Kementerian Pekerjaan Umum bersama 3 BUMN Karya akan membangun tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembiayaan pembangunan fasilitas dapur SPPG ini akan berasal dari kantong tiga BUMN Karya, yakni PPPT PP (Persero) Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya.

"Kami menyadari bahwa penggunaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu pada hari ini, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, para Dirut BUMN, telah menandatangani kerja sama untuk penyediaan aset barang milik negara. Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pengguna dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya, dengan pembiayaan bersumber dari CSR-nya," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Sabtu (22/3).

Pembangunan fasilitas tersebut akan bertempat di Kebumen, Banjar, dan Jambi. PT PP (Persero) Tbk akan membangun SPPG di Banjar, PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya (Persero) di Jambi.

Dapur SPPG tersebut akan dibangun di lahan milik Kementerian PU dengan luas masing-masing sekitar 900 meter persegi.

Anggaran yang disiapkan oleh masing-masing BUMN Karya untuk pembangunan ini adalah Rp4,5 miliar.

Dody menjelaskan fasilitas yang dibangun dalam proyek ini adalah dapur beserta sarana pendukung SPPG, termasuk ruang serba guna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, hingga instalasi pengolahan limbah.

Lebih lanjut, Dody menyebut pembangunan tiga dapur ini hanya awal. Ia mengaku siap jika BGN membutuhkan Kementerian PU di kemudian hari untuk proyek serupa.

"Jika ada kesempatan lain, Pak Kepala Badan (Gizi Nasional) butuh kami, sebagai tukang misalnya, kami siap. Jadi tiga tempat ini hanya awal saja. Jika ada tempat lain yang Pak Kepala Badan butuh support, insyaallah kami bisa bantu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengatakan pihaknya kerap mendapat masukan terkait SPPG di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal). Di wilayah seperti ini pemerintah dibutuhkan karena sulit mengandalkan mitra.

"Kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak kenapa SPPG tidak ada di daerah-daerah 3T terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah," katanya.

Merespons hal tersebut, Dadan menyebut pihaknya akan membangun 1542 yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan membangun 1.542 SPPG kurang lebih yang kita difokuskan di daerah-daerah seperti itu, yang targeted area, karena di daerah-daerah yang terpencil itu, mitra agak kesulitan hadir. Karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan saya kira itu perlu kehadiran negara," jelasnya.

Maka dari itu, Dadan mengaku akan membutuhkan bantuan dari Kementerian PU untuk pelaksanaan sekaligus pengawasan rencana tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya menerima surat dari para pemimpin dunia yang mengakui ingin mempelajari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu inisiasi pemerintah.

"Apa pun yang terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita," kata Presiden Prabowo saat memberi arahan kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3).

Prabowo menjelaskan bahwa banyak kunjungan dari pemimpin dunia ke Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang program MBG.

Menurut Presiden, Indonesia terbilang sebagai negara pemula dalam melaksanakan MBG ke seluruh negeri.

Namun, para pemimpin dunia menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling serius dalam menjalankan MBG di 38 provinsi.

"Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius. Dan paling besar usaha kita menangani ini," kata Prabowo.

Kepala Negara menyatakan bahwa dalam tiga bulan setelah diluncurkan pada awal 2025, MBG sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat.

Namun di sisi lain, Prabowo mengaku bahwa cerita dari para orang tua yang anaknya belum merasakan MBG, mengusik hatinya.

"Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tuanya yang nanya, 'Pak kami disini belum terima makan bergizi'. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah (terima MBG), dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa," kata Prabowo.

Oleh karenanya, Prabowo meminta Kepala BGN dan jajaran untuk mencari inovasi agar jangkauan MBG bisa lebih cepat, mengingat masyarakat sangat membutuhkan dan mengharapkan menjadi penerima manfaat program itu.

"Saya minta ya Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasian, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN: Target 6 juta penerima MBG pada April bisa dicapai lebih cepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025. Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya, Jumat (21/3/2025) malam.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp 1 triliun, meningkat dari sekitar Rp 700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp 5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku menerima surat dari para pemimpin dunia yang ingin mempelajari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Prabowo, keinginan para pemimpin dunia mempelajari program MBG adalah prestasi yang luar biasa bagi pemerintahannya.

"Apa pun yang terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita," kata Presiden Prabowo ketika memberi arahan kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3), seperti dilansir Antara.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini menerangkan bahwa banyak tujuan kunjungan dari pemimpin dunia ke Indonesia salah satunya untuk mengetahui lebih dalam mengenai program Makan Bergizi Gratis.

Prabowo menyebut meski Indonesia tergolong sebagai negara pemula dalam menerapkan pelaksanaan program MBG ke seluruh negeri, tapi para pemimpin dunia menilai bahwa Indonesia salah satu negara paling serius dalam menerapkan program itu ke seluruh provinsi.

"Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius. Dan paling besar usaha kita menangani ini," ujar Prabowo.

Dia menyatakan bahwa dalam tiga bulan setelah diluncurkan pada awal 2025, MBG telah menjangkau 38 provinsi di tanah air dengan 3 juta penerima manfaat.

Namun di sisi lain, Prabowo mengaku terusik hatinya setelah tahu cerita dari para orang tua yang anaknya belum merasakan MBG.

"Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tuanya yang nanya, 'Pak kami disini belum terima makan bergizi'. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah (terima MBG), dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa," tuturnya.

Prabowo pun meminta Kepala BGN dan jajaran untuk mencari inovasi agar jangkauan MBG dapat lebih cepat, mengingat masyarakat sangat membutuhkan dan mengharapkan menjadi penerima manfaat program itu.

"Saya minta ya Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasian, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya menerima surat dari para pemimpin dunia yang mengakui ingin mempelajari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu inisiasi pemerintah.

"Apa pun yang terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita," kata Presiden Prabowo saat memberi arahan kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3).

Prabowo menjelaskan bahwa banyak kunjungan dari pemimpin dunia ke Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang program MBG.

Menurut Presiden, Indonesia terbilang sebagai negara pemula dalam melaksanakan MBG ke seluruh negeri.

Namun, para pemimpin dunia menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling serius dalam menjalankan MBG di 38 provinsi.

"Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius. Dan paling besar usaha kita menangani ini," kata Prabowo.

Kepala Negara menyatakan bahwa dalam tiga bulan setelah diluncurkan pada awal 2025, MBG sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat.

Namun di sisi lain, Prabowo mengaku bahwa cerita dari para orang tua yang anaknya belum merasakan MBG, mengusik hatinya.

"Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tuanya yang nanya, 'Pak kami disini belum terima makan bergizi'. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah (terima MBG), dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa," kata Prabowo.

Oleh karenanya, Prabowo meminta Kepala BGN dan jajaran untuk mencari inovasi agar jangkauan MBG bisa lebih cepat, mengingat masyarakat sangat membutuhkan dan mengharapkan menjadi penerima manfaat program itu.

"Saya minta ya Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasian, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," kata Prabowo.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembayaran gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat tertunda kini mulai diproses.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjelaskan alasan penundaan itu terjadi karena kendala administrasi status kepegawaian.

"Jadi begini, SPPG itu di dalam anggaran APBN 2025 itu bertindak atau berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujarnya.

Namun, karena proses pengangkatan P3K baru dapat dilakukan paling cepat pada April, kata Dadan, anggaran yang telah dialokasikan tidak bisa langsung digunakan untuk status pegawai yang belum resmi sebagai P3K.

"Oleh karena itu, kami harus mencari pola penggunaan anggaran lain, seperti melalui jasa konsultan," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu cukup lama, sehingga pihaknya memutuskan untuk menggunakan mekanisme pembayaran lain.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyaluran bertahap dari tahap satu hingga tujuh.

Diketahui, pemerintah menunjuk ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah.

Para lulusan SPPI, yang telah menjalani Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI, ditempatkan dalam kelompok kecil di unit layanan makan bergizi.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, sehingga manfaatnya bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia dapat lebih maksimal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.