Jakarta -

Banyak perumahan mewah dan megah di Jakarta Barat. Begitu juga dengan resto atau tempat makan enak yang lokasinya di dalam perumahan.

Tren kuliner enak tak hanya meliputi resto atau kafe kekinian saja. Tapi belakangan banyak restoran, tempat makan sampai penjual makanan enak yang lokasinya berada di dalam perumahan.

Salah satunya di kawasan Jakarta Barat, ada banyak perumahan ternama di sana dan beberapa menjual makanan enak. Misalnya menu makanan rumahan dari katering legendaris yang sudah ada sejak dulu. Lalu di dalam perumahan di Jakarta Barat juga ada kafe sampai nasi ulam untuk sarapan.

Berikut lima rekomendasi kulineran di dalam perumahan di Jakarta Barat:

1. Nasi Ulam Berkat

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Sudah jualan sejak tahun 2005, Nasi Ulam Berkat ini jadi salah satu kulineran enak yang banyak direkomendasikan di dalam perumahan Permata Buana. Tepatnya di Blok E1 No. 59, JL. Pulau Pelangi, Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Menu makanan yang ditawarkan memang sederhana yaitu nasi ulam khas Betawi. Bisa pesan nasi ulam komplit sudah dapa kacang, ikan teri, telur dadar, tahu, kentang, dendeng, semur daging dan kerupuk dengan harga Rp 40.000.

Kalau mau pesan yang lauk standar juga bisa, seporsi nasi ulam standar sudah termasuk kacang, ikan dan telur dadar kisaran dari harga Rp 16.000 saja.

2. Rahayu Kitchen

Rahayu Kitchen : Sedap Mantap! Nasi Tempong Wagyu dan Nasi Madura Foto: detikFood

Rahayu Kitchen, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial, merupakan rumah makan keluarga yang terletak di dalam kawasan perumahan Puri Indah, Jakarta Barat. Tempat makan ini berawal dari usaha katering rumahan yang telah dirintis oleh Ibu Rahayu sejak puluhan tahun silam.

Meski ukuran tempatnya tidak besar,tapi tempatnya nyaman dan mengingatkan pada suasana makan di rumah sendiri. Menu yang ditawarkan pun mengangkat kekayaan kuliner Nusantara, khususnya masakan khas Jawa yang akrab di lidah banyak orang.

Bagi yang ingin datang bersama keluarga, beberapa menu unggulan patut dicoba. Antara lain Nasi Tempong Wagyu, Nasi Madura, Nasi Goreng Babat, hingga Rujak Manis Rahayu yang segar. Rentang harga makanannya pun cukup bersahabat, yakni sekitar Rp40.000 per porsi.

3. Pizza Peperino

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Jika biasanya gerai atau restoran pizza kekinian biasa ditemukan di dalam mal hingga kawasan tempat nongkrong, berbeda dengan gerai pizza satu ini yang lokasinya berada di dalam perumahan mewah di Jakarta Barat. Terletak di area perumahan mewah di Permata Mediterania, Srengseng, Jakarta Barat, gerai Pizza Pepperino berhasil menarik perhatian foodies yang penasaran dengan pizza yang mereka sajikan.

Salah satunya menu andalan mereka yaitu The Signature (Large: Rp 349.000). Menu pizza jumbo ukuran 35 cm ini terdiri dari 50 iris pepperoni. Selain The Signature, Pepperino juga memiliki varian pizza dari tuna yaitu Tuna Truffle. Harganya Rp 349.000 untuk ukuran large dengan besar mencapai 35cm. Terakhir ada Pizza Cheese Bomb (Rp 229.000), itu lebih ke Chicago Style. Bentuknya seperti pie.

Menu ini fokus memadukan empat jenis keju yang berbeda, dari olesannya menggunakan Cheese sauce, kemudian ditaburkan keju mozzarella, red cheddar dan blue cheese, keju bercak jamur yang viral beberapa waktu lalu.

4. Rona Roastery

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Bagi penikmat kopi, jangan lewatkan untuk mampir ke kafe slow bar yang satu. Kafenya disebut-sebut sebagai hidden gem, karena berlokasi di dalam komplek perumahan. Kafe slow bar tersebut bernama Rona Roastery. Meskipun masih terbilang baru, tetapi kafe ini sudah banyak menarik perhatian bagi penikmat kopi.

Rona Roastery berlokasi di Jalan Kencana Elok Timur II No.20 Blok K3, Kembangan, Jakarta Barat. Semua kopi yang ditawarkan di sini diseduh dengan teknik manual brew. Harganya terbilang terjangkau, kisaran dari Rp 25.000 - Rp 50.000.

Tak kalah menarik ada kopi mocktail Yuzu yang disajikan dengan sirup markisa. Racikan kopi ini memiliki karakteristik rasa yang segar dan fruity.

5. Bakmi Ling Ling

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Menikmati bakmi dengan isian daging ayam dan daging babi bisa mampir di warung ini. Nama tempatnya adalah Bakmi Ling Ling yang berlokasi di komplek Puri Indah, Jakarta Barat.

Seporsi bakmi ayam dan babi di sini dibanderol sekitar Rp 40.000. Untuk mienya sendiri menggunakan mie karet, sehingga teksturnya kenyal dan ukurannya besar.

Baik daging ayam hingga daging babinya disajikan royal. Enak dipadukan dengan kuah kaldu yang ringan dan gurih. Supaya makin spesial, kamu bisa pesan bakso goreng yang renyah dengan cita rasa udang.

(sob/odi)

Tabalong, Kalsel (ANTARA) - PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melalui PT Adaro Indonesia-Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) menggaet Pemerintah Kabupaten Tabalong meluncurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak usia dini di Taman Kanak-kanak Satu Atap Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua YABN Zuraida Murdia Hamdie di Tabalong, Sabtu, mengatakan Adaro berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dan kesehatan anak usia dini di wilayah operasional melalui nota kesepahaman dengan pemerintah daerah sebagai proyek percontohan dunia mendukung program strategis nasional MBG.

Zuraida mengungkapkan program MBG tersebut dimulai dari peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TK binaan Adaro yang tersebar di sekitar operasional perusahaan.

"Kita meluncurkan makan bergizi gratis perdana pada PAUD binaan salah satunya TK Kasiau yang paling bagus dan kooperatif sehingga mudah berkolaborasi," kata Zuraida.

Selanjutnya Adaro akan mencari model proyek terbaik sehingga sasaran MBG akan lebih besar dan bantuan secara konsisten diberikan hingga Desember 2025.

Bagi Zuraida, pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akan menjadi faktor yang sangat diperhatikan Adaro pada proyek MBG tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong M Hasbi mengapresiasi dukungan Adaro dan mitra pada pemberian makanan bergizi gratis bagi anak usia dini.

Program MBG ini pun diharapkan bisa berkelanjutan seperti yang dilontarkan Kepala Sekolah TK Satu Atap Kasiau Gusti Narela.

Selain Zuraida, hadir pula perwakilan PT Adaro Indonesia Zulfadeli Rahman dan Kepala Desa Kasiau Rahmad Fauzi dengan memberikan 24 paket makanan secara simbolis kepada anak TK Satu Atap Kasiau.

Program ini dijalankan melalui skema berbasis pemberdayaan lokal, menggunakan bahan pangan lokal yang diolah penyedia katering yang berlokasi di sekitar sekolah.

Setiap makanan yang diberikan telah melewati pengawasan gizi dengan standar kesehatan nasional, guna memastikan kandungan nutrisi yang tepat bagi anak-anak.

Untuk standar gizi, kehigienisan, pemeriksaan dan pengukuran kondisi fisik anak dilakukan dengan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

“Sesuai menu Isi Piringku yang sudah kita gaung-gaungkan dari Menteri Kesehatan bahwa makan sehat itu tidak mesti harus mahal dan cukup menggunakan makan di sekitar lingkungan ,” ucap Kabid Kesmas Dinkes Tabalong Catur Yudha Murtopo.

Pelaksanaan program ini juga merupakan bagian dari penguatan Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK) yang telah dijalankan Adaro melalui Program Adaro PAUD Berkarakter pada berbagai lembaga PAUD binaan.

Makan Bergizi Gratis juga menjadi elemen pelengkap yang mendukung pendekatan holistik tersebut dan tidak hanya membentuk karakter anak sejak dini, tetapi juga memastikan tumbuh kembang fisik dan mental mereka terpenuhi secara optimal.

Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap pada lima TK/PAUD yang tersebar di Kabupaten Tabalong dan Balangan selama periode April-Desember 2025.

Pewarta: Taufik Ridwan/Herlina Lasmianti
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

(dil/dil)

KOMPAS.com - Sederet kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis terjadi sepanjang 2025.

Kasus keracunan MBG terbaru, terjadi di Cianjur dan bahkan ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat.

Setiap kasus keracunan massal MBG memilik penyebab yang berbeda-beda.

Salah satunya, di Bombana, Sulawesi Tenggara, keracunan MBG disebabkan oleh menu ayam tepung yang sudah basi.

Sementara itu, penyebab keracunan massal karena MBG di Sukoharjo terjadi karena olahan ayam yang kurang matang.

Dari berbagai kasus keracunan massal dalam program MBG ini, bagaimana tanggapan ahli gizi?

BGN sudah merilis 5 kunci keamanan pangan

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. Tan Shot Yen menanggapi bahwa dirinya telah memperhatikan isu ini sejak bulan Januari.

"Sebetulnya dari panduan teknis MBG yang dirilis BGN sudah jelas," terang Tan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Tan menjelaskan bahwa BGN sudah merilis 5 kunci keamanan pangan, yaitu menjaga suhu makanan, menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak dengan benar, serta memisahkan pangan mentah dan pangan matang.

"Apakah semua hal di atas sudah dijalankan dengan baik? Adakah monitoring dan supervisi?" ujarnya.

Tan telah mengimbau bahwa pengelolaan makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak.

Dokter ingatkan prinsip keamanan pangan HACCP

Diberitakan Kompas.com (3/1/2025), Tan menjelaskan salah satu prinsip keamanan pangan, yaitu Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Tan menjelaskan bahwa metode HACCP mengatur pengelolaan makanan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan, mulai dari bahan baku dipilih hingg sampai ke konsumen.

Berikut enam prinsip dan langkah penerapan HACCP.

• Menyeleksi bahan pangan

Dokter Tan mengatakan bahwa pada saaat dibeli, bahan baku makanan perlu diperhatikan kesegarannya.

Bebrapa jenis makanan juga memiliki syarat-syarat kelayakan tertentu, misalnya daging, ikan, sayuran, dan bumbu dapur.

Tan mengimbau bahwa bahan mentah yang hendak diolah tidak booleh dalam keadaan busuk dan berjamur.

• Menyimpan bahan makanan dengan benar

Indonesia memiliki iklim lembab yang dapat menyebabkan bahan makanan menjadi mudah busuk.

Tan menerangkan bahwa makanan yang tidak segar karena masalah penyimpanan tidak boleh diberikan pada anak-anak.

“Bukan cuma beras, bahan makanan yang lain misalnya daging dan bumbu dapur lainnya, harus benar-benar tepat suhu dan cara penyimpanannya,” ujar Dokter Tan.

• Menjaga kebersihan masakan

Kebersihan bahan baku dan alat masak juga perlu diperhatikan.

Dokter Tan juga menyarankan untuk menjaga kebersihan dapur agar tidak menjadi sarang tikus, kucing, atau binatang lainnya yang berisiko merusak mutu makanan.

• Memperhatikan penyedap rasa atau bahan tambahan lain

Dokter menyoroti risiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan micin, saus, atau penyedap rasa lainnya dalam masakan.

Dia menyarankan agar bahan tambahan ini digunakan sesuai porsinya atau bahkan sebisa mungkin dihindari.

“Micin atau persausan itu punya risiko kelebihan kandungan garam, gula, atau bahkan micin itu sendiri,” ujarnya.

• Memilih bahan kemasan yang aman

Bahan untuk mengemasa makanan haruslah bebas dari zat-zat berbahaya.

Selain itu, makanan panas juga tidak diperbolehkan untuk langsung disimpan di wadah plastik yang mengandung BPA.

Dokter Tan juga melarang penggunaan styrofoam atau kertas nasi yang dilapisi plastik sebab berpotensi meleleh saat terkena makanan panas.

"Pengemasan plastik harus bebas BPA. Haram hukumnya memakai plastik gula atau es. Nanti ada mikroplastik di makanannya," kata dia.

• Memperhatikan cara dan waktu mendistribusikan makanan

Dokter mengungkapkan bahwa makanan yang sudah matang harus segera dikonsumsi dalam waktu dua jam setelah dimasak.

Sesudah 2 jam, makanan akan berada pada suhu antara 5 sampai 60 derajat Celsius.

Pada suhu kritis tersebut, bakteri dan jamur dapat tumbuh.

Dokter Tan menambahkan bahwa makanan basi disebabkan proses menyimpan makanan dalam suhu kritis tersebut, bukan karena wadah makanan yang ditutup saat masih panas.

(Sumber: Kompas.com/Devi Pattricia | Editor: Bestari Kumala Dewi)

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah pusat menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sekolah-sekolah di Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti dua pilar utama dalam pelaksanaan program MBG, yaitu aspek higienitas dan kandungan gizi makanan.

Selain itu Wamendagri Bima Arya menyinggung dampak ekonomi lokal dengan pelibatan pelaku usaha daerah sebagai vendor MBG.

"Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Yang kedua itu harus membelikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini, jadi supplier-nya juga harus di sini semuanya pengusaha katering dan sebagainya," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Balikpapan, Jumat (25/4/2025).

Bima menambahkan, penyajian makanan harus dilakukan secara higienis mulai dari proses pengolahan hingga waktu penyajian. Menurutnya, kandungan gizi dalam setiap porsi makanan harus menjadi perhatian utama.

Hal ini dinilai menjadi indikator keberhasilan program yang menargetkan peningkatan kualitas kesehatan dan daya pikir anak-anak Indonesia.

Bima menyebut pentingnya tata kelola yang transparan dan profesional. Menurut Bima seluruh kepala daerah wajib terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.

"Ada penyimpangan atau hal yang tidak sesuai, ya sampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, kepala daerahnya harus menindaklanjuti, jadi harus dilakukan proses evaluasi terus-menerus," sebutnya.

Bima menuturkan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, meski masih dalam tahap awal.

"Yang awal-awal ini saya kira cukup baik. Di setiap provinsi sudah mulai ada percontohan (yang bisa jadi rujukan)," katanya.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR Perumahan .

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas masukan para pengembang yang mengalami masalah ketika banyak konsumen yang harusnya bisa memiliki rumah dengan KPR bersubsidi namun terganjal SLIK OJK.

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.

Jakarta -

Kembali gaduh laporan kasus keracunan massal makanan bergizi gratis (MBG). Teranyar terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya SDN 33 Kasipute pada Rabu, (23/4/2025).

Belasan murid dilaporkan setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.

Beberapa hari sebelumnya, kasus yang mirip terjadi di Cianjur. Pada Senin (21/4), keracunan massal terjadi pada 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menekankan sudah ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Utamanya pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas sebagai distribusi dan pengawasan MBG.

Khusus terkait kasus Cianjur, dua perbaikan yang diminta BGN adalah pergantian food tray dari berbahan plastik, menjadi stainless steel. Kedua, alur proses yakni akses bahan baku yang berbeda dengan akses makanan setelah selesai dimasak, untuk dikirim.

"Seperti diketahui, MBG di SPPG Cianjur telah dilaksanakan mulai 15 Januari 2025 dan baru pertama kali terjadi. Jadi butuh penyegaran dan tambahan pelatihan," tandas Prof Dadan saat dihubungi detikcom Jumat (25/4/2025).

Sementara di Kabupaten Bombana, disebutnya berhasil dicegah di sekolah-sekolah lain.

"Sekolah lainnya aman, BGN akan melakukan pelatihan peningkatan kualitas makanan secara berkala," pungkasnya.

(naf/kna)

DI ATAS kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah narasi kemanusiaan yang indah. Negara hadir memberi makan bagi anak-anak bangsa.

Gizi terpenuhi, masa depan terjamin. Namun, di balik janji yang manis itu, publik menemukan kesemrawutan, ketidaksiapan, dan ironi politik yang menusuk akal sehat.

Dicanangkan sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, MBG diklaim sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan balita.

Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk 2025, dengan target penyediaan makanan bergizi untuk 83 juta penerima manfaat. Langkah besar, monumental, dan—sayangnya—tidak cukup transparan dan terukur.

Anggaran jumbo, transparansi mini

Apa yang membuat MBG menuai kritik bahkan sebelum benar-benar berjalan? Jawabannya adalah akuntabilitas.

Ketika anggaran Rp 71 triliun diumumkan, publik berhak bertanya: bagaimana pengelolaannya? Siapa yang mengawasi? Apa tolok ukur keberhasilannya?

Di berbagai diskusi kebijakan, para ekonom dari INDEF dan CELIOS sudah mengingatkan: program ini berpotensi menjadi "ladang basah" baru jika tidak dikawal ketat.

Distribusi dana yang besar ke unit-unit bernama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan nilai Rp 7 miliar hingga Rp 10 miliar per unit justru menambah ruang untuk penyelewengan, bukan kepastian gizi.

Belum lagi jika dihitung berapa persen dari anggaran yang benar-benar sampai ke perut anak-anak.

Kita ingat bagaimana program makan gratis di masa lalu sering kali bermuara pada proyek fiktif, pengadaan siluman, dan makanan basi di lapangan. Alih-alih menyehatkan, justru bisa mencederai. Pelajaran itu seolah diabaikan.

MBG dalam konstruksi politik kekuasaan adalah simbol. Ia lebih merupakan manuver pencitraan daripada kebijakan publik yang matang.

Di tengah tekanan publik pasca-Pemilu yang sarat kontroversi, program ini tampil seperti tameng moral. Bahwa rezim ini peduli, bahwa negara tidak abai. Namun, simbol tidak cukup. Bangsa ini sudah kenyang dengan kebijakan kosmetik.

Program sebesar ini seharusnya dimulai dengan pilot project yang serius, data gizi yang akurat, dan evaluasi sistemik. Namun yang terjadi, pemerintah justru mendahulukan seremoni dan alokasi anggaran jumbo sebelum sistemnya siap.

Seorang kepala daerah di Jawa menyampaikan keluhannya kepada media: "Kami belum tahu mekanisme distribusinya, tetapi kami diminta mendukung penuh."

Ini bukan anekdot, ini potret sistem birokrasi yang dibutakan oleh euforia politik pusat.

Satu narasi yang terus didorong dalam MBG adalah penggunaan bahan pangan lokal. Ini seharusnya menjadi momentum besar bagi petani dan pelaku UMKM pangan.

Namun dalam praktiknya, muncul kekhawatiran soal dominasi penyedia besar yang punya akses pada kekuasaan.

Jika rantai distribusi dikuasai oleh korporasi tertentu atau bahkan afiliasi politik tertentu, maka program ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru dengan jubah bantuan sosial.

Masalah lainnya adalah soal standarisasi gizi. Bagaimana memastikan bahwa makanan yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi yang beragam dari balita hingga siswa SMA? Tanpa pedoman ketat dan pengawasan medis, gizi bisa jadi jargon, bukan substansi.

Polemik dan ketidaksiapan

Survei yang dirilis oleh CELIOS menunjukkan bahwa 59 persen responden menyatakan tidak setuju dengan MBG. Alasannya? Karena khawatir program ini tidak tepat sasaran, menambah beban fiskal negara, dan membuka celah korupsi.

Kritik ini bukan berarti publik antibantuan. Justru sebaliknya, rakyat mendambakan program yang benar-benar solutif.

Namun ketika bantuan disiapkan tanpa kesiapan sistem, data penerima tidak akurat, dan distribusi tidak efisien, maka kepercayaan publik akan runtuh.

MBG bisa jadi seperti bansos Covid-19 yang penuh masalah—transaksi politik di balik kantong plastik berisi beras dan mie instan.

Hingga kini, belum ada informasi yang gamblang mengenai siapa yang bertanggung jawab mengawasi MBG secara nasional.

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk dari awal untuk mencegah? Apakah BPKP akan mengaudit realisasi dan dampaknya? Apakah masyarakat bisa mengakses laporan kinerja MBG secara terbuka?

Tanpa akuntabilitas yang kuat, MBG hanya akan menambah daftar panjang program bantuan yang gagal karena lebih sibuk mengurus narasi daripada implementasi.

Memberi makan rakyat bukan hanya soal memberi makan. Ia adalah soal martabat. Negara yang sungguh-sungguh ingin menyejahterakan rakyatnya harus mampu melampaui seremoni.

Ia harus hadir dalam sistem berkeadilan, tata kelola yang bersih, dan penghormatan terhadap penerima bantuan sebagai warga negara, bukan sebagai objek.

Dalam banyak kasus, bantuan makanan di lapangan justru disertai stigma. Anak-anak yang menerima makanan gratis dianggap “miskin”, dan kadang diejek oleh teman sekelasnya.

Jika hal ini tidak dipikirkan sejak awal, maka MBG tidak hanya gagal secara kebijakan, tetapi juga secara etik.

Evaluasi serius

Sebagai program nasional, MBG sudah terlanjur diluncurkan. Maka tugas kita bukan hanya mengkritik, tetapi mendorong evaluasi dan koreksi secepat mungkin.

Pemerintah harus membuka data, membentuk pengawas independen, dan merancang sistem audit publik. DPR harus lebih aktif, bukan hanya menyetujui anggaran, tapi juga mengawal penggunaannya.

Publik juga harus diberi ruang untuk melaporkan penyimpangan, tanpa takut dibungkam. Dalam era digital seperti sekarang, pengawasan masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari desain kebijakan publik.

MBG adalah peluang, tetapi juga ujian. Apakah negara benar-benar ingin hadir untuk rakyat, atau hanya menggunakan rakyat untuk kepentingan politik kekuasaan?

Apakah makan gratis menjadi pintu masuk untuk revolusi gizi, atau sekadar pintu belakang bagi korupsi?

Di balik nasi bungkus yang dibagikan ke sekolah-sekolah, tersimpan pertanyaan besar tentang cara kita membangun bangsa. Apakah dengan kejujuran dan tanggung jawab, atau dengan retorika dan transaksionalisme?

MBG harus menjawab itu. Jika tidak, maka ia hanya akan menambah daftar panjang kegagalan kebijakan yang lahir dari niat baik, tapi ditelan kerakusan kekuasaan.

Bombana -

Sebanyak 53 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga dalam kondisi basi. Hal itu mengakibatkan 10 siswa SD muntah-muntah setelah menyantap MBG tersebut.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4/2025) pagi. Polres Bombana yang mendapat laporan kemudian turun melakukan penyelidikan.

Dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap MBG yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Dirangkum detikcom, Sabtu (26/4), berikut 4 hal tentang 53 paket MBG diduga basi bikin 10 siswa SD di Bombana muntah-muntah:

1. 10 Siswa SD Muntah-muntah

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Pihaknya mengecek pengecekan dapur umum hingga bahan baku MBG.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah," kata Wisnu kepada detikcom, Kamis (24/4).

Wisnu menuturkan pihaknya juga meminta keterangan pihak ketiga selaku penyedia MBG. Dia mengaku para siswa yang mengalami muntah sudah ditangani.

"Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di Rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

2. 53 Paket MBG Diduga Basi

Dari hasil penyelidikan, Wisnu mengaku ada 53 paket MBG yang ditemukan dalam kondisi. Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Bombana.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," beber Wisnu.

Wisnu mengaku ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan di tiga sekolah, yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Namun paket MBG yang diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," jelasnya.

3. Pengelola Salah Simpan Bahan

Wisnu menduga paket MBG dalam kondisi basi karena pengelola keliru dalam menyimpan bahan baku. Dari hasil pemeriksaan, bahan baku untuk MBG tidak disimpan di lemari pembeku sebelum diolah.

"Dari keterangan yang diambil, salah penyimpanan bahan, seharusnya ayam disimpan di freezer tapi ini mereka simpan di chiller pendingin yang tidak bisa beku, mungkin dari situ bahannya basi," paparnya.

Adapun jenis makanan yang diduga basi adalah ayam krispi dalam lauk paket MBG tersebut. Pengelola menyediakan sebanyak 1.026 paket untuk tiga sekolah.

"Dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan, sekitar 53 paket yang diduga basi itu lauknya berupa ayam krispi," beber Wisnu.

4. Polisi Usut Dugaan Pidana

Polres Bombana memastikan tetap melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Pihaknya menyelidiki dugaan tindak pidana di balik perkara tersebut.

"Kalau dugaan pidana kita masih dalami dan kita belum menemukan, terus kita selidiki (pidana)," ungkapnya.

Wisnu mengatakan program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Bombana. Pengelola program ini juga dinilai belum berpengalaman.

"MBG ini pada dasarnya merupakan yayasan perdana untuk menyediakan makanan ke penerima manfaat," imbuh Wisnu.

(sar/sar)

Jakarta -

Yayasan Media Berkat Nusantara buka suara terkait tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan juga dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Selain itu, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Yayasan Janji Cairkan Duit Mitra

Sementara itu, Perwakilan Yayasan, Mei Imaniar, menegaskan bahwa pihaknya akan mencairkan uang pembayaran operasional mitra tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Pasti akan dicairkan. Dari Yayasan, akan mencairkan, sesuai arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei, dalam kesempatan yang sama.

Terkait klaim data dan ketentuan tentang transparansi pengeluaran mitra yang menggunakan uang negara itu, yayasan akan serahkan kepada pihak ketiga untuk mengurusnya.

Di sisi lain, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana operasional yang belum dibayarkan. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama," imbuh Timoty.

"Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsinyasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira (Mitra MBG), kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," sambungnya.

(shc/hns)

Jakarta -

Polri bersama Universitas Pertahanan (Unhan) berkolaborasi dalam Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng). Polri menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Polri berperan aktif mencetak SDM unggul yang siap mengawaki program strategis nasional, terutama peningkatan kualitas gizi masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya membentuk karakter tangguh, tetapi juga memastikan peserta mampu menjalankan peran di lapangan dengan profesional," tegas Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo, dalam keterangan tertulis Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Jumat (24/4/2025).

Teguh menjelaskan program MBG adalah pelaksanaan dari poin keempat Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat pembangunan SDM, kesehatan, dan kesetaraan melalui MBG. Pelatihan SPPI ini diikuti oleh 3.183 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang akan disiapkan sebagai penggerak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelatihan digelar sejak 14 April hingga 12 Juli 2025, atau sekitar 3 bulan. Peserta dibekali materi dasar kemiliteran, disiplin, etos kerja, dan loyalitas tinggi di tujuh Satuan Pendidikan (Satdik) Polri, termasuk SPN Purwokerto, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair.

Berikut 7 sekolah polisi yang menyelenggarakan Pelatihan SPPI:
1. Pusdik Brimob (448 peserta)
2. Pusdik Polair (200 peserta)
3. Satlat Kor Brimob (247 peserta)
4. SPN Polda Jateng (941 peserta)
5. SPN Polda Sulsel (651 peserta)
6. SPN Polda Sumsel (321 peserta)
7. SPN Polda Bali (375 peserta).

Pelatihan ini merupakan respons Polri terhadap surat dari Rektor Unhan Nomor B/553/II/2025 dan B/577/II/2025. Surat itu berisi permohonan dukungan fasilitas dan personel.

Saat mengecek jalannya pelatihan, Teguh juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur atau SOP, menjaga kesehatan peserta, serta memastikan asupan gizi para peserta selama pelatihan. "Kami berkomitmen menyiapkan generasi yang sehat dan kompeten, sekaligus menjadi contoh dalam implementasi program makan bergizi gratis," tambahnya.

Teguh menyampaikan kegiatan dia pun berdialog dengan para pengasuh pelatihan guna memastikan keselarasan proses pembelajaran dengan target capaian. "Dukungan Polri ini menjadi bukti nyata loyalitas institusi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Teguh.

(aud/rfs)

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan dukungan secara penuh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menilai program ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menanggulangi masalah gizi buruk serta stunting di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. MBG juga akan memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal karena dapur MBG membeli bahan makanan dari pengusaha lokal dan BUMDes,” katanya di Bandung, Jumat.

Ia mengatakan program ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru karena setiap dapur MBG membutuhkan puluhan tenaga kerja untuk operasional sehari-hari.

“Ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas,” kata dia.