Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

APBD Sumbang Rp 5 Triliun

Pemerintah juga akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau banyak sekolah di 31 provinsi, termasuk sekolah luar biasa (SLB). Setiap menu yang dibagikan pun dipastikan oleh ahli gizi.

"Badan Gizi menempatkan satu ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mereka dari awal sudah harus mendeteksi kebutuhan-kebutuhan khusus apa yang ada di setiap satuan pelayanan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai melakukan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025).

Dadan menjelaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu juga memiliki data terkait kebutuhan maupun makanan yang tidak dapat dikonsumsi oleh masing-masing siswa. Dia mencontohkan bahwa terdapat seorang anak di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tidak bisa makan alias fobia terhadap nasi.

Langkah serupa pun diterapkan di SLB. "Contoh ya, di Warung Kiara seperti Bojong Koneng ada satu anak masing-masing yang fobia nasi, dan itu diperhatikan. Kemudian kami sekarang sudah melayani SLB, itu pun juga kebutuhan menunya diperhatikan oleh ahli gizi," ucap Dadan.

Ahli gizi pun menerima aspirasi siswa yang memang tidak bisa makan jenis makanan tertentu untuk diakomodasi. "Kemudian kami dapat laporan dari Papua bahwa banyak yang alergi, maka alerginya kita identifikasi supaya tidak diberikan makanan yang menimbulkan alergi," ucap Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah disalurkan kepada 650.000 penerima manfaat usai 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

Kegiatan makan bergizi gratis ini mencakup 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan, usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyebut, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Selama Januari-April, pemerintah menargetkan MBG mampu menyasar 3 juta penerima.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

"Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ucap dia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan MBG mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

Terbaru, Dadan mengungkapkan, pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran agar program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

Peningkatan jumlah penerima pun perlu dibarengi dengan pasokan bahan baku yang memadai.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah disalurkan kepada 650.000 penerima manfaat usai 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

Kegiatan makan bergizi gratis ini mencakup 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan, usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyebut, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Selama Januari-April, pemerintah menargetkan MBG mampu menyasar 3 juta penerima.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

"Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ucap dia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan MBG mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

Terbaru, Dadan mengungkapkan, pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran agar program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

Peningkatan jumlah penerima pun perlu dibarengi dengan pasokan bahan baku yang memadai.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," ujar Dadan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mempercepat perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Untuk itu, diperkirakan akan ada penambahan anggaran dari Rp 71 triliun menjadi Rp 100 triliun.

Dadan menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan BGN, anggaran Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 100 triliun sudah cukup untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat, yang sebelumnya jumlah itu baru bisa direalisasikan pada tahun 2029.

“Untuk saat ini, yang sudah pasti adalah Rp 71 triliun, yang hanya cukup untuk melayani 15 – 17,5 juta penerima manfaat,” ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu Presiden Prabowo, pada Jumat (17/1/2024).

Selain itu, Dadan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam rantai pasok makanan bergizi. Dengan demikian, program MBG ini dapat berperan lebih mendorong roda perekonomian nasional.

“Ketika 82,9 juta penerima manfaat diberi makan, dan kita menetapkan hari tertentu untuk makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi (bahan pokok) lokal,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, bahwa BGN akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi untuk memastikan pemanfaatan potensi lokal.

“Fokus kami adalah pada sumber daya nasional, bukan pada pembiayaan luar negeri atau hal lain. Semua dirancang agar melibatkan kontribusi APBN, pemerintah daerah, BUMN, dan kementerian terkait,” jelas dia.

Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan pernyataan resmi terkait tambahan anggaran dalam waktu dekat. Rencana menambah anggaran oleh Presiden Prabowo ini juga didasari kegelisahan banyak anak mengeluh belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.

“Pak Presiden sangat ingin semua anak segera menikmati program ini. Jadi, mohon bersabar. Untuk detail anggaran tambahan, biar nanti beliau sendiri yang menyampaikan,” ujar Dadan.

Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 650 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan target terus meningkat hingga mencapai 3 juta penerima pada April 2025.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi gerak cepat dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengatasi kasus keracunan dari 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa Kepala Negara pun memaklumi adanya peluang terjadinya kesalahan teknis dalam penyelenggaraan program andalannya tersebut.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Kejadian Di Sukuharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan [kami] segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi [langkah itu] dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja,” tuturnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa kondisi keracunan di Sukoharjo adalah kesalahan murni teknis dan tidak ada kesengajaan yang sudah teratasi secara langsung oleh petugas di lapangan.

Dadan menyebut saat makanan dibagikan oleh petugas, pihaknya segera menyadari bahwa ada hal yang kurang elok terkait dengan kondusi menu ayam goreng tepung yang disajikan.

Oleh sebab itu, Dadan melanjutkan bahwa sisa 2400 buah makanan yang bakal disajikan segera ditarik dan digantikan dengan telur. Sementara, anak yang mengalami keracunan hingga 40 orang langsung ditangani oleh Petugas Puskesmas.

“Mereka sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan dan didamping oleh petugas Puskesmas. Mereka makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” imbuhnya.

Dadan melanjutkan bahwa tentunya kejadian tersebut turut menjadi perhatian dari Prabowo. Apalagi, sebelum berjalan terdapat sejumlah Standari Operasional Prosedur (SOP) yang terus diwanti-wanti oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

“Pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan. Kedua, komposisi gizi. Ketiga, higinis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” pungkas Dadan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menegaskan jika pihaknya siap untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan anggaran Rp 20 triliun yang diambil dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku.

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp71 triliun yaitu Rp20 triliun untuk Ketahanan Pangan, untuk telur, ikan, nasinya dan lain sebagainya," kata Yandri Susanto dikutip dari siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Yandri telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal penyiapan bahan baku. Pihaknya bakal maksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nantinya bakal ada Desa Padi, Desa Nila, Desa Telur Desa Jagung dan lainnya.

Untuk maksimalkan desa menjadi penyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis, Kemendes PDT telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut.

"Jika potensinya padi maka akan jadi Desa Padi, jadi hasil dari Desa Tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes akan diserap sebagai bahan baku Makan Bergizi Gratis," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

"Menteri desa fokus menyiapkan bahan baku Makan Begizi Gratis dari Dana Ketahanan Pangan Rp 16 triliun," tandas Yandri.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana perkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program tersebut. Anggaran tersebut hanya cukup untuk biayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

Program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia emas 2045,” ujarnya kepada wartawan.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Menurut Dadan, pada pertemuan tersebut Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas berjalannya program MBG yang mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.

“Ini bisa terjadi karena dukungan semua pihak mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri dan seluruh Menteri yang dipanggil tadi Koperasi dan lain-lain,” katanya.

Di samping itu, Kepala Negara, kata Dadan juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut. Kepala BGN menuturkan bahwa Presiden menaruh perhatian penting pada percepatan program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

“Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," lanjutnya.

Selain itu, dukungan juga datang dari Menteri Keuangan dan Menteri Sekretarias Negara untuk memastikan pengaturan regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan program. Dadan pun berharap pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih cepat dengan penerima manfaat yang terus meningkat.

“Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," tandas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah 'gelisah' lantaran masih banyak siswa yang belum mendapatkan jatah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai bahwa membutuh anggaran mencapai Rp100 triliun apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin memberikan makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan MBG bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Pak presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan [makan bergizi], itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga akhir 2025 target 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucapnya kepada wartawan.

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu saat ini juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu.

Oleh sebab itu, Dadan menghitung setidaknya membutuhkan anggaran tambahan Rp100 triliun untuk mencapai target yang diinginkan oleh Kepala Negara.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September [2025], sebetulnya Rp100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta itu," kata Dadan.

Dadan menerangkan untuk anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN itu mencapai Rp71 triliun. Dari dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 juta—17,5 juta penerima manfaat.

Angka tersebut, kata Dadan, membuat Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang melapor kepada ibunya bahwa banyak yang belum mendapatkan jatah makan gratis.

"Sabar, beliau akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kejadian keracunan yang menimpa 40 orang siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi murni karena human error.

Ia menuturkan, tidak ada pelanggaran maupun kesalahan di dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).

"Enggak ada pelanggaran SOP. Hanya kesalahan teknis saja. Yang Sukoharjo terutama ya ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Ia mengungkapkan, BGN sudah memiliki SOP untuk mencegah hal itu kembali terulang. SOP ini sudah dijalankan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Siswa yang sempat keracunan pun sudah mendapatkan penanganan medis dan saat ini sudah kembali sehat.

"Sudah punya teknis dan sudah diselesaikan. Human error. Sudah, lah, itu sudah human error yang sudah terjadi dan sekarang sudah diatasi sehingga anak-anak yang kemarin keracunan hari ini sudah sekolah lagi," ucap Dadan.

Dadan bilang, saat menyadari ada kesalahan hingga menyebabkan keracunan, petugas segera menarik menu ayam krispi yang diduga menjadi penyebab, dan menggantinya dengan telur.

Lalu, 40 anak-anak yang keracunan segera ditangani oleh petugas Puskesmas.

Hari ini, mereka sudah sembuh dan bersekolah lagi.

"Dan Alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Jadi tidak ada masalah," jelas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, program MBG pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025.

Terbaru, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan program makan bergizi gratis (MBG) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

BGN menghitung tambahan Rp 100 triliun yang dicairkan September akan cukup memenuhi target tersebut.

"Tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) akan dioptimalkan untuk penyiapan bahan baku.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun.

Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Saat ini, anggaran MBG Rp 71 triliun yang disetujui DPR RI akan mencakup 3 juta pelajar hingga April, 6 juta pelajar hingga Agustus, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal insiden keracunan makanan hingga mual-mual puluhan siswa SD Negeri (SDN) 3 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan murni kesalahan teknis dan memastikan tak ada unsur kesengajaan dalam insiden yang melibatkan 40 anak tersebut.

"Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/1).

Ia menjelaskan kejadian itu dapat segera diatasi berkat kesigapan petugas di lapangan yang langsung mengambil tindakan saat menyadari adanya masalah pada makanan ayam crispy yang dibagikan.

"Alhamdulillah sudah teratasi, karena pada saat dibagikan petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya," ungkapnya.

Untuk mencegah masalah lebih lanjut, sisa makanan sebanyak 2.400 porsi langsung ditarik dan diganti dengan telur. Langkah itu diambil agar program tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat.

"Sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur," tambah Dadan.

Selain itu, 40 anak yang mengalami keluhan kesehatan akibat konsumsi ayam crispy tersebut langsung mendapat penanganan medis dari petugas Puskesmas setempat.

"Kemudian anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas Puskesmas dan sudah sembuh," jelasnya.

Dadan memastikan kondisi para siswa sudah kembali pulih dan mereka dapat melanjutkan aktivitas belajar seperti biasa.

"Hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan, serta didampingi oleh petugas Puskesmas makan di sekolah dan normal," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa insiden ini tidak berdampak pada keberlanjutan program MBG. Menurutnya, upaya perbaikan teknis terus dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Jadi tidak ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 3 yakni nasi, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah. Dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.