Jakarta (ANTARA) - SUN Terra, penyedia solusi energi surya untuk sektor residensial & komersial, menjalin kerja sama dengan empat pengembang properti terkemuka di Indonesia, untuk menghadirkan solusi energi bersih dengan pemasangan sistem panel surya di hampir 1.000 rumah sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Empat pengembang propertiyaitu Sinar Mas Land, PT Sinar Mitbana Mas, PT Putra Alvita Pratama, dan PT Bumi Parama Wisesa.

“Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di sektor properti serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dengan pemasangan sistem energi surya sejak awal, penghuni tidak hanya dapat menghemat biaya listrik, tetapi juga turut berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon,"ujar Karina Darmawan, CEO SUN Terra dalam keterangannya, Rabu.
Manfaat keekonomian ini memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat. Para pemilik rumah bisa lebih hemat, terutama di momen Lebaran, di mana konsumsi listrik cenderung meningkat.

Kesadaran akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan semakin meningkat di kalangan masyarakat urban, termasuk dalam memilih hunian yang berkelanjutan, seperti pemakaian peralatan elektronik berdaya listrik rendah, smart home system, penggunaan kendaraan listrik, desain sirkulasi udara yang meminimalkan penggunaan energi, serta penggunaan energi surya sebagai sumber energi altermatif di rumah.

Sebanyak 776 unit rumah yang dibangun di berbagai cluster perumahan, seperti Hiera BSD, Yara at Kaia Grand Wisata Bekasi, Terravia BSD, Layton at NavaPark BSD, dan Richmond Cluster di Kota Wisata Cibubur, akan langsung dilengkapi solar panel sehingga penghuni dapat menikmati manfaat energi surya sejak hari pertama.

Saat ini, mayoritas rumah masih dalam tahap pengembangan, sehingga rencana pemasangan panel surya akan direalisasikan secara bertahap mengikuti progres pembangunan.
Demo pemasangan solar panel di Terravia BSD Dengan kapasitas mulai dari 1,1 kWp hingga 2,75 kWp per rumah dan total kapasitas mencapai sekitar 1,3 MWp, sistem ini bekerja secara on-grid.

Hal ini memungkinkan penghuni rumah tetap terhubung dengan jaringan listrik PLN, sehingga pasokan energi tetap stabil dan optimal meskipun bergantung pada sumber energi terbarukan.

Selain itu pemasangan energi surya juga dapat menghemat biaya listrik dalam jangka panjang. Inisiatif ini menjadi momentum yang tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan listrik rumah tangga biasanya meningkat.

Dengan memanfaatkan energi surya, penghuni dapat mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional, menghemat tagihan listrik, dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Lebaran, seperti perjalanan mudik atau persiapan perayaan bersama keluarga.

Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat menjadi model bagi pengembang lain dalam mengadopsi teknologi energi surya di sektor perumahan, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim.

Dengan inovasi dan kerja sama strategis, SUN Terra berharap dapat menjangkau lebih banyak pengembang perumahan di masa mendatang dan mendorong perubahan positif dalam pola konsumsi energi masyarakat.

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id - Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Drs R Adang Ginanjar, melakukan kunjungan ke Kecamatan Wonomulyo untuk meninjau kesiapan dapur umum yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di Kompleks BTN Balanipa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman. Rabu (26/03/25)

Turut Hadir dalam Kegiatan tersebut Karo OPS Polda Sulbar Kombes Pol I Nyoman Artana, Karo SDM Polda Sulbar Kombes Pol Indra Setiawan, M.Hum., Ka Rorena Polda Sulbar Kombes Pol Fajar Rasyid,Kabid Dokkes Polda Sulbar Kombes Pol dr Efri Susanto. Kabid TIK Polda Sulbar Kombes Pol Anthon Haryadi, Kasat Brimob Polda Sulbar Kombes Pol Iwan Sazali, Dir Intelkam Polda Sulbar Kombes Pol Rade Mangaraja Sinambela, Dir Lantas Polda Sulbar Kombes Pol Valentinus Virasando Asmoro, SPN Polda Sulbar Kombes Pol Muhammad Islam A.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendukung program Makanan Bergizi gratis Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting (tengkes), menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Kapolda Sulbar disambut langsung oleh Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko, beserta jajaran terkait dan kepala kecamatan setempat. Dalam kunjungannya, Kapolda memeriksa proses penyediaan makanan, memastikan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang baik, serta memastikan distribusinya tepat sasaran.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program Pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada yang membutuhkan," ujar Irjen Pol Drs R Adang Ginanjar.

Kegiatan dapur umum ini bertujuan untuk memberikan bantuan makanan gratis, serta meringankan beban di tengah situasi ekonomi yang menantang.

Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko, menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi sosial lainnya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik sesuai dengan Program Pemerintah.

Editor : Huzair.zainal

Depok (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo (HBS) meminta kepada pemerintah daerah setempat agar tidak mengizinkan pembangunan perumahan yang dekat sungai ataupun bekas rawa yang rawan longsor dan banjir.

"Nanti kedepannya jika terjadi banjir dan longsor maka dampaknya ke kami juga untuk minta perbaikan," kata Bambang Sutopo dalam acara sosialisasi komunikasi komisi C DPRD Kota Depok, di Perumahan Taman Anyelir 2 Depok, Rabu.

Ia meminta kepada para pengembang perumahan untuk mentaati terhadap aturan tata ruang karena jika dilanggar maka dampaknya akan terjadi banjir maupun longsor.

Bambang Sutopo menjelaskan kegiatan sosialisasi komunikasi Komisi C DPRD Kota Depok ini menjelaskan kepada masyarakat tentang tugas pokok komisi C yaitu bidang infrastruktur pembangunan, ada transportasi, perhubungan, kemacetan, banjir dan lainnya.

Sehingga nantinya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Komisi C DPRD Kota Depok.

Selain itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang permasalahan dilingkungan.

Bambang Sutopo mengatakan dalam sosialisasi komunikasi ini ada yang berbeda yaitu dengan diadakan bazar UMKM dan juga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan murah dengan harga terjangkau.

"Kami bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dimana masyarakat bisa membeli beras, minyak goreng, daging, telor dan juga daging ayam dengan harga terjangkau," kata Bambang.

Kegiatan ini kata Bambamg diharapkan bisa membantu masyarakat untuk dapat memperoleh harga murah untuk kebutuhan lebaran.

Depok (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo (HBS) meminta kepada pemerintah daerah setempat agar tidak mengizinkan pembangunan perumahan yang dekat sungai ataupun bekas rawa yang rawan longsor dan banjir.

"Nanti kedepannya jika terjadi banjir dan longsor maka dampaknya ke kami juga untuk minta perbaikan," kata Bambang Sutopo dalam acara sosialisasi komunikasi komisi C DPRD Kota Depok, di Perumahan Taman Anyelir 2 Depok, Rabu.

Ia meminta kepada para pengembang perumahan untuk mentaati terhadap aturan tata ruang karena jika dilanggar maka dampaknya akan terjadi banjir maupun longsor.

Bambang Sutopo menjelaskan kegiatan sosialisasi komunikasi Komisi C DPRD Kota Depok ini menjelaskan kepada masyarakat tentang tugas pokok komisi C yaitu bidang infrastruktur pembangunan, ada transportasi, perhubungan, kemacetan, banjir dan lainnya.

Sehingga nantinya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Komisi C DPRD Kota Depok.

Selain itu juga untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang permasalahan dilingkungan.

Bambang Sutopo mengatakan dalam sosialisasi komunikasi ini ada yang berbeda yaitu dengan diadakan bazar UMKM dan juga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan murah dengan harga terjangkau.

"Kami bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dimana masyarakat bisa membeli beras, minyak goreng, daging, telor dan juga daging ayam dengan harga terjangkau," kata Bambang.

Kegiatan ini kata Bambamg diharapkan bisa membantu masyarakat untuk dapat memperoleh harga murah untuk kebutuhan lebaran.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyetujui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama.

RUPST BTN juga menyetujui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan. Sementara Direktur Utama BTN masih dijabat oleh Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi oleh Oni Febrianto Raharjo.

"Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN," kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

Susunan Dewan Direksi dan Komisaris BTN:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
• Komisaris: Fahri Hamzah

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Human Capital, Compliance & Legal: Eko Waluyo
• Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
• Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur IT: Tan Jacky Chen
• Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Simak juga Video 'Wamen PKP: Bata Interlock Bisa Jadi Solusi Bangun Rumah Kuat dan Murah':

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) bakal segera merampungkan pengalihan aset lahan koruptor yang saat ini tengah disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyebut rencana pengalihan aset itu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Yang sedang dijajaki aset sitaan dari kejaksaan dari para koruptor, tapi itu prosesnya masih panjang. Harus kita yakinkan kepastian lahan untuk berinvestasi. Jadi, melalui HPL Badan Bank Tanah kita jamin kepastian itu,” kata Parman saat ditemui di kantornya, Selasa (25/3/2025).

Lebih lanjut, Parman menyebut bakal segera membahas teknis pengalihan aset itu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam penjelasannya, Prabowo disebut bakal mengeluarkan instruksi yang bakal mempercepat pengalihan lahan sitaan kejaksaan menjadi HPL Badan Bank Tanah.

Pasalnya, tambah Parman, tanpa instruksi Presiden pengalihan aset itu masih harus menunggu hasil pengadilan yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah incraht. Sehingga, bakal diperlukan waktu yang cukup lama.

“Jadi prosesnya cukup panjang. Tapi Insya Allah kalau dipercepat memang perlu kerja sama semua tim. Nanti Insya Allah ada arahan dari Presiden untuk bagaimana memperpendek proses tersebut,” tegasnya.

Meski belum merinci berapa luas potensi lahan sitaan koruptor itu, Parman menyebut pada tahap awal lahan yang dibidik berlokasi di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Rumpin (Kabupaten Bogor). Cikupa (Kabupaten Tangerang) dan Maja (Kabupaten Lebak).

“Rumpin [wilayahnya] tidak begitu masuk ke dalam. Yang Maja dan Cikupa agak lumayan. Itu dari aset sitaan Kejaksaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah bersubsisi siap huni di berbagai wilayah oleh para guru di Indonesia.

Penyediaan rumah siap huni merupakan bagian dari Program Rumah untuk Guru di Indonesia hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” ungkap Mu'ti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Menurut Mu’ti, kunci untuk membangun sumber daya manusia ada pada para guru. Ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” ujar Mu'ti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebutkan ada 20.000 unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Sebanyak 250 guru di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura telah menerima kunci rumah secara simbolis.

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Ara.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni.

“Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS
• KPR Tapera untuk guru PNS. Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

2. Syarat dan Ketentuan

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan
• setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih. Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun segera merealisasikan pembangunan enam bangunan dapur untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiga lokasi guna pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Wali Kota Madiun Maidi di Madiun, Rabu, mengatakan enam dapur tersebut rencananya dibangun di tiga titik lokasi yakni Kelurahan Banjarejo di Kecamatan Taman, Kelurahan Kanigoro di Kecamatan Kartoharjo, serta Kelurahan Nambangan Lor di Kecamatan Manguharjo.

"Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena dekat dengan beberapa sekolah," ujar Wali Kota Maidi.

Salah satu lokasi yang telah ditinjau olehnya adalah di sekitar Lapak UMKM Kelurahan Banjarejo. Area swasembada pangan itu akan dibangun dua dapur MBG dan didukung empat hektare lahan yang ditanami berbagai tanaman kebutuhan MBG.

"Jadi setiap titik dapur itu didukung sekitar empat hingga lima hektare lahan untuk menanam cabai atau sayur, guna kebutuhan makanan bergizi. Tiap kecamatan nanti ada dua dapur yang dibangun. Setiap dapur nanti melayani sekitar 3.000 sasaran anak sekolah," kata dia.

Ia menjelaskan pembangunan dapur umum tersebut berada di atas lahan milik Pemkot Madiun. Selain di Kelurahan Banjarejo, pembangunan dapur di Kelurahan Kanigoro juga mulai dilaksanakan. Wali Kota Madiun menargetkan pembangunan bisa selesai dalam program 100 hari kerjanya.

Pemilihan lokasi dapur MBG tersebut juga mempertimbangkan jangkauan kepada sasaran. Harus dekat sekolah dan mudah terjangkau untuk akses distribusi. Selain itu juga telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Targetnya selesai dua bulan, sehingga bisa segera menyalurkan MBG kepada siswa sasaran," kata Maidi.

JAKARTA, investor.id – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menatap optimistis prospek industri semen tahun ini. Keyakinan itu mengacu pada berbagai program pemerintah dan subsidi pengungkit daya beli masyarakat yang diekspektasikan memberikan daya gedor terhadap permintaan semen nasional.

Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa Christian Kartawijaya mengungkapkan, proyek-proyek seperti program tiga juta rumah dan pembangunan infrastruktur lainnya dapat menjadi katalis positif bagi permintaan semen nasional.

"Permintaan dari segmen ritel diharapkan meningkat seiring dengan upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, konsumsi semen kantong juga terdorong, karena masyarakat cenderung melakukan renovasi rumah seperti menambah kamar atau mengganti lantai," jelas Christian dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Selain program tiga juta rumah, rencana pemerintah merenovasi sekolah secara masif juga diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi penjualan semen tahun ini. Ditambah lagi, adanya proyek infrastruktur yang sudah memiliki pendanaan seperti MRT dan LRT diyakini tetap berjalan dan menopang industri semen.

Isu Pabrik Baru

Di sis lain, Christian merespons juga isu izin pendirian pabrik semen baru. Menurut dia, industri semen saat ini masih menghadapi tingkat utilisasi yang rendah, sekitar 53% pada 2024. Karena itu, Indocement berharap kebijakan moratorium pembangunan pabrik baru tetap dipertahankan guna menjaga keseimbangan industri.

"Kami telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah untuk memastikan apakah benar ada izin baru yang dikeluarkan. Saat ini, kapasitas produksi nasional masih jauh di atas kebutuhan, sehingga tambahan pabrik baru berpotensi memperburuk kondisi industri," jelasnya.

Tidak berhenti di situ, emiten produsen semen tiga roda ini juga mencermati perkembangan proyek di berbagai wilayah, termasuk rencana pembangunan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang diyakini bakal tetap memberikan peluang bagi industri semen.

“Kami optimistis, setelah Lebaran, pemerintah akan memberikan kejelasan lebih lanjut terkait proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ini,” tandasnya.

Laba Indocement

Sepanjang tahun buku 2024, INTP membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 18,5 triliun, naik dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp 17,9 triliun. Beban pokok pendapatan naik tipis dan laba bruto terkerek menjadi Rp 6 triliun dari sebelumnya Rp 5,8 triliun.

Pendapatan bersih INTP pada tahun buku 2024 mayoritas didukung oleh meningkatnya hasil penjualan kepada pihak ketiga, Penjualan semen misalnya, INTP mencatatkan kenaikan dari Rp 16,1 triliun, menjadi Rp 16,7 triliun. Penjualan beton siap pakai juga melejit menjadi Rp 1,5 triliun.

Sedangkan, penjualan semen kepada pihak berelasi mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 309 miliar, menjadi Rp 194 miliar. termasuk penjualan agregat yang terkoreksi menjadi Rp 74,9 miliar.

Dilihat dari segmen geografisnya, penjualan semen INTP masih didominasi dari pasar domestik tepatnya Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 12,6 triliun. Sebaliknya, kontribusi dari luar Jawa cenderung bergerak stagnan sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun ekspor kepada pihak berelasi memberikan sumbangsih sebesar Rp 194 miliar.

Dengan performa pendapatan yang naik, ini berdampak kepada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang ikut naik dari Rp 1,9 triliun, menjadi Rp 2 triliun. Pun demikian dengan laba per saham dasar INTP, lompat menjadi Rp 591,49 per saham.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dikutip dari Antara, Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Bank Tanah juga sudah mengundang beberapa pengembang sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan dengan harga tanah yang telah diturunkan oleh Bank Tanah maka diharapkan para pengembang juga dapat turut berkontribusi pada penurunan harga rumah.

Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Adapun lahan yang ditawarkan kepada pengembang yakni empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal memanggil PT Lippo Group guna mempertanyakan kelanjutan proyek Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung rampung.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Fitrah Nur menyebut pada hari ini dirinya telah memanggil Direktur Lippo Group, John Riady untuk mempertanyakan kelanjutan proyek Meikarta yang dibangun di kawasan Lippo Cikarang.

“Kemarin Pak Menteri melapor, saya ketemu dengan Pak John Riyadi. Kita memanggil, saya panggil Pak John Riyadi dari Lippo [meminta kejelasan Meikarta],” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut, Fitrah menyebut rencananya Kementerian PKP bakal mempertemukan John Riady dengan korban pembeli apartemen Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung serah terima unit.

Dia menjelaskan, pihaknya berkomitmen penuh untuk dapat segera menyelesaikan segala bentuk sengketa di sektor perumahan.

“Tapi sampai sekarang belum hadir, harapan kami itulah. Kami ingin segera menyelesaikan permasalahan di Meikarta. Karena ini yang menjadi berita untuk berapa tahun ini yang kita harapkan ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) sempat mengungkap rencana untuk kembali suntik dana hingga Rp3 triliun untuk menghidupkan kembali proyek pembangunan Apartemen Meikarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, proyek Meikarta yang dikembangkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) masih membutuhkan bantuan suntikan dana untuk menuntaskan 18.000 unit yang telah terjual hingga 2027.

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), Ketut Budi Wijaya memiliki rencana untuk kembali melakukan suntik dana senilai Rp3 triliun.

"Secara keseluruhan sebetulnya kurang lebih diperlukan mungkin sekitar Rp3 triliun. Setiap saat, begitu proyek itu jalan kan butuh uang," kata Ketut kepada wartawan di Cikarang, Bekasi, dikutip Rabu (15/2/2023).

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berlangsung sejak 6 Januari 2025. Sederet evaluasi terus dilakukan, termasuk pemenuhan standar gizi yang seimbang untuk penerima MBG. Namun bagaimana dengan dampaknya?

Secara umum, belum banyak yang bisa dianalisis dari program MBG yang belum genap berjalan 100 hari di Indonesia. Meski begitu, manfaat program serupa bisa dilihat di negara-negara lain, yang telah lebih dulu memiliki program makan bergizi.

Menurut laporan terbaru dari badan PBB untuk Pendidikan, Sains dan Kebudayaan (UNESCO) bertajuk "Education and nutrition: learn eat well" pada 2025, pendidikan dan gizi telah dianalisis sebagai bentuk dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Laporan mengungkapkan, bahwa transformasi sistem pangan yang bisa mengatasi tantangan industri dan mendorong pertanian berkelanjutan memerlukan keterampilan tingkat lanjut yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, pelatihan petani yang efektif, dan keahlian profesional yang terampil.

Pada saat yang sama, ketahanan pangan dan perbaikan gizi akan memperkuat pencapaian pendidikan.

Dampak Program Makan Bergizi di Berbagai Negara

Dalam laporan UNESCO yang dirilis Rabu (26/3/2025) ini, merilis hasil evaluasi program makan bergizi di sekolah yang telah berjalan di beberapa negara di dunia, yang mengambil data dari tahun 2017 hingga 2024. Berikut beberapa hasil evaluasi dampak makan bergizi di sekolah dari berbagai negara.

1. Meningkatkan Kehadiran di Sekolah dan Hasil Belajar

Laporan UNESCO menunjukkan, bahwa akses universal terhadap makanan bergizi di sekolah meningkatkan kehadiran di sekolah dan hasil belajar.

"Diperkirakan bahwa USD100 yang dibelanjakan untuk makanan sekolah per anak di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan meningkatkan ukuran sekolah yang disesuaikan dengan kualitas hingga setengah tahun dan prestasi matematika dan membaca hingga 0,20 standar deviasi," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (26/3/2025).

Tinjauan Sistematis Cochrane terhadap 38 penelitian di 25 negara menyimpulkan bahwa makanan bergizi di sekolah untuk anak-anak miskin di negara-negara berpendapatan rendah meningkatkan angka partisipasi sekolah sekitar 3% dan nilai prestasi matematika sebesar 14%. Namun hanya mempunyai pengaruh kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap nilai prestasi membaca.

Makan bergizi di sekolah terbukti lebih baik dibandingkan dengan intervensi lain dalam hal peningkatan hasil pendidikan. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa program pemberian makanan di sekolah dasar merupakan salah satu dari sedikit intervensi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi dan pembelajaran, terutama di daerah dengan kerawanan pangan tinggi dan akses rendah ke sekolah.

2. Mengurangi Dampak Malnutrisi dan Meningkatkan Kelulusan

Program yang ditargetkan ternyata dapat mengurangi dampak malnutrisi. Di India, evaluasi dalam 'Skema Perkembangan Anak Terpadu' menunjukkan bahwa 20 tahun setelah menerima suplemen protein-energi yang seimbang, anak-anak di desa yang ditargetkan memiliki kemungkinan 9% lebih besar untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak di desa. Selain itu, juga 11% lebih besar kemungkinannya untuk menyelesaikan universitas.

Hal yang serupa juga terjadi di Jamaika pada 1980-an. Program makan bergizi menunjukkan keterampilan kognitif yang lebih tinggi pada usia 7 dan 11 tahun, seperti prestasi membaca, perhatian, perilaku dan harga diri yang lebih tinggi pada usia 17 tahun.

Program Alive and Thrive di Bangladesh, yang menjangkau 8,5 juta ibu, telah meningkatkan praktik pemberian makan. Di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, anak-anak dari ibu yang memiliki setidaknya pendidikan menengah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami stunting, berat badan kurang, dan kurus dibandingkan anak-anak dari ibu yang berpendidikan rendah.

3. Mengubah Kebiasaan Makan dan Gaya Hidup

Analisis di Ethiopia, India, Peru dan Vietnam menemukan bahwa anak-anak yang pulih dari stunting pada usia 8 tahun telah secara signifikan menguasai matematika, pemahaman membaca dan kosa kata dibandingkan dengan mereka yang terus-menerus mengalami stunting.

Terdapat korelasi negatif antara kerawanan pangan dan kinerja matematika menurut data OECD tahun 2023. Dalam hal ini, skor membaca lebih rendah sepertiga standar deviasi pada mereka yang selalu lapar dan seperlima pada mereka yang sering lapar dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah lapar.

Makanan bergizi di sekolah telah menjadi bukti dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi di awal kehidupan dan memberikan beberapa efek positif pada perkembangan dan kesejahteraan anak dan remaja.

Diperkirakan bahwa menyediakan makanan sekolah yang sehat untuk setiap anak pada 2030 akan membantu mengangkat 120 juta dari mereka keluar dari kekurangan gizi. Selain itu, juga bisa meningkatkan kesehatan pola makan pada masa dewasa dan bahkan mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular hingga 3 juta di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Kekurangan di Tiap Negara dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi

Menurut laporan, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menunjukkan adanya kekurangan pendanaan dari sumber daya dalam negeri. Kondisi ini menjadi masalah besar, yang membebani masyarakat yang sudah terbebani dengan biaya makanan sekolah dan kontribusi dalam bentuk barang.

Analisis terhadap kebijakan makanan sekolah di 51 negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menunjukkan bahwa, meskipun beberapa negara sudah memiliki kerangka kebijakan nasional yang sudah lama ada, negara-negara tersebut cenderung lemah dalam rancangan program, implementasi, dan kecukupan keuangan.

Di Republik Afrika Tengah, program makanan sekolah yang dikembangkan secara nasional bertujuan untuk menyediakan makanan sekolah yang aman dan bergizi, sehingga meningkatkan cakupan dari 150.000 siswa pada 2023 menjadi 400.000 pada 2027.

Namun, evaluasi program pada tahun 2018-2022 menemukan bahwa dampaknya terhambat oleh terbatasnya pendanaan.

Di India, program makanan sekolah (PM-POSHAN, yang sebelumnya dikenal sebagai Skema Makan Tengah Hari) dinasionalisasi setelah adanya perintah penting dari Mahkamah Agung pada 2001. Evaluasi terhadap skema ini menyoroti dampak positif partisipasi sekolah terhadap anak perempuan dan kelompok kurang beruntung lainnya.

Sebagian besar anggarannya berasal dari pajak pendidikan sebesar 2% yang dibayarkan masyarakat untuk pendidikan dasar. Namun, penyaluran dana dari pemerintah federal ke negara bagian sering kali sangat lambat.

Bagaimana dengan Program di Indonesia?

Berdasarkan data UNESCO 2025, program penyaluran makanan bergizi dianalisis pada ibu hamil. Studi terhadap 194 ibu hamil di Indonesia pada 2019 menemukan bahwa mereka yang menerima pendidikan nutrisi interaktif dan kesehatan reproduksi dalam kelompok kecil mencatat peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan praktik.

Sebuah tinjauan sistematis terhadap pendidikan gizi mengenai suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menemukan bahwa mereka yang menerima pendidikan gizi selama kehamilan memiliki kemungkinan 2,8 kali lebih besar untuk mengonsumsi suplemen tersebut.

Untuk pengaruh gaya hidup, studi tentang kampanye media sosial yang mempromosikan pola makan sehat kepada remaja perempuan di perkotaan Indonesia menemukan bahwa kampanye tersebut meningkatkan kesadaran akan pola makan sehat. Meski begitu, tetap saja mereka menghadapi hambatan dalam mengubah kebiasaan seperti persepsi rasa, terbatasnya pilihan bahan-bahan yang sehat namun terjangkau, dan faktor terkait keluarga.

Sementara untuk pemberian makanan di sekolah dari pemerintah yang melibatkan ahli gizi, sudah dilakukan di beberapa negara sejak 2017. Di Indonesia, pada 2017-2018, program ini melibatkan 2 ahli gizi per kabupaten/kota, sehingga totalnya mencapai 128 ahli gizi (GCNF, 2019).

Namun, untuk kebijakan secara nasional dalam bentuk makan bergizi gratis, baru dimulai pada Januari 2025. Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Prof Stella Christie PhD juga meminta bahwa dampak makan bergizi dari berbagai negara perlu dianalisis untuk Indonesia.

Menurutnya, perlu diinformasikan, misalnya, apakah prestasi akademik para siswa yang mendapat makan gratis meningkat atau tidak.

"Dibandingkan (antara) yang mendapat makan gratis dan tidak mendapatkan makan gratis, apakah ada perbedaan? Ternyata ada perbedaan dalam sisi prestasi akademik, prestasi sekolah. Jadi yang mendapat makan gratis, prestasi akademiknya meningkat," ucap Stella pada Jumat (25/10/2024) lalu.

Data-data mengenai makan bergizi di seluruh dunia, lanjutnya, penting untuk mencapai tujuan MBG di Indonesia. Tujuan tersebut antara lain mencukupi kebutuhan gizi siswa, meningkatkan prestasi akademik, dan meningkatkan kesehatan.

Sementara itu, data yang dilaporkan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, per 10 Februari 2025, di beberapa wilayah, MBG membawa dampak positif bagi siswa. Salah satunya membantu siswa untuk dapat menabung.

Di SMA Negeri 10 Surabaya, siswa kelas 11 A, Faruq, menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi siswa yang uang sakunya terbatas.

"Itu dulu waktu kelas 10, kalau lihat teman-teman saya, itu uang jajan 10 ribu buat makan pagi aja, siang enggak makan. Nah dengan adanya makan siang gratis ini, Alhamdulillah bisa makan siang, terus bisa lebih berhemat," katanya, dikutip dari stunting.go.id.

Video: Makan Bergizi Gratis Masuk Kategori Riset yang Didanai Kemendiktisaintek

Video: Makan Bergizi Gratis Masuk Kategori Riset yang Didanai Kemendiktisaintek