Badan Bank Tanah menyiapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan tanah tersebut disediakan untuk tahap awal. Lokasinya tersebar di empat daerah, yaitu 23,17 ha di Bandung Barat; 19,4 ha di Purwakarta; 3,36 ha di Tanjung Pinang; serta 27,27 ha lainnya di Batubara, Sumatra Utara.

"Kita mendukung penuh program Presiden (Prabowo), yaitu 3 juta rumah. Enggak ada yang impossible kalau kita melakukan dengan niat baik dan bekerja cepat sesuai tata kelola yang baik," katanya dalam Silaturahmi Media Massa di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

"Insyaallah bisa didapat selama 5 tahun jadi 15 juta (rumah), saya yakin itu bisa tercapai. Nah, yang kita (Bank Tanah) sediakan totalnya sudah ada 73 hektare," jelas Parman.

Lalu, Parman dan tim mengundang belasan developer untuk membahas rencana pembangunan rumah. Bank Tanah meminta harga rumah yang dipatok pengembang tak mahal-mahal, terlebih tanahnya sudah disediakan negara.

Bank Tanah berharap harga jual rumah dari pengembang maksimal adalah Rp166 juta per unit untuk wilayah Batubara, Purwakarta, dan Bandung Barat. Sedangkan harga jual di atas lahan Kota Tanjung Pinang diharapkan tak lebih dari Rp173 juta.

Parman menegaskan kehadiran Bank Tanah untuk membantu penyediaan lahan murah. Di lain sisi, mereka juga memastikan status tanah tersebut clean and clear.

"Diharapkan developer juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Sekali lagi, tanahnya harus kita sediakan dalam keadaan clean and clear. Menariknya, di sini kalau ada tuntutan apapun yang dituntut bukan si developer, tapi adalah Badan Bank Tanah. Jadi, kita memberikan kepastian hukum kepada developer," tegasnya.

"Kita pikirkan ini akan diberi hak guna bangunan (HGB) dulu, hak pakai 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika dimanfaatkan, dapat diberikan hak milik (sertifikat hak milik). Untuk berapa lama? Perjanjiannya dengan developer untuk 80 tahun," imbuh Parman.

Alasan mengapa dipilih empat titik tersebut adalah karena daerah sekitarnya sudah cukup padat dan paling cepat untuk dibangun. Ia memperkirakan ada sekitar 7.000 rumah tapak yang bisa dibangun di atas lahan 73 ha milik Bank Tanah.

Di lain sisi, Bank Tanah mengklaim masih ada lahan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun rumah murah. Ada yang berasal dari aset sitaan koruptor sampai lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Parman mengatakan proses penggunaan lahan eks koruptor yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) masih cukup panjang. Setelah inkracht, tanah tersebut mesti dibalik nama menjadi milik Kementerian Keuangan.

Setelah itu, baru diserahkan kepada Bank Tanah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non-tunai berbentuk barang milik negara (BMN). Prosesnya juga harus melalui rapat dan persetujuan Komisi XI DPR RI.

Bos Bank Tanah itu menjelaskan bahwa aset eks BLBI juga cukup banyak. Misalnya, lahan seluas 3,7 ha di Lippo Karawaci dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp10 juta-Rp12 juta per meter persegi.

"Kalau aset sitaan Kejaksaan nanti akan dinilai juga dari Kementerian Keuangan. Kita sih mau supaya NJOP-nya jangan terlalu mahal juga gitu loh. Agar rumahnya bisa memang dapat dibeli (dan) dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membahas peluang kerja sama terkait program subsidi 220 ribu rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar lebih tepat sasaran untuk keluarga yang membutuhkan.

Pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3), Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, kolaborasi program subsidi rumah tersebut dapat menggunakan data keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN. "Kami akan menyiapkan data sekitar dua minggu setelah libur Lebaran, dengan berkoordinasi bersama tim terkait siapa saja yang memenuhi syarat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan merespons adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah disalurkan kepada masyarakat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara peluncuran tersebut di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dijelaskan, sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, lanjut dia, menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadi BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

BENAR-PKP merupakan singkatan dari Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan yang tidak hanya melayani pengaduan masyarakat terkait perumahan juga akan digunakan untuk edukasi. Nantinya, kanal pengaduan ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Tentu banyak hal yang masih belum sempurna, tentu ini merupakan akan terus secara terus-menerus kita selesaikan dan kita sempurnakan agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat perumahan tentu akan lebih baik," tuturnya.

Kanal pengaduan ini tidak hanya untuk konsumen rumah subsidi, bagi konsumer rumah komersial juga menggunakannya.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

(abr/zlf)

JAKARTA - Ciputra Group siap mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya berada di Lebak, Banten yaitu Kota Baru Maja yang ditetapkan sebagai Kota Baru Publik dalam RPJMN 2019-2024.

Dukungan tersebut seiring komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan. Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata mengatakan, Ciputra Group telah membangun lebih dari 2.000 unit rumah subsidi.

"Tersebar di sejumlah kota. Termasuk di Jambi, kami juga bangun rumah subsidi. Sementara Citra Maja City, kami bangun rumah dengan harga terjangkau, mulai dari Rp150 juta per unit," kata Budiarsa dalam keterangan tertulisnya.

Budiarsa memaparkan, Citra Maja City merupakan proyek perumahan terpadu yang menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait juga secara langsung telah melakukan kunjungan kerja ke Citra Maja City.

Hal ini menegaskan Perseroan mendukung langkah pemerintah dalam pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Budiarsa menilai dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Program 3 juta rumah pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas, insentif, infrastruktur, itu yang penting sekali," tutur Budiarsa.

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Lanjut Budiarsa menjelaskan, Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal. "Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," kata Budiarsa.

Saat melakukan kunjungan, Menteri PKP melihat langsung area perumahan, fasilitas umum seperti Sekolah Nasional Mutiara Bangsa, Sekolah Muslim Cendekia, Masjid Raya, Klinik Eco Medica 24 jam, pusat kebugaran dan rekreasi EcoClub, pusat belanja dan hiburan EcoPlaza, pusat kuliner Food Terrace, Taman Rekreasi Terra Garden seluas 2 hektar, progres pembangunan Mesjid dan Gereja, lokasi rencana RSUD Lebak serta berbagai tipe hunian yang tersedia di Citra Maja City.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menandatangani nota kesepahaman sekaligus serah terima kunci rumah untuk guru Indonesia dan penghargaan bagi pahlawan tanpa tanda jasa secara serentak di kota-kota di delapan provinsi.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, kegiatan tersebut digelar serentak di Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Bogor (Jawa Barat), Bangkalan (Jawa Timur), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

“Terima kasih, apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

Menurut Mu'ti, program tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-4 dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait merinci ada 20 ribu rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun hari ini penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Program penyediaan rumah subsidi tersebut merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Menteri PKP menyampaikan ke saya, kita langsung serah terima kunci

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci untuk program rumah untuk guru Indonesia dan penghargaan bagi pahlawan tanpa tanda jasa.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, kegiatan tersebut digelar serentak di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Menteri PKP menyampaikan ke saya, kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu terima kasih, apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Sejalan dengan AstaCita ke-4, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Menurut Mendikdasmen, kuncinya ada pada para guru. Lebih lanjut ia mengatakan guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak, ibu, sekalian sebagai pendidik,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Pada kesempatan itu Menteri PKP Maruarar Sirait merinci ada 20 ribu rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun hari ini penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Program penyediaan rumah subsidi tersebut merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri, untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Maruarar Sirait.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Rabu, 26 Maret 2025.

Syarat guru dapat rumah subsidi

Sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan rumah subsidi untuk pekerja ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner hingga kader lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji bisa punya rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan siap untuk membantu para pelaku pekerja ekonomi kreatif melalui alokasi bantuan rumah subsidi yang difasilitasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Ara menambahkan, hal yang dilakukannya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki gaji agar bisa membeli rumah.

"Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi untuk pegawai terutama Kader Lapangan BKKBN dan juga untuk pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner di berbagai daerah yang tidak mempunyai slip gaji. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk membantu memudahkan pekerja informal membeli rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara pun berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti harus bisa memilih pengembang yang berkualitas. Hal itu agar rumah yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang baik.

"Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat supaya bisa diedukasi untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar jangan ada lagi di luar yang berhak mendapatkan bantuan rumah subsidi," tutur Ara.

Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Wamenekraf menyambut baik dukungan Kementerian PKP untuk membantu pekerja ekonomi kreatif dan kader lapangan BKKBN mendapatkan alokasi rumah subsidi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

Jakarta -

Pemerintah melalui lima kementerian-lembaga termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) wujudkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci rumah bersubsidi.

Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Nantinya rumah-rumah subsidi ini akan dibangun serentak di 8 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut dari Aceh, Medan, Bogor, Bengkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan apresiasi kepada mitra kerjanya dalam program ini yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Karena program ini bisa direalisasi dalam waktu dekat dan cepat. Sebagai kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dan sesuai Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, guru memang patut diperhatikan kesejahteraannya.

Dengan begitu ia berharap, program rumah subsidi bisa bermanfaat bagi para guru yang diiringi dengan memberikan layanan pendidikan lebih baik.

"Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik," kata Mu'ti dikutip dari rilis yang diterima detikEdu ditulis Rabu (26/3/2025).

20 Ribu Unit Rumah Subsidi Siap Dihuni Guru

Tidak sendiri, Kemendikdasmen dibantu empat kementerian-lembaga lain dalam program ini. Mereka adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik.

Menteri PKP, Maruarar Sirait membeberkan ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Namun, baru 250 unit rumah yang diserahkan kuncinya secara simbolis.

Penyediaan 20 ribu unit rumah subsidi ini dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kendati demikian, tujuan utamanya agar lokasi tempat tinggal guru tak jauh dari tempat mengajar atau sekolah.

Sehingga ke depannya, guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya tanpa harus menempuh jarak jauh.

"Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik," ujar menteri yang disapa Ara ini.

Keinginan agar guru bisa lebih berkonsentrasi mengajar karena telah punya rumah yang layak huni juga disampaikan Direktur Utama BTN, Nixon L P Napitupulu. Menurutnya program ini akan paling disukai masyarakat karena menjadi bagian dalam proses mengentaskan kemiskinan.

Untuk menetapkan siapa penerima bantuan program, pemerintah mengandalkan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bangga bisa ikut berperan dalam pembangunan bangsa.

Ia percaya data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif. Termasuk dalam program Rumah untuk Guru Indonesia dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

"Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif," ucapnya.

(det/nwy)

KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan serah terima 250 kunci rumah subsidi untuk para guru melalui Program Rumah untuk Guru Indonesia di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari keterangan tertulis, Selasa.

Serahkan secara simbolis 250 unit rumah

Maruarar mengatakan, sebenarnya ada 20.000 unit rumah yang siap dihuni untuk para guru, namun penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Menurut pria yang akrab di sapa Ara ini, program penyediaan rumah subsidi merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

"Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, mengapresiasi kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

“Awalnya kita hanya MoU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” kata Mu'ti.

Mu'ti melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto memang berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Menurut Mu'ti, kunci pembangunan manusia yakni lewat para guru yang merupakan pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” pungkas Mu'ti.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membahas peluang kerja sama terkait program subsidi 220 ribu rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar lebih tepat sasaran untuk keluarga yang membutuhkan.

Pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3), Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, kolaborasi program subsidi rumah tersebut dapat menggunakan data keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN. "Kami akan menyiapkan data sekitar dua minggu setelah libur Lebaran, dengan berkoordinasi bersama tim terkait siapa saja yang memenuhi syarat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan merespons adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah disalurkan kepada masyarakat.