Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk (PIK) dibuka usai terjadi bentrokan antara warga dan security PIK beberapa waktu lalu.

Dalam tinjauannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia.

"Negara harus hadir untuk rakyat, saya setuju tidak boleh ada perumahan eksklusif dan yang paling penting tidak boleh rakyat jadi korban. Saya bersama Mendagri Bapak Tito Karnavian menindaklanjuti aspirasi Forum Warga Masyarakat Kapuk Muara terkait permohonan akses jalan ROW 47 di kawasan PIK,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, Ara menilai bahwa rencana pembongkaran tembok penutup akses jalan tembus warga itu saat ini tengah dalam tahap kajian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pada saat yang sama, Ara juga menegaskan bahwa penumpukan batu berukuran besar yang dilakukan oleh pengembang terkait juga menghambat saluran air yang ada sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

Sejalan dengan hal itu, Ara turut menyinggung bahwa pengembang terkait perlu untuk memperhatikan analisis dampak lingkungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat menjaga lingkungan dengan baik.

"Saya juga minta perlu segera dilakukan klarifikasi oleh lurah, camat, walikota apa sebenarnya aspirasi dari rakyat. Mau dibuka atau tidak tembok pembatas yang ada? Penetapan lokasi dan pembebasan lahan serta pembangunan jalan adalah sepenuhnya tugas dari Pemda DKI," tegasnya.

Ara memastikan apabila proses preservasi jalan tembus itu rampung dilakukan, maka tembok pembatas jalan yang menghubungkan Kapuk Muara dengan PIK bakal dilakukan pembongkaran dengan catatan sejalan dengan proses administrasi dan hukum yang berlaku.

"Seluruh proses administrasi dan hukum yang akan dilakukan percepatan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta," pungkas Ara.

KOMPAS.com -Kabupaten Tangerang di Banten kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Hal ini dikarenakan daerah tersebut menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Menariknya, banyak dari rumah yang ditawarkan dipatok dengan harga di bawah Rp 200 juta, menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Tangerang:

1. Pesona Saga Residence: Tipe Pesona Saga Residence 95

Berlokasi di Balaraja, proyek ini dikembangkan oleh PT Selaras Bangun Persada dan menawarkan bangunan rumah tapak dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Dengan total 308 rumah yang tersedia, harga yang dibanderol adalah Rp 95 juta per unit.

Hingga saat ini, 303 rumah sudah terjual dan hanya tersisa 5 unit.

2. Puri Adiyasa Residence: Tipe Biru 29/60

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangun Cipta Bumi Sentosa, dan berlokasi di Solear, Kabupaten Tangerang.

Proyek ini menawarkan 521 rumah tapak seharga Rp 120 juta, dengan luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Saat ini, 512 rumah telah terjual, menyisakan 9 unit.

3. Griya Sukatani: Tipe KPR Bersubsidi 2016

Proyek ini terletak di Rajeg, Kabupaten Tangerang dan dikembangkan oleh PT Bintang Putra Mandiri.

Dengan harga per unit Rp 134 juta, Griya Sukatani dirancang seluas 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.

Dari total 86 rumah yang ditawarkan, 83 unit telah terjual dan masih ada 3 unit yang tersedia.

4. Royal Permata Balaraja: Tipe 30/60 (133,5)

Terletak di Balaraja, perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangun Prima Cipta dan menawarkan 392 unit rumah.

Harga per unit adalah Rp 134 juta, dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Saat ini, 378 rumah telah terjual, menyisakan 14 unit yang masih tersedia untuk dipasarkan.

5. Puri Kosambi: Tipe 30/60

Proyek ini berada di Sukadiri, Kabupaten Tangerang dan menawarkan 4 rumah.

Harga yang dibanderol Rp 141 juta per unit dengan masing-masing memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.

PT Putra Mataram Pratama masih memasarkan 3 unit sisa.

Kesimpulan

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan di Kabupaten Tangerang, calon pemilik rumah kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan hunian yang terjangkau.

Keberadaan proyek-proyek perumahan yang dikelola dengan baik dan harga yang kompetitif menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang.

Dengan demikian, Kabupaten Tangerang dapat menjadi lokasi ideal bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga bersubsidi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan tidak ada perumahan eksklusif di Indonesia.

"Tidak ada perumahan di Indonesia yang eksklusif. Kita semua rakyat tinggal di NKRI," ujar Ara, panggilan akrabnya, di Jakarta, Kamis.

Ara menyatakan tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia serta meninjau langsung ke lokasi yang akses jalan tembus dari Kelurahan Kapuk Muara ke Pantai Indah Kapuk yang menjadi akar permasalahan serta meminta semua pihak untuk mengikuti seluruh proses administrasi dan hukum yang, ada sehingga tidak merugikan pihak mana pun.

Dia menilai bahwa penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan dan bisa dilakukan pembongkaran pagar juga harus menunggu hasil kajian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, penumpukan batu berukuran besar juga menghambat saluran air yang ada, sehingga dapat menimbulkan banjir yang merugikan warga.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak cepat melakukan mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta.

Dia meminta PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti begitu selesai dibangun jalan tembok pembatas akan dibongkar sesudah selesai proses administrasi dan hukum yang berlaku.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara memerintahkan untuk merobohkan pagar sepanjang 47 meter di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) lantaran menghambat akses warga.

Ara menerima aduan tentang pagar itu dari masyarakat Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurutnya, pagar itu membuat warga harus berputar jauh. Selain itu, keberadaan pagar tersebut membuat perumahan warga sering kebanjiran.

"Siap Bapak pada saatnya memang sudah siap beliau (Pemprov DKI), DKI siap, 47 meter dirobohin, siap?" kata Ara saat memediasi warga, PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti, di Jakarta Utara, Rabu (19/2). PT Mandara Permai merupakan pengembang kawasan PIK.

"Siap," kata Dirut PT Mandara Permai Sugiarso Tanzil.

"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, membuat rakyat bisa lewat," ucap Ara.

Ara menjelaskan setelah perobohan akan ada pembangunan jalan akses dari Kapuk Muara ke PIK. Semua proses mulai pembebasan lahan hingga pembangunan jalan akan ditangani Pemprov DKI Jakarta.

"Di balik ini ada dua PT. Satu, PT Lumbung (PT Lumbung Kencana Sakti), satunya PT Mandara (PT Mandara Permai). Jalannya yang bebaskan (Pemprov) DKI sesuai aturan, yang bangun DKI, yang menetapkan penentuan lokokasi, DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih," ujarnya.

Ara memastikan jalan itu tak akan dilewati truk-truk besar. Dia menyebut jalan itu hanya untuk akses warga, baik pejalan kaki, sepeda, sepeda motor, dan mobil.

Sementara itu, PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti harus bersedia lahannya dibebaskan. Mereka pun harus rela tembok yang membatasi PIK dengan perumahan warga dirobohkan.

"Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," ujar Ara.

Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan akan mengawal proses itu. Dia menyebut perlu ada beberapa dokumen yang harus diurus sebelum perobohan tembok itu.

"Kemendagri akan mengawal karena pembina dan pengawas fungsi pemda, termasuk DKI, kita akan kawal. Prinsipnya adalah kita berusaha ini bisa dibuka, tapi prosesnya perlu ada percepatan," ujar Tito.

Sebelumnya, warga Kapuk Muara berdemonstrasi menuntut pembukaan akses jalan ke PIK, Jumat (14/2). Demonstrasi itu berujung ricuh.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara membawa persoalan itu ke istana. Dia membahas hal itu saat rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga ada beberapa case yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif," ucap Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Developer cluster Setia Mekar Residence 2 berinisial AB dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dengan nomor registrasi LP/B/664/II/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Senin (17/2/2025).

AB dilaporkan oleh empat penghuni cluster berinisial V, I, L, dan N atas dugaan penipuan dan penggelapan jual-beli tanah dan bangunan di cluster tersebut pada 2020.

Menurut kuasa hukum keempat pelapor, Kurdi, AB tak memberi tahu calon penghuni bahwa lahannya perumahan itu bermasalah saat bertransaksi.

Pengembang juga meyakinkan para pelapor bahwa lokasi cluster strategis dan cocok untuk membuka usaha.

Kecurigaan pelapor terhadap developer muncul ketika tidak dilibatkan selama proses peralihan surat tanah. Bahkan, mereka tidak dilibatkan ketika eksekusi dilakukan.

"Klien kami tidak diikutsertakan untuk proses (peralihan surat), pihak developer yang melakukan proses untuk perubahan itu," ungkap Kurdi, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Diketahui, sejumlah rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan dasar hasil gugatan yang diajukan seorang bernama Mimi Jamilah.

Meski demikian, para terlapor tetap mengantongi dokumen dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Rinciannya, tiga dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) dan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dua ruko dan empat rumah.

Kurdi mengungkapkan, keempat kliennya telah melunasi angsuran. Namun, mereka mengalami kerugian atas transaksi ini. Kerugian ditaksir mencapai Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar.

"Sudah lunas semua. Sertifikat yang dimiliki oleh klien kami itu bukan palsu," jelas Kurdi.

Kompas.com telah mengirim pesan singkat dan menghubungi terlapor. Namun, hingga kini belum ada respons dari terlapor atas upaya konfirmasi pelaporan ini.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Di sisi lain, langkah pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Developer cluster Setia Mekar Residence 2 berinisial AB dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dengan nomor registrasi LP/B/664/II/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Senin (17/2/2025).

AB dilaporkan oleh empat penghuni cluster berinisial V, I, L, dan N atas dugaan penipuan dan penggelapan jual-beli tanah dan bangunan di cluster tersebut pada 2020.

Menurut kuasa hukum keempat pelapor, Kurdi, AB tak memberi tahu calon penghuni bahwa lahannya perumahan itu bermasalah saat bertransaksi.

Pengembang juga meyakinkan para pelapor bahwa lokasi cluster strategis dan cocok untuk membuka usaha.

Kecurigaan pelapor terhadap developer muncul ketika tidak dilibatkan selama proses peralihan surat tanah. Bahkan, mereka tidak dilibatkan ketika eksekusi dilakukan.

"Klien kami tidak diikutsertakan untuk proses (peralihan surat), pihak developer yang melakukan proses untuk perubahan itu," ungkap Kurdi, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Diketahui, sejumlah rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan dasar hasil gugatan yang diajukan seorang bernama Mimi Jamilah.

Meski demikian, para terlapor tetap mengantongi dokumen dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Rinciannya, tiga dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) dan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dua ruko dan empat rumah.

Kurdi mengungkapkan, keempat kliennya telah melunasi angsuran. Namun, mereka mengalami kerugian atas transaksi ini. Kerugian ditaksir mencapai Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar.

"Sudah lunas semua. Sertifikat yang dimiliki oleh klien kami itu bukan palsu," jelas Kurdi.

Kompas.com telah mengirim pesan singkat dan menghubungi terlapor. Namun, hingga kini belum ada respons dari terlapor atas upaya konfirmasi pelaporan ini.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Di sisi lain, langkah pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Pengembang perumahan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendukung sebuah proyek perumahan. Selain menawarkan produk dan mengambil keuntungan dari penjualan, pengembang juga harus memastikan konsumen nyaman tinggal di perumahan besutannya.

Selain itu, fasilitas pendukung juga penting untuk menambah daya tarik proyek perumahan tersebut. Lebih jauh lagi, kawasan yang dikembangkan juga akan kian menarik. Misalnya, pengembang perumahan Giantara Serpong City yang membangun underpass untuk memudahkan akses kawasan perumahan seluas 109 hektare tersebut.

Chief Executive Officer Giantara Group, Cindy Giantara menjelaskan underpass ini sangat mendukung mobilitas para penghuni Giantara Serpong City, karena terkoneksi dengan boulevard Giantara Serpong City sepanjang 1,5 kilometer yang telah terbangun.

"Selain itu, underpass ini juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitar Giantara Serpong City," jelas Cindy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Underpass ini dibangun selama 6 bulan dan mulai beroperasi pada Selasa 18 Februari kemarin. Peresmian Underpass Giantara Serpong City ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian, BUMN dan pimpinan dari perangkat daerah setempat, dan diresmikan langsung oleh Direktur Jendral Perkeretaapian, Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD, MM, IPM. Dengan panjang 350 meter dan lebar 20 meter, underpass ini dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan akan terkoneksi dengan jalan provinsi, Jl Raya Cisauk - Kadusirung.

Dalam mengembangkan kawasan dengan skala kota ini, Giantara Serpong City berkolaborasi dengan Traffic Clinic Centre Indonesia, Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD, MM, IPU sebagai konsultan pengembangan transportasi kawasan. Konsep pengembangan Giantara Serpong City dirancang sebagai kawasan pembangunan hijau berbasis Transit Oriented Development (TOD) dan Pedestrian Oriented Development (POD).

"Giantara Serpong City memiliki lokasi strategis dekat dengan pintu tol Cisauk (Tol Serpong - Balaraja) dan kawasan intermoda BSD," ucap Cindy.

Selain itu, Giantara Serpong City tengah mempersiapkan pembangunan area komersial yang akan berlokasi di muka kota Giantara Serpong City seluas 3,5 hektar. Cindy menyebutkan bahwa area komersial berkonsep ikonik ini sangat dibutuhkan, terutama dengan segera dilakukannya serah terima unit rumah kepada pemiliknya.

"Area komersil ini akan menjadi icon kawasan Serpong dan Cisauk karena lokasinya yang strategis di jalan boulevard utama dan bersebelahan dengan jalan raya provinsi," tegas Cindy.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Pengembang menyayangkan mencuatnya stigma developer nakal dari pemerintah. Hal ini dinilai mengganggu iklim usaha di sektor perumahan.

Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Pengembang pun merasa serba salah dalam memberikan penjelasan.

"Kita bingung menjawabnya, dijawab dianggap kita membela yang salah, yaitu tentang developer nakal, rumahnya tidak berkualitas dan seterusnya. Itu pasti ada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menggaransi itu pasti sedikit, lebih banyak yang dengan baik melaksanakan program pemerintah," ujar Ari dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ari mengaku sudah dikonfirmasi dari data BP Tapera, bahwa jumlah pengembang nakal sangat sedikit. Namun, tidak disebutkan berapa pengembang nakal dari data tersebut.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan tentu ada pengembang yang performanya kurang baik. Namun, adanya stigma tersebut justru membuat persoalan internal bagi pengembang.

"Pengembang itu sudah menyediakan perumahan, sudah memberikan lapangan pekerjaan, sudah membayar pajak tanpa ada bimbingan kita berjalan, kok masih kurang?" katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan klarifikasi dengan data yang terukur. Lalu, harus ada pendekatan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh pengembang.

Joko mengatakan butuh identifikasi masalah dengan jelas. Lalu, ia menyebutkan yang dihadapi pengembang, di antaranya bisa terkait kewajiban kredit, infrastruktur, kewajiban legalitas, dan cash flow.

Selain itu, pengembang juga bisa saja berhadapan dengan mafia tanah. Hal itu mengakibatkan sertifikat tanah terblokir, sehingga tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah.

"Kita mesti tegas bahwa kita harus bank sehat itu kita support, masyarakat membeli atau konsumen mendapatkan haknya, kita support. Yang ketiga kita juga men-support pengembang yang profesional, yang proper. Kita tidak men-support pengembang yang aneh-aneh, yang main-main, kita juga nggak suka karena satu itu akan membuat mengintimidasi posisi kami," tuturnya.

Ia pun menambahkan pengembang merasa gusar dengan ajakan pemerintah kepada organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Langkah ini dinilai aneh dalam dunia usaha. Sebab, pengusaha tentu menginginkan usahanya berjalan dengan baik dan 'clear and clean'.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Kami sebagai pengusaha mengambil posisi bahwa untuk saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2025).

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Kemudian, Joko mengatakan usaha pengembang tidak boleh mengalami penghentian seketika atau kenaikan dan penurunan, seperti yang dialami dari pola penyaluran FLPP saat ini. Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Adapun skema baru setara FLPP yang diharapkan harus memiliki collateral atau jaminan yang terjaga dari segi perizinan, legalitas, dan kapasitas. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi produk kredit.

"Pertama dari kolateral, yang kedua adalah dari sisi market jadi emisi market kan sudah ketahuan, berapa mereka. Kalau menggunakan pendekatannya FLPP, kita tahu desil 4 sampai 8 itu yang cover. Kemudian yang empat ke bawah untuk kabupaten yang tertentu memang masih bisa. Tetapi kalau yang mendekati kota besar itu akan susah. Yang ketiga berarti adalah pendekatannya adalah perizinannya," jelasnya.

Di samping itu, Joko menyebut FLPP masih menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Namun berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, bukan berarti semua pengadaan rumah harus melalui FLPP. Ia mengharapkan ada upaya lain, sehingga tidak terlalu fokus membahas FLPP.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

"Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban)," kata Joko.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebutkan kini seharusnya sudah banyak rumah yang terbangun untuk Program 3 Juta Rumah. Akan tetapi, selama beberapa bulan pemerintah masih terus membahas soal FLPP. Padahal, tahun sebelumnya FLPP berjalan lancar meski kehabisan kuota.

"(Pengembang) Takut ini (ketidakpastian) makanya kami ingatkan, kita ambil sikap semoga Pak Prabowo dengan penanggungjawab ini berkenan kalau diinginkan ngobrol dengan kita semua, karena dari awal Satgas (perumahan) ini kita memohon agar kita diterima, keluh kesah kita ini sampai dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengembang resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Joko mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Jakarta: Garut merupakan kota priangan yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kabupaten ini terletak di Jawa Barat dikenal dengan julukan "Switzerland van Java" karena keindahan alamnya yang memukau.

Selain itu, Garut juga memiliki aksesibilitas yang cukup baik karena menghubungkan Kota Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat. Salah satu kecamatan yang bisa kamu pilih sebagai tempat tinggal adalah Tarogong Kaler.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kecamatan Tarogong Kaler, berikut adalah lima rekomendasi rumah subsidi mulai dari Rp140 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tarogong Kaler

Perumahan subsidi di Tarogong Kaler. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Bumi Mekarwangi

Perumahan ini berlokasi di Mekarwangi, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat ini dibangun oleh Bumi Widjaja Utama. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 4 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp142,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 64 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap menggunakan baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata merah plesteran acian, lantai mulya 30x30, serta pondasi batu kali slup bertulang.

2. Rancabango Hills

Rumah ini berlokasi di Rancabango, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Fauzan Priatna Mandiri dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 229 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 34 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan dengan atap spandek, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Cemara Pandan Indah

Berlokasi di Sinarjaya, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Djibril Cemara Oetama dengan jumlah unit tersedia sebanyak 164 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 Juta dengan luas bangunan 34 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata merah, plester, aci, dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 serta batu kali dan struktur bertulang.

4. Griya Mutiara Rancabango

Berlokasi di Rancabango, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Satria Griya Abadi dengan jumlah 48 unit subsidi yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, genteng multiroof berpasir, dinding bata merah, plesteran, acian, dan cat. Lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali dan pasang sloof.

5. Putri Dinar Lestari

Rumah ini berlokasi di Tanjung Kamunung, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Yudha Perkasa Indonesia Jaya dengan 11 unit subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng pletong, dinding bata merah diplester di cat tembok, lantai keramik putih 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut akan bertandang ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk mengatasi masalah soal pembangunan pagar di sekitar wilayah perumahan.

Salah satu hal yang akan disoroti oleh Ara, sapaannya, berkaitan dengan masalah pagar untuk membatasi wilayah perumahan PIK dengan perumahan warga di sekitarnya.

Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif sehingga menghalangi jalan untuk masyarakat sekitar.

"Seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif jadi harus ada jalan untuk masyarakat. Besok saya ke sana untuk mensosialisasikan itu, bersama dengan Pemda DKI," ujar Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara mengatakan bakal mendorong penyelesaian masalah tersebut dengan tuntas.

Adapun permasalahan pagar PIK itu menjadi salah satu isu perumahan yang akan disoroti olehnya. Beberapa isu lain seperti pemberian insentif perumahan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menyebut pemerintah akan menyalurkan sejumlah insentif meliputi pembebasan Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) untuk rakyat kecil, pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.

Kemudian, dia juga menyebut akan segera meresmikan sejumlah proyek perumahan untuk MBR.

Pembuatan polisi tidur di perumahan tidak bisa sembarangan. Untuk membuatnya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari warga dan RT setempat.

Jangan sampai seperti kasus yang terjadi di Bogor. Di sana ada kasus seorang pria ditusuk diduga gara-gara bikin polisi tidur di perumahan tanpa izin RT setempat.

Pembuatan polisi tidur dilakukan tanpa izin bisa terkena hukuman, baik pidana maupun berupa denda. Hal ini diutarakan oleh Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang.

"(Warga bikin polisi tidur tanpa izin) bisa ada hukumannya. Di UU Nomor 22 tahun 2009 ada hukuman (denda) sampai Rp 24 juta bila tidak berizin dan sampai ada korban," ujarnya kepada detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Penelusuran detikProperti, pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Hal itu meliputi alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang di dalamnya termasuk speed bump atau polisi tidur.

Pada pasal 274 ayat 1 dan 2 disebutkan sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

"(Hukuman tersebut karena termasuk mengganggu fungsi jalan kalau bangun polisi tidur tanpa izin?) Betul," kata Deddy.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembuatan polisi tidur yang diduga tanpa izin RT setempat.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini