Biak (ANTARA) - Sebanyak 43 ribu anak sekolah dari berbagai satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, ditargetkan mendapat layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan ini.

"Pemkab Biak Numfor akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan implementasi MBG di Kabupaten Biak Numfor," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor ZR Mailoa, di Biak, Minggu.

Ia mengajak semua satuan pendidikan, tokoh adat, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, lembaga keagamaan, pelaku usaha, BUMN/BUMD,TNI/Polri, serta para pemangku kepentingan untuk menyukseskan Program MBG di Kabupaten Biak Numfor.

Dia menegaskan Program MBG merupakan salah satu bagian penting program Presiden Prabowo Subianto sehingga semua warga perlu menyukseskan program itu.

"Saat ini terus dilakukan koordinasi dengan BGN untuk merealisasikan Program MBG sebagai kebijakan strategis nasional di daerah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Biak Numfor David Rumansara mengakui Program MBG merupakan program pemerintah dalam upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

David mengajak para orang tua untuk terus mendukung Program MBG yang sudah dijalankan pemerintah melalui BGN.

Ia berharap pelaku usaha mengambil bagian menyukseskan Program MBG dengan menyediakan bahan baku menu lauk pauk, seperti telur ayam, ikan, sayur mayur, keladi, sagu, dan pangan lokal lainnya.

Sosialisasi dan edukasi Program MBG di Kabupaten Biak Numfor terus dilakukan pemerintah daerah, satuan TNI/Polri, serta perwakilan BGN.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah yang akan kembali dimulai usai libur Lebaran 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa operasional akan kembali berjalan mulai 11 April mendatang sementara ekspansi layanan akan menyusul tiga hari kemudian dengan total 1.050 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) bakal beroperasi.

"Untuk yang sudah jalan, mulai tanggal 11 sudah kembali. Untuk yang baru mulai tanggal 14," ujar Dadan kepada Bisnis saat dihubungi Minggu (6/4/2025).

Dadan menyebut, setidaknya ada 1.050 unit SPPG baru yang siap mulai beroperasi pada 14 April, menandai langkah signifikan dalam perluasan cakupan layanan gizi nasional kepada peserta didik di seluruh Indonesia.

“Minimal 1050 SPPG akan operasional total tanggal 14 April,” ucapnya.

Terkait menu makanan, Dadan memastikan bahwa setelah Ramadan, program Makan Bergizi akan kembali menghadirkan sajian makanan segar (fresh food), berbeda dengan pola saat bulan puasa lalu yang disesuaikan dengan kondisi.

Apalagi, kata Dadan, program Makan Bergizi yang dikelola BGN ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memperbaiki kualitas asupan gizi anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan mendukung produktivitas generasi muda.

"Menu kembali ke fresh food," pungkas Dadan.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Menurutnya, pelaksanaan MBG sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi projek, tidak. Evaluasi pelaksanaan," kata JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. "Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?" ujar JK.



Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan. Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan pada pemerinrah daerah.

"Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya," ucap JK.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia. Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

"Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dadan menekankan capaian ini menjadi langkah signifikan dalam pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Dadan juga menyebut pekan ini program tersebut sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. "Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Minggu ini insyaAllah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," jelasnya.

Tarakan - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan terus menghadapi hambatan. DPRD Kota Tarakan menyoroti lemahnya komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

KetuaDPRD KotaTarakan, MuhammadYunus, secara tegas mengkritik sikapSPPG yang dinilai sulit diajak berkoordinasi. Selain itu, masalah teknis seperti akses jalan dan instalasi gas di dapur umum Jalan Aki Balak turut memperumit situasi.

"Tak hanya pemerintah, jurnalis juga mengeluh kalau SPPG Kota Tarakan sangat sulit memberikan tanggapan atau berkomunikasi," ungkapnya kepada detikcom, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yunus, minimnya komunikasi ini membuat Pemkot Tarakan kesulitan memahami perkembangan dan kendala yang dihadapi SPPG di lapangan. Yunus menambahkan bahwa DPRD berencana memanggil SPPG melalui mitra kerjanya untuk membahas persoalan ini secara langsung.

"Seharusnya SPPG melaporkan perkembangan ke Pemkot agar pemerintah tahu apa yang terjadi. Kami juga berharap jurnalis bisa membantu mengungkap penyebab SPPG sulit berkomunikasi," tegasnya.

Kendala komunikasi ini diduga diperparah oleh adanya ego sektoral, di mana SPPG merasa sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur pemerintahan daerah.

"BGN ini badan tersendiri. Kami harap, jika mereka ditempatkan di daerah, pemerintah lokal juga bisa memberikan sumbangsih," ujar Yunus.

Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi dengan Pemkot, program MBG tidak akan berjalan maksimal.

Hingga kini, belum ada komunikasi formal antara DPRD atau Pemkot dengan SPPG terkait kendala teknis seperti akses jalan dan instalasi gas."Wali Kota Tarakan pernah bilang, kalau ada masalah, silakan laporkan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, pemerintah tentu tidak tahu," kritik Yunus.

Akibat hambatan ini, program MBG di Tarakan baru terlaksana di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih belum tersentuh karena dapur umum belum beroperasi secara optimal.

"Kendalanya, dapur umum belum tersedia maksimal. Organ yang berkepentingan juga belum berkomunikasi baik dengan pemerintah," jelas Yunus.

DPRD dan Pemkot Tarakan kompak menyuarakan pentingnya peran aktif BGN dalam membuka jalur komunikasi."Pemerintah lokal tahu kondisi wilayahnya sendiri. Tanpa komunikasi, program ini tidak akan maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, hingga berita ini diturunkan, enggan memberikan tanggapan kepada detikcom.

(mud/mud)

Manokwari (ANTARA) - Dua penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari.

Kepala BPOM Manokwari Agustince Werimon di Manokwari, Rabu, mengatakan sertifikat keamanan pangan diberikan karena BPOM telah melakukan edukasi atau penyuluhan kepada pegawai di dua penyedia MBG tersebut.

“Kita sudah memberikan edukasi terkait keamanan pangan kepada 40 pegawai di dua penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kota Manokwari,” katanya.

Kedua SPPG yang sudah mendapat sertifikat keamanan pangan yaitu SPPG Kodim 1801 Manokwari dan SPPG swasta di Reremi, Manokwari Barat.

Dengan sudah memiliki sertifikat keamanan pangan, maka pengelola kedua SPPG tersebut sudah dapat mengurus sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinas Kesehatan.

Menurutnya, setiap SPPG wajib memperoleh sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinkes karena SPPG menyediakan makanan siap saji.

Sedangkan BPOM hanya memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan dan mengeluarkan sertifikat keamanan pangan kepada pengelola SPPG.

“Dengan begitu penyedia MBG dapat terkontrol dan dipastikan makanan yang mereka hasilkan dapat terjaga kebersihan dan kesehatannya. Hasil produk menjadi tanggung jawab pihak pengelola,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan program MBG, BPOM pusat sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bidang pengawasan.

Untuk menindak lanjuti kerja sama tersebut di daerah, BPOM Manokwari saat ini hanya sebatas melakukan pengawasan tidak rutin.

Dimana pihaknya sudah pernah melakukan pengambilan sampel secara acak pada sekolah yang mendapatkan program MBG.

“Untuk pengawasan rutin, kita tunggu arahan dari pusat karena belum tersedia anggaran untuk penambahan reagen (alat pengetesan bahan makan) khusus MBG. Reagen yang kita miliki hanya sebatas untuk pengambilan sampel rutin selain MBG,” ujarnya.

Sebelumnya, Dandim 1801/Manokwari Kolonel Inf Agus Prihanto Donny mengatakan saat ini ada empat penyedia MBG yang sudah beroperasi memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

Masing-masing penyedia MBG mampu menyediakan 3.000 porsi anak sekolah sehingga sudah dapat menjangkau 12.000 pelajar daerah perkotaan.*

KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta dukungan dari Danantara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri terkait.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support. Mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua Pengendali Danantara," ujar Maruarar seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan berperan besar dalam roda ekonomi nasional.

"Karena kalau perumahan itu, Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Perumahan untuk menghadirkan program yang pro-rakyat.

Salah satu kebijakan yang sudah direalisasikan adalah penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, kini digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, biaya atas tanda bangunan atau BPATB juga dibebaskan untuk MBR.

Kementerian Perumahan juga telah mengalokasikan pembangunan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat. Totalnya mencapai 110.000 unit dengan rincian:

• 20.000 unit untuk petani
• 20.000 unit untuk nelayan
• 20.000 unit untuk buruh
• 20.000 unit untuk tenaga migran
• 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (nakes)

Maruarar menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, alokasi juga diberikan untuk anggota TNI-AD sebanyak 5.000 unit dan anggota kepolisian sebanyak 14.500 unit.

"Kenapa kita buat ini? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur Tapera, pengembang, dan juga konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

Danantara Terbuka untuk Proyek Perumahan

Menanggapi permintaan Menteri Perumahan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan proyek perumahan, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya, Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Rosan menambahkan bahwa Danantara akan mengevaluasi setiap usulan secara menyeluruh.

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) DanantaraRosan Roeslani merespons permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait soal keterlibatan Danantara di proyek perumahan masyarakat.

Menurut Rosan, Danantara terbuka untuk usulan proyek dari berbagai pihak. Asalkan usulan yang disampaikan memenuhi standar yang dimiliki Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari setiap siapapun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerjasama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali daripada Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa.

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang pro masyarakat.

Salah satunya direalisasikan dalam bentuk program persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar tetapi sekarang digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian ada biaya atas tanda bangunan atau BPATB yang digratiskan untuk MBR.

Lebih lanjut Maruarar bilang bahwa Kementerian Perumahan sudah membuat alokasi pembangunan rumah subsidi.

Yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, 20.000 unit untuk tenaga migran dan 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500. kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerjasama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang promasyarakat.

Salah satunya direalisasikan dalam bentuk program persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, tetapi sekarang digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian ada biaya atas tanda bangunan atau BPATB yang digratiskan untuk MBR.

Maruarar menambahkan, Kementerian Perumahan sudah membuat alokasi pembangunan rumah subsidi. Yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, 20.000 unit untuk tenaga migran, dan 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nutrition for Growth (N4G) Summit atau ‘KTT Gizi untuk Pertumbuhan’ di Paris 2025 menjadi ajang promosi pengalaman terbaik pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan gizi nasional ke tingkat global.

Momentum Idul Fitri 1 Syawal 1446 H (31 Maret 2025) adalah peristiwa yang selalu dinantikan oleh kaum muslimin dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selebrasi yang penuh keceriaan, rasa suka cita, dan kebahagiaan, yang identik makanan lezat bergizi dan siapa pun bisa menikmatinya untuk segala usia dan kelas sosial. Tapi tahukah kalian: mendekati lebaran tahun ini, pemerintah RI berjibaku dalam banyak hal?

Otoritas lintas sektor bukan saja menjaga pasokan kebutuhan pangan lebaran dan stabilisasi harga agar tetap terjangkau, tetapi juga mempromosikan pengalaman terbaik pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi ke tingkat global. Promosi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah RI dalam menjalankan agenda untuk pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SGDs): memastikan pemenuhan gizi seimbang dan kesehatan untuk semua.

Sekilas KTT N4G Paris 2025

Promosi dan komitmen tersebut tersajikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gizi untuk Pertumabuhan (Nutrition for Growth [N4G] Summit) di Paris, 27-28 Maret 2025. Dalam manual acara tertera, N4G Summit ini merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan, yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain; mendorong dialog di antara berbagai pihak dan kalangan di seluruh dunia: pemerintah, sektor swasta, industri, organisasi internasional, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya.

Diselenggaraan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Eleanor Crook Foundation, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), penasihat internasional KTT N4G Paris 2025 terdiri dari SUN, Cote d’Voire, Global Nutrition Report (GNR), Access to Nutrition initiative (ATNi), Nutrition International, dan UNICEF. Dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou, KTT ini juga menjadi forum Global Alliance on School Meals Programs (Aliansi Global untuk Program Makanan Sekolah). KTT N4G Paris 2025 menghadirkan momen penting bagi para pemimpin global, regional, dan nasional, untuk memantapkan visi baru dunia dalam upaya kolektif pemenuhan gizi dan pembangunan berkelanjutan melalui tiga sasaran.

Denpasar -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menjalankan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, Senin (31/3/2025).

Luhut menyayangkan adanya kritik terhadap program MBG yang sudah mulai berjalan. Ia meminta masyarakat bersikap kompak dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang baru.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut, dikutip dari detikFinance.

Selain itu, Luhut juga menyoroti pentingnya menjaga budaya sopan santun dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan. Ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berdasarkan data dan fakta yang jelas.

Sebagai orang yang pernah bekerja dekat dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya, Luhut menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujarnya.

Luhut juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam koridor yang sesuai, tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengamat yang mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyentil pengkritik program prioritas Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut mengatakan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut selepas mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Antara Senin (31/3/2025).

Luhut juga menegaskan, kebebasan demokrasi jangan sampai merusak budaya sopan santun bangsa. Termasuk ketika mengkritik Jokowi, ia bilang jangan mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujar Luhut.

Kata Luhut, sebagai saksi hidup masa kepemimpinan Jokowi, ia tidak meliha pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden.

Ia juga berharap masyarakat memberikan ruang pada pemerintah untuk dapat bekerja demi kesejahteraan rakyat. Maka, Luhut meminta masyarakat bisa kompak memberikan dukungan kepada pemerintah.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

(hns/hns)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan pelaksanaan makan gratis di Brasil yang membutuhkan waktu hingga 11 tahun agar seluruh anak-anak di negara tersebut menerima manfaat program tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo yang menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden New Development Bank (NDB) yang juga mantan Presiden Brasil, Dilma Vana Rousseff.

"Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brasil terima makan gratis. Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak, (dalam kurun) 11 tahun," kata Prabowo dalam sambutannya pada peluncuran Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Dilma di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (25/3) lalu, Prabowo menerima laporan bahwa pelaksanaan makan gratis di Brasil memerlukan waktu yang lama.

Sementara itu di Indonesia, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun pertama diluncurkan sudah menyasar 82,9 juta anak dan ibu hamil pada akhir 2025.

"Kita mulai Januari 2025 berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini kerja keras," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan bahwa pelaksanaan MBG dengan jumlah penerima hingga 82,9 juta jiwa merupakan upaya dari kerja sama banyak pihak.

Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, program MBG telah menjangkau lebih dari 3 juta anak.

Presiden juga menyebut MBG yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan telah menarik perhatian para pemimpin internasional.

“Saya kira, (MBG-red) salah satu program terbesar di dunia, dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini, dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa program ini bukan sekadar kebijakan, tetapi panggilan moral untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.

"Anak-anak kita adalah masa depan bangsal. Mereka tidak boleh kelaparan, tidak boleh berangkat ke sekolah dengan perut kosong,” tegasnya.