Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan cakupan penerima program makan bergizi gratis (MBG) masih sebesar 0,8% dari target nasional mencapai 82,9 juta penerima tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.

Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Meskipun masih mencakup 0,8% dari target penerima penerima, Dadan melihat masih mempunyai peluang yang besar. Hal ini berarti masih ada 98,5% masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8%. Peluangnya masih besar," tambah Dadan.

Dadan mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Dadan menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. "Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Efisiensi anggaran infrastruktur berdampak kepada program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat infrastruktur Yayat Supriyatna mengatakan, meskipun pelaksanaan program 3 juta rumah ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), namun tidak akan lepas hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pasalnya, dari sisi inovasi bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, pengembangannya saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PU di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"Pertanyaannya, bagaimana dengan inovasi bangunan? Itu kan PU, Cipta Karya. Ada teman-teman di aspek ini yang menemukan precast sehingga membangun rumah bisa lebih cepat," ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (03/02/2025).

Selain itu, baik perumahan maupun rumah susun (rusun) tentu memerlukan ketersediaan air hingga akses jalan.

Belum lagi masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang juga menjadi ranah Kementerian PU.

"Ketika di suatu kota itu cuma ada 50 truk sampah, tiba-tiba kota itu makin diperluas, makin banyak perumahan baru, kawasan baru, sementara TPA-nya enggak bisa menampung, akhirnya ya begitu lah," kata Yayat.

Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra).

"Justru menurut saya dengan adanya masalah itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang belum ditetapkan itu harus direvisi ulang untuk mensinergikan yang sudah disusun oleh Bappenas dengan Renstra-Renstra yang sudah disusun dan ditetapkan oleh teman-teman di kementerian, khususnya di PU," ucap Yayat.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa sisa anggaran Kementerian PU tahun 2024 adalah Rp 26 triliun.

Ada pun tahun 2025, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,95 triliun.

"(Efisiensi) 74 persen, sisanya Rp 26 triliun dari total Rp 110 triliun," ungkap Dody, Jumat (31/01/2025).

Sementara jika dihitung kembali, 74 persen dari Rp 110,95 triliun adalah Rp 82,103 trilun. Berarti, sisa anggaran Kementerian PU adalah Rp 28,847 triliun.

Sedangkan jika sisa anggarannya adalah Rp 26 triliun seperti yang disebutkan Dody, maka efisiensinya bukan 74 persen melainkan 76 persen.

Kendati demikian, Dody mengatakan efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur.

"Insya Allah (enggak mengganggu), biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," kata Dody.

Strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi.

"Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," tutur Dody.

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden optimistis bahwa program nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwacanakan anggarannya ditambah dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Menurutnya, program ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9 persen.

"Anggaran Rp171 triliun dipakai untuk pengadaan makanan untuk anak-anak dan ibu-ibu yang hamil, ini akan menambah growth, pertumbuhan ekonomi kita 1,995 persen," kata Hashim dalam acara Perayaan Imlek Forum Masyarakat Indonesia Emas di Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, ia juga menjelaskan kontribusi dari program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia yang bekerja sama dengan Qatar, dapat mengerek industri semen yang sedang lesu dan industri meubel.

"Saya dapat laporan dari Asosiasi Semen Indonesia, mereka bergembira karena 3 juta unit rumah dan apartemen membutuhkan 15 juta ton semen setiap tahun. Mereka senang sekali karena ternyata industri semen lagi lesu di Indonesia," ujar Hashim.

Dia menyebut, dua program ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia optimistis apabila program ini berjalan dengan baik maka perekonomian Indonesia akan turut bertumbuh.

"Belum termasuk program hilirisasi, belum termasuk kawasan food estate, belum termasuk internet connectivity yang bisa 1 persen per tahun, kita bisa dapat 10 persen per tahun. Saya sangat-sangat optimis," ujarnya.

Berjalannya program nasional ini, kata dia, juga didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang akan difokuskan kepada program-program yang lebih produktif.

"Anggaran Rp306 triliun itu sudah dihemat dan akan dianggarkan, akan dialokasikan untuk program-program yang produktif. Bukan pengadaan seminar, kunker, studi banding yang banyak tidak ada gunanya. Tapi kita nanti akan arahkan ke hal-hal yang positif," katanya.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membentuk satuan tugas (satgas) akselerasi kontribusi NU untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Tugas satgas itu untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat layanan, yakni dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren-pesantren.

"PBNU sudah membentuk khusus satuan tugas akselerasi untuk kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis, dan segera sudah bekerja untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Yahya mengatakan, pembentukan satgas ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Prabowo mengapresiasi dan mendorong agar program makan bergizi gratis bisa menjangkau lebih luas.

Terlebih, Prabowo memiliki target agar seluruh anak bisa terjangkau program unggulan tersebut pada akhir Desember 2025.

"Karena beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai," ujarnya.

Yahya menyebut, identifikasi ini diperlukan mengingat para santri juga menjadi sasaran dalam program makan bergizi gratis.

Setidaknya, menurut Yahya, ada sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren.

"Semua 5 juta itu masuk dalam target program MBG ini, jangan sampai ada yang kelewatan. Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut," kata Yahya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pertama kali berjalan pada 6 Januari 2025.

Rencana terbaru, Presiden Prabowo mengalokasikan tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

BOYOLALI, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa masyarakat menyambut positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu bulan.

Dalam kunjungannya ke SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, pada Senin (3/2/2025), Qodari menyatakan harapan besar Presiden Prabowo Subianto agar program ini dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo itu punya optimisme yang luar biasa dan punya harapan yang luar biasa terhadap makan bergizi gratis ini. Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus," kata dia.

Tantangan progam makan bergizi gratis di Indonesia

Qodari juga berbagi informasi mengenai laporan dari siswa-siswa yang menerima makanan bergizi gratis, yang menuliskan pesan terima kasih kepada Presiden Prabowo.

"Saya pribadi mendapatkan laporan-laporan di beberapa tempat kita ompreng yang sudah selesai anak-anak makan dibuka mau dicuci di dalamnya ada ucapan-ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo," kata dia.

"Dan Pak Prabowo sebetulnya tahu dan mengatakan bahwa jangan terima kasih kepada beliau. Itu kebesaran hati seorang Pak Prabowo. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa ini kata Pak Prabowo," imbuhnya.

Meskipun masyarakat menyambut baik program ini, Qodari menyadari tantangan yang dihadapi pemerintah untuk merealisasikan MBG bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Sambutan sangat luar biasa. Tantangan adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Qodari menjelaskan bahwa program MBG ditargetkan dapat memenuhi 83 juta orang pada 2029.

Namun, dengan adanya penghematan anggaran, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan agar program ini dapat menjangkau 83 juta penerima dalam waktu satu tahun.

"Tadinya MBG ini sekitar hampir 83 juta penerima itu kan 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN menemukan anggaran yang bisa dipakai untuk MBG ini dalam waktu satu tahun bisa diselesaikan," ujarnya.

Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan sekitar 28.000 dapur SPPG, dengan asumsi satu SPPG dapat menyediakan 3.000 porsi MBG.

Namun, jika dapur SPPG mampu memenuhi 6.000 porsi makanan seperti di Gagaksipat, Boyolali, maka jumlah SPPG yang dibutuhkan akan berkurang menjadi sekitar 15.000.

"Tantangannya adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Yang misal SPPG hanya 3.000 berarti sekitar 28.000 SPPG. Nah, misalnya kalau di tempat ini 6.000 sekitar 15.000 SPPG. Jadi saya kira tantangannya di sana," ungkap dia.

Lebih lanjut, Qodari menekankan perlunya dukungan dari berbagai kalangan agar pelaksanaan program MBG di Indonesia berjalan lancar.

"Karena gagasan besar ini bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan di lapangan dalam konteks Indonesia yang begitu luas dan penerima yang begitu banyak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan contoh yang bagus dengan semangat dan gotong royong berbagai kalangan," tutup Qodari.

Boyolali -

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Boyolali. Qodari mengungkap hasil evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berjalan.

Qodari meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Selain itu, dia juga meninjau ke SMAN 1 Ngemplak.

"Jadi ini dua tempat, dua SPPG masing-masing ini bisa (melayani) 6.000 (porsi). Kalau saya pribadi melihat tempat ini adalah tempat yang ideal untuk menjadi percontohan bagi SPPG di Indonesia," ujar Qodari kepada para wartawan usai meninjau SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, untuk di beberapa daerah kondisinya perlu penyesuaian. Karena SPPG Gagaksipat ini dibangun dari awal atau dari tanah kosong.

"Mungkin nanti Pak Puspo (pengelola SPPG Gagaksipat) bagaimana nanti kalau ada bangunannya kriterianya seperti apa, yang tetap bisa memenuhi syarat," jelasnya.

Qodari mengemukakan, SPPG di Gagaksipat ini sangat ideal sebagai dapur. Misalnya untuk bahan makanan ruangnya berbeda atau dipisahkan. Dapur dan alat-alat masaknya juga didesain sedemikian rupa. Lantainya juga dibangun tanpa adanya nat atau sela pertemuan antar keramik dan tidak ada lekukan yang berpotensi menyimpan bakteri.

"Karena itulah tidak mengherankan kalau nanti produk makanan bergizi gratis dari tempat ini adalah produk berkualitas, dalam pengertian bahan bagus, gizi cukup, kemudian bersih juga," imbuh dia.

Tak hanya harus sesuai standar, makanan yang disalurkan juga harus enak.

"Bahwa makanan itu harus standar dan enak. Ini harus diingat oleh MBG. Bahwa makanan itu juga harus enak, kasihan anak-anak kalau dikasih makanan tidak enak," sambungnya.

Ditanya terkait evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berlalu, Qodari menilai program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, dia bilang terdapat penerima makan gratis yang diam-diam menyampaikan rasa terima kasih untuk Prabowo.

"Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus. Saya juga dapat laporan dari beberapa tempat ketika empreng (Tempat makan) itu dibuka ketika mau dicuci, itu di dalamnya ada ucapan-ucapan terimakasih kepada Pak Prabowo," katanya.

"Sambutan luar biasa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Tadinya MBG ini kan sekitar hampir 83 juta penerima itu kan (sampai) pada 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN, menemukan dalam tanda kutip ya, anggaran yang bisa dipakai untuk MBG dalam satu tahun bisa diselesaikan," ucap Qodari.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Jika satu SPPG untuk 3.000 penerima, maka dibutuhkan 28 ribu SPPG. Hingga akhir tahun ini diharapkan bisa selesai.

Berdasarkan data BGN, lanjut dia, hingga akhir Januari 2025 kemarin ada sekitar 240 SPPB. Melayani sekitar 600 ribu penerima.

Sementara itu pengelola SPPG Gagaksipat, Puspo Wardoyo, mengatakan pihaknya memiliki dua dapur untuk mencukupi total 12 ribu penerima setiap hari. Pasokan bahan baku juga diambilkan dari produksi lokal.

"Sebagai orang swasta, saya ingin berprestasi saja kepada pemerintah, untuk membantu kelancaran (program MBG). Mudah-mudahan diterima dan Di dapur yang dikelolanya ini melibatkan 70 karyawan setiap outlet menjadi contoh juga bisa," kata Puspo Wardoyo.

(afn/apl)

Banyuwangi -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digelar di sekitar 254 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan saat memantau langsung pelaksanaan MBG di Banyuwangi menyebutkan target MBG menyasar 82,9 juta anak di Indonesia.

Setelah mengunjungi dapur umum, Menko Zulhas langsung memantau implementasi distribusi makanan dari dapur umum ke SMP Negeri 2 Rogojampi dan SMA Negeri 1 Rogojampi. Menurutnya implementasi itu sudah sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sudah sesuai standar yang ada. Ini makannya dibagikan karena nanti akan ada pemantauan dari Badan Gizi terkait peningkatan kualitas gizinya. Nanti tentu akan ada perkembangan dan perbaikan," ujar Zulhas, Senin (3/1/2025).

Zulhas menegaskan terkait capaian sasaran dari jumlah anggaran sebesar Rp 71 Triliun akan bertambah hingga Rp 140 Triliun dengan target penerima manfaat mencapai 82 juta lebih anak Indonesia pada Desember 2025.

"254 yang sudah selesai, Anggaran Rp 71 triliun sekarang dengan 15 juta lebih penerima manfaat. Ketika nanti bapak Presiden memberikan lagi Rp 140 triliun dari BGN maka bulan Desember penerima manfaat bisa sampai 82 juta lebih," tegasnya.

Menurut Zulhas, sistem pelaksanaan yang berada di Kabupaten Banyuwangi sudah tepat dan dapat dipraktikkan secara berkala. Ia dia pastikan pelaksanaan MBG akan difokuskan pada peningkatan kualitas anak Indonesia, sehingga hal-hal yang berfokus pada keuntungan personal tidak diutamakan.

Dia juga menegaskan bahwa sistem penerapan MBG ini akan dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berkembang di masing-masing daerah sasaran.

(dpe/iwd)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar anggaran daerah yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Sebab, kata dia, pelaksanaan program MBG dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah-daerah yang semula menganggarkan untuk Makan Bergizi Gratis itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah," kata Tito dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Hal itu, kata dia, sebagaimana respons yang diperolehnya ketika menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran program MBG dalam nomenklatur belanja tidak terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dalam Rapat Paripurna sudah disampaikan bahwa khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo memberikan atensi agar pelaksanaan program MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang menjadi aspek penting pula dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

"Karena jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya tidak bagus, bocor, dan lain-lain. Kemudian, kelengkapan sekolahnya, kursinya miring-miring," ucapnya.

Bahkan, tambah dia, Presiden Prabowo memberikan atensi besar terhadap perbaikan sarana toilet di sekolah-sekolah di tanah air.

"Terutama beliau sangat menekankan sekali masalah toilet Pak, dan itu menjadi atensi kami. Jadi toilet untuk anak sekolah, semua sekolah, SD, SMP, SMA, semua harus baik," tuturnya.

Tito juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah guna menopang program MBG. Dia menyebut bahwa Kepala BGN meminta dua hal utama dari Pemerintah Daerah, dan hal itu tidak berkaitan dengan anggaran.

"Daerah bisa menjadi mitra untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi istilahnya SPPG yang ada dapur untuk menyiapkan makanan dan lain-lain itu nanti akan disewa oleh Badan Gizi, dan setelah itu bisa mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk daerah-daerah," katanya.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto melakukan pengecekan makan bergizi gratis (MBG) di beberapa sekolah di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur pada hari ini Senin (3/2/2025).

"Iyaaa betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Selain menyambangi beberapa sekolah, kata Teddy, Prabowo juga mengecek dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulogadung.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulogadung, Jakarta Timur," kata dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi memulai program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi secara serentak pada hari ini Senin (6/1/2025).

Program yang menelan anggaran Rp71 triliun ini terus berjalan dan akan dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun di tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres 1/2025 tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur.

Berdasarkan data yang dikumpulkan CNNIndonesia.com, Senin (3/2), terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran paling besar, salah satunya adalah Otoritas IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum yang memang paling banyak membangun infrastruktur.

Pemangkasan anggaran kedua lembaga ini lebih dari 70 persen.

Berikut daftar 5 KL dengan pemangkasan terbesar:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pemangkasan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2 persen dari pagu anggarannya di 2025 yang mencapai Rp6,39 triliun.

2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memangkas anggaran sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp110,95 triliun.

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusul memangkas anggaran hingga sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4 persen dari pagu sebesar Rp5,27 triliun di APBN 2025.

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,46 triliun atau 62,9 persen dari pagu 2025 sebesar Rp2,33 triliun.

5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1 persen dari pagu Rp626,39 miliar.

YAHUKIMO, iNews.id - Anggota DPR Papua Pegunungan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Yahukimo, Hukum Mohi, menekankan pentingnya pendampingan dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Program ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang mewajibkan seluruh daerah di Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, tanpa ada pengecualian.  

Menurut Hukum Mohi, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, terutama mereka yang berada di jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, anak-anak di bawah usia lima tahun yang tidak bersekolah, ibu hamil, serta ibu menyusui juga termasuk dalam kelompok sasaran penerima manfaat.  

"Program ini harus dijalankan dengan baik agar anak-anak kita tumbuh sehat dan pintar. Tidak boleh ada daerah yang menolak karena anggarannya sudah tersedia. Namun, yang lebih penting adalah adanya pendampingan agar makanan bergizi yang disalurkan benar-benar layak dan sesuai dengan kebutuhan," ujar Hukum Mohi, Senin (03/2/2025).

Ia menyoroti pentingnya pengawasan dalam distribusi makanan bergizi agar program ini tidak disalahgunakan. Menurutnya, tanpa pendampingan yang jelas, ada risiko penyalahgunaan anggaran dan penyediaan menu yang tidak sesuai standar gizi.  

"Harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya program ini, seperti halnya pendamping dana desa. Jika tidak ada pengelolaan yang baik, makanan bergizi gratis ini bisa tidak tepat sasaran," tambahnya.  

Selain program makanan bergizi gratis, Hukum Mohi juga menekankan perlunya perhatian terhadap pendidikan gratis bagi siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA. Ia menilai, pendidikan gratis harus dikelola lebih baik agar berjalan maksimal, termasuk memfasilitasi beasiswa bagi siswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.  

Dengan adanya pendampingan dan pengelolaan yang baik, ia berharap program ini dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Papua Pegunungan. "Jangan hanya sekadar program, tetapi harus dijalankan dengan serius demi masa depan generasi muda kita," tutupnya.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Menteri Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Tadi saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," kata Menteri Ara dikutip Senin, 3 Januari 2025.

Menurutnya, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. "Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujar dia.

Menteri Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha. "Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," ujar Menteri Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

(KIE)