Harga rumah subsidi untuk tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kini masuk ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Haryo Bekti Martoyoedo.

Haryo mengatakan, untuk menyesuaikan harga rumah subsidi perlu dikeluarkan peraturan menteri terkait. Hingga saat ini, kata Haryo, pihaknya masih belum mendiskusikan perihal penyesuaian harga rumah subsidi.

"(Harga rumah subsidi) masih pakai yang lama ya," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Ia mengaku, pihaknya sudah mendapat beberapa usulan dari pengembang terkait dengan penyesuaian harga rumah subsidi. Namun sampai saat ini masih belum dibahas.

"Sudah disampaikan (usulan penyesuaian harga) tapi belum, belum dibahas. Nanti tanya Pak Menteri," katanya.

Sebagai informasi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, harga batas jual rumah subsidi untuk tahun 2023 saja, tetapi hingga 2024. Berikut ini daftar harga batas jual rumah subsidi 2024.

Daftar Harga Rumah Subsidi 2024:

1. Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 162 juta.

2. Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun tahun 2024 sebesar Rp 182 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 177 juta.

3. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta untuk tahun 2024, naik dari yang sebelumnya Rp 168 juta.

4. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2024 sebesar Rp 185 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 181 juta.

5. Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp 240 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 234 juta.

Qatar akan membiayai pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan yang termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan, dirinya akan menyaksikan penandatanganan MoU terkait pembiayaan satu juta unit rumah oleh Qatar di Istana Kepresidenan. Untuk teknisnya akan didiskusikan lebih lanjut nantinya.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatangan MoU pendanaan untuk satu juta rumah, jadi saya izin duluan (dari rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan/IPK). (Pembiayaan dari mana?) Qatar. Iya hari ini diteken," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri mengatakan, pembiayaan tersebut dilakukan oleh salah satu anggota kerajaan Qatar yang juga seorang investor. Nantinya, hunian yang dibangun melalui pembiayaan tersebut berbentuk vertikal.

"(Jumlah huniannya) satu juta unit. Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor," ungkapnya.

Fahri memaparkan, pembangunan satu juta rumah tersebut akan bekerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta, dan lainnya. Sementara itu, untuk lokasi pembangunannya masih didiskusikan lebih lanjut.

"Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya," kata Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengakui jika kebanyakan pembangunan rumah bersubsidi belum memenuhi standar. Salah satunya tidak dilengkapi dengan dapur.

Akibatnya dari tidak adanya dapur, membuat sampah rumah tangga dibuang sembarangan di lingkungan.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur. Dapur itu sumber sampah rumah tangga, kalau tidak dikelola, ini menjadi sumber sampah di mana-mana," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Ke depan, pihaknya akan membuat standar baku terkait pembangunan rumah di Indonesia, terutama wajib untuk membangun satu bilik dapur untuk mengelola sampah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

"Semuanya harus standar baru, termasuk standar kesehatan. Kalau sampah rumah tangga tidak dikelola, karena tidak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana," kata Fahri.

Dia menegaskan, pembangunan rumah apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah harus lengkap.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku pada penyaluran FLPP pada 2024 memang masih ditemukan kualitas rumah yang belum sesuai dengan standar. Pada 2024 sampling monitoring dan evaluasi (monev) mencapai 72.000 rumah FLPP meliputi 52 Kabupaten/Kota.

Hasil temuan monev masih menemukan adanya rumah yang sudah diakadkan, namun belum memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan, terutama pada tambahan kuota 34 ribu.

Ketidaksesuaian itu seperti kualitas rumah yang tidak sesuai standar teknis (misal, besi 6 mm), atap, lantai, dinding yang kurang berkualitas hingga listrik dan air belum terpasang.

"Hal itu telah ditindaklanjuti dengan memberikan SP-1 dan SP-2 kepada Bank Penyalur yang menyalurkan KPR FLPP tidak sesuai ketentuan," kata Heru di Jakarta (24/12/2024).

(NIA DEVIYANA)

sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Ia mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah sejak 20 Oktober 2024.

Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, Ara menyampaikan pemerintah akan membuat skema pembiayaan, terutama untuk MBR yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Hal ini agar MBR memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah.

Ia pun menambahkan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

"Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan perizinan PBG.

Pengurusan PBG yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, menurutnya proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan soal kebijakan penghapusan PPN selama 6 bulan di tahun 2025 untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut menurutnya seiring dengan langkah diplomasi Prabowo ke berbagai negara.

"Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

JAKARTA, investor.id - Menurut World Health Organization External, ada 13 juta kematian disetiap tahunnya dan hampir seperempat dari semua penyakit disebabkan oleh lingkungan.

Selain itu 33% penyakit tersebut terjadi pada anak dibawah usia lima tahun. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit kardiovaskular serta stroke kondisinya dapat diperburuk oleh lingkungan yang tidak sehat.

Untuk itu, konsep green living sangat penting bagi keberlangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia namun juga bagi alam. Manfaat konsep ini bagi alam, dapat menjaga kelestarian serta keseimbangan yang tentunya juga dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Konsep perumahan green living mendukung keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan berkelanjutan, hingga dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.

Untuk mendukung konsep hunian green living, Perumnas melalui pengembangan kawasan perumahan terjangkau yang mengusung konsep green living  guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya. Konsep itu dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Pengembangan perumahan ini juga merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek, Minggu (29/12/24).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas.

Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Program ini akan meningkatkan akses pembiayaan perumahan dan mengurangi backlog kepemilikan rumah.

“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi  dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini,” ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP. 

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

"Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela. Artinya, tidak wajib bagi pekerja.

Hal ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain sudah menyampaikan kepada Presiden perihal usulan ini, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas beberapa hal.

“Ya, memang saya sudah undang BP Tapera dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela, kan begitu,” ujarnya ditulis Rabu (8/1/2025).

“Jadi saya dorong Tapera itu harus bisa dipercaya, harus bisa bermanfaat ya, karena itu yang paling penting. Tunjukkan bahwa bisa dipercaya, kredibel, tidak ada korupsi, dan bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Ara mengaku belum ada pembahasan soal perluasan kepesertaan Tapera. Saat itu, pihaknya bakal membicarakan lebih lanjut terkait skema pembiayaan rumah bagi masyarakat tersebut.

"Belum sampai ke situ (bahas Tapera). Tapi kami sudah sampaikan apa konsep (pembiayaan) kami. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicarakan lebih lanjut," kata Ara.

Dia mencatat, penyerapan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak perlu dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan punya dampak positif, terutama memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, dari akademisi, para pengamat, pelaku, tentunya calon konsumen. Kita harus mendengarkan secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif membangun rumah ke depan," ujar dia.

Tapera merupakan uang simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dana simpanan ini nantinya hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib ikut program Tapera.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.