Jakarta -

Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis respons publik terkait program unggulan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden setuju terhadap program yang tengah digagas Prabowo mulai dari makan bergizi gratis hingga tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Survei dilakukan pada 20-28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Target populasi survei WNI berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui multistage random sampling. Margin of error ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan beberapa program unggulan Prabowo salah satunya makan bergizi gratis. Hasilnya, mayoritas responden setuju dengan program tersebut.

"Program makan bergizi gratis ini paling populer hampir 100% masyarakat tahu 91% masyarakat tahu dan tingkat dukungannya sangat tinggi," kata Djayadi dalam jumpa pers secara virtual di kanal YouTube LSI, Rabu (5/2/2025).

Berikut hasil survei respons publik terhadap beberapa program unggulan Prabowo:

Program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program tersebut?

Sangat setuju 27,6%
Cukup setuju 62,7%
Kurang setuju 5,4%
Tidak setuju sama sekali 1,1%
Tidak tahu/tidak jawab 3,2%

Program makan bergizi gratis

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program tersebut?

Sangat setuju 36%
Cukup setuju 53,6%
Kurang setuju 8,1%
Tidak setuju sama sekali 1,4%
Tidak tahu/tidak jawab 0,9%

Program pemeriksaan kesehatan gratis

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program pemeriksaan gratis, penuntasan kasus TBC dan pembangunan rumah sakit berkualitas?

Sangat setuju 26,2%
Setuju 68%
Kurang setuju 3,3%
Tidak setuju sama sekali 0,6%
Tidak tahu/tidak jawab 1,9%

Program pembangunan lumbung pangan nasional

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program lumbung pangan nasional?

Sangat setuju 16,4%
Setuju 70,8%
Kurang setuju 6,5%
Tidak setuju sama sekali 0,8%
Tidak tahu/tidak jawab 5,6%

Program pembangunan sekolah unggul dan renovasi sekolah

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program pembangunan sekolah unggul dan renovasi sekolah?

Sangat setuju 20,3%
Setuju 72,5%
Kurang setuju 3,3%
Tidak setuju sama sekali 0,2%
Tidak tahu/tidak jawab 4%

Program kartu kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program kartu kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan?

Sangat setuju 20,4%
Setuju 69,5%
Kurang setuju 5,4%
Tidak setuju sama sekali 0,8%
Tidak tahu/tidak jawab 4%

Program kenaikan gaji ASN, TNI/Polri dan pejabat negara

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program kenaikan gaji ASN, TNI/Polri dan pejabat negara?

Sangat setuju 11%
Setuju 56,3%
Kurang setuju 22,2%
Tidak setuju sama sekali 6,1%
Tidak tahu/tidak jawab 4,5%

Program infrastruktur dan bantuan langsung tunai

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program infrastruktur dan Bantuan langsung tunai?

Sangat setuju 18,4%
Setuju 72,7%
Kurang setuju 5,1%
Tidak setuju sama sekali 1,3%
Tidak tahu/tidak jawab 2,5%

(whn/imk)

Jakarta -

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) mempertanyakan alasan pemerintah yang lebih memilih menggandeng investor luar negeri dibandingkan dalam negeri untuk program 3 juta rumah.

Hal ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pertanyaannya, kok kita enggak diajak Pak Prabowo tanda tangan ya di Istana? Padahal kita selalu jadi investor dalam negeri," ujar Joko dalam media gathering di Kantor DPP REI, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Padahal, sektor properti dalam negeri selalu menduduki peringkat 4 penyumbang investasi terbanyak.

Papar Joko, pada tahun 2023 investasi di sektor properti tembus di angka Rp 115 triliun, dan naik menjadi Rp 122 triliun pada tahun 2024.

"Sesuai dengan research yang kita lakukan, kerja sama dengan FEB UI bahwa sektor properti itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, secara data ketika diinjeksi sekitar Rp 112 triliun maka akan memberikan impact 0,5 persen," kata Joko.

Karenanya, Joko berharap pemerintah bisa lebih menghargai dan melibatkan investor atau pengembang dalam negeri yang selama ini juga telah menghidupkan bisnis sektor perumahan.

Sementara selain dengan Qatar, pemerintah juga membidik kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Turkiye, hingga Singapura.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PKP.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan UEA tersebut terpantau belum terealisasi.

Jakarta -

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

(dhw/dhw)

Kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 ini.

Ia menuturkan bahwa mengingat kondisi dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian pada tahun ini, maka tidak banyak yang dapat diharapkan dari perekonomian global untuk mendorong pertumbuhan dalam negeri.

“Memang dari sisi (ekonomi) global tidak banyak yang bisa kita harapkan. Nah, berarti kan kalau globalnya tidak banyak diharapkan, kita larinya (berharapnya) ke (ekonomi) lokalnya atau domestiknya,” kata Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

“Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini, karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect,” ujarnya pula.

Bambang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan menggunakan bahan pangan yang berasal dari produsen lokal, sementara Badan Gizi Nasional maupun aparat terkait berperan sebagai lembaga pengawas.

Ia mengatakan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kualitas serta standardisasi pelaksanaan program tersebut demi mencegah insiden yang tidak diinginkan, misalnya keracunan makanan.

“Tetap ada (pengawasan) karena namanya standar (operasional), apalagi di makanan. Ada satu orang keracunan atau sakit perut saja itu bisa jadi isu besar. Penting sekali untuk memastikan Makan Bergizi Gratis ini bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.

Terkait program pembangunan 3 juta rumah, Bambang menuturkan bahwa program tersebut dapat menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025, karena sektor properti merupakan sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi paling luas dan merata.

“Sejak saya di UI (Universitas Indonesia) dulu masih aktif sebagai peneliti dan dosen, kami sering melakukan analisa mengenai sektor apa di republik ini yang memberikan efek berganda paling besar, ternyata hasilnya adalah di sektor properti, artinya sektor konstruksi khususnya terkait bangunan,” katanya lagi.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut karena sektor properti banyak melibatkan sektor perekonomian lainnya, termasuk logistik, industri manufaktur, industri logam, hingga jasa konstruksi, serta dapat memberikan manfaat kepada setiap lapisan pelaku usaha yang terlibat.

“Jadi kalau pemerintah bisa mengeksekusi berapa pun (realisasi rumah yang dibangun) dari program rumah murah ini atau rumah untuk rakyat ini, akan sangat membantu, paling tidak bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan (ekonomi) di tahun 2025,” kata Bambang.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Keberadaan infrastruktur pendukung untuk mengurai kemacetan di perkotaan menjadi perhatian dan fokus pemerintah dalam agenda pembangunan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memasok bahan bangunan untuk Flyover Madukoro yang membentang 1,2 kilometer untuk mengurangi beban lalu lintas di salah satu kawasan tersibuk di Semarang, Jawa Tengah.

Diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di penghujung 2024 lalu, Flyover Madukoro diharapkan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas perekonomian di kawasan pelabuhan dan Bandara Ahmad Yani, Semarang.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan bahwa pengalaman SIG membangun sejumlah mahakarya di Indonesia, merupakan bukti ketahanan hasil konstruksi yang didukung oleh bahan bangunan berkualitas.

"SIG telah membangun negeri sejak 1910. Beberapa landmark kebanggaan seperti Monumen Nasional, gedung MPR dan DPR, Tol Bali Mandara dan Jembatan Suramadu menjadi bukti kualitas produk SIG untuk mendukung konstruksi bangunan dan infrastruktur yang berdaya tahan dalam jangka panjang," kata Vita dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Januari 2025.

Vita menambahkan, bahwa berbagai inovasi yang dilakukan SIG, turut mendukung Perusahaan untuk beradaptasi pada perubahan. SIG menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di sepanjang rantai pasok untuk terus menurunkan emisi dan mengakselerasi percepatan transisi industri hijau.

Pada ESG Forum yang diadakan di Jakarta pada 31 Januari 2025, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemerintah mendorong langkah-langkah yang dilakukan industri untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

Tak hanya infrastruktur, Hashim Djojohadikusumo yang juga adalah Ketua Satgas Perumahan Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat melalui program 3 juta rumah.

"Ini adalah peluang untuk SIG. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya termasuk mengamankan komitmen investasi luar negeri seperti Qatar, untuk pembangunan 4 - 6 juta rumah," kata Hashim.

Mendukung program 3 juta rumah, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi, produk turunan semen hijau SIG yang menggunakan sistem saling mengunci seperti lego, untuk membangun rumah lebih cepat hanya dalam waktu 15 - 21 hari.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ungkap Donny Arsal.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi sejuta rumah yang diguyurkan oleh pemerintah Qatar guna mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal dieksekusi oleh kontraktor asal China.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan bahwa hal itu sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

“Qatar mereka membangun sejuta di kota, dan mereka harap yang jadi main contractor [kontraktor utama] itu dari China,” tuturnya saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/2/2025).

Joko menyebut, keputusan itu diminta Qatar lantaran mereka telah memiliki pengalaman yang baik usai bekerja sama dengan kontraktor China kala menggarap proyek persiapan piala dunia Qatar.

Namun demikian, Joko menyebut pengerjaan investasi itu tak sepenuhnya bakal dikerjakan oleh asing saja. Nantinya, korporasi nasional bakal digaet untuk menjadi sub-kontraktor.

“REI [juga dilibatkan] kami bisa usulkan ambil di blok mana sendiri juga jadi tak dipotong mereka sendiri. Hanya saja main contractor China kita ada di posisi subkontraktor,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, komitmen kerja sama investasi antara Qatar dan Indonesia membangun 1 juta rumah itu telah diteken pada awal Januari 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah.

Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari China, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Menurut Hashim yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini.

"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," imbuh dia.

Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi.

"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Donny Arsal menyampaikan, pihaknya berupaya menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Ia menjelaskan, Semen Indonesia berupaya menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif Semen Indonesia dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional," terang Donny.

Dia menyatakan, perseroan juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi (BIP), produk turunan dari semen hijau Semen Indonesia yang ramah lingkungan.

"Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern,” urai Donny.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik.

Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

”Komitmen Semen Indonesia dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi),” tutup Donny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Efisiensi anggaran infrastruktur berdampak kepada program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan, meskipun pelaksanaan program 3 juta rumah ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), namun tidak akan lepas hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, dari sisi inovasi bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, pengembangannya saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PU di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"Pertanyaannya, bagaimana dengan inovasi bangunan? Itu kan PU, Cipta Karya. Ada teman-teman di aspek ini yang menemukan precast sehingga membangun rumah bisa lebih cepat," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (03/02/2025).

Selain itu, baik perumahan maupun rumah susun (rusun) tentu memerlukan ketersediaan air hingga akses jalan.

Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU.

"Ketika di suatu kota itu cuma ada 50 truk sampah, tiba-tiba kota itu makin diperluas, makin banyak perumahan baru, kawasan baru, sementara TPA-nya enggak bisa menampung, akhirnya ya begitu lah," kata Yayat.

Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra).

"Justru menurut saya dengan adanya masalah itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang belum ditetapkan itu harus direvisi ulang untuk mensinergikan yang sudah disusun oleh Bappenas dengan Renstra-Renstra yang sudah disusun dan ditetapkan oleh teman-teman di kementerian, khususnya di PU," ucap Yayat.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sisa anggaran Kementerian PU tahun 2024 adalah Rp 26 triliun.

Ada pun tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun.

"(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun," ungkap Dody, Jumat (31/01/2025).

Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp 82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp 28,847 triliun.

Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp 26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.

Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.

"Insya Allah (enggak mengganggu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," kata Dody.

Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.

"Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," tutur Dody.

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden optimistis bahwa program nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwacanakan anggarannya ditambah dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Menurutnya, program ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9 persen.

"Anggaran Rp171 triliun dipakai untuk pengadaan makanan untuk anak-anak dan ibu-ibu yang hamil, ini akan menambah growth, pertumbuhan ekonomi kita 1,995 persen," kata Hashim dalam acara Perayaan Imlek Forum Masyarakat Indonesia Emas di Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, ia juga menjelaskan kontribusi dari program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia yang bekerja sama dengan Qatar, dapat mengerek industri semen yang sedang lesu dan industri meubel.

"Saya dapat laporan dari Asosiasi Semen Indonesia, mereka bergembira karena 3 juta unit rumah dan apartemen membutuhkan 15 juta ton semen setiap tahun. Mereka senang sekali karena ternyata industri semen lagi lesu di Indonesia," ujar Hashim.

Dia menyebut, dua program ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia optimistis apabila program ini berjalan dengan baik maka perekonomian Indonesia akan turut bertumbuh.

"Belum termasuk program hilirisasi, belum termasuk kawasan food estate, belum termasuk internet connectivity yang bisa 1 persen per tahun, kita bisa dapat 10 persen per tahun. Saya sangat-sangat optimis," ujarnya.

Berjalannya program nasional ini, kata dia, juga didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang akan difokuskan kepada program-program yang lebih produktif.

"Anggaran Rp306 triliun itu sudah dihemat dan akan dianggarkan, akan dialokasikan untuk program-program yang produktif. Bukan pengadaan seminar, kunker, studi banding yang banyak tidak ada gunanya. Tapi kita nanti akan arahkan ke hal-hal yang positif," katanya.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

BOYOLALI, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa masyarakat menyambut positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu bulan.

Dalam kunjungannya ke SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, pada Senin (3/2/2025), Qodari menyatakan harapan besar Presiden Prabowo Subianto agar program ini dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo itu punya optimisme yang luar biasa dan punya harapan yang luar biasa terhadap makan bergizi gratis ini. Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus," kata dia.

Tantangan progam makan bergizi gratis di Indonesia

Qodari juga berbagi informasi mengenai laporan dari siswa-siswa yang menerima makanan bergizi gratis, yang menuliskan pesan terima kasih kepada Presiden Prabowo.

"Saya pribadi mendapatkan laporan-laporan di beberapa tempat kita ompreng yang sudah selesai anak-anak makan dibuka mau dicuci di dalamnya ada ucapan-ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo," kata dia.

"Dan Pak Prabowo sebetulnya tahu dan mengatakan bahwa jangan terima kasih kepada beliau. Itu kebesaran hati seorang Pak Prabowo. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa ini kata Pak Prabowo," imbuhnya.

Meskipun masyarakat menyambut baik program ini, Qodari menyadari tantangan yang dihadapi pemerintah untuk merealisasikan MBG bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Sambutan sangat luar biasa. Tantangan adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Qodari menjelaskan bahwa program MBG ditargetkan dapat memenuhi 83 juta orang pada 2029.

Namun, dengan adanya penghematan anggaran, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan agar program ini dapat menjangkau 83 juta penerima dalam waktu satu tahun.

"Tadinya MBG ini sekitar hampir 83 juta penerima itu kan 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN menemukan anggaran yang bisa dipakai untuk MBG ini dalam waktu satu tahun bisa diselesaikan," ujarnya.

Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan sekitar 28.000 dapur SPPG, dengan asumsi satu SPPG dapat menyediakan 3.000 porsi MBG.

Namun, jika dapur SPPG mampu memenuhi 6.000 porsi makanan seperti di Gagaksipat, Boyolali, maka jumlah SPPG yang dibutuhkan akan berkurang menjadi sekitar 15.000.

"Tantangannya adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Yang misal SPPG hanya 3.000 berarti sekitar 28.000 SPPG. Nah, misalnya kalau di tempat ini 6.000 sekitar 15.000 SPPG. Jadi saya kira tantangannya di sana," ungkap dia.

Lebih lanjut, Qodari menekankan perlunya dukungan dari berbagai kalangan agar pelaksanaan program MBG di Indonesia berjalan lancar.

"Karena gagasan besar ini bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan di lapangan dalam konteks Indonesia yang begitu luas dan penerima yang begitu banyak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan contoh yang bagus dengan semangat dan gotong royong berbagai kalangan," tutup Qodari.

Boyolali -

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Boyolali. Qodari mengungkap hasil evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berjalan.

Qodari meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Selain itu, dia juga meninjau ke SMAN 1 Ngemplak.

"Jadi ini dua tempat, dua SPPG masing-masing ini bisa (melayani) 6.000 (porsi). Kalau saya pribadi melihat tempat ini adalah tempat yang ideal untuk menjadi percontohan bagi SPPG di Indonesia," ujar Qodari kepada para wartawan usai meninjau SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, untuk di beberapa daerah kondisinya perlu penyesuaian. Karena SPPG Gagaksipat ini dibangun dari awal atau dari tanah kosong.

"Mungkin nanti Pak Puspo (pengelola SPPG Gagaksipat) bagaimana nanti kalau ada bangunannya kriterianya seperti apa, yang tetap bisa memenuhi syarat," jelasnya.

Qodari mengemukakan, SPPG di Gagaksipat ini sangat ideal sebagai dapur. Misalnya untuk bahan makanan ruangnya berbeda atau dipisahkan. Dapur dan alat-alat masaknya juga didesain sedemikian rupa. Lantainya juga dibangun tanpa adanya nat atau sela pertemuan antar keramik dan tidak ada lekukan yang berpotensi menyimpan bakteri.

"Karena itulah tidak mengherankan kalau nanti produk makanan bergizi gratis dari tempat ini adalah produk berkualitas, dalam pengertian bahan bagus, gizi cukup, kemudian bersih juga," imbuh dia.

Tak hanya harus sesuai standar, makanan yang disalurkan juga harus enak.

"Bahwa makanan itu harus standar dan enak. Ini harus diingat oleh MBG. Bahwa makanan itu juga harus enak, kasihan anak-anak kalau dikasih makanan tidak enak," sambungnya.

Ditanya terkait evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berlalu, Qodari menilai program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, dia bilang terdapat penerima makan gratis yang diam-diam menyampaikan rasa terima kasih untuk Prabowo.

"Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus. Saya juga dapat laporan dari beberapa tempat ketika empreng (Tempat makan) itu dibuka ketika mau dicuci, itu di dalamnya ada ucapan-ucapan terimakasih kepada Pak Prabowo," katanya.

"Sambutan luar biasa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Tadinya MBG ini kan sekitar hampir 83 juta penerima itu kan (sampai) pada 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN, menemukan dalam tanda kutip ya, anggaran yang bisa dipakai untuk MBG dalam satu tahun bisa diselesaikan," ucap Qodari.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Jika satu SPPG untuk 3.000 penerima, maka dibutuhkan 28 ribu SPPG. Hingga akhir tahun ini diharapkan bisa selesai.

Berdasarkan data BGN, lanjut dia, hingga akhir Januari 2025 kemarin ada sekitar 240 SPPB. Melayani sekitar 600 ribu penerima.

Sementara itu pengelola SPPG Gagaksipat, Puspo Wardoyo, mengatakan pihaknya memiliki dua dapur untuk mencukupi total 12 ribu penerima setiap hari. Pasokan bahan baku juga diambilkan dari produksi lokal.

"Sebagai orang swasta, saya ingin berprestasi saja kepada pemerintah, untuk membantu kelancaran (program MBG). Mudah-mudahan diterima dan Di dapur yang dikelolanya ini melibatkan 70 karyawan setiap outlet menjadi contoh juga bisa," kata Puspo Wardoyo.

(afn/apl)