3,3 juta per tahun dalam periode 2015-2024, kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan.

Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi ini, terlihat dari pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih rendah dibandingkan dengan lapangan kerja informal. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga semakin melebar, dengan selisih penghasilan antara pekerja formal dan informal hampir dua kali lipat.

Untuk mengatasi masalah ini, Perbanas mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan guna menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan sejahtera.

Dalam hal ketahanan pangan, Perbanas menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pangan prioritas, seperti padi, jagung, ikan, daging (ayam dan sapi), sawit, kelapa, kopi, dan tebu, guna mengurangi ketergantungan impor.

Sektor pertanian, sebagai motor penggerak ekonomi, perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif kredit sektor pertanian serta pengembangan produk hilir.

Perbanas juga mengusulkan pembangunan sistem data pertanian yang terintegrasi untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha dan perbankan, sehingga mendukung efisiensi dan produktivitas sektor pertanian.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan tidak akan menyalurkan kredit kepada pengembang yang membangun proyek perumahan di atas lahan persawahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Sealsa (21/1/2025).

"Nah, kalau Perizinan Bagungan Gedung (PBG) induknya enggak ada, sertifikat induknya enggak ada, kita enggak akan PKS (penandatanganan kerja sama)," tegas Nixon.

Nixon mengungkapkan, Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sejak tiga tahun lalu.

Memang, penerapan LSD tersebut menimbulkan konflik dengan banyak pengembang pada awalnya.

Sehingga, PBG pun tidak bisa diurus oleh pengembang apabila proyek mereka memasuki kategori LSD.

"Tapi, by rule, by regulation (berdasarkan aturan, regulasi), itu sudah dilindungi sawah-sawah yang aktif, produktif, misalnya dekat dengan sumber air dan sebagainya, itu masuk kategori lahan sawah dilindungi, sehingga PBG-nya tidak akan keluar," tandas Nixon.

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Wilayah Jakarta tak dapat menu susu

Salah satu wilayah yang tidak diprioritaskan mendapat susu pada program Makan Bergizi Gratis adalah Jakarta.

Berdasarkan pengembangan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jakata belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Per hari ini, dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Hingga April 2025, diharapkan 900 titik SPPG sudah terdata dan bertambah menjadi 2.000 titik pada Agustus.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” pungkasnya.

(Sumber: Dinda Aulia Ramadhanty, Adhyasta Dirgantara | Editor: Fitria Chusna Farisa, Icha Rastika).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sanitasi layak dalam program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran mengatakan pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain itu, program 3 juta rumah juga diharapkan dapat memiliki sanitasi yang layak.

“Pelaksanaan pembangunan hunian dalam program 3 juta rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan masih banyak rumah tidak layak huni berada di desa karena perencanaan dan pembangunan rumah dilakukan secara informal dengan basis keaktifan keluarga masing – masing. Hal ini membuat masyarakat desa sangat memerlukan rumah tidak layak huni.

“Saya sedang berdiskusi apakah dana APBN bisa dialokasikan untuk membenahi rumah tidak layak huni, karena skema bisnis rumah desa ini tidak bertemu, berbeda dengan perkotaan yang skema bisnisnya ada karena ekonomiannya tercapai,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini jumlah rumah tidak layak huni di perdesaan mencapai 4 juta unit rumah. Angka itu sesuai dengan kepemilikan nama dan alamat atau by name by address.

“Kami terus menyisir rumah tidak layak huni di desa sesuai dengan data by name dan by address. Kami coba sisir pelan – pelan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk membangun rumah di desa dengan menggunakan skema rumah berbasis komunitas. Nantinya, dengan rumah berbasis komunitas yang dibangun di perdesaan, pemerintah akan hadir sebagai fasilitator.

Nantinya, entitas struktur negara di tingkat bawah seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.

RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. Terlebih, Indonesia memiliki 1,2 juta RT/RW sehingga akan lebih mudah memantau pembangunan rumah komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong.

Hal ini dilakukan karena kawasan perdesaan sudah memiliki banyak rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi oleh sanitasi.

“Paling cocok rumah di desa itu rumah komunitas, ini bisa masuk unsur koperasi, usaha kecil untuk bergotong royong. Nanti dengan konsolidasi dari pemerintah. Kami juga sebagai fasilitator untuk pengembang, stakeholder, bahan bangunan, komunitas, dan lainnya. Kami urus pengadaan rumah masyarakat bawah yang rusak juga,” tuturnya.

Dia menegaskan rencana pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan tidak semua berbentuk bangunan baru. Namun, juga terdapat perbaikan untuk rumah tidak layak huni dengan melengkapi akses sanitasi dan air bersih.

“Kami ingin 1 rumah punya 1 MCK agar sanitasi dan layak huni. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” ujar Fahri.

Nantinya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi seperti sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

“Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi MCK dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan gotong royong membangun rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Hal ini sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Dia berharap agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

“Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota,” ucapnya.

Adapun salah satu pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Hasil dari pengelolaan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mulyadin Malik mengatakan, dana desa dapat dialokasikan untuk MBG melalui badan usaha milik desa (bumdes).

Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyebutkan, belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho mengatakan, ketentuan yang disebut Mulyadin belum ada aturannya.

"Sampai saat ini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah terkait pengalokasian dana desa untuk MBG," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Gunawan menyampaikan, selama ini dana desa telah dialokasikan untuk kegiatan pertanian yang juga mencakup ketahanan pangan.

Misalnya, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit tanaman pangan, pengadaan pupuk, pengadaan ternak unggas dan hewan ternak, pembangunan kandang komunal, serta kegiatan bimbingan teknis untuk petani.

Terkait rencana bumdes sebagai pengelola dana desa untuk MBG, Gunawan menyatakan, juknisnya belum ada.

"Namun, kami sudah mendorong dan melakukan bimtek untuk bumdes dalam meningkatkan kapasitasnya agar meningkat predikat statusnya menjadi bumdes dengan kriteria maju atau mandiri," paparnya.

Adapun dana desa yang diterima Kabupaten Magelang pada tahun ini sebesar Rp 358.811.715.000.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertimggal Yandri Susanto meminta para kepala desa di Indonesia untuk mengalokasikan minimal 20 persen dana desa guna mendukung ketahanan pangan.

"Dengan 20 persen dari dana desa itu, maka Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat kita wujudkan bersama-sama," ujarnya dikutip Kompas.com (15/1/2025).

Selain itu, Yandri menambahkan bahwa optimalisasi potensi pangan di desa akan berkontribusi pada MBG.

"Jadi, dengan bantuan optimalisasi Dana Desa untuk pangan itu, dengan sendirinya, pemerintah desa bukan hanya menjadi penonton untuk makan siang bergizi," katanya.

Yandri mencontohkan bahwa desa penghasil padi, jagung, ikan nila, atau ayam petelur yang berhasil memaksimalkan panennya, akan turut menyukseskan empat program utama Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan air, MBG, dan hilirisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan beberapa lokasi dibangunnya 1 juta unit hunian hasil investasi dari Qatar.

Pertama, lokasinya berada di Kalibata seluas 24 hektar yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks DPR RI.

Hashim membocorkan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Terus, ada lain, tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektar itu di danau Metland (Cibitung), terus 30 hektar di Kemayoran, itu dari Setneg juga," jelas Hashim.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Rabu (22/1/2025).

Selengkapnya baca di sini Hashim Bocorkan Lokasi 1 Juta Rumah Qatar, dari Kalibata-Kemayoran

Keberadaan pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Belum lagi dalang pemasangan pagar bambu tak berizin itu terungkap, publik kembali dihebohkan dengan temuan sertifikat tanah yang terbit di sejumlah area pagar laut tersebut.

Kompas.com pun menelusuri aplikasi BHUMI milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan mendapati kavling-kavling laut yang berdekatan dengan sebuah perumahan, telah berstatus serta pecah sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Lantas, siapa saja para pihak yang terlibat dalam skandal ini?

Jawabannya di sini Ini Para Pihak yang Terlibat Skandal SHGB dan SHM Laut Tangerang

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan, 4.000 pengembang atau proyek perumahan tidak bertanggung jawab, sejak 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang),” tegas Nixon.

Lantas, berapa rumah yang belum bersertifikat tanah?

Selanjutnya baca di sini BTN Temukan 4.000 Pengembang Nakal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menu susu dalam program makanan bergizi gratis (MBG) disebut akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki sentra sapi.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte saat ditanya kepastian kapan menu susu masuk dalam menu program makan bergizi gratis, khususnya di Jakarta.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Philips kepada wartawan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips mengungkapkan, pemerintah saat ini masih fokus mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025.

“Dan nanti per April diharapkan ada sekitar 900-an dan kemudian di Agustus ada 2.000 titik SPPG,” tutur Philips.

Pengembangan titik-titik SPPG itu sekaligus sebagai upaya pemetaan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Jakarta disebut belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Philips bilang, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu dapat disubstitusi dengan sumber protein lainnya.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” jelas Philips.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menu susu dalam program makanan bergizi gratis (MBG) disebut akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki sentra sapi.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte saat ditanya kepastian kapan menu susu masuk dalam menu program makan bergizi gratis, khususnya di Jakarta.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Philips kepada wartawan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips mengungkapkan, pemerintah saat ini masih fokus mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025.

“Dan nanti per April diharapkan ada sekitar 900-an dan kemudian di Agustus ada 2.000 titik SPPG,” tutur Philips.

Pengembangan titik-titik SPPG itu sekaligus sebagai upaya pemetaan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Jakarta disebut belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Philips bilang, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu dapat disubstitusi dengan sumber protein lainnya.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” jelas Philips.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte menyampaikan, kepastian kapan pembagian produk susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta belum mendapatkan titik terang.

Hal itu disampaikan Philips saat meninjau distribusi program MBG di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Belum tahu (kapan ada susu). Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Philips kepada wartawan, Selasa.

Philips mengungkapkan, kesulitan pertama dalam pembagian produk susu adalah sentra susu yang sejauh ini belum ditemukan di wilayah Jakarta.

“Jadi itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia (di wilayahnya) punya sentra susu atau enggak,” ungkap Philips.

Philips menegaskan, semenjak program MBG dijalankan dalam dua minggu terakhir, pemerintah masih memfokuskan kepada perencanaan yang telah disusun BGN.

Hal ini meliputi segi menu makan yang variatif untuk para anak, atau pengembangan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Targetnya pada Agustus 2025, Indonesia sudah membuka sekitar 2.000 titik SPPG.

“Kita masih konsentrasi pada menjalankan dia minggu terakhir ya. Ini kan sudah berjalan, pada SPPG titik di 238 yang tersebar di 31 provinsi,” terang Philips.

“Dan nanti per April diharapkan ada sekitar 900-an dan kemudian di Agustus ada 2.000 titik SPPG,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.